Gempa mengguncang Tapanuli

Tapanuli kembali diguncang yang terjadi pada tanggal 28-Feb-2010 pada jam 19:13:25 WIB. Gempa juga terasa di sekitar kotamadya Sibolga dan daerah tapanuli tengah. Masyarakat sempat khawatir akan terjadinya gempa susulan dan kemungkinan terjadinya tsunami. Tapi gempa hanya terjadi sebentar dan gempa tersebut diprediksi oleh BMKG tidak berpotensi Tsunami.

Gempa dengan kekuatan 5,2 SR terjadi pada lokasi 2.07 LU - 98.91 BT pada kedalaman 1o km. Pusat gempa berada pada : 9 km BaratLaut TARUTUNG-SUMUT , 33 km BaratDaya BALIGE-SUMUT , 39 km TimurLaut SIBOLGA-SUMUT , 65 km BaratDaya PRAPAT-SUMUT , 1269 km BaratLaut JAKARTA-DKIJAKARTA.

Read More

Pemda Berwenang Kelola Laut

Pemerintah daerah (pemda) memeiliki wewenang untuk mengelola laut dan sumber daya di dalamnya. Pemda sudah memiliki landasan kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan bakal calon (balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk–Marudut Situmorang AP MSP atau SARMA kepada METRO di sela-sela kunjungannya ke pemukiman para nelayan di kawasan Ketapang, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kamis (25/2).

Dikatakannya, perairan Sibolga yang merupakan wilayah terdepan sebelum memasuki wilayah perairan barat Sumatera, banyak mengandung kekayaan alam, baik berupa ribuan jenis ikan, terumbu karang, dan sebagainya. Namun selama ini, hanya potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi, karena dekat dengan permukaan laut dan pantai.

"Perairan Sibolga merupakan pintu gerbang menuju perairan barat Sumatera yang strategis dan kaya akan alam kelautan. Namun selama ini baru potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi karena dekat dengan permukaan laut dan pantai," kata Syarfi.

Menurutnya, adalah hal yang wajar jika selama ini terdapat kesan bahwa pemerintah daerah tidak peduli terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan termasuk pesisir secara berkelanjutan.

"Namun dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Sehingga manfaat terbesar dari sumber daya kelautan akan diperoleh pemerintah daerah dan masyarakat," kata Syarfi.

Berdasarkan otonomi daerah ini, lanjutnya, pemerintah daerah sudah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. "Oleh karena itu, dalam pendayagunaan sumber daya alam, haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung-jawab, serta disesuaikan dengan kemampuan daya dukungnya dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, serta harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan," bebernya.

Meskipun demikian, kata Syarfi, salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif dan pro-aktif. Secara reaktif, artinya pemda dapat melakukan resolusi konflik, mediasi, atau musyawarah dalam menangani masalah tersebut.

"Upaya proaktif adalah upaya penanganan konflik pengelolaan sumber daya kelautan secara aktif dan dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi-potensi konflik pada masa yang akan datang," katanya.

Penanganan seperti ini lanjutnya, dilakukan melalui penataan kembali kelembagaan pemerintah daerah, baik dalam bentuk konsep perencanaan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, sistem administrasi pembangunan yang mengacu pada rencana pengelolaan sumberdaya kelautan secara terpadu. Upaya ini dilakukan dengan menyusun rencana strategis (renstra) pengelolaan sumber daya kelautan terpadu dengan cara menyusun zonasi kawasan pesisir dan laut untuk memfokuskan sektor-sektor tertentu dalam suatu zona, menyusun rencana pengelolaan (management plan) untuk suatu kawasan tertentu atau sumberdaya tertentu. Selanjutnya membuat rencana aksi (action plan) yang memuat rencana investasi pada berbagai sektor, baik untuk kepentingan pemda, swasta, maupun masyarakat.

"Namun hendaknya proses perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan partisipatif, artinya segenap komponen daerah hendaknya dilibatkan dalam setiap proses dan tahapan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan," tandasnya.

"Di masa depan, semua potensi laut yang ada di Sibolga ini harus bisa dieksploitasi secara optimal untuk kepentingan pembangunan dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip kelestariannya," tandasnya.

Ditambahkannya, untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan perubahan manajemen penangkapan ikan, dari penangkapan ikan berskala kecil di perairan dangkal menuju ke penangkapan berskala besar di perairan dalam dengan teknologi yang lebih modern. (metrosiantar.com)

Read More

Dua Pejabat Eselon II Dilantik

Ir Bonaparte Manurung MM dan Drs H Usman Hutabarat, dua pejabat eselon II dilantik oleh Wakil Bupati Ir H MA Effendy Pohan MSi, Kamis (25/2). Pelantikan yang digelar di aula Bina Graha Pemkab Tapteng, itu Bonaparte sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapteng dan Usman Hutabarat menjadi staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan.

Wakil Bupati H MA Effendy Pohan menjelaskan, pengambilan sumpah janji dan pelantikan pejabat struktural eselon II merupakan salah satu pembinaan aparatur melalui rotasi, promosi jabatan di lingkungan Pemkab Tapteng. "Pada hakekatnya, pelantikan pejabat yang baru dilantik dituntut kemampuan managerial sesuai tugas pokok dan fungsi. Termasuk menciptakan hubungan koordinasi pelaksana kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh. Selaku staf ahli harus mampu memberikan masukan kepada Bupati Tapteng yang telah mendapat kajian yang cermat akurat dan tepat. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Tapteng dapat berdaya guna dan berhasil guna," kata Effendi Pohan.

Khusus kepada kepala unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wabup berharap, hendaknya memahami kondisi geografis Kabupaten Tapteng. "Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana. Kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi. Pencegahan bencana adalah upaya menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana, sehingga perlu dirumuskan langkah-langkah dengan gerak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk kepada aparat TNI dan POLRI," kata dia.

Apalagi akhir-akhir ini, lanjut Wabup, menurut BMG cuaca tidak menentu. Sehingga peluang timbulnya bencana banjir, longsor sangat tinggi. (metrosiantar.com)

Read More

MUI Tapteng Dukung RUU Nikah Siri

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pernikahan siri. Dalam draf RUU dinyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan pernikahan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukum bervariasi, mulai 6 bulan hingga 3 tahun dan denda Rp6 juta hingga Rp12 juta.

Ketua MUI Tapteng Drs H Ngadiman KS saat ditemui di aula Bina Graha Tapteng usai menghadiri pelantikan pejabat eselon II Pemkab Tapteng, Selasa (23/2) kepada METRO mengatakan, nikah siri (perkawinan yang tidak terdaftar di catatan negara) memang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Mengenai pernikahan siri dalam syariah Islam ada diatur. Jika cukup rukun dan syarat nikah, maka sudah sah. Tetapi manakalah pernikahan itu tidak tercatat, maka tidak punya kekuatan hukum. Dan yang namanya nikah siri merupakan pernikahan yang tidak dicatat oleh pemerintah melalui Departemen Agama," katanya.

Mengenai adanya RUU tentang pernikahan siri, Ngadiman berharap masyarakat dapat mematuhi dan patuh dengan ajaran agamanya dan patuh dengan peraturan pemerintah.

"Dalam Alquran dianjurkan untuk mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah, seperti disebutkan ‘Atiullah, waatiurrosul, waulilamri minkum’ yang artinya taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada rasul, dan patuh kepada pemerintah kamu. Karena peraturan itu dibuat oleh pemerintah tujuannya untuk ketertiban dan kemaslahatan umat, mengapa tidak dipatuhi?" tanyanya.

Ketika ditanya adakah praktik nikah siri di Tapteng, dijawab Ngadiman, "Mungkin ada, namun sangat kecil persentasinya. Dan namanya pun nikah siri, pasti sembunyi-sembunyi dan nggak pernah muncul ke permukaan, sehingga sulit diketahui."

Pada kesempatan itu, Ngadiman mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat mengikuti peraturan yang ada termasuk RUU nikah siri.

"Karena peraturan dan undang-undang itu dibuat tujuannya untuk melindungi masyarakat, sehingga jelas hak daripada keturunan, kemudian waris, hak suami, istri, dan legal hukumnya atau kekuatan hukumnya jelas," tandasnya. (metrosiantar.com)

Read More

Saatnya Perempuan Pimpin Tapteng

Sudah saatnya perempuan memimpin di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Dina Riana br Samosir, adalah orang yang tepat. Kecerdasan Ketua TP PKK Pemkab Tapteng itu diyakini mampu melanjutkan konsep pembangunan di Tapanuli Tengah.

Usulan itu disampaikan Parulian Sihotang, Wakil Sekretaris DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kupas Tumpas Sibolga-Tapteng, didampingi Wakil Ketua Juan Feri Lumban Gaol, kepada METRO di Pandan, Selasa (23/2). Dia mengatakan, wanita lugas, tegas, ramah dan memiliki sosial tinggi, itu telah membuktikan kemampuannya selama mendampingi Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing MSi.

Masih kata Parulian, beralasan jika ia mengajak seluruh masyarakat mendukung Diana Riana br Samosir yang dikenal sangat dekat dengan masyarakat. Apalagi, hampir seluruh kecamatan di Tapteng menyatakan dukungan terhadap Dina Riana. "Harapan kita kedepan, Kabupaten Tapteng di bawah pimpinan Dina Riana br Samosir dapat melanjutkan kesinambungan pembangunan di kawasan pantai barat Tapian Nauli yang selama ini telah digagas Bupati Tuani lewat konsep Tapanuli Growth," kata dia.

Lebih lanjut dikatakan Parulian, sosok Diana Riana br Samosir tidak diragukan lagi untuk memimpin Kabupaten Tapteng pada mendatang. "Selama ini, manfaat konsep Tapanuli Growth yang telah dilaksanakan Tuani Lumbantobing MSi sudah dirasakan oleh lapisan masyarakat kecil hingga menengah. Terbukti, PAD maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat Tapteng mengalami peningkatan," tungkas putra asli Tapteng itu.

Dia mencontohkan, lahan rawa yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki nilai jual, sekarang menjadi lahan emas yang nilai jualnya cukup tinggi. Hal itu dikarenakan telah dibangunnya akses jalan sebagai bentuk nyata pembangunan Kabupaten Tapteng. "Untuk melanjutkan pembangunan yang sedang dan sudah dilaksanakan sekarang ini, kedepan tidak ada salahnya masyarakat Tapteng khususnya bagi masyarakat kaum perempuan mengharapkan kesediaan Ibu Diana Riana br Samosir untuk menjadi orang nomor satu di Kabupaten Tapteng," saran Parulian.

Dikatakan Parulian, sosok Dina Riana br Samosir tidak akan kalah dengan balon lainnya walau dari kaum pria pada pemilukada 2011 mendatang. "Kita bukan tidak punya alasan untuk mendukung seseorang dan bukan hanya untuk kepentingan semata, melainkan hasil investigasi di lapangan. Bahwa sosok Dina Riana br Samosir pantas untuk memimpin Kabupaten Tapteng," pungkas Parulian. (Metrosiantar.com)

Read More

Walikota Sibolga Keluarkan Perwal Tentang Anggaran Pembelanjaan TA 2010 Rp 176 Milyar

Walikota Sibolga Drs Sahat P Panggabean MM menggelar Peraturan Walikota (baca: Perwal) No.903/05/2010 tentang anggaran pembelanjaan yang bersifat tetap dan rutin di lingkungan Pemko Sibolga TA 2010 Rp 176.539.793.602.

Anggaran Perwal meliputi Rp 117.944.126.020 untuk anggaran pegawai meliputi gaji dan honor sedangkan selebihnya untuk anggaran layanan jasa seperti listrik, air, telepon dan keperluan kantor seperti biaya pemeliharaan kenderaan, ATK dan perjalanan dinas.

Kadis Pendapatan dan Asset Daerah Pemko Sibolga Drs H Soritua Hasibuan didampingi Kabid Penganggaran Amir menjawab wartawan, Senin (22/2) di ruang kerjanya menjelaskan, Perwal dikeluarkan sesuai acuan Permendagri No. 59 Tahun 2007 pasal 105A yang menyebutkan “dalam hal APBD yang mengalam keterlambatan, KDh setempat melaksanakan penganggaran untuk setiap bulannya sebesar 1/12 dari anggaran tahun sebelumnya untuk belanja yang bersifat tetap”.

Belanja tetap yang dimaksud, menurut dia belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor. “Perwal yang dikeluarkan Rp 176.539.793.602 dari anggaran yang direncanakan dalam R.APBD Kota Sibolga TA 2010 senilai Rp 313.474.846.077,” katanya seraya menambahkan anggaran dalam Perwal tidak termasuk pembiayaan pembangunan fisik seperti proyek, sosialisasi dan bantuan-bantuan kemanusiaan.

Dana Perwal hanya menampung anggaran yang sifatnya rutin dan ini hanya berlaku hingga adanya pengesahan APBD TA 2010 atau dengan kata lain Perwal akan segera ditarik setelah APBD TA 2010 telah di Perdakan oleh DPRD Kota Sibolga.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemko Sibolga terpaksa melakukan kebijakan anggaran dengan mengeluarkan Perwal sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 untuk mendampingi pembiayaan di lingkungan Pemko Sibolga.

Hal ini ditempuh mengingat kepemimpinan defenitif di lembaga legislatif DPRD Kota Sibolga belum mendapat persetujuan instansi pimpinan yang mengakibatkan alat-alat kelengkapan DPRD untuk membahas pengesahan Perda mengalami kendala. (hariansib.com)

Read More

Hubungan Tarutung-Sibolga Tertutup 14 Jam Akibat Tanah Longsor

Hubungan darat Tarutung-Sibolga tertutup selama lebih kurang 14 jam sejak, Minggu (21/2) sore hingga Senin (22/2) pagi akibat tertimbun tanah longsor di berbagai lokasi sepanjang jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Tarutung-Sibolga.

Sebagaimana diberitakan SIB kemarin, Senin (22/2) di halaman 16, bahwa hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, Minggu (21/2) sore mengakibatkan terjadinya tanah longsor dari pebukitan di sejumlah lokasi sepanjang jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Tarutung-Sibolga.

Longsoran tanah pebukitan tersebut menimbun badan jalan di beberapa titik di daerah Aek Raisan Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah dan Desa Parsingkaman, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara persisnya di perbatasan kedua kabupaten bertetangga tersebut.

Akibat timbunan tanah tersebut hubungan lalulintas Tarutung-Sibolga tertutup total selama 14 jam tepatnya sejak Minggu (21/2) sekira pukul 18.00 WIB hingga Senin (22/2) pagi sekira pukul 08.00 WIB.

Antrean kendaraan bermotor terjadi di berbagai tempat menunggu terbukanya jalur Tarutung-Sibolga dan sebaliknya. Pantauan SIB, Senin (22/2) pagi, sejumlah tempat menjadi pemberhentian mobil-mobil yang berjumlah ratusan dari arah Sibolga maupun Tarutung antara lain mulai dari rumah makan Sinaga di daerah Ugan Tarutung, rumah makan Mahligai di Sitare Alaman, sekitar kota Adiankoting dan Parsingkaman untuk mobil-mobil yang datang dari arah Tarutung.

Sementara mobil yang datang dari arah Sibolga/Tapanuli Tengah mengantri di Aek Raisan dan Mompang kawasan Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah. Longsoran tanah yang menimbun badan jalan Tarutung-Sibolga tersebut telah menghambat perjalanan para pengendara bermotor karena harus bermalam di tengah jalan selama hampir 14 jam.

Sejumlah kendaraan penumpang yang datang dari Medan melalui Tarutung dan seyogianya tiba di Sibolga Minggu (21/2) sekira pukul 20.00 WIB dan 23.00 WIB terpaksa menginap dan baru dapat melanjutkan perjalanan setelah Senin (22/2) sekira pukul 08.00 WIB setelah pihak berwajib memastikan jalur tersebut dapat dilalui kendaraan bermotor.

Demikian juga sebaliknya, mobil-mobil penumpang yang biasanya berangkat dari Sibolga tujuan Medan mulai pukul 20.00 WIB dan 21.00 WIB dengan target tiba di Medan sekira pukul 05.00 WIB, baru dapat melanjutkan perjalanan dari Sitahuis yang berjarak 20 Km dari Sibolga sekira pukul 08.00 WIB.

Menangani longsoran tanah tersebut diturunkan beberapa alat berat dan truk oleh Bina Marga dan petugas alat berat Dinas PU Tapanuli Utara juga turun ke lokasi longsor untuk memberi bantuan.

Selain itu, petugas dari kepolisian baik dari Polres Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah terlihat bekerja keras mengatur lancarnya lalulintas. (hariansib.com)

Read More

Pemilih di Pilkada Harus Berdomisili di Sibolga Sekurang-kurangnya 6 Bulan

KPUD Kota Sibolga bersama Pokja DPRD dan Pemko Sibolga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor-red) soal pemilih Pilkada di Sibolga, Senin (22/2) di ruang rapat gedung dewan di Jalan S Parman Sibolga dan menyimpulkan penduduk yang berhak memilih harus berdomisili (baca: bertempat tinggal) di Sibolga sekurang-kurangnya selama 6 bulan sebelum hari H Pilkada.

Ketua KPUD Sibolga Nadzran SE usai mengikuti Rakor menjawab wartawan, keharusan pemilih dalam Pilkada Sibolga berdomisili di Sibolga diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan KPU dan ini berlaku juga bagi Balon (baca: bakal calon) yang ikut dalam Pilkada. “Seperti Balon yang ikut dalam Pilkada di Sibolga sebanyak 3 pasangan Balon berdomisili di luar kota Sibolga seperti Jakarta, Medan dan P Sidempuan dilihat dari alamat domisili KTP saat mendaftar di kantor KPUD,” katanya seraya memastikan pihaknya akan tegas menerapkan ketentuan ini.Namun demikian, lanjut Nadzran sesuai peraturan setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih meskipun karena peraturan dan domisili warga negara tersebut diharuskan tidak bisa memilih.

Untuk diketahui sebanyak 5 pasangan Balon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga dilaporkan telah mendaftar ke KPUD setempat masing-masing pasangan Balon Afifi Lubis/Halomoan Hutagalung, Sarfi Hutauruk/Marudut Situmorang, Hotman Silalahi/Syafril Piliang, RH Sianturi/Ulam Raya Hutagalung dan Wilfren Gultom/Hazmi Simatupang.

Sebelumnya, pimpinan Rakor Jamil Zeb Tumori mengungkapkan jumlah pemilih yang sudah diumumkan KPUD dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara-red) sebanyak 62.873 bertambah 3.257 dari jumlah pemilih pada Pilpres tahun lalu belum termasuk tambahan dari SK Lurah.

“KPUD harus jeli melihat pertambahan jumlah pemilih ini dan diharapkan bisa bekerja maksimal secara independen,” pinta dia terlebih secara khusus keabsahan secara hukum tentang SK Lurah yang menyatakan pertambahan pemilih di Kelurahan masing-masing.(hariansib.com)

Read More

SYARFI DIDUKUNG AKBAR TANDJUNG

Meski tidak diusung Partai Golkar dalam pemilukada Kota Sibolga, Drs HM Syarfi Hutauruk mendapat dukungan penuh dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Menurut Akbar, dirinya mendukung Syarfi karena dia sudah cukup dikenal sebagai kader Golkar. Selama menjadi anggota DPR, kata Akbar, Syarfi sudah banyak memperjuangkan kepentingan pembangunan Tapanuli Tengah dan Sibolga. "Meski tidak dicalonkan oleh Partai Golkar, yang penting Syarfi bisa maju meskipun dengan partai lain. Dia sudah bilang ke saya, dan saya katakan, silakan, yakinkan bahwa anda punya visi misi yang bagus untuk membangun Sibolga ke depan," ujar Akbar Tandjung kepada koran ini di Hotel Borobudur, Jakarta, kemarin (19/2). Akbar mengaku dirinya bisa memahami jika Syarfi dan para kader Golkar Sibolga kecewa lantaran DPP Golkar tidak menetapkan dia sebagai calon yang diusung partai beringin rindang. "Ya, bisa saja kader di sana kecewa. Tapi yang penting kan dia tetap bisa maju," cetusnya, saat dimintai tanggapan atas aksi unjuk rasa ratusan massa dari Aliansi Kader dan Simpatisan Partai Golkar Sibolga yang menolak rekomendasi DPP Partai Golkar, Sabtu (13/2) pekan lalu. Saat ditanya apa alasan DPP tidak mengusung Syarfi yang sudah puluhan tahun menjadi anggota DPR dari Fraksi Golkar, Akbar mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan DPP, Syarfi tidak menduduki peringkat teratas. Meski demikian, Akbar mengatakan, sebenarnya juga ada hasil survei dari lembaga lain, yakni, Pusat Kajian dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), yang menunjukkan tingkat popularitas Syarfi menempati posisi teratas. "Berdasar hasil survei Puskaptis dia cukup tinggi. Apalagi dengan pasangannya itu, tambah kuat dia," ujar Akbar. Lebih lanjut Akbar memuji sikap Syarfi yang menurut penilaiannya tidak gampang menyerah. Meski Golkar tidak menetapkan dia, kata Akbar, Syarfi tetap membulatkan tekadnya maju sebagai calon Wali Kota Sibolga. "Keputusan DPP Golkar tak menyurutkan semangat Syarfi. Itu bagus," ucap mantan Ketum Golkar itu. Apakah dengan demikian Syarfi kini tidak lagi menjadi kader Golkar? Akbar mengatakan, Syarfi tetap merupakan kader Golkar. "Dia tetap kader Golkar dan Golkar tidak pernah melarang kadernya maju di pemilukada diusung partai lain," kata mantan Ketua DPR RI itu.(metrosiantar.com)

Read More

Sintong Gultom Ketua DPRD

Sintong Gultom ditetapkan jadi Ketua DPRD Tapanuli Tengah (Tapteng). Penetapan Ketua DPRD melalui Sidang Paripurna yang digelar Kamis (18/2), itu sekaligus ditetapkan H Jamaludin Pohan dari Partai Golkar dan Sondang B Hutagalung dari Partai Marhaenis, sebagai Wakil Ketua DPRD Tapteng. Demikian disampaikan Sintong Gultom, kepada METRO Jumat (19/2). Disampaikan wakil rakyat dari Partai Demokrat itu masih dari Sidang Paripurna DPRD itu juga ditetapkan pimpinan fraksi DPRD Tapteng. "Sekarang tinggal menunggu SK pengesahan dari Gubernur," tukas Sintong. Masih kata Sintong, pada sidang paripurna itu diawali pembentukan fraksi. Dikatakan dia, ada 5 fraksi di DPRD Tapteng, di antaranya Fraksi Demokrat dengan jumlah anggota 13 orang, sebagai Ketua Fraksi Ir Antonius Hutabarat. Kemudian, Fraksi Golkar dengan 4 anggota dan Ketua Fraksi Darma Bakti Marbun SE. Lalu, sambung Sintong, Fraksi PNI Marhaenis Plus dengan anggota 4 orang dan Ketuanya Sondang B Hutagalung. Dua fraksi lainnya adalah Fraksi Kebangkitan Pemuda Indonesia dengan anggotanya 4 orang dan Ketuanya Jhoni Lumbantobing dan Fraksi Gerakan Amanah Perjuangan Indonesia dengan anggotanya 5 orang dan Ketuanya Jamarlin Purba. "Begitu pembentukan fraksi DPRD tuntas dilanjutkan pembentukan pimpinan definitif. Rencananya, bulan Peburari ini juga akan dilakukan pelantikan, " ujar mantan Wakil Ketua DPRD Tapteng itu. Masih dari rapat paripurna itu, disampaikan Sintong, dibentuk dua Panitia Khusus (Pansus) untuk membuat kode etik DPRD Tapteng yang diketuai Ir Antonius Hutabarat dan tata tertib (Tatib) DPRD Tapteng yang diketuai Bakhtiar Ahmad Sibarani. Lebih lanjut dikatakan Sintong, usai dilantiknya Pimpinan defenitif DPRD Tapteng nantinya akan dilanjutkan pembentukan alat kelengkapan DPRD Tapteng, seperti pembentukan komisi, Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran dan yang lainnya. "Sehingga dengan terbentuknya sejumlah alat kelengkapan DPRD ini, tentunya kita sebagai mitra Pemkab dapat melaksanakan sejumlah tugas pokok dan fungsi yang kesemuanya untuk pembangunan masyarakat di Tapteng," pungkas Sintong. (metrosiantar.com)

Read More

Kadishutbun: PT Nauli Sawit Kantongi IUP

Pemkab Tapteng melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Ir APM Simanjuntak didampingi Kasi Perlindungan Hutan dan KSDA Irwan Lumbantobing SP menegaskan, PT Nauli Sawit telah mengantongi Izin Usaha Pembukaan Lahan Perkebunan (IUP). Sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit itu, diakuinya masih dalam proses pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). APM Simanjuntak dalam siaran persnya ke METRO, Jumat (19/2) juga membantah pernyataan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menyatakan PT Nauli Sawit di empat kecamatan di Tapteng telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan alam. Alasannya, perusahaan selama ini perusahaan tersebut berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Bahkan, katanya, perusahaan tersebut tidak pernah merusak alam dan lingkungan. Justru menambah pernghijauan di atas lahan yang sejak puluhan tahun tak dapat ditanami pepohonan akibat lahan digenangi air. "Hal ini berdasarkan peninjauan tim yang terdiri atas Dishutbun Sumut, Poldasu, dan instansi terkait Pemkab Tapteng pada November 2009. Saat itu, ditinjau ke segala penjuru lahan yang terdiri atas lahan gambut (lahan usaha II) dan lahan transmigrasi dan pemukiman penduduk (lahan usaha I). Semula, pada lahan usaha II yang berdekatan dengan laut, kondisinya tidak dapat difungsikan sebagai lahan bercocok tanam. Bila Walhi mempermasalahkannya, maka kajiannya sangat tidak relevan dan perlu pelurusan dengan mengkaji segala aspek lebih mendalam," tutur APM Simanjuntak. Irwan menambahkan, sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No 44/Menhut-II/2005 tentang penunjukan kawasan konservasi, lahan gambut di Tapteng sangat banyak. Misalkan, lahan gambut di sekitar Desa Aek Horsik, yang tidak dapat dijadikan kawasan konservasi karena sebagian merupakan lahan milik warga yang bersertifikat. Terkait izin prinsip perusahaan yang dinyatakan Walhi dan AMAN telah kedaluwarsa, Irwan malah bertanya izin mana yang dimaksud serta prosedur apa yang dilanggar. "Bila Walhi dan AMAN menyinggung izin perusahaan, PT Nauli Sawit sejak tahun 2005 sudah mengantongi IUP. Sedangkan HGU perusahaan itu sampai sekarang masih dalam proses pengurusan di BPN, sebab harus dilakukan pengkajian secara bertahap untuk mengeluarkan HUG," tutur mereka. Jadi jika Walhi menyebutkan izin prinsip, lanjut APM Simanjuntak, hingga saat ini Bupati Tapteng belum pernah mengeluarkan izin prinsip kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit mana pun. "Jadi, kita (pemerintah, Red) bingung, izin prinsip yang mana dimaksud Walhi dan AMAN?," tanyanya. Lebih lanjut dikatakannya, bila Walhi dan AMAN berasumsi perusahaan telah menyerobot lahan masyarakat, Dishutbun Tapteng sangat menyayangkannya. Sebab hingga saat ini lahan warga yang terdapat tepat di sekitar lahan perkebunan PT Nauli Sawit, masih ditumbuhi karet, pisang, dan kelapa. Permasalahannya, belum ada titik temu negosiasi antara pemilik lahan dengan PT Nauli Sawit terkait ganti rugi. "Jadi, sangat tidak benar bila Walhi dan AMAN menyatakan perusahan telah menyerobot lahan warga. Seharusnya Walhi sebagai lembaga independen yang memiliki legalitas yang kuat, tidak semudah itu melontarkan statemen. Kita siap melakukan peninjauan lapangan bersama sehingga mendapatkan hasil investigasi yang akurat dan mendasar," tegas Irwan. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Sumut Sahrul Sagala didampingi Manajer Walhi Sahat Tarida Rumahorbo dan Ketua AMAN, Alung mengaku telah meninjau ke lapangan terkait lahan masyarakat yang dirampas PT Nauli Sawit sejak tahun 2004. Walhi menegaskan, berdasarkan hasil investigasi selama seminggu di lokasi perkebunan PT Nauli Sawit, mereka telah menemukan beberapa keganjilan. "Berdasarkan temuan di lapangan, PT Nauli Sawit tidak hanya merampas lahan masyarakat, namun juga telah melakukan pelanggaran mitigasi terkait perubahan iklim dan pengurangan emisi dari perombakan alam, serta adanya pengeringan ekosistem lahan gambut. Artinya kawasan ekosistim gambut sudah dirusak karena dijadikan sebagai perkebunan sawit," beber Sahrul. Sahrul juga menambahkan, sesuai data yang mereka peroleh, PT Nauli Sawit merupakan perusahaan ilegal karena tak mengantongi HGU. Perusahaan tersebut, katanya, beroperasi hanya bermodalkan izin prinsip. Ironisnya, izin prinsip tersebut telah kedaluwarsa karena hanya berlaku hingga tahun 2005. (metrosiantar.com)

Read More

Terima Silaturahmi KPUD Sibolga, Walikota Sibolga Imbau Segenap SKPD Bangun Komunikasi dengan KPUD

Walikota Sibolga Drs Sahat P Panggabean MM menghimbau segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintahan Kota Sibolga untuk membangun komunikasi dua arah dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sibolga demi kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Himbauan itu disampaikan Walikota saat menerima audiensi KPUD Kota Sibolga yang dipimpin Ketua KPUD Nadzran SE dengan didampingi anggota dan Sekretaris KPUD Syamsuharmi SE di ruangan kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sibolga, Jum’at (19/2).

Turut mendampingi Walikota, Sekda Kota Sibolga, Syaiful Bachri Hasibuan SSos, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PKAD), Drs Soritua Hasibuan, Kepala Bappeda Salatieli Zaluchu SH, Kabag Orkum Sekda, Zufrianto Hutagalung SH, Kabag Humasy Sekda DT Tamba.
Kata Walikota, kesuksesan pelaksanaan Pilkada merupakan keberhasilan Pemerintah Daerah, keberhasilan masyarakat Kota Sibolga. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak membantu pelaksanaannya. “Saya mendukung kinerja KPUD dalam melaksanakan Pilkada yang sukses dan terkendali. Oleh karena itu, saya menghimbau segenap SKPD dijajaran Pemko Sibolga untuk membangun komunikasi dengan KPUD Sibolga demi pencapaian kesuksesan pelaksanaan Pilkada,” kata Walikota.

Namun, lanjut Walikota, seluruh tahapan Pilkada agar dicermati dan dilaksanakan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan itu, Ketua KPUD Sibolga, Nadzran SE didampingi anggota dan sekretaris KPUD, menyampaikan terimakasih yang banyak atas dukungan Walikota Sibolga. Katanya PPK/PPS telah melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Sementara Sekretaris KPUD sampai saat ini telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dengan baik,” kata Nadzran, sembari menyampaikan telah dilakukannya pelaksanaan sosialisasi Pilkada ke seluruh elemen dan instansi.(hariansib.com)

Read More

SARMA Periksa Kesehatan

PERIKSA KESEHATAN-Pasangan SARMA menjalani pemeriksaan di RSU Dr FL Tobing Sibolga, Jumat (19/2). Pasangan bakal calon (balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk dan Marudut Situmorang AP MSP (SARMA) melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di Rumah Sakit Umum (RSU) Dr FL Tobing Sibolga, Jumat (19/2). Pemeriksaan memakan waktu 3 hingga 4 jam. Usai pemeriksaan, Direktur Utama (Dirut) RSU dr FL Tobing Sibolga, Lubuk P Saing kepada METRO mengatakan, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bagi 5 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga di RSU berlangsung lancar dan tidak ada kendala. "Semua pemeriksaan kesehatan balon wali kota dan wakil wali kota dilakukan gratis, dan dapat berjalan lancar. Kita langsung menurunkan 8 dokter sepesialis dan dokter umum," ujarnya. Dikatakannya, pemeriksaan meliputi kesehatan fisik dan rohani. "Setelah balon wali kota dan wakil wali kota mengisi formulir data pribadi, langsung masuk ke ruang ganti pakaian untuk mengenakan piyama yang sudah kita sediakan. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan mulai kesehatan badan, darah, tes urine, THT, mata, jantung, gula, dan terakhir pemeriksaan kejiwaan berupa wawancara oleh psikiater," sebut dr Lubuk yang juga Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga. Menurutnya, balon wali kota dan wakil wali kota yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan ada 5 pasangan. Kamis (18/2), 3 pasangan menjalani pemeriksaan kesehatan, yakni pasangan Afifi Lubis-Halomoan Hutagalung (AFHOL), RH Sianturi-Ulam Raya Hutagalung, dan pasangan Wilfren Gultom-Hasmi Simatupang. Dan kemarin 2 pasangan memeriksakan kesehatannya, yakni Hotman Silalahi SH–Syahril Piliang (HotSyah) dan SARMA sebagai pasangan terkahir yang memeriksakan kesehatan. "Hasil pemeriksaan ini sangat rahasia, dan hasilnya akan kita kirimkan secepatnya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sibolga sebagai salah satu persyaratan bagi setiap calon. Kemudian KPUD akan melakukan verifikasi berkas setiap calon dan mengumumkan siapa yang calon yang lolos pemeriksaan kesehatan, karena calon harus sehat jasmani dan rohani," tandasnya. Sementara itu, pasangan SARMA kepada METRO mengatakan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan 8 dokter di RSU Sibolga berjalan lancar. "Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, yakni dokter, perawat, dan staf RSU Sibolga yang sudah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan kepada kami sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga. Saya sangat kagum karena proses pemeriksaan kesehatan tidak bertele-tele dan tidak berat. Mudah-mudah hasilnya baik dan dapat memenuhi persyaratan kami untuk maju bertarung di Pemilihan Kepala Daerah Kota Sibolga pada 12 Mei mendatang," tukas Syarfi diamini Marudut. Usai pemeriksaan kesehatan, pasangan SARMA menyempatkan diri menjenguk beberapa pasien di RSU FL Tobing, sembari mengajak berbincang-bincang. (metrosiantar.com)

Read More

Polres Tapteng Ungkap Pembunuhan Toke Getah di Sorkam dengan Alibi Sumbu Kompor, Isolasi dan Selisih Waktu

Pembunuhan toke getah di Sorkam, Desa Paiheme, Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat (12/2) lalu diungkap Polres Tapteng. Kasat Reskrim Polres Tapteng, AKP JO Pasaribu yang dikonfirmasi wartawan di Mapolres Tapteng, Jumat (19/2), menjelaskan upaya dan kerja keras jajarannya mengungkap kejahatan.
Didampingi Kabag Bina Mitra Kompol Mucksin, JO Pasaribu mengatakan kepolisian dalam mengungkap kasus tidak terlepas dari “naluri” atau alibi yang ditemukan di TKP. Kepolisian menemukan sumbu kompor dan isolasi ban yang dipergunakan pelaku mengikat kaki dan tangan korban. Mulut disumpal lilitan isolasi, serta adanya mobil kijang silver yang dilihat warga, katanya.

Sumbu kompor dan isolasi ini menjadi barang bukti untuk pengungkapan kasus. Berselang 2 hari setelah kejadian, muncul di koran (media) bahwa Polres Taput menangkap pelaku pencurian HP dengan barang bukti mobil kijang silver.
Atas informasi ini, jajaran Reskrim Polres Tapteng langsung mengadakan kontak dengan Jajaran Reskrim Polres Taput.
Pada hari itu juga, Reskrim Polres Tapteng berangkat ke Taput melakukan interogasi. “Setelah kita interogasi secara marathon mulai pukul 19.00 WIB s/d 01.00 WIB dinihari, akhirnya sipelaku mengaku bahwa merekalah pembunuh yang bermotif perampokan yang menewaskan Jhonatan Pasaribu, tokeh getah di Sorkam. Mereka juga menyebut rekannya juga ada di Barus dan sudah ditangkap Polsek Barus.

Sindikat
Kompol Muchin yang juga menjabat sebagai perwira penghubung (Pabung) Polres Tapteng menjelaskan, ketujuh tersangka yang ditangkap merupakan sindikat dan telah melakukan aksi kejahatan di beberapa daerah. Awalnya enam orang tersangka yang seluruhnya warga Medan tersebut gagal melakukan aksi perampokan di salah satu rumah warga jalan Bromo, Medan. Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 8 Februari 2010 para tersangka melanjutkan perjalanan ke tanah Karo lalu melakukan aksi pencurian tape mini compo di gedung SMP dan satu unit HP milik warga sekitar pukul 22.00 Wib. “Dan pada tanggal 9 Februari 2010 sekitar pukul 12.00 WIB, para TSK kembali melakukan aksi pencurian satu unit HP milik warga dari dalam mobil angkutan dengan cara hipnotis. Lalu dua jam berikutnya atau sekitar pukul 14.00 WIB, para TSK menjual HP curian tersebut di terminal Sidikalang seharga Rp250.000 dan sekitar pukul 17.00 WIB tiba di terminal Dolok Sanggul lalu menjual HP dan mini compo Rp400.000. Selanjutnya para pelaku meluncur ke Tapteng, mengakibatkan tewasnya toke getah di Sorkam,” tuturnya Mucksin.(hariansib.com)

Read More

Kedaluwarsa, Izin Prinsip PT Nauli Sawit

Hasil Investigasi Walhi Sumut SIBOLGA–METRO; Setelah ketahuan tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak jelas kepemilikannya, ternyata izin prinsip PT Nauli Sawit yang diterbitkan Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) sudah habis masa berlakunya alias kedaluwarsa, terhitung sejak tahun 2005 lalu. Hal ini merupakan hasil investigasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Nauli Sawit di empat kecamatan di Tapteng, yakni Manduamas, Sirandorung, Andam Dewi, dan Sorkam Barat. Direktur Eksekutif Walhi Sumut Sahrul Sagala didampingi Manajer Walhi Sahat Tarida Rumahorbo, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Alung, aktivis Forum Pembebasan Tanah Rakyat (FPTR) Edianto Simatupang, dan Pastor Rantinus Manalu Pr dari Keuskupan Sibolga, kepada METRO, Kamis (18/2) di kantor Keuskupan Sibolga menerangkan, kehadiran para pentolan aktivis Sumut ini guna meninjau (investigasi) ke lokasi lahan masyarakat yang dirampas PT Nauli Sawit sejak tahun 2004. Menurut Sahrul, dalam investigasi selama seminggu ini di lokasi PT Nauli Sawit, mereka telah menemukan beberapa keganjilan. Temuan mereka tersebut nantinya akan dibuat sebagai laporan untuk diadukan ke Poldasu. "Berdasarkan laporan dan temuan kami di lapangan, PT Nauli Sawit tidak hanya merampas lahan masyarakat, namun juga telah melakukan pelanggaran terkait mitigasi perubahan iklim dan pengurangan emisi dari perombakan, serta adanya pengeringan ekosistem lahan gambut. Artinya, kawasan ekosistim gambut sudah dirusak karena dijadikan sebagai perkebunan sawit," beber Sahrul diamini rekan-rekannya. Yang paling aneh, lanjut Sahrul, hingga saat ini tidak ada tindakan tegas dari aparat kepolisian terhadap pemilik PT Nauli Sawit. Pasalnya dari data yang diperoleh mereka, PT Nauli Sawit termasuk perusahaan ilegal karena tidak mengantongi (memiliki, Red) izin HGU. "PT Nauli Sawit beroperasi hanya bermodalkan izin prinsip yang dikeluarkan pemerintah setempat. Ironisnya, izin prinsip tersebut juga telah kedaluwarsa, karena hanya berlaku hingga tahun 2005. Makanya kita heran perusahaan ini sangat memiliki power di Tapteng. Karena walau tak ada izin, bisa tetap beroperasi," sebutnya. Menurut Sahrul, meski perusahaan tersebut tak memiliki HGU, namun tim investigasi menemukan fakta di lapangan berupa patok-patok tapal batas lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menjadi pertanyaan, mengingat hingga saat ini tidak ada satu pun pihak yang bisa menjelaskan siapa pemilik PT Nauli Sawit. "Tentunya dengan adanya patok-patok tapal batas lahan oleh BPN tersebut, pasti ada pemiliknya. Namun dari amatan tim investigasi di lapangan, perusahaan ini memiliki power yang luar biasa hingga bisa menggunakan nama lembaga negara BPN untuk memasang patok batas lahan. Bahkan aparat kepolisian dibuat seperti satpam untuk melakukan patroli dan pengawasan di lahan PT Nauli Sawit," ungkapnya. Bukan hanya itu. Sahrul bersama tim aktivis lainnya mengaku sudah melakukan berbagai investigasi ke berbagai instansi pemerintah dan swasta di Sumut, bahkan hingga ke Jakarta. Namun keberadaan PT Nauli Sawit sampai saat ini tidak terlacak kepemilikannya. "Yang pasti, dari hasil kerja tim investigasi kami di lapangan, PT Nauli Sawit telah menggunakan cara-cara tidak terhormat untuk memaksa masyarakat transmigrasi melepaskan lahannya. Bahkan mereka menutup aliran sungai alam hingga menyebabkan lahan masyarakat tergenang, yang mengakibatkan lahan masyarakat tidak produktif. Semua temuan ini nantinya akan kita laporkan ke aparat hukum," bebernya. Dalam melakukan investigasi ke lokasi PT Nauli Sawit, tim mengaku telah melakukan wawancara kepada sejumlah masyarakat yang berhak atas tanah yang dirampas PT tersebut, di antaranya Nardi (43) warga Desa Bajamas SP II, RT 5, Kecamatan Sirandorung, transmigran asal Gunung Kidul, Jawa Tengah. Nardi mengaku telah menerima lahan seluas 1 hektare dari Departemen Transmigrasi, disusul penyerahan sertifikat hak pakai tahun 1989. Namun sesudah PT Nauli Sawit masuk ke lokasi tersebut sekitar tahun 2006, perusahaan tersebut langsung menyerobot lahan Nardi. Selain itu, katanya, PT Nauli Sawit juga telah merusak tanaman karet miliknya sekitar 300 batang, kelapa 15 batang, dan pisang 10 rumpun di lahannya. Padahal Nardi mengaku masih memegang utuh sertifikat hal milik atas lahan tersebut. Kabag Humas Pemkab Tapteng Drs Rudolf Sihotang yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya tadi malam mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kehutanan (Dishut) Tapteng, izin prinsip tersebut sudah diurus. "Setahu saya, izin mereka (PT Nauli Sawit, Red) sudah diurus ke Dinas Kehutanan Tapteng. Namun saya tidak ingat lagi kira-kira kapan tanggal dan bulan pengurusan izin tersebut," tukasnya. Namun jika benar izin prinsip PT Nauli Sawit sudah kedaluwarsa, ia mengimbau agar perusahaan tersebut segera memperpanjang izin, sembari menunggu izin-izin lainnya diurus. Saat ditanya apakah ada sanksi tegas dari Pemkab Tapteng terkait izin prinsip PT Nauli Sawit sudah kedaluwarsa, Rudolf mengatakan pihaknya hanya mengharapkan izin tersebut segera diurus kembali. (metrosiantar.com)

Read More

HotSyah Daftar Jalur Perseorangan

Pasangan bakal calon (balon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Sibolga, Hotman Silalahi-Syahrial Piliang atau HotSyah, diantar masyarakat Minang dan simpatisan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sibolga, Kamis (18/2) sekitar pukul 15.00 WIB. Pasangan yang mendaftar melalui jalur independen (perseorangan) tersebut didampingi tim sukses, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Minang. Pada kesempatan itu, Syahrial Piliang menegaskan mereka tidak main–main dalam pertarungan Pemilukada Sibolga periode 2010-2015. "Sekarang sudah saatnya bagi masyarakat Minang untuk membangkitkan batang tarandam. Kalaulah bukan kita, siapa lagi," terang pengusaha Toko Mas Intan Sori itu. "Dan saudara AKBP Hotman Silalahi yang merupakan mantan Kapolresta Sibolga siap bertarung, dan akan merebut kemenangan," tambahnya. Masih kata Syahrial, jumlah warga Minang di Sibolga mencapai sekitar 35 persen. "Jadi mengapa tidak berani tampil ke depan? Kenapa selama ini menjadi jamaah dan kenapa tidak menjadi imam bagi kaum sendiri? Ibarat pepatah Minang, niat di hati hendak manggakah baronan talamon, kokuntuang tumbuah salai daun, babuah rampah makanan urang sanagari," ungkap Syahrial. Tim Relawan Pemenangan HotSyah, Bodiala Silalahi mengaku sangat mengagumi pasangan Hotman – Syahrial. Kata Bodiala, dirinya bergabung sebagai tim pemenangan HotSyah setelah mengenal sosok kedua orang ini. Hotman, katanya, merupakan mantan Kapolresta Sibolga dan Syahrial bergelar Datuk Rajo Magek suku Guci sebagai pengusaha muda di kota berbilang kaum ini. Hotman, sambungnya, sosok yang lembut dan berwibawa, serta aktif dalam persekutuan gereja, juga melayani dalam bidang musik (organ) di seluruh gereja HKBP di Sibolga selama menjabat sebagai Kapolresta Sibolga. Ia juga pernah menjadi Ketua Pembangunan Gereja HKBP Pasir Bidang, Sarudik, Tapteng. "Jadi sudah saatnya Kota Sibolga dipimpin pemimpin yang takut akan Tuhan, dan peduli terhadap sesama," tukasnya.(metrosiantar.com)

Read More

PMI Peroleh Bantuan Mobil Kijang

Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Sibolga memeroleh bantuan 1 unit mobil Toyota Kijang minibus Krista tahun 2002, Kamis (18/2). Mobil Toyota Kijang itu atas bantuan dari Pimpinan Bank Indonesia (BI). Penyerahan bantuan mobil Kijang Krista itu diserahkan langsung Pimpinan BI M Noor kepada Ketua PMI Cabang Sibolga H Afifi Lubis SH di depan Bank Indonesia Sibolga, Kamis (18/2). Sebelum penyerahan bantuan itu, dilakukan penandatanganan serah terima kendaraan operasional oleh Pimpinan Bank Indonesia M Noor dengan Ketua PMI Cabang Sibolga Afifi Lubis di lantai 3 Bank Indonesia, Sibolga. Pimpinan BI M Noor dalam sambutannya mengatakan, di dalam ketentuan manajemen internal Bank Indonesia, khusus terhadap aset yang dimiliki apabila masa pakainya telah dianggap cukup dapat dilelang atau dihibahkan bagi kepentingan sosial. Sementara itu, Ketua PMI Cabang Sibolga H Afifi Lubis SH yang juga Wakil Wali Kota Sibolga dalam sambutannya mengucapkan, terima kasih kepada Pimpinan Bank Indonesia yang telah memberikan satu unit mobil Toyota Kijang Krista. (metrosiantar.com)

Read More

Berbahaya, Martabak Dibungkus Kertas Koran

Anda yang doyan martabak sebaiknya jeli sebelum mengkonsumsinya. Terutama memerhatikan pada kemasannya. Sebab, martabak yang dibungkus pakai kertas dapat menimbulkan kanker hati terhadap orang yang mengonsumsinya. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Pelabuhan Sambas Sibolga Sahat Hutajulu SKM, di sela acara penyuluhan yang dipusatkan di SDN 081292 Jalan SM Raja Kelurahan Pancuran Kerambil, Kamis (18/2). Dia mengatakan, sesuai hasil penelusuran mereka di beberapa sekolah di wilayah kerjanya masih ditemukan ada makanan yang dianggap kurang sehat. Sahat mencontohkan, kebiasaan pada murid SD sangat meminati martabak telor. Dikatakan Sahat, makanan tersebut memang bergizi, namun perlu dilihat pembungkusnya. Menurut dia, kebanyakan penjaja martabak telor di Sibolga masih banyak yang menggunakan pembungkus yang terbuat dari kertas, sehingga tidak higienis. Sebab kata Sahat, dengan penggunaan alat pembungkus tersebut bisa terkontaminasi bakteri dan kuman serta berpotensi mendatangkan penyakit lainnya yang dapat menyebabkan penyakit kanker hati. "Untuk itulah, kita memberikan penyuluhan tentang penggunaan pembungkus yang sehat seperti adanya kertas pembungkus sehat seperti kertas higenis dan daun pisang. Sehingga para anak-anak kita bisa terhindar dari penyakit," beber Sahat. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan masih banyak sekolah yang belum optimal memerhatikan kondisi lingkungannya, terutama dalam hal pencegahan penyakit demam berdarah. "Kita masih banyak menemukan kaleng cat yang digenangi air. Ini berpotensi sebagai wadah pengembangbiakan nyamuk aedes aegepti," ujar Sahat setengah mengkritik. Dia menyampaikan, penyuluhan yang dilakukannya sekaligus mewujudkan kegiatan 100 hari Kabinet Bersatu SBY-Budiono. Untuk itu, pihaknya menggelar penyuluhan ke 8 SDN yang berada di wilayah kerja Puskesmas Pelabuhan Sambas. Dijelaskan Sahat, penyuluhan yang mereka lakukan menitikberatkan pada penyuluhan makanan sehat dan bergizi, serta penyehatan lingkungan di sekolah untuk mengantisipasi berkembangnya nyamuk aedes agepty yang berpotensi mendatangkan demam berdarah. Kegiatan itu sendiri disambut antusias masyarakat. Sedikitnya 100 murid merupakan perwakilan dari 8 SDN yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pelabuhan Sambas dan juga para guru serta petugas Urusan Kesehatan Siswa (UKS). Kepala SDN 081282 Norita Marbun SPd mengatakan, sangat menyambut positif kegiatan Puskesmas Pelabuhan Sambas. "Penyuluhan langsung kepada para siswa sangat membantu para siswa. Mereka dapat mengerti betapa perlunya mengantisipasi penyakit, sekaligus untuk menghindarinya," kata Norita Marbun.(metrosiantar.com)

Read More

Dari Hasil Ujian Kompetensi Praktik Siswa SMKN 2 Sibolga

Masakan Pelajar Tak Kalah Enaknya dengan Makanan Restoran Menu makanan dan minuman masakan (karya, red) siswa-siswi kelas III SMKN 2 Sibolga ternyata tak kalah enaknya bila dibandingkan dengan masakan yang ada di restoran-restoran terkenal di Indonesia. Kemampuan para siswa itu dibuktikan pada pelaksanaan ujian kompetensi praktek siswa jurusan Tata Boga. Bagaimana para siswa mengolah makanan itu sehingga terasa lebih enak? FELIKS MANALU- SIBOLGA Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga Drs Rustam Manalu adalah orang pertama yang memanjatkan pujian pada para siswa. Bersama pengawas sekolah, staf dari jajaran Kantor Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Kepala SMKN 2 Sibolga B Sirait dan guru-guru pembimbing di hadapan siswa kelas III, Rabu (17/2), Rustam menyampaikan masakan karya siswa luar biasa. Cita rasanya tak kalah dengan masakan yang ada di restoran-restoran terkenal. Menurut Rustam, seluruh menu makanan dan minuman hasil karya siswa jurusan Tata Boga yang disajikan tersebut sudah cukup bagus dan cukup enak serta tidak kalah bersaing dengan menu makanan yang ada di restoran-restoran terkenal di Indonesia. Makanan yang dihidangkan ini memang makanan Indonesia tapi dimodifikasi dengan makanan ala Prancis. "Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa SMKN 2, khususnya yang memasak makanan ini. Memasak makanan seperti ini yang menunya sangat bermacam-macam bukanlah hal mudah, sebab dibutuhkan keahlian tersendiri dan waktu yang cukup lama," terang Rustam. Dia mengaku sangat kagum mengetahui pengetahuan siswa SMKN 2 jurusan Tata Boga ini ternyata sangat pintar memasak makanan bertaraf internasional. "Menu makanan seperti ini tidak kalah lagi enaknya dan mutunya dengan menu makanan yang kita dapatkan di restoran internasional begitu juga dengan makanan yang ada di hotel-hotel berbintang," sebut Rustam memuji. Ia mengatakan, sebenarnya bahan-bahan makanan dan minuman itu sama dengan yang ada di restoran dan hotel-hotel internasional. Namun karena cara membuatnya berlainan, kemudian dimodifikasi dengan baik, sehingga rasanya makanan ini lebih enak dibanding dengan yang ada di restoran lain. "Saya berharap seluruh siswa yang telah mengikuti ujian kompetensi praktek memasak makanan ini belajar lagi dengan baik. Sehingga, setelah tamat dari sekolah ini nantinya, sudah siap pakai untuk membuka usaha sendiri. Dengan adanya usaha sendiri Anda akan cepat memeroleh uang, jangan hanya berharap menjadi pegawai. Dari ilmu yang kalian dapatkan di sekolah ini, kalian sudah bisa membuka usaha nantinya, yang terpenting harus dijaga kehalalan makanan dan minuman itu," imbau Rustam. Kepala SMKN 2 Sibolga B Sirait mengatakan sengaja mengundang Rustam Manalu untuk mencicipi sekaligus memperkenalkan makanan hasil karya siswa SMKN 2 khususnya kelas III. Selain itu, lanjut B Sirait, untuk tahun mendatang pihak sekolah juga akan mengundang para orangtua siswa untuk dapat mencicipi makanan hasil karya anak-anak mereka. Dikatakan B Sirait, kegiatan ujian praktek kompetensi itu berlangsung tiga hari, mulai Rabu (17/2) dan berakhir pada Jumat (19/2). Dijelaskan Sirait, jenis makanan dan minuman hasil karya siswa yang disajikan yakni soop bakso ikan, udang bumbu merah pedas, kangkung belacan, tim ayam, mie goreng jawa, puding saw kop, sayur udang. Lalu, ikan panggang sambal, ikan bakar bumbu, ayam goreng mentega bumbu tauco, kentang tumis, sate manis, penyek masin ikan, ayam goreng kalasan, ayam goreng aipokat, mangut ikan kakap, sayur kacang panjang, soto madura dan jenis makanan lainnya yang jumlah keseluruhannya sebanyak 78 jenis makanan. Sementara jumlah siswa yang memasaknya sebanyak 18 orang selama 3 jam mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Mereka menghasilkan sebanyak 78 jenis makanan dan minuman sudah siap saji. (metrosiantar.com)

Read More

Gubsu Tuding PLN Pembohong

• Hingga Mei, Sumut Gelap Gulita !
• UN dan Pilkada 2010 Terganggu

Medan, BATAKPOS

Manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), termasuk direktur utamanya, Dahlan Iskan sudah berulang kali berjanji, bahwa pasokan listrik bagi warga Sumatera Utara sudah aman sejak awal 2010. Kenyataannya, jauh panggang dari api. Dan dipastikan, hingga Mei mendatang, pemadaman bergilir akan terus terjadi.

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin mengaku kecewa berat terhadap PT PLN (Persero). Pasalnya, pemadaman bergilir masih akan terus berlangsung hingga Mei 2010. “Saya lemas lagi mendengar sampai Maret bahkan hingga Mei pun, pasokan listrik masih padam bergilir. Kalau seperti ini, jelas saya kecewa berat,” tegas Syamsul dalam pertemuan dengan Manajer Produksi Pembangkitan Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Sicanang, Ermawan Arief Budiman di Pulau Putri Naga, Belawan, Kamis (18/2).

Syamsul bersama Kadis Kominfo Eddy Syofian, Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Baperasda), Syaiful Syafri Sipahutar, sejumlah staf dan belasan wartawan media cetak dan elektronik, datang ke PLTGU Sicanang untuk melihat dari dekat mesin pembangkit Gas Turbin (GT) 12 yang mengalami masa perawatan. Rombongan disambut Deputi Manager Humas dan Hukum PT PLN Pembangkit Sumut Marajohan Batubara, Humas PLN Wilayah Sumut Raider Sigalingging, dan sejumlah staf lainnya.

Dari kunjungan itu, Gubsu dan rombongan dihadapkan pada fakta bahwa listrik ‘byar pet’ alias padam bergilir hingga Mei mendatang. Penyebabnya, GT 12 berdaya 115 Mega Watt (MW) yang sudah dioperasikan lebih dari 130.000 jam (maksimal operasi 100.000 jam), dan kini telah selesai diperbaiki, ternyata masih juga mengalami kebocoran gas.

“Kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa kepercayaan masyarakat terhadap PLN akan hilang. Karena tidak wajar juga umur mesin yang sudah di atas 30 tahun masih terus dipakai. Padahal pabriknya saja (Yugoslavia) sudah tutup. Jadi, saya minta ketegasan, kapan pasokan listrik untuk warga Sumut benar-benar aman?” tanya Syamsul seraya menambahkan bahwa pada Mei nanti, Kota Medan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga hal ini perlu juga untuk diketahui masyarakat.

Menjawab pertanyaan ini, Ermawan mengaku kondisi pemadaman bergilir hingga Mei nanti, sudah maksimal diantisipasi. Dengan kata lain, mereka lebih memilih listrik padam bergilir hingga tiga bulan ke depan, ketimbang padam bergilir saat berlangsungnya Piala Dunia, puasa Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru 2011.

Ermawan mengaku, pemeliharaan empat mesin pembangkit di PLTGU Sicanang (GT 12, GT 11, GT 21, dan GT 22) dengan total daya 680 MW ditambah 145 MW dari PLTU Belawan, memasok sekitar 73 persen kebutuhan listrik Sumut dengan total kebutuhan 1.518 MW. Banyaknya mesin pembangkit yang setiap saat harus diawasi, belum termasuk perhitungan usia mesin, 11 hingga 30 tahun, menyebabkan pihaknya selalu keteter dalam menyiapkan pasokan listrik yang lebih terjamin nyalanya.

“Mesin yang kita pakai cukup banyak. Kalau dipelihara semuanya sekaligus, maka bukan hanya padam bergilir, tapi padam total. Makanya, sekitar Juli 2010 kita baru bisa menjamin pemadaman bergilir tidak akan ada lagi,” Ermawan memberi janji.

Dikatakannya, pemadaman bergilir saat umat Budha merayakan Imlek 2561, juga terjadi akibat faktor banyaknya mesin yang harus ditangani dalam waktu bersamaan. Sehingga dampaknya terjadilah pemadaman bergilir. Bahkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada Maret hingga Pilkada Medan Mei 2010, krisis listrik masih terjadi, walau dengan intensitas pemadaman bergilir yang semakin berkurang.

“Memang, krisis listrik Sumut yang sudah terjadi sejak 2002, dan mencapai puncaknya pada 2007, harus kami akui sampai kini masih terus terjadi. Tapi kami yakin, sampai Juli 2010 nanti, pasokan listrik untuk wilayah Pembangkitan Sumatera Bagian Utara sudah aman. Karena saat ini kemampuan pembangkitan sudah mencapai 1.518 MW,” jelasnya.

Pasokan listrik sebesar ini diperoleh dari Sektor Pembangkitan Belawan (PLTU dan PLTGU) 825 MW, Sektor Pembangkitan Medan 154 MW (PLTG 62 MW, PLTD 9 MW, Sewa 83 MW), Sektor Pembangkitan Labuhan Angin 190 MW, Sektor Pembangkitan Pandan 138 MW (PLTA 132 MW, PLTMH 6 MW), Sektor Pembangkitan Pekan Baru 171 MW ( PLTG 34 MW, PLTD 5 MW, PLTA 114 MW, Sewa 18 MW), dan Sektor Pembangkitan Lueng Bata 40 MW (PLTD 27 MW, Sewa 13 MW). (batakpos-online.com)

Read More

Pembunuh Toke Getah di Sorkam Akhirnya Terungkap Setelah Mencuri HP

Pelaku pembunuhan toke getah Jonatan Pasaribu (80), warga desa Paiheme II, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) akhirnya berhasil ditangkap Polres Tapteng,setelah sebelumnya ditangkap Polres Taput dalam kasus pencurian HP, Kamis 11 Februari 2010 lalu sekitar pukul 14.00 WIB.
Jumlah tersangka pembunuhan ada sebanyak delapan orang, namun satu orang di antaranya berinisial P.BB berhasil melarikan diri dan masih diburu. Adapun para tersangka yang ditangkap, lima di antaranya merupakan warga Medan masing–masing D.Ht, IM.Snb, A.Shb, B.Mp, N.Srg alias R, Sedangkan dua tersangka lainnya yakni LRD.Trh alias KT dan DH.Smb adalah warga Sosorgadong, Tapteng.
Kapolres Tapteng AKBP Dicky Patria Negara melalui Kabag Bina Mitra Kompol Muchsin kepada wartawan di Mapolres Tapteng Jl FL. Tobing Sibolga mengungkapkan, tertangkapnya para tersangka bermula dari laporan salah seorang pelajar kecurian handphone (HP) ke Mapolres Taput, dengan laporan ciri–ciri kendaraan para tersangka sebagaimana menggunakan mobil Kijang warna Silver.
Polisi pun membekuk 5 tersangka dari penginapan kafe Kampung Mangatas, Kamis (11/2) sekitar pukul 14.00 WIB. Polres Tapteng dipimpin Kasat Reskrim J.O Pasaribu bergerak ke Mapolres Taput di Tarutung guna mengetahui kebenarannya. “Soalnya, sebelum peristiwa pembunuhan di Sorkam tersebut terjadi, saksi mata dalam perkara ini sempat melihat satu unit mobil Kijang kapsul warna silver dengan nomor polisi 1066 tanpa seri hilir mudik di depan rumah korban Jonatan Pasaribu. Atas dasar ini lah makanya kita menerjunkan sejumlah petugas Reskrim ke sana,” bebernya.
Setelah dilakukan proses penyidikan secara lebih mendalam di Mapolres Taput, para tersangka akhirnya mengakui perbuatan itu, bahkan memberitahukan keberadaan dua orang lagi teman mereka (juga pelaku) warga Tapteng yang tinggal di Sosorgadong. “Kedua orang teman para pelaku warga Barus tersebut langsung kita amankan pada Sabtu (13/2) sekitar pukul 12.00 WIB. Guna proses penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka itu kita bawa ke Mapolres, sedangkan lima tersangka lainnya masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Taput,” katanya.
Menurut Kompol Muchsin, aksi kejahatan para tersangka berawal dari informasi LRD.Trh alias KT warga Desa Unte Boang, Kecamatan Sosorgadong, Tapteng. “Tersangka LRD.Trh memberikan informasi soal rencana perampokan ini dengan menyebutkan bahwa korban Jonatan Pasaribu baru menjual getah senilai Rp100 juta. Berdasarkan informasi itu, pada 10 Februari 2010 sekitar pukul 00.30 WIB, para tersangka berangkat bersama LRD.Trh dan DH Smb ke desa Paiheme dan tiba pukul 01.00 WIB dan sekitar pukul 02.00 WIB para tersangka melakukan aksi perampokan di rumah korban Jonatan Pasaribu,” ujarnya. (hariansib.com)

Read More

Kapolres Tapteng AKBP Dicky Patria Negara SH SIK MSi Mohon Masukan, Polres Tapteng Coffee Morning dengan Uspida dan Elemen Masyarakat

Keluarga Besar Kepolisian Resort Tapanuli Tengah (Polres Tapteng) coffee morning dengan unsur pimpinan daerah (Uspida) dan elemen masyarakat serta alim ulama di Aula Mapolres Tapteng, Jl DR FL Tobing Sibolga, Rabu (17/2) pagi. Sebagai tuan rumah, Kapolres AKBP Dicky Patria Negara SH Sik MSi menyampaikan terimakasih pada elemen masyarakat yang berkenan hadir pada kesempatan tersebut.
”Coffee morning ini dilaksanakan sebagai upaya menghimpun informasi, masukan demi pencapaian kenyamanan dan keamanan di daerah ini, dengan harapan bapak-bapak sekalian dapat memberikan masukan,” kata Kapolres.
Coffee morning dihadiri Dandim, Dandenpom, Danlanal, Kasat Radar, Kejari, Ketua PN, dan elemen kepemudaan serta tokoh agama. Dandim Tapteng diwakili Pasi Intel J Sidabutar pada kesempatan itu menekankan pentingnya saling bertukar pikiran dengan segenap unsur, untuk mencapai kedamaian dimaksud. Demikian halnya Dandenpom yang meminta supaya kegiatan dimaksud lebih sering lagi dilakukan.
Sementara, Kejari Sibolga Tama Sembiring menghimbau persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat dalam pencapaian penegakan hukum. Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Sibolga, Mahyuti SH meminta supaya permasalahan-permasalahan sepele di tengah masyarakat tidak harus sampai di persidangan, namun lebih memfokuskan pada upaya perdamaian.
”Perlunya penyuluhan-penyuluhan di tengah masyarakat, dengan menitikberatkan pada upaya kebersamaan, sehingga kasus-kasus kecil tidak usah masuk ke pengadilan. Kan repot kalau harus ke pengadilan,” kata Mahyuti SH.
Kemudian Dan Radar Lawrencius mengungkapkan meminta supaya isu begu ganjang di tengah masyarakat dicermati tokoh-tokoh agama dengan lebih meningkatkan nilai-nilai spritual. ”Kemungkinan msyarakat sangat cepat terbuai isu begu ganjang, dikarenakan nilai spiritualnya rendah. Maka kami mengharapkan supaya ini diperhatikan tokoh-tokoh agama,” katanya sembari menyampaikan pengaduan masyarakat yang banyak soal isu begu ganjang.
Sementara, Danlanal Tedjo Sumono lebih menekenakan upaya penegakan hukum di tengah masyarakat, dengan mematuhi setiap peraturan yang ada. ”Mematuhi peraturan-perturan, akan sangat mengurangi pelanggaran-pelanggaran di tengah masyarakat,” katanya.
Di akhir acara, Kapolres Tapteng Dicky Patria Negara menyampaikan terimakasihnya atas terlaksananya coffee morning, sehingga apa yang diharapkan demi tercapainya kenyamanan dan keamanan.(hariansib.com)

Read More

Relawan Mega-Prabowo “Marah” Besar, Kades Pencontreng 50 Kertas Suara Dalam Pilpres dan Telah Divonis 18 Bulan Penjara Belum Dieksekusi

Belum ditahannya oknum kepala desa yang melakukan pencontrengan sebanyak 50 kertas suara pada pemilihan presiden (Pilpres) yang lalu, sementara Pengadilan Negeri (PN) Sibolga dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sudah menjatuhkan vonis 18 bulan penjara pada September 2009, membuat relawan Mega-Prabowo “marah” besar. Relawan Mega-Prabowo Sibolga-Tapanuli Tengah, Edyanto Simatupang kepada wartawan di Sibolga, Kamis (11/2) mengungkapkan kemarahannya dengan melampiaskan pukul meja. “Saya sangat geram melihat penegakan hukum di Negeri ini, khususnya di Sibolga. Perlu digaris bawahi, masalah Pilpres merupakan permasalahan nasional, namun berani-beraninya Kejari Sibolga membiarkan seorang oknum kepala desa pencontreng 50 kertas suara bebas berkeliaran, meski pengadilan sudah memvonis 18 tahun penjara. Inikan sudah sangat keterlaluan,” kata Edyanto.
Senada dengan Edy, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan LSM Metro Watch menyampaikan “mosi tak percaya” kepada Kejaksaan Negeri Sibolga. Ketua ICW Sibolga – Tapteng Dohar Fraklin Sianipar dan Ketua LSM Metro Watch Janner Silitonga kepada wartawan di Sibolga, Kamis sore, mengatakan bahwa pembiaran terpidana berkeliaran meski putusan sudah berkekuatan tetap menumbuhkan ketidakpercayaan pada penegakan hukum di Indonesia khususnya di Sibolga.
“Ini pertanda ketidak konsistenan hukum sebagai panglima. Kekuatan hukum sudah diinjak-injak oleh orang-orang tertentu. Jika ini dibiarkan, kita khawatir ke depan penegakan hukum hanya sebagai “life service” semata,” kata Dohar dan Janner.
Dohar dan Janner menegaskan akan menyampaikan permasalahan ini melalui lembaga organisasinya ke Satuan Petugas (Satgas) Pemberantasan Mafia hukum di Jakarta. Karena sudah sangat merusak citra penegakan hukum di Indonesia. “Bagaimana pun kasus pembiaran ini, sangat menciderai kekuatan hukum itu sendiri, dengan demikian kasus ini tidak akan kita biarkan. Kita sangat menyayangkan penegakan hukum di Sibolga yang sangat rapuh dan tidak “bergigi” melakukan eksekusi terhadap terpidana,” kata mereka.
Padahal, dalam masalah sepele seperti dugaan penganiayaan (tamparan) terhadap adik ipar oleh terdakwa Hasardi Lase harus mendekam di penjara meski kemudian ditangguhkan oleh Pengadilan Negeri, dan banyak lagi. Sebaliknya, yang kasusnya sudah permasalahan nasional, bahkan presiden SBY sendiri telah memerintahkan supaya persoalan Pilpres seperti penggandaan suara dan pencontrengan lebih dari satu suara untuk diselidiki dan dihukum seberat-beratnya seperti yang dilakukan oknum Kepala Desa Unte Mungkur, Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah berinisial BB yang notabene sudah divonis oleh Pengadilan namun masih bebas berkeliaran. “Penegakan hukum yang sangat krusial,” kata Dohar dan Janner.
Sementara Edyanto menegaskan akan berkoordinasi dengan tim relawan pemenangan Mega-Prabowo di seluruh Indonesia, khususnya tim Sibolga- Tapteng untuk menyikapi persoalan ini. “Tim Mega – Prabowo seperti disepelekan dalam persoalan ini. Kami tidak akan mau, karena persoalan ini menginjak-injak harga diri kami. Kami pastikan bahwa kami akan berteriak meminta penegakan hukum yang konsekwen,” kata Edyanto.(hariansib.com)

Read More

Polres Tapteng Gelar Perkara Kasus Penganiayaan Ketua LSM RCW

Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Tapanuli Tengah akhirnya lakukan gelar perkara atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Republic Coruption Watch (LSM RCW) Sibolga/Kabupaten Tapteng di ruang rapat Mapolres Tapteng, Rabu (17/2).

Selain Kapolres Tapteng AKBP Dicky Patrianegara, SH, SIK pertemuan itu turut dihadiri Kapolsek Pandan AKP Khamdani, Kasat Reskrim AKP JO Pasaribu, Kepala Dinas Pendidikan Tapteng Drs. Marhite Rumapea beserta sejumlah stafnya, dua tim dokter RSUD Pandan dan satu dari RSU FL Tobing Sibolga serta istri korban N br Simamora didampingi pihak keluarga korban lainnya, LSM RCW diwakili Bonarta Lumbantobing.

Gelar perkara itu dilakukan guna memberi kejelasan secara transparan perihal kematian almarhum Esron Nababan selaku Ketua LSM RCW Sibolga. Sehingga, tidak terjadi penyalah tafsiran di tengah masyarakat, seperti yang berkembang di Medan dan kabupaten/kota lainnya.

Kapolres Tapteng AKBP Dicky Patrianegara menegaskan, kasus perkara terkait tindak penganiayaan yang dilakukan Hendra Manurung selaku staf di Dinas Pendidikan Tapteng terhadap Esron Nababan tetap dilanjutkan sesuai hukum. Buktinya, pihak kepolisian telah melimpahkan berkas perkara tersebut ke pihak Kejari Sibolga.

"Mengenai penyebab kematian korban, apakah akibat penganiayaan atau sakit yang dideritanya, semuanya nanti tergantung proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sibolga. Dari hasil pemeriksaan kita (Polres Tapteng-red) dan hasil visum et repertum pihak rumah sakit, kita hanya mengganjar tersangka dengan pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan ringan. Soalnya, kematian korban bukan akibat penganiayaan, tapi karena gagal nafas dan stroke, dimana penyakit ini sudah diderita korban jauh sebelumnya," kata Kapolres Tapteng.

Begitupun, guna pengungkapan kebenaran dari kasus itu dan agar tidak timbulnya persepsi lain di tengah masyarakat, Kapolres Tapteng memberikan saran kepada pihak keluarga Esron Nababan, apakah bersedia untuk mengautopsi jasad korban atau tidak. Tujuannya, agar diperoleh hasil yang lebih akurat mengenai penyebab kematian almarhum Esron Nababan.

Kapolsek Pandan AKP Khamdani turut menjelaskan hal hampir senada, sejak bergulirnya laporan pengaduan saksi korban almarhum Esron Nababan pada 18 Januari 2010 lalu hingga proses pemeriksaan dan konfrontasi keterangan saksi – saksi pada awal Februari 2010, kondisi almarhum Esron Nababan terlihat masih kuat dan sehat.

Tak Menyebabkan Kematian

Mempertegas keterangan pihak kepolisian, dr. Nining salah seorang dokter RSUD Pandan juga menuturkan, luka robek pada pelipis dan hematon yang dialami Esron Nababan tidak menyebabkan kematian. Demikian juga menurut keterangan yang disampaikan oleh tim dokter RSU FL Tobing, dr. Ade Winata.

Mendengar penjelasan dan keseriusan pihak Polres Tapteng, istri Esron Nababan, N br Simamora meminta kepada pihak penegak hukum, agar terus melanjutkan perkara penganiayaan terhadap suaminya tersebut. "Kalau untuk autopsi, tidak mungkin kami penuhi. Soalnya, jasad suami saya sudah kami sakramenkan dan diadatkan," tuturnya sedikit terisak.

Sekedar diketahui, kasus ini mulai bergulir pada 18 Januari 2010 lalu. Esron Nababan bertengkar dengan Hendra Manurung tepat di kantor Dinas Pendidikan Tapteng yang berbuntut ke pihak Kepolisian. Kasus ini sempat memanas, setelah kejadian itu sejumlah anggota LSM RCW dan simpatisan Esron Nababan mendatangi Poldasu mendesak agar Hendra Manurung ditangkap. (analisadaily.com)

Read More

Sebanyak 348 Pelajar SMK-STMN Sibolga-Tapteng Ikuti UN

Sibolga, (Analisa)

Sebanyak 348 pelajar SMK-STM Negeri Sibolga-Tapteng dalam tahun ini akan mengikuti Ujian Nasional (UN).

Peserta ujian terdiri dari 4 jurusan yakni, jurusan Teknik Bangunan untuk Beton dan gambar diikuti 72 peserta, jurusan Teknik Listrik diikuti 26 peserta ,jurusan Otomotif diikuti 107 peserta dan jurusan pelayaran untuk Nautika Kapal Pelayaran Ikan (NKPI) diikuti 62 peserta jurusan Teknik Kapal Penangkapan Ikan (TKPI) diikuti 36 orang dan jurusan Budidaya Perikanan diikuti 45 peserta.

Hal itu dijelaskan Kepala SMK-STMN Sibolga/Tapteng Drs Ramlan Panjaitan kepada Analisa, Sabtu (13/2) lalu diruang kerjanya di Jalan Tukka.

Mengingat dipercepatnya UN yakni bulan Maret dan April 2010 mendatang kepada siswa/i kelas-3 yang akan mengikuti Ujian Nasional ini diminta agar masing-masing meningkatkan proses belajar di rumah yang lebih rajin dan baik mengingat waktu yang mendesak yakni bulan Maret dan April 2010.Buatlah satu kegiatan untuk memacu materi pelajaran utama yang diujikan, apalagi pihak sekolah mengadakan Les tambahan sore.

Belajarlah seefektif dan seefisien mungkin, agar hasil yang diperoleh dapat lebih baik disbanding dari tahun tahun sebelumnya, harap Panjaitan. Beda dengan sekolah umum tegas Ramlan, di SMK-STM ada ujian praktek dan teori dan ujiannya dilaksanakan pada hari keempat.

Khusus jurusan pelayaran yang menyangkut perikanan, Setelah tamat mereka ini banyak yang mencari pekerjaan dan ada yang ingin melanjutkan ke Sekolah Tinggi Perikanan. Mereka ini banyak yang bekerja di kapal-kapal perikanan di tanah air maupun di luar negeri seperti halnya di Jepang.

Mereka sudah banyak ke Jepang dan sudah beberapa termin, bahkan sudah ada yang habis kontrak dan sudah ada yang pulang.Masalah tenaga guru, khusus untuk jurusan pelayaran dalam tahun lalu sudah ada 4 orang yang baru diangkat, sedang untuk guru umum yang saat ini masih memadai, demikian juga untuk jurusan teknik.

Mengenai tenaga guru dari 72 orang yang bertugas di SMK-STM Negeri Sibolga-Tapteng, 31 orang sudah mendapat sertifikat.Dengan guru yang memiliki sertifikasi ini, proses belajar dan mengajar di sekolah ini sudah lebih meningkat.Guru-guru yang mendapat sertifikasi sudah diwajibkan bertugas selama 24 jam.

Dengan ada ketentuan bagi guru-guru yang memiliki sertifikasi ini, sudah lebih mudah mengaturnya, kata Panjaitan dan tidak ada masalah lagi dan dapat membantu program pemerintah yang lambat laun dapat dapat mencerdaskan anak-anak bangsa ke depan. Sedang pertambahan local juga menentukan kemajuan sekolah ini. Dalam tahun 2008 lalu SMK-STM Negeri Sibolga/ Tapteng mendapat 3 lokal pertambahan kelas dan tahun 2009 sebanyak 3 lokal pertambahan kelas baru, masing-masing dibangun dengan dana APBN.

Masalah mobilernya diharapkan bantuan Pemko Sibolga bekerja sama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Sibolga, supaya lokal ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dengan pertambahan lokal ruang belajar, para pelajar sangat membutuhkannya dengan metode-metode pembelajaran yang cukup meningkat pada saat sekarang ini. Menurut Ramlan Panjaitan, Ujian Nasional UN hari Pertama dimulai 22 Maret 2010 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, susulan 29 Maret 2010 hari kedua 23 Maret 2010 dengan mata pelajaran Bahasa Inggris, susulan 30 Maret 2010.

Hari ketiga 24 2010 dengan mata pelajaran yang diujikan yakni Matematika ,susulan 31 Maret 2010 dan hari ke empat 25 maret 2010 dengan mata pelajaran Teori ,dan untuk ujian susulan 1 April 2010. (analisadaily.com)

Read More