Puluhan Ribu Massa Hadiri Kampanye Perdana SARMA

SIBOLGA-METRO; Puluhan ribu massa pendukung dan simpatisan pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Sibolga, Drs HM Syarfi Hutauruk-Marudut Situmorang AP MSP, Jumat siang (30/4) kemarin memadati Jalan Mojopahit, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga saat kampanye perdana kedua pasangan yang diusung koalisi 18 partai tersebut.

Puluhan ribu massa itu berasal dari kelurahan-kelurahan yang ada di empat kecamatan di Kota Sibolga, yang penuh antusias dengan mengendarai kendaraan roda dua dan empat, roda tiga serta tak ketinggalan ada yang berjalan kaki ingin melihat dari dekat figur calon pemimpin Kota Sibolga lima tahun mendatang itu.

Saat menyampaikan orasi politiknya, calon Wali Kota, Drs HM Syarfi Hutauruk mengajak warga Sibolga agar bersama-sama satu hati membangun Kota Sibolga menjadi lebih aman, damai dan sejahtera lima tahun kedepan. "Dengan satukan hati, kita bisa menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di Kota Sibolga. Dengan satukan hati, kita mampu bebaskan masyarakat dari kemiskinan secara perlahan-lahan. Dengan satukan hati, kita bisa mengelola potensi perikanan yang dimiliki oleh Kota Sibolga. Dan dengan satukan hati, kita bisa mengelola objek-objek yang lain sebagai sebuah potensi bagi PAD Kota Sibolga," kata Syarfi.

Syarfi mengaku bahwa Kota Sibolga punya potensi yang luar biasa, seperti dari bidang perikanan, namun kenapa itu tidak digali untuk diberdayakan demi kesejahteraan dan kemakmuran warga di Kota Sibolga? Syarfi juga mengatakan bahwa program-program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat akan dilaksanakan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sibolga.

"Saya tidak mau mengatakan bahwa keberhasilan lima tahun kedepan itu adalah keberhasilan wali kota dan wakil wali kota saja nantinya. Saya harus mengatakan bahwa keberhasilan pemerintah kota pada lima tahun kedepan adalah keberhasilan unsur pemerintah yang secara bersama dengan masyarakat membangun Kota Sibolga. Karena pasangan wali kota dan wakil wali kotanya adalah paket dan dipilih secara langsung oleh masyarakat Kota Sibolga itu sendiri," pungkas Syarfi seraya mengatakan motto pasangan SARMA adalah Sibolga Untuk Semua. Karena itu, kata pria yang dekat dengan kalangan wartawan ini, bahwa dirinya sangat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan warga Kota Sibolga saat ini, sehingga ia meminta kepercayaan dari warga Kota Sibolga untuk memilih pasangan SARMA menjadi pemimpin di kota berbilang kaum tersebut. "Untuk itu, kami berharap agar masyarakat Sibolga memberikan kepercayaan pada tanggal 12 Mei mendatang kepada pasangan SARMA menjadi pemimpin Kota Sibolga, untuk memberikan yang terbaik bagi warga Kota Sibolga," ujarnya.

Sementara itu, calon Wakil Wali Kota Sibolga, Marudut Situmorang AP MSP mengatakan, dirinya maju sebagai calon wakil wali kota berpasangan dengan Drs HM Syarfi Hutauruk adalah untuk memberikan perubahan bagi negeri berbilang kaum itu menjadi lebih baik di masa mendatang. Perubahan itu meliputi, kemudahan akses perkreditan rakyat, pengembangan potensi pariwisata, jaminan sosial masyarakat, peningkatan PAD, reformasi birokrasi, pengutamaan pelayanan publik. "Selain itu, program jaminan kesehatan yang berkualitas, membangun pemukiman sehat, pendidikan bersubsidi dan berkualitas, membangun kehidupan beragama yang berkeadilan, fasilitas pengolahan ikan dan industri rumah tangga," ujar Marudut.

"Kami tidak menyangka, sambutan dan antusias ribuan masyarakat yang diperkirakan hampir mencapai tiga puluh ribuan menghadiri kampanye perdana pasangan SARMA. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat Sibolga sangat menginginkan perubahan yang lebih baik," ungkap Marudut disambut yel-yel pendukungnya dengan mengatakan Hidup SARMA, SARMA Menang, Coblos Nomor 2.

Sebelumnya, juru kampanye nasional (Jurkamnas) HR Muhammad Syafi’i SH MHum menegaskan, dirinya mengenal cukup dekat sosok Drs HM Syarfi Hutauruk sebagai politisi nasional yang taat beragama dan berjiwa nasionalis serta memiliki kolega hingga ke pemerintah pusat. Dia menilai, pasangan SARMA yang merupakan perpaduan politisi dan birokrat muda yang energik itu nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Sibolga serta mampu pula mewujudkan pembangunan yang berasaskan kerakyatan.

"Sekaligus juga di sini saya mengimbau kepada Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di Sibolga untuk memberikan dukungan dengan memilih Drs HM Syarfi Hutauruk yang merupakan kader HMI dan juga mantan Pengurus Besar HMI," ujar Syafi’i yang juga ketua umum Majelis Pimpinan Wilayah Kolektif (MPWK) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara tersebut.

Hal senada juga dikemukakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang juga Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu), yang ikut menjadi jurkam pasangan SARMA mengatakan, sebagai politisi yang matang dan berpengalaman selama menjadi anggota DPR-RI tiga periode berturut-turut, tentu memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi untuk membangun dan menata sistem pemerintahan yang baik.

Karena, kata Gatot, Sibolga juga membutuhkan pemimpin yang egaliter dan mau melayani kepentingan seluruh elemen masyarakat dengan baik serta mampu mengemban amanah rakyat. "Sosok Syarfi Hutauruk selama ini sangat dekat dengan rakyat, karena dia senantiasa turun ke masyarakat dan menampung aspirasi, inilah sosok yang pas menjadi pemimpin Sibolga," seru Gatot Pujo Nugroho seraya mengajak masyarakat menjatuhkan pilihannya kepada nomor urut 2 di pemilukada Sibolga 12 Mei 2010 nanti.

Mantan anggota DPRD-SU dari PPP, Muhammad Zahrin Piliang juga mengakui, Syarfi Hutauruk adalah teman sekolahnya di SD Pasar Sorkam. Zahrin mengatakan, kalau ada isu yang menyatakan Syarfi tidak memiliki ijazah, hal itu adalah isu yang sangat menyesatkan dan cenderung dilakukan untuk mematikan karakter Drs HM Syarfi Hutauruk.

"Itu adalah isu yang tidak benar, karena saya mengenal dan tahu betul siapa Syarfi Hutauruk, politisi handal yang berasal dari Sorkam yang berkecimpung di tingkat nasional. Beliau bukan saja sebagai putra daerah, tetapi juga sebagai putra Indonesia dan milik seluruh bangsa Indonesia," ujar Zahrin yang juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumatera Utara itu.

Mantan anggota DPR RI, H Razman Arif, yang merupakan ketua DPD PKPB Sumut juga membenarkan bahwa Syarfi Hutauruk adalah politisi yang sudah teruji kemampuannya, baik di tingkat lokal maupun nasional. "Masyarakat Sibolga jangan lagi ragu untuk menjatuhkan pilihan kepada Drs HM Syarfi Hutauruk sebagai wali kota Sibolga, yang berpasangan dengan birokrat muda yang energik, Marudut Situmorang AP MSP yang ahli dalam pemerintahan. Untuk itu kami tegaskan, masyarakat Sibolga, khususnya kader PKPB Sibolga untuk tidak ragu lagi menjatuhkan pilihan dengan mencoblos pasangan nomor urut 2 pada pemilukada mendatang," tandasnya.

Pantauan METRO, sebelum menuju lokasi kampanye, pasangan SARMA bersama juru kampanye disertai puluhan ribu massa pendukung mengadakan pawai. Dan di sepanjang perjalanan, masyarakat Sibolga dengan antusias menyambut kedatangan calon pemimpin Kota Sibolga yang diyakini mampu memberikan perubahan yang lebih baik untuk Kota Sibolga. Hadir juga ketua-ketua 18 partai politik, elemen-elemen, maupun ormas-ormas pendukung pasangan SARMA. Terlihat juga ratusan aparat kepolisian yang berjaga-jaga disepanjang jalan maupun di lokasi kampanye untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dimungkinkan terjadi.

Sibolga ‘Sepi’

Saat kampanye perdana pasangan SARMA di Jalan Mojopahit Sibolga, aktivitas di Kota Sibolga terlihat sepi. Diperkirakan puluhan ribu warga Kota Sibolga memilih mengikuti kampanye pasangan nomor urut 2 tersebut. Amatan METRO, Jumat (30/4) mulai pagi harinya sejumlah massa dari setiap lingkungan yang ada dari 17 Kelurahan se-Kota Sibolga terlihat sudah mulai diangkut keberbagai mobil truk yang sudah disediakan oleh tim pemenangan SARMA untuk dibawa ke lokasi kampanye di Jalan Mojopahit Sibolga.

Akibatnya, berbagai aktivitas di perkotaan dan keramaian seperti di pusat Pasar Sibolga Nauli, Stasiun Terminal Sibolga, Pelabuhan Samudera Sibolga, dan diberbagai pusat perbelanjaan yang biasanya setiap harinya sangat ramai dan dipadati warga untuk melakukan berbagai aktivitas, namun menjadi terlihat sangat sepi.

Polresta Terjunkan 117 Porsenil

Sementara itu, Kapolresta Sibolga AKBP Jonni Sebayang SH melalui Wakapolresta Sibolga Kompol Arbain Panggabean SH MH saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, hampir seluruhnya personil aparat Polresta Sibolga dikerahkan untuk melakukan pengamanan pada kampanye pasangan SARMA tersebut. Hal ini dilakukan mengingat massa yang datang untuk mengikuti kampanye tersebut dipastikan cukup banyak.

Menurutnya, hal itu dilakukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama terjadi. "Makanya, dari 150 personil aparat Kepolisian di jajaran Polresta Sibolga yang kita kerahkan untuk melakukan pengamanan sebanyak 117 personil dan yang tinggal dikantor sebanyak 33 personil saja," katanya.

Sumber : metrosiantar.com

Read More

Warga Kampung Kelapa Diimbau Menangkan Afifi-Halomoan

SIBOLGA-METRO; Warga Kampung Kelapa Kota Sibolga diimbau untuk mendukung dan memenangkan pasangan putra daerah Sibolga, Afifi-Halomoan yang bernomor 3 pada Pemilukada Kota Sibolga 12 Mei 2010 mendatang. Di mana, jika Afifi-Halomoan terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga periode 2010-2015 mendatang, mereka akan menyelesaikan sengketa tanah warga Kampung Kelapa yang hingga kini belum dapat diselesaikan.

Demikian disampaikan tokoh masyarakat Kampung Kepala, Kelurahan Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, St Jansen Hutagalung pada acara temu ramah kontak batin dan sarapan pagi bersama Afifi-Halomoan di Kampung Kelapa Sibolga, Jumat (30/4).

"Pertemuan kita untuk memberikan masukan tentang permasalahan warga Kampung Kelapa mengenai sengketa tanah yang sudah lama tidak terselesaikan.

Dan berharap kepada Afifi-Halomoan, jika nantinya terpilih dapat menyelesaikan permasalahan yang hingga saat ini dihadapi warga Kampung Kelapa," jelasnya.

Oleh karenanya, St Jansen Hutagalung mengimbau kepada seluruh warga Kampung Kelapa, Kelurahan Pancuran Gerobak Kota Sibolga untuk mendukung dan memenangkan pasangan Afifi-Halomoan pada Pemilukada 12 Mei 2010 mendatang.

"Perlu kami sampaikan, memilih kepala daerah adalah memilih pemimpin pemerintah di Kota Sibolga, bukan memilih pemimpin agama.

Mari kita memilih putra terbaik Sibolga yang ingin memajukan kota ini dan yang akan memimpin kita agar Kota Sibolga lebih baik dari kondisi saat ini.

Dan nantinya diharapkan dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah di Kampung Kelapa," katanya.

Afifi Lubis SH didampingi Halomoan P Hutagalung SE menjawab masukan yang disampaikan masyarakat melalui perwakilan mereka mengatakan, bahwa sudah mengetahui permasalahan sengketa tanah yang sedang dihadapi warga Kampung Kelapa dan menyatakan akan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah tersebut, jika wewenang ada padanya.

"Sebenarnya sudah lama saya mengetahui sengketa tanah yang dihadapi warga kampung kelapa ini, tetapi wewenang untuk menyelesaikan permasalahan itu belum ada sama saya.

Sewaktu saya menjabat Sekda, saya sudah berusaha untuk menangani permasalahan sengketa tanah ini, namun karena masih ada atasan yang lebih berwenang daripada saya, sehingga permasalahan ini tidak kunjung diselesaikan," katanya seraya menyatakan bahwa jika diberi kepercayaan tentunya seluruh permasalahan masyarakat Sibolga khususnya permasalahan warga Kampung akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya, memang tugas seorang pimpinan setiap daerah harus bisa memberikan perhatian dan membanti menyelesaikan permasalahan masyarakatnya dengan arif dan bijaksana.

"Namun, yakinlah jika warga Kampung Kelapa komit kepada kami, maka kami juga komitmen untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang dihadapi warga dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sementara itu, Pdt T Tobing sebelum menutup temu ramah dan sarapan pagi bersama warga Kampung Kelapa dengan doa, mengajak warga Kampung Kepala untuk dapat merubah mental, sehingga menjadi orang yang benar-benar beragama dengan menjalankan ibadah.

Sumber : metrosiantar.com

Read More

Pol Air Sibolga Tangkap Kayu Ilegal

SIBOLGA-METRO; Kepolisian Air (Pol Air) Kota Sibolga mengamankan sejumlah kayu diduga hasil Illegal Logging beserta para tersangkanya, Kamis (29/4) lalu. Penangkapan ini sudah merupakan hal yang kesekian kalinya dilakukan oleh petugas polisi air tersebut. Namun, sejauh ini, mereka belum dapat memberikan keterangan rinci terkait penangkapan itu.

"Saya belum ada menerima laporan lengkap atas penangkapan itu. Soalnya, saya saat ini sedang berada di Medan," kata Kasat Pol Air AKP J Sitopu menjawab METRO melalui telepon selularnya, Jumat (30/4).

Menurutnya, untuk mendapatkan data lengkapnya, Kasat Pol Airud mempersilahkan wartawan ke kantor Pol Air atau atau langsung melalui Waka Polresta Sibolga. "Kalau pemeriksaannya dilaksanakan di Mapolresta silahkan ke konfirmasi ke Pak Waka Kapolres, sebab Pak Kapolres juga sedang berada di Medan. Saya sendiri tidak berkenan untuk memberikan keterangan karena pemeriksaannya dilakukan di Mapolresta," tuturnya.

Sebelumnya di kantor Polairud Kota Sibolga, salah seorang petugas membenarkan penangkapan itu. "Benar ada penangkapan malam kemarin, Kamis (29/4). Pemeriksaan para tersangka dilaksanakan di Mapolresta Sibolga," ungkap petugas itu.

Sementara itu, Kapolresta Sibolga AKBP Jonni Sebayang SH melalui Wakapolresta Sibolga Kompol Arbain Panggabean SH MH saat dikonfirmasi ditemui di ruang kerjanya juga enggan memberikan keterangan. "Proses pemeriksaan sementara ini masih ditunda, karena kita harus mengerahkan personil mengamankan kampanye pasangan calon Wali Kota/Wakil Wali Kota," ucapnya.

Dia juga tidak menampik adanya penangkapan sejumlah kayu hasil Illegal Logging tersebut. "Memang benar ada penangkapan kayu tersebut, namun saya belum tahu ada berapa banyak," tukas Kompol Arbain Panggabean.

Amatan METRO, barang bukti kayu hasil illegal logging baik yang sudah berbentuk papan berukuran panjang atau yang masih berbentuk balok (log) serta satu unit speedboat yang dipergunakan para pelaku mengangkut hasil illegal tersebut sudah diamankan di wilayah kantor Pol Air di kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga di Kelurahan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Menurut sumber yang layak dipercaya kepada koran ini menyebutkan, kayu hasil illegal logging tersebut berasal dari kawasan hutan di Pulau Mursala. Dan kabarnya, kayu-kayu tersebut merupakan pesanan dari salah seorang pengusaha yang juga anggota DPRD Tapteng untuk keperluan perbaikan kapal.

"Kabarnya, surat kayu tangkapan itu sedang diupayakan agar bisa dilepas," bebernya.

Dia juga mengaku kurang mengetahui jenis kayu hasil tangkapan petugas Pol Air tersebut. "Biasanya hanya empat jenis kayu yang keluar dari kawasan hutan Pulau Mursalah yakni kayu jenis Rasak, Lagan, Simalugaek (sembarang keras) dan Meranti. Semuanya ini merupakan kayu keras yang harganya cukup mahal," tandasnya.

Sumber : metrosiantar.com

Read More

WINGS AIR Buka Rute Penerbangan Pinangsori-Medan

Besok, Minggu (2/5), WINGS AIR akan membuka secara resmi rute penerbangan dari Bandara FL Tobing Pinangsori Tapteng-Bandara Polonia Medan. Demikian disampaikan Manajer Area WINGS AIR dan LION AIR, Drs Ari Azhari saat dikonfirmasi METRO di Hotel Bumi Asih Pandan, Jumat (30/4). Peresmian rute ini direncanakan akan dilakukan secara langsung oleh Gubernur Sumut, Syamsul Arifin di Medan dan Bupati Tapteng, Drs Tuani Lumban Tobing MSi di Tapteng.

Drs Ari Azhari menyampaikan, untuk sementara waktu, rute penerbangan WINGS AIR dari Bandara FL Tobing-Bandara Polonia akan dibuka 5 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu dengan jam terbang setiap pukul 14.55 WIB.

"Demikian juga dari Medan, akan dibuka pada hari yang sama, tapi jadwal penerbangannya pada pukul 13.55 WIB. Lebih cepat 1 jam karena lama perjalanan dari Polonia-FL Tobing ada sekitar 45 menit. Pesawat jenis ATR 72-500 dengan kapasitas penumpang sebanyak 72 orang ini adalah pesawat yang 100 persen baru, kita baru beli langsung dari Prancis. Jadi selain pesawatnya lebih besar dari pesawat yang selama ini ada di Bandara FL Tobing, keamanan dan kenyamanannya juga pasti lebih baik," tukasnya.

Dikatakannya, WINGS AIR ini merupakan saudara kandung dari LION AIR. Sehingga, bila masyarakat Sibolga-Tapteng dan sekitarnya hendak menuju ke Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar Bali maupun Makasar, dapat langsung terkoneksi. "Jadi masyarakat yang ingin naik pesawat ke Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar Bali maupun Makasar, hanya tinggal memesan satu tiket pesawat WINGS AIR saja dari Bandara FL Tobing Pinangsori, nanti akan ditranslit di Polonia. Tidak repot kok, penumpang hanya tinggal jalan menuju pesawat LION AIR, sementara barang-barang bawaan akan dipindahkan oleh kru kami. Artinya, masyarakat yang mau bepergian ke kota-kota tadi atau sebaliknya, tidak repot lagi mencari tiket pesawat lainnya, hanya sekali pesan langsung bisa berangkat. Lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih praktis," jelasnya.

"Selama ini LION AIR dikenal sebagai pelopor harga murah di Indonesia. Demikian pula dengan WINGS AIR yang satu perusahaan dengan LION. Harga tiket dari FL Tobing ke Polonia berkisar antara Rp350.000 hingga Rp600.000 saja. Jauh lebih murah dibanding harga tiket pesawat lainnya, dan hanya beda sedikit dengan harga taksi angkutan selama ini. Kami kira harga ini sudah sangat pantas dan terjangkau bagi masyarakat. Dari pada naik mobil pribadi atau angkutan umum yang perjalanannya dapat mencapai 8 jam, lebih baik kita naik WINGS AIR yang hanya memakan waktu 45 menit saja," katanya lagi. Drs Ari Azhari juga menyampaikan, dengan WINGS AIR ini akan dapat membantu sektor perdagangan serta pariwisata di Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. "Bagi masyarakat yang ingin memesan tiket, dapat langsung mendatangi Kantor Perwakilan kami di Bandara FL Tobing Pinangsori, atau melalui agen-agen travel yang ada di Kota Sibolga dan Tapteng," tandasnya.( metrosiantar.com)

Read More

Harga Ikan Basah Melambung

Harga ikan basah di kawasan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Tapteng, selama sepekan terakhir ini melambung tinggi. Kenaikan harga itu diakibatkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan, sementara permintaan stabil.

Menurut A Silitonga (30), salah seorang pedagang dan pengirim ikan ke beberapa kota di Sumut, Riau dan Sumatera Barat, kepada METRO, Jumat (30/4), mengatakan, karena sedikitnya hasil tangkapan ikan, harga ikan melambung. Dia mengatakan, seperti harga ikan Aso-aso saat ini harganya hingga Rp13.500 per kilogram (kg), dari sebelumnya hanya seharga Rp10 ribu per kg.

Kemudian jenis Gambolo Kuring sambung Silitonga, harganya bahkan melejit hingga Rp19 ribu per kg, dari harga sebelumnya Rp15 ribu per kilogram. Begitu juga untuk jenis ikan Ogak harganya mencapai Rp15 ribu per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp12 ribu per kg.

Selain itu juga, kata Silitonga, ikan jenis Buncilak yang sebelumnya harganya Rp11 ribu per kg, kini harganya menjadi Rp14 ribu per kg. Dikatakan dia, seluruh jenis ikan tersebut termasuk ikan yang lazim dikonsumsi dan dikirim ke beberapa kota di luar Tapteng dan Sibolga.

Silitonga menyebutkan, kenaikan harga ikan seperti itu memang sudah biasa terjadi, terutama pada saat musim terang bulan. "Karena sebahagian besar kapal penangkap ikan tak melaut, karena musim terang bulan. Hanya sebahagian kecil kapal penangkap ikan seperti jenis kapal pukat ikan yang tetap melaut dan hasil tangkapan kapal inilah yang saat ini ada dengan jumlah yang minim," ujar Siltonga.

Hal senada dikatakan C Siahaan (32), pedagang dan pengirim ikan yang juga pelanggan ikan dari beberapa tangkahan ikan yang ada di kawasan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. "Saat ini, kita tak berani membeli ikan untuk kita kirimkan ke beberapa pelanggan kita di luar Tapteng, karena harga yang mahal ini. Kita tak mau ambil risiko. Kita juga kawatir harga ikan yang dikirimkan pelanggan kita, tak sesuai dengan harga pembelian kita," ujar Siahaan.

Pantauan METRO di beberapa tangkahan ikan di kawasan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, tampak aktivitas bongkar ikan dari kapal hanya sedikit saja. Dari beberapa tangkahan ikan yang ada, hanya 1 hingga 2 tangkahan ikan yang beraktivitas untuk membongkar ikan. Kalaupun ada hasil tangkapan kapal pukat ikan, jumlahnya hanya relatif sedikit. (metrosiantar.com)

Read More

Pemko Sibolga Terkesan Lamban Realisasikan Rekomendasi Pengendalian Inflasi Daerah

Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Sibolga menilai, pemerintah daerah setempat (Pemko Sibolga-red) terkesan lamban merealisasikan rekomendasi tentang pembangunan coldstorage (mesin pendingin ikan-red) untuk pengendalian inflasi di daerah setempat.

Hal itu terungkap pada pertemuan berkala TPID Sibolga yang dihadiri Ketua tim ahli Pemimpin Bank Indonesia (PBI) Muhamad Nur, Walikota Sibolga diwakili Asisten II ekonomi dan pembangunan M Sugeng, Kepala BPS Sibolga Dinar Butarbutar, dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemko Sibolga digelar di ruang rapat utama kantor Bank Indonesia (KBI) Sibolga, Selasa (27/4).

Walikota Sibolga diwakili asisten II ekonomi dan pembangunan, M Sugeng mengatakan, Pemko Sibolga tak berwenang membangun coldstorage. Namun, pernyataan itu jauh berbeda dengan Kadis PKAD Sibolga, Soritua Hasibuan yang berhadir ketika itu menjelaskan, rencana pembangunan coldstorage telah berlangsung sekitar lima tahun silam, tujuannya untuk menjaga stabilisasi harga ikan di Sibolga serta dampak ekonomi masyarakat terutama kaum nelayan dan pedagang ikan segar.

"Sesungguhnya sudah ada ketentuan dan peraturan yang memperbolehkan Pemko Sibolga untuk membangun dan mengelola coldstorage itu melalui suatu badan usaha atau badan pelayanan seperti pengelolaan yang terjadi di lingkungan RSU Dr Ferdinand Lumbantobing Sibolga. Namun, hingga kini alokasi dana untuk pembangunan coldstorage tersebut belum tertampung di APBD," sebut Soritua Hasibuan seraya menambahkan pihak yang berwenang dan lebih mengetahui hal itu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Di kesempatan itu, Kadis Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sibolga Hendra Darmalius mengaku kalau pihaknya telah berulangkali mengusulkan pembangunan coldstorage itu lantaran cukup berpotensi untuk menimba sumber PAD baru dari sektor perikanan laut. "Tetapi, kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan lahan untuk lokasi pembangunan coldstorage tersebut, mengingat sempit luasan lahan di Kota Sibolga," ujar Hendra.

Pengamatan Analisa, dari pertemuan akhir tahun 2009 silam, Pemimpin Bank Indonesia (PBI) Sibolga, Muhamad Nur selaku Ketua Focus Group Discussion (FGD) TPID Sibolga menyampaikan rekomendasi kepada Pemko Sibolga di antaranya, agar Pemko Sibolga menyelenggarakan realisasi pembangunan coldstorage guna menjaga stabilatas harga ikan, mengingat potensi perikanan laut di Sibolga masih menjanjikan. (analisadaily.com)

Read More

Tiga Pasangan Calon Walikota Belum Laporkan Dana Kampanye ke KPUD Sibolga

Tiga dari lima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga periode 2010 – 2015 yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sibolga pada 12 Mei 2010 nanti, hingga kini belum melaporkan baru dana kampanye awal ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sibolga. Hingga Selasa (27/4) pukul 18.00 WIB baru dua pasangan calon yang sudah menyerahkan laporannya.

"Hingga Selasa (27/4) ini, baru dua pasangan calon yang sudah melaporkan dana kampanye ke KPUD Sibolga, yakni pasangan HM Syarfi Hutauruk–Marudut Situmorang sebesar Rp225.000.000. Kemudian, pasangan H. Afifi Lubis–Halomoan P Hutagalung, SE sebesar Rp227.925.000," kata Ketua KPUD Sibolga, Nazran melalui Sekretarisnya, Samsuharmi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (27/4).

Sementara, lanjut Samsuharmi, tiga pasangan calon lainnya yakni, Wilpren Gultom–H. Hazmi Arif Simatupang, Hotman Silalahi–Syahril Piliang dan pasangan RH Sianturi–Ulam Raya Hutagalung, belum melaporkan dana kampanye awalnya ke KPUD setempat.

"Kita sudah menyurati masing–masing tim kampanye yang belum menyerahkan laporan dana kampanye, namun mereka sudah berjanji bahwa laporan itu akan diserahkan dalam waktu dekat ini," ujar Samsuharmi.

Bila ada tim kampanye yang tidak jujur melaporkan jumlah dana kampanye, Samsuharmi mengatakan, sesuai peraturan KPU meminta akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye calon. "Jika akuntan publik menemukan sumber dana yang tidak jelas asal usulnya, maka sanksinya dana tersebut akan disita untuk Negara," tukasnya.

Selain itu, kata dia, jika ada penyumbang dana kepada rekening pasangan calon melebihi standar yang telah ditetapkan KPU, maka sisa dana juga akan disita untuk Negara. "Semuanya ada aturan dan tidak boleh sembarangan untuk melakukan pengiriman dana kepada rekening tim kampanye para calon dan harus dilaporkan ke KPUD Sibolga," jelas Samsuharmi.

Calon Wakil Walikota Sibolga, H. Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi mengaku telah menyerahkan laporan dana kampanye tersebut langsung ke akuntan publik. "Berapa besaran dana saya kurang tahu pasti, tapi itu telah kita laporkan beberapa waktu lalu," singkatnya.

Visi Misi

Sementara, lima pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tersebut saat penyampaian visi misi melalui sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sibolga, Syahlul U Situmeang di ruang rapat utama gedung dewan Jalan S Parman, Sibolga, Senin (26/4).

Kelima pasangan calon sesuai nomor urut masing–masing, pasangan Wilfren Gultom–H. Hazmi Simatupang, HM Syarfi Hutauruk–Marudut Situmorang, H. Afifi Lubis–Halomoan Hutagalung, Hotman Silalahi–Syahril Piliang dan RH Sianturi–Ulam Raya Hutagalung dalam pemaparan intinya sama–sama komitmen untuk membangun dan mengangkat kesejahteraan masyarakat Sibolga.

Dihadapan anggota DPRD, KPUD, unsur Muspida dan Muspida Plus, pemuka agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, unsur Parpol, SKPD dan Panwaslu, kelimanya diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan visi misi.

Usai penyampaian, kelima calon melakukan penanda tangan nota kesepakatan kampanye damai dan pelaksanaan Pilkada Sibolga 2010 yang aman, damai, jujur dan adil dipandu Ketua KPUD Sibolga, serta disaksikan Kapolresta Sibolga, Kejari Sibolga, Dandim 0211/TT, FKUB, tokoh masyarakat, KNPI, wakil rakyat, Panwaslu, KPUD dan masing–masing Ketua tim kampanye calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tadi.

Pantauan di lapangan, usai penyampaian visi misi sekitar pukul 12.00 WIB, masing–masing pasangan calon bersama simpatisan masing-masing menggelar pawai damai yang dilepas Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Sibolga, Saiful Bahri Hasibuan mewakili Walikota Sibolga di depan halaman kantor KPUD Sibolga pada pukul 14.00 WIB.

Ketua KPUD Sibolga dalam arahannya, meminta masing–masing calon dan simpatisannya agar pada tahapan pelaksanaan Pilkada ini dapat mematuhi semua peraturan dan ketentuan dan menjaga demi terciptanya penyelenggaran Pilkada di Kota Sibolga yang damai. Seluruh rangkaian kegiatan itu dikawal ketat puluhan personil Polresta Sibolga. (analisadaily.com)

Read More

75 Persen Terumbu Karang Rusak

Stop Bom Ikan

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Sibolga Idwan Irvan Tanjung meminta nelayan berhenti mengunakan bom ikan untuk menangkap ikan. Pasalnya, penggunaan bahan peledak dapat merusak ekosistem di laut seperti terumbu karang dan juga merugikan nelayan itu sendiri.

Menurut Idwan, penangkapan ikan dengan menggunakan peledak atau bom ikan adalah cara yang paling gampang untuk mencari ikan. Karena bom ikan, lanjutnya, dapat dengan mudah dibuat oleh banyak orang.

”Bom ikan mudah dibuat dan bisa langsung digunakan untuk mendapatkan ikan dengan cepat. Daya ledaknya akan membuat ikan mati dalam sekejap, bahkan daya dorong gravitasinya dan tekanan di bawah air akan bisa merusak kandung kemih ikan dan bisa membunuh ikan yang cukup jauh dari jangkauan bom ikan ini,” kata Idvan dalam sebuah pertemuan dengan PSDKP dan anggota DPRD Sibolga, Kamis (29/4) di Gedung DPRD Sibolga.

Menurut Irvan, penggunaan bom ikan akan merusak suatu lokasi perairan secara permanen sehingga untuk meremajakan kembali, dibutuhkan puluhan tahun. “Sebagai alat untuk mencari ikan, penggunaan bom ikan jauh lebih banyak kerusakannya daripada manfaatnya,” katanya seraya menegaskan agar pihak keamanan laut melakukan pemeriksaan dan menghentikan dengan tegas kalau menemukan kapal-kapal penangkap ikan menggunakan bom ikan.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) PSDKP Muhakam mengakui bahwa kerusakan terumbu karang di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sudah mencapai 75 persen. Hal ini diketahui berdasarkan investigasi PSDKP Pusat dan daerah dengan melakukan penyelaman di kawasan perairan Pantai Barat.

“Hasilnya, sekitar 75 persen terumbu karang hancur di kawasan perairan Pantai Barat. Dan kerusakan terumbu karang itu diduga kuat akibat ledakan-ledakan bom ikan yang digunakan oknum-oknum penangkap ikan yang menggunakan bahan peledak,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sibolga Tonny Lumban Tobing, SE didampingi Pantas M Lumban Tobing, SSos yang juga Sekretaris HNSI Sibolga dan Megawaty Hutagalung mengatakan, kerusakan terumbu karang akibat pemakaian bom ikan harus secepatnya dihentikan. (batakpos-online.com)

Read More

Pengerasan Jalan Negara Sibolga-P. Sidimpuan Tak Sesuai SNI

Puluhan tahun tak tersentuh perbaikan Jalan Negara Sibolga-P. Sidimpuan, namun tahun ini pemerintah pusat akhirnya mengucurkan perhatiannya. Namun, pengaspalan Jalan Negara tepat di Km. 14-16 Desa Hajoran Kabupaten Tapanuli Tengah itu lagi-lagi ternodai oleh spekulasi pihak rekanan maupun instansi terkait yang dihunjuk dalam hal pengawasan teknis lapangan.

Masih tahap awal pengerjaan saja, dengan item pengerasan permukaan atas jalan (base course) yang rusak dan berlobang tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI 1732-1989). Dimana, base course yang digunakan pihak rekanan pemenang tender pekerjaan yang menelan anggaran Negara sebesar miliaran rupiah itu berupa batu sirtu bulat bercampur tanah sebagai perekat.

"Hal ini sangat bertolak belakang dengan pedoman pengerjaan teknis pengaspalan yang telah ditetapkan pemerintah dalam sertifikasi SNI 1732-1989 bahwa base course yang digunakan berupa batu pecah agar tidak terjadi pergeseran permukaan jalan ketika mendapat tekanan beban-beban roda. Jalan Negara di pantai barat Sumatera Utara ini butuh kualitas, bukan kuantitas," ketus Ketua LSM Barisan Penegak Keadilan Sumatera Utara (BPKSU) melalui Humasnya, Edison Hutagalung kepada Analisa, Rabu (21/4) menanggapi kecurangan pengerjaan pengaspalan tersebut.

Dalam penentuan bahan lapis pondasi ini, lanjut Edison yang lebih akrab disapa Ucok Galung, perlu dipertimbangkan beberapa hal yakni, kecukupan bahan setempat, harga, volume pekerjaan dan jarak angkut bahan ke lapangan. Sehingga diperoleh harga satuan pengerjaan. "Artinya, besarnya anggaran yang dipatok pemerintah dalam pengerjaan pengaspalan sudah lebih dulu dikaji, sehingga anggaran pengaspalan mencapai miliaran rupiah. Namun, pihak rekanan disini masih juga berspekulasi untuk mengejar keuntungan tanpa memikirkan kepentingan umum (pengguna jalan-red)," tuturnya.

Ia menjelaskan, syarat mutlak dalam pengerjaan pengerasan lapisan permukaan atas jalan (base course) ini, mampu menahan beban dan tanpa terjadi deformasi. Kemudian, tahan terhadap abrasi serta tahan terhadap air. Sehingga, tidak terjadi kapilarisasi terhadap lapisan. "Untuk memenuhi hal itu, kualitas bahan harus baik yakni batu pecah, bukan batu bulat yang dicampur pasir dan unsur tanah sebagai perekat.

Bila demikian, gradasi (susunan) butiran tidak mendapatkan efisiensi kerapatnya," ujar Edison sembari menyatakan, pengerjaan tersebut harus dibongkar kembali agar mendapatkan kualitas jalan yang baik.

Jalan Mudah Rusak

Kemudian, kata dia, kandungan filler harus cukup, tetapi tidak boleh melampaui batas max dan min. Bila melampaui max, jalan mudah bergelombang. Bila kurang dari min jalan mudah rusak. "Bila kita tinjau pekerjaan Jalan Negara yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah, kandungan filler ini sering tidak diperhatikan, makanya jalan banyak yang bergelombang dan cepat rusak," terangnya.

Namun, Edison tak memungkiri, kesadaran masyarakat setempat juga menjadi faktor penentu kerusakan jalan lintas pantai barat Sumatera Utara tersebut. Masyarakat di daerah ini, kata dia, tidak ada rasa saling memiliki dan saling menjaga sarana jalan. Misalkan, saluran drainase yang kerap dijadikan sarana pencucian angkutan baik becak bermotor, angkutan umum maupun dijadikan kamar mandi.

"Begitupun, kita (LSM BPKSU) lebih mempersangkakan masalah tersebut kepada pemerintah melalui instansi terkaitnya. Terlebih masalah pengerjaan perbaikan dan pengaspalan Jalan Negara Sibolga-P. Sidempuan di Kabupaten Tapanuli Tengah ini, diminta kepada instansi terkait untuk merevisi pengerjaan perbaikan Jalan Negara tersebut. Bila tidak, LSM BPKSU akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum, terkait kualitas pengerjaan maupun keselamatan pengguna jalan," tegasnya. (analisadaily.com)

Read More

Baru 1 Bulan Didirikan, Tiang Travo PLN Sibolga Tumbang

Baru sebulan didirikan tiang travo Perusahaan Listrik Negara (PLN) di dekat (samping) RRI Sibolga, yang berkapasitas 160 KVA, tumbang dan menimpa pagar dan antena serap milik RRI, Kamis (22/4) malam. Meski musibah itu tidak mengganggu siaran RRI, tetapi kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah.

Tiang travo PLN tumbang sekitar pukul 19.45 WIB mengeluarkan 2 kali ledakan yang sangat keras dan beruntun. Saksi mata di lokasi kejadian, sangat terkejut atas ledakan tersebut. Dirinya pada saat itu sedang lewat dengan menaiki kendaraan bermotor, tiba-tiba ada ledakan keras, yang membuatnya menghentikan laju kendaraannya dan menoleh ke sumber ledakan. “Saya melihat langsung tumbangnya tiang listrik itu dan saya sangat terkejut,” kata sumber itu.

Informasi yang diterima SIB di lokasi, tiang travo itu baru dibangun satu bulan yang lalu. Hanya saja mungkin karena kurangnya pengawasan yang dilakukan PLN atas pendirian tiang, sehingga dilakukan ‘asal-asal’ saja, dan tidak kokoh.

Kepala PLN Rayon Kota Sibolga Sabar Rumapea membenarkan informasi pembangunan itu. Ditemui wartawan di ruangannya, Jumat (23/4), Kepala rayon ini mengakui pendirian tiang travo baru dilakukan sekitar 2 minggu yang lalu. Disampaikannya, pendirian tiang itu sudah memenuhi standart pemasangan, dan kedalaman.

“Ada pengawasan yang dilakukan PLN, dan itu sudah sesuai standar. Soal kemudian tiangnya tumbang itu di luar jangkauan kita, sebab pada saat itu dalam keadaan hujan,” ucapnya seraya menyampaikan bahwa tanah pendirian tiang travo itu kemungkinan labil.

Katanya, pemasangan tiang travo itu masih ditangani atau tanggungjawab pelaksana proyek (CV Ute Rahman), sebab belum dilakukan serah terima ke PLN. Sehingga kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah itu merupakan tanggungjawab pelaksana.

Soal, apakah akibat tumbangnya tiang listrik itu menimbulkan kendala bagi penerangan yang dilakukan PLN ke Kota Sibolga? Rumapea bilang memang menimbulkan kendala, tetapi itu bagi pemasangan sambungan baru. Sebab, tiang travo milik PLN itu hanya sebagai travo sisip, membantu travo KT I yang sudah OB (over blast). “Dengan menunggu pemasangan kembali tiang dan travo yang tumbang, tidak akan mengganggu layanan PLN saat sekarang, karena itu hanya travo sisip membantu travo KT I,” tuturnya

Pantauan wartawan di lokasi tumbangnya tiang, ternyata pemasangan tiang yang dilakukan tepat di pinggir parit. Sehingga, tumbangnya tiang listrik, turut serta menumbangkan gorong-gorong parit. Namun demikian, soal letak dan kondisi tidak dipersoalkan Kepala PLN, asalkan kedalaman tiang sesuai standart. (hariansib.com)

Read More

PTUN Menangkan Koptan Subur Makmur Hutabalang

Pencabutan SKT 108,5 Ha di Kecamatan Badiri Batal

Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan mengabulkan gugatan Kelompok Tani (Koptan) Subur Makmur Hutabalang, atas perkara Pencabutan Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 108,5 hektare (ha) yang dikeluarkan Lurah Hutabalang selaku tergugat I di Kecamatan Badiri, Tapteng.

Marwan Rangkuti SH, selaku Ketua Tim Kuasa hukum Kelompok Tani Subur Makmur Hutabalang Tapteng didampingi rekannya Irfan SH MHum, kepada METRO, Jumat (23/4) di Sibolga, mengatakan, perkara tersebut sudah berlangsung 6 tahun, yakni sejak tahun 2004 lalu. Namun akhirnya diputus oleh PTUN dengan Nomor:100/G/2009/PTUN-MDN tanggal 24 Maret 2010.

Marwan mengatakan, putusan itu dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim yang diketuai Haryati SH dan Hakim anggota Uakni Puji Rahayu SH MH dan Fatimah Nur Nasution SH di depan persidangan TUN Medan juga dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Marwan Rangkuti SH dan Irfan SH MHum serta kuasa tergugat I Kabag Hukum Pemkab Tapteng. "Benar, dalam gugatan pembatalan yakni surat pembatalan dan pencabutan SKT milik anggota Kelompok Tani Subur Makmur Hutabalang Tapteng di atas tanah seluas 108,5 Ha yang terletak di Dusun X Desa Hutabalang, Kecamatan Badiri atas tanah milik klien kami, akhirnya telah dikabulkan sebahagian oleh Majelis Hakim PTUN Medan. Hal ini dinilai tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yakni dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999," kata Marwan. (metrosiantar.com)

Read More

Terkait 2 Warga Tapteng Idap Gizi Buruk

Dinkes Tingkatkan Status Puskesmas

Pada tahun ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah (Dinkes Tapteng) akan meningkatkan status puskesmas dari status rawat inap menjadi rawat inap plus. Puskesmas rawat inap plus ini ditempatkan diempat kecamatan mewakili setiap daerah pemilihan (dapil) di wilayah itu.

Untuk Dapil dua, meliputi Kecamatan Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun, dan Suka Bangun akan dipusatkan di Kecamatan Pinangsori. Puskesmas Pinangsori statusnya akan ditingkatkan dari puskesmas rawat inap menjadi puskesmas rawat inap plus. Kemudian untuk Dapil tiga yang meliputi Kecamatan Tapian Nauli, Kolang, Sitahuis, Sorkam, Sorkam Barat, dan Pasaribu-Tobing akan dipusatkan di Puskesmas Kolang di Kecamatan Kolang.

Sementara, untuk Dapil empat meliputi Kecamatan Sosorgadong, Barus, Barus Utara, Andam Dewi, Sirandorung, dan Manduamas akan dipusatkan di Kecamatan Barus dengan meningatkan status puskesmas yang ada di daerah itu. Sedangkan untuk dapil satu yang meliputi Kecamatan Sarudik, Pandan, dan Tukka dipusatkan di RSU Pandan yang statusnya sudah tidak perlu ditingkatkan dari status Puskesmas karena statusnya sekarang sudah menjadi RSUD Pandan.

Kepala Dinas Kesehatan Tapteng, Hajopan Simanjuntak SKM, Kamis (22/4) kemarin mengatakan, peningkatan status puskesmas ini sebagai langkah untuk memudahkan pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat sekaligus sebagai perwujudan program Presiden Indonesia Sehat 2010. Hal ini juga sebagai langkah pencegahan terkait masalah gizi buruk atau kurang gizi pada masyarakat. Dan program ini telah disetujui dalam sidang DPRD beberapa waktu lalu.

"Maksud dari plus ini, selain puskesmas tersebut sudah dapat melayani rawat inap disamping penambahan fasilitas pendukung, tenaga medis yang akan memberikan pelayanan di sana nantinya kita coba datangkan secara periodeisasi dokter spesialis," ujar Hajopan Simanjuntak SKM menjawab wartawan terkait keberadaan dua warga Tapteng yang menderita gizi buruk, namun satu diantaranya telah meninggal dunia baru-baru ini.

Di tempat terpisah, anggota DPRD Tapteng, Antonius Hutabarat membenarkan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, Dinkes Tapteng telah memprogramkan peningkatan status empat puskesmas di empat kecamatan menjadi puskesmas rawat inap plus sembari merasa prihatin atas adanya warga Tapteng yang masih menderita kurang gizi.

Dia berharap, Dinkes Tateng mulai saat ini agar lebih mengefektifkan keberadaan tenaga kesehatan di kecamatan dan pedesaan tertutama terhadap bidan-bidan desa agar lebih bersedia dan rutin turun memantau kondisi kesehatan masyarakat. Juga Dinkes diminta untuk lebih memfungsikan keberadaan Posyandu.

"Bidan-bidan desa selama ini masih kurang optimal dalam melaksanakan tugas kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Posyandu juga tidak berfungsi efektif. Kita berharap, kedua hal ini diperhatikan dan diefektifkan. Demikian dengan keberadaan tenaga Program Keluarga Harapan (PKH), harus mau dan senantiasa berkoordinasi dengan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di daerahnya," tandas anggota DPRDTapteng dari partai Demokrat ini.

Diberitakan sebelumnya, dua warga Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) ditemukan menderita gizi buruk. Satu di antaranya telah meninggal dunia sedangkan satunya lagi dalam kondisi masih dalam perawatan intensif petugas medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan. Korban yang meninggal tersebut adalah Aldi Sarumpaet (3 warga Kecamatan Sosorgadong yang menjalani perawatan sejak Kamis (15/4) pekan lalu di RSUD Pandan. Aldi meninggal dunia pada Senin (19/4) lalu. Sedangkan korban yang masih dirawat, Hotmauli br Purba (6), warga Pulo Pakkat, Kecamatan Suka Bangun, Tapteng. (metrosiantar.com)

Read More

Kantor Navigasi Sibolga Didemo

Kantor Distrik Kelas III Navigasi Sibolga yang bertempat di area Pelabuhan Sibolga di Jalan Horas Sibolga didemo, Jumat (23/4). Aksi unjuk rasa itu diduga dilatarbelakangi dugaan KKN pada proses tender pengadaan barang dan jasa bernilai miliaran rupiah.

"Panitia kami minta melakukan verifikasi ulang proses tender," kata orator aksi Rudolf Situmeang. Pengunjukrasa menuding panitia telah merekayasa pelaksanaan tender tersebut dengan memenangkan perusahaan tertentu.

Beberapa menit menggelar orasi, Rudolf dan beberapa rekannya langsung diterima untuk bertemu dengan Kadisnav Sibolga E Pasaribu. Di salah satu ruangan di kantor Distrik Kelas III Navigasi Sibolga itu tampak hadir Ketua Panitia Sozanolo Telaumbanua, dan Kasat Intel Polresta Sibolga AKP Suteja SH.

Dalam pertemuan itu, Rudolf membeberkan adanya dugaan rekayasa dilakukan panitia, sehingga perusahaannya sebagai penawar terendah dikalahkan hanya karena pencantuman alamat perusahaan dalam dokumen yang tidak jelas. Sementara kata dia, terdapat perusahaan lain yang dalam proses pendaftaran hanya dititip namun dimenangkan.

Ketua Panitia Sozanolo Telaumbanua, pada kesempatan itu, membantah seluruh tudingan itu. Ia mengatakan, pihaknya telah melaksanakan proses tender hingga mengumumkan perusahaan pemenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kalau tidak puas, silahkan melakukan sanggahan banding," katanya seraya menolak permintaan perwakilan demonstran agar dokumen perusahaan pemenang dibuka karena pihaknya hanya akan membuka kembali dokumen perusahaan pemenang apabila dimintakan oleh instansi yang berwenang.

Saling mempertahankan pendapatnya, pertemuan itu pun berujung buntu. Para pengunjukrasa protes. Mereka bahkan menyayangkan sikap Kadisnav Sibolga E Pasaribu yang mereka ketahui ternyata belum memiliki SK KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). "Sebagai Kadisnav, bapak belum memiliki SK KPA, seharusnya bapak tidak berada dalam pertemuan ini," kritik Rudolf.

Usai aksi, Rudolf kepada wartawan menjelaskan, proyek yang dimaksud meliputi pengadaan barang dan jasa pekerjaan rehab Rambu Suar Goso Umah DSI. 2834, rehab Rambu Suar Uj Marit DSI. 2691 dan rehab Rambu Suar South Phylades DSI. 2710 senilai miliaran rupiah.

Pemenang pekerjaan rehab Rambu Suar Goso Umah DSI. 2834 jumlah penawaran Rp733.590.000, rehab Rambu Suar Uj Marit DSI. 2691 jumlah penawaran Rp736.439.000 dan rehab Rambu Suar South Phylades DSI. 2710 jumlah penawaran Rp817.377.000. "Perusahaan kami selaku penawaran terendah dikalahkan hanya karena alamat perusahaan yang tertera di dalam dokumen," sebut dia seraya memastikan pihaknya akan datang kembali dengan massa yang lebih besar hingga kasus ini dituntaskan.

Sebelumnya, Wakil Direktur CV Lestari Persada Mas’ad Tanzil Sipahutar, kepada METRO, mengungkapkan, kekecewaan dan keberatan atas keputusan panitia lelang di Distrik Navigasi cabang Sibolga, lantaran tidak memenangkan perusahaannya selaku penawar terendah. Di mana pihaknya menawarkan Rp726.171.000 untuk paket pekerjaan rehab Rambu Suar Ujung Marit DSI.2691, dan semua berkas persyaratan telah lengkap dan memenuhi syarat. "Namun panitia justru memenangkan CV Delleng Sempon Cahaya yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi senilai Rp733.590.000, atau hanya mengurangi sekitar 0,25 persen dari harga perhitungan sendiri (HPS) terhadap paket pekerjaan rehab Rambu Suar Ujung Marit DSI.2691 tersebut. Demikian pula untuk paket pekerjaan rehab Rambu Suar Goso Umah DSI.2834, kami juga menjadi penawar terendah kedua senilai Rp722.132.000," katanya. (metrosiantar.com)

Read More

FKPS Sibolga Dikukuhkan Periode 2010-2015

Kepengurusan Forum Komunikasi Putra Sambas (FKPS) Kota Sibolga periode 2010-2015, dikukuhkan, Kamis (22/4) sore. Pengukuhan forum tersebut langsung dilakukan oleh Wakil Wali Kota Sibolga yang sekaligus juga menjadi Dewan Pembina FKPS Kota Sibolga H Afifi Lubis SH di Jalan Meranti Arah Laut, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas.

Adapun kepengurusan FKPS yang dikukuhkan antara lain, Lindo Martua Simatupang sebagai Ketua, Syahwin Sitanggang sebagai Sekretaris, Yusman M sebagai Bendahara serta para pengurus lainnya.

Tampak hadir pada acara pengukuhan tersebut, Ketua DPRD Kota Sibolga yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Kota Sibolga Syahlul U Situmeang, anggota DPRD Kota Sibolga yang juga Ketua DPC PPP Kota Sibolga Kamil Gulo SPdI, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Sibolga Asri Sikumbang, para tokoh agama, pemuda serta ratusan masyarakat.

Usai pengukuhan para pengurus FKPS Kota Sibolga periode 2010-2015 selanjutnya menyampaikan pernyataan sikap dan kebulatan tekad bersama untuk memenangkan pasangan H Afifi Lubis SH-Halomoan P Hutagalung SE menjadi Walikota dan Wakil Walikota Sibolga pada Pilkadasung Kota Sibolga yang akan berlangsung pada tanggal 12 Mei 2010 mendatang.

Dalam pernyataan sikap FKPS yang dibacakan Lindo Martua Simatupang menyatakan bahwa seluruh pengurus dan anggota FKPS Kota Sibolga siap di barisan terdepan untuk memenangkan pasangan H Afifi Lubis SH-Halomoan P Hutagalung SE. "Kami pengurus dan anggota FKPS Kota Sibolga, mendukung sepenuhnya dan siap berada di barisan terdepan untuk memenangkan pasangan H Afifi Lubis SH-Halomoan Hutagalung SE menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga periode 2015-2015," tegas mereka serempak.

Ketua FKPS Kota Sibolga Lindo M Simatupang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forum Komunikasi Putra Sambas Kota Sibolga ini terbentuk pada 15 April 2010 lalu. Di mana, organisasi paguyuban pemuda-pemudi Sambas ini dibentuk atas dasar kesepakatan bersama antar pemuda, guna menjadi ujung tombak bagi masyarakat dan mitra Pemko Sibolga untuk meningkatkan pembangunan di Kecamatan Sambas. "FKPS Kota Sibolga ini kami bentuk, selain bertujuan sebagai wadah pengikat silaturahmi di antara para pemuda Sambas yang berumur 17 hingga 45 tahun, juga kami upayakan akan mampu menjadi ujung tombak utama dan mitra pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Sambas," ujarnya.

Dikatakan dia, Afifi Lubis sebagai putra daerah asli Sibolga tentunya sangat mengetahui kondisi permukiman masyarakat Sambas, khususnya daerah pinggir pantai yang sangat memprihatinkan. Di mana, untuk masuk ke rumah mereka, para warga harus melewati gang-gang kecil di atas permukaan air laut yang terbuat dari papan. Sehingga, jika terjadi musibah seperti kebakaran, akan sangat sulit melakukan penyelamatan. (metrosiantar.com)

Read More

Afifi-Halomoan Santap Mi Gomak Bersama Warga Hutabarangan

Pasangan Cawalkot Sibolga Afifi-Halomoan lahap menyantap mi gomak bersama warga Hutabarangan, pada acara sarapan pagi di Lingkungan III, Kelurahan Hutabarangan, Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga, Selasa (20/4). Di sela-sela acara makan mi gomak itu, masyarakat Hutabarangan menyatakan mendukung Afifi-Halomoan pada Pilkada Sibolga 12 Mei 2010 mendatang.

Hadir dalam pertemuan sarapan pagi itu, putra Sibolga Julu Jonni Tobing, para tokoh masyarakat dan ibu-ibu setempat.

Jonni Tobing, didampingi Phurata Situmorang alias bapak Yanti dan bapak Benni Hutagalung dalam sambutannya, mengajak seluruh warga Kelurahan Hutabarangan untuk mendukung dan memenangkan satu-satunya pasangan putra daerah Sibolga Afifi-Halomoan yang akan bertarung pada Pilkada 12 Mei 2010 mendatang. "Afifi-Halomoan merupakan cerminan dari pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dari berbagai suku, golongan dan agama serta warga Sibolga Julu secara khusus," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jonni Tobing menegaskan bahwa jaminan kualitas calon pemimpin ada pada sosok Afifi-Halomoan. "Saya bertanggungjawab, hanya pasangan Afifi-Halomoan yang terbaik untuk dipikirkan masyarakat Sibolga Julu termasuk warga Hutabarangan yang merupakan pasangan putra daerah yang sudah teruji dan punya tanggung jawab besar terhadap pembangunan di Kota Sibolga, bukan pendatang yang menginginkan jabatan," katanya.

Sementara, Afifi Lubis SH didampingi Halomaon P Hutagalung SE dalam sambutannya mengaku berbangga hati mendengar dukungan yang diberikan masyarakat Sibolga Julu khususnya warga Hutabarangan. (metrosiantar.com)

Read More

Keluh Kesah Bankom Rapi Sibolga Tapteng

10 Tahun Beroperasi, Belum Pernah Dapat ‘Perhatian’ Pemerintah

Selama 10 tahun berorganiasi, Bankom Rapi Sibolga-Tapteng turut ambil bagian di tengah-tengah masyarakat dan pemerintahan. Namun sampai saat ini perhatian dari pemerintah Sibolga-Tapteng sama sekali tidak ada. Lantas, bagaimana mereka termotivasi sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terabaikan.

Jika ditilik kegiatan organisasi ini cukuplah berat dan membutuhkan biaya operasional. Walau demikian, organiasi ini tidak patah semangat dan tetap eksis berkiprah memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Mungkin bagi masyarakat awam masih banyak yang kurang mengerti apa itu Bankom Rapi. Bankom Rapi adalah singkatan dari Bantuan Komunikasi Radio antar penduduk Indonesia. Dimana dengan jaringan pemancar yang mereka miliki, informasi dari pelosok sekalipun dapat disampaikan kepada masyarakat luas.

Lantas bagaimana organiasi ini dalam menggerakkan pelayanannya di tengah-tengah masyarakat? Menurut Ketua Bankom Rapi Sibolga-Tapteng Alimuddin Pandiangan (42) atau dalam call (panggilan) Rapi JZ 0219HAP yang ditemui METRO di sekretariat Bankom Rapi Sibolga-Tapteng, Jalan Padangsidimpuan 106 Pandan, Tapteng, Kamis (22/4), mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan tanpa pungutan biaya. "Sejak sepuluh tahun lalu kita sudah berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat, baik itu kegiatan pemerintahan Sibolga-Tapteng dan juga kegiatan sosial serta bencana alam. Disadari atau tidak bahwa masyarakat dan pemerintah kedua daerah ini telah banyak terbantu dengan organisasi kita ini," katanya.

Ada pun sebagian kecil kegiatan Bankom Rapi Sibolga-Tapteng ini di antaranya, memantau dan melaporkan pelaksanaan Pilpres, Pilkada, Pileg. Kemudian memandu kegiatan sosial khususnya di bidang informasi, memantau dan melaporkan kegiatan polisi, khususnya pada hari besar keagamaan seperti operasi lilin dan ketupat, serta memberikan informasi tentang orang hilang. Kemudian yang paling utama adalah penyampaian informasi peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Diakui Pandiangan, kehadiran mereka sangat dibutuhkan di saat adanya peristiwa yang akses layanan komunikasi seperti hand phone (HP) tidak tersedia di wilayah tersebut. "Pada saat inilah peran serta Bankom Rapi ini sangat penting, karena kesediaan jaringan serta alat radio yang dimilik mereka mampu menyampaikan informasi kepada Bankom Rapi di daerah Sumatera Utara. Saat bencana Tsunami di Aceh dan Nias, kita dari Bankom Rapi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Bankom Rapi wilayah setempat. Karena saat itu jaringan komunikasi total terputus, namun jaringan Radio kita tetap eksis sehingga kita bisa menyampaikan informasi perkembangan situasi pada saat itu," kenangnya.

Disinggung tentang biaya organiasi tersebut, pria yang menekuni usaha Elektronik mengaku murni biaya sendiri. "Kita mengeluarkan biaya sendiri bersama rekan-rekan sesama anggota Bankom Rapi, karena kita tidak memiliki anggaran dari pemerintah baik itu dari Sibolga dan Tapteng. Walaupun kita sering membantu kegiatan pemerintahan kedua daerah ini. Kalau kita hitung secara gamblang cukup besar biaya yang kita keluarkan, mulai dari pemeliharaan alat reviter/pancar ulang yang letaknya cukup jauh di pengunungan, ditambah lagi biaya bahan bakar operasional mobil Bankom Rapi, dan biaya lainnya. Jadi, cukup besar biaya yang kita butuhkan," beber Pandiangan.

Atas dasar itulah kata dia, mereka berharap agar pemerintah di kedua daerah, Sibolga dan Tapteng dapat memperhatikan keberadaan organisasi Bankom Rapi Sibolga-Tapteng ini. Sebab tugas mereka cukup berat untuk memberikan informasi bagi masyarakat khusunya informasi bencana alam. (metrosiantar.com)

Read More

Jarasmen Purba, Ketua PN yang Baru

Serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dari Mahyuti SH (pejabat lama) kepada Jarasmen Purba SH (pejabat baru) berlangsung di lantai dua Hotel Bumi Asih Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kamis (22/4) kemarin

Mahyuti SH selaku Ketua PN Sibolga lama dalam pesan dan kesan menuturkan, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng merupakan daerah yang penuh dengan persahabatan, kekeluargaan dan persaudaraan yang akrab.

"Oleh karenanya, atas nama pribadi dan keluarga, saya mohon maaf kepada Muspida Plus dan Pemkab, apabila ada kesalahan yang kami perbuat. Semoga dengan keikhlasan yang diberikan dapat memperlancar kami dalam menjalankan tugas di tempat yang baru," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, lebih dari 4 tahun selama bertugas di Pengadilan Negeri Sibolga, semuanya itu atas dukungan masyarakat. Hingga dipromosikan di Pengadilan kelas I A di Makasar, tentunya ini juga atas doa dari masyarakat. Mudah-mudahan di tempat yang baru juga dapat menjalankan tugas sesuai yang diharapkan khususnya dalam penanganan penegakan hukum.

Ketua PN Sibolga yang baru, Jarasmen Purba SH menceritakan perjalanan karirnya, hingga wakil ketua bahkan sampai menjadi Ketua PN Sibolga. Sebagai pelayan hukum tanpa dukungan dari masyarakat tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam mencari keadilan tentang penegakan hukum.

"Di mana saat ini, selama menjabat Wakil Ketua PN Sibolga kasus yang menonjol adalah kasus judi, kemudian narkoba. Dan dalam memproses dan memutuskan setiap kasus, PN Sibolga telah melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Di mana setiap kasus yang disidangkan harus sudah selesai dan diputuskan selama 6 (enam) bulan," jelasnya.

Bupati Tapteng, Drs Tuani Lumbantobing MSi dalam sambutannya mengungkapkan, rasa bangga melihat kinerja Mahyuti SH semasa bertugas di PN Sibolga yang meliputi Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng.

"Kita juga yakin ditempat yang baru akan dapat ditingkatkan, dan untuk ketua yang baru mari kita tingkatkan rasa kesatuan dan persatuan yang selama ini sudah terjalin dengan baik," ucapnya.

Pisah sambut Ketua PN Sibolga yang dihadiri pimpinan SKPD Pemkab Tapteng turut memberikan cindera mata berupa ulos kepada pejabat lama dan pejabat baru. Turut hadir Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing MSi dan Muspida Plus serta para undangan. (metrosiantar.com)

Read More

Akhirnya APBD Sibolga Selesai Dibahas

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2010 Kota Sibolga sebesar Rp299 miliar, akhirnya resmi disahkan menjadi peraturan daerah pada sidang paripurna DPRD di Ruang Rapat Utama DPRD Sibolga yang dipimpin oleh Ketua DPRD Syahlul U Situmeang.

Pembahasan RAPBD ini hanya memerlukan waktu tiga hari yakni mulai Sabtu (17/4) hingga Senin (19/4). Sebanyak tiga fraksi di DPRD Sibolga yakni Fraksi Gabungan Bersatu dibacakan Ketua Fraksi Br Megawati Hutagalung, Fraksi Gabungan Bersama oleh Pantas Lumbantobing, dan Fraksi Golkar Bersatu oleh Jamil Zeb Tumory menerima dan mengesahkan RAPBD menjadi Perda Kota Sibolga TA 2010.

RAPBD Kota Sibolga yang disahkan dan disetujui menjadi peraturan daerah (perda) yakni pendapatan daerah sebesar Rp288.517.950.374, belanja daerah Rp313.884.721.410, defisit Rp25.366.771,030. Kemudian pembiayaan daerah di antaranya penerimaan Rp27.332.558.280, pengeluaran Rp1.965.787.244,00, dan pembiayaan netto Rp25.366.771.036.

Megawati Br Hutagalung Ketua Fraksi Gabungan Bersama dalam pendapat akhir mereka memberikan saran dan pendapat, setelah APBD TA 2010 ini disahkan, diharapkan agar kinerja Pemerintah secara khusus kepada satuan kerja perangkat daerah dapat lebih maksimal.

Sedangkan Wali Kota Sibolga menyampaikan, rancangan APBD Kota Sibolga TA 2010 yang disampaikan masih terdapat beberapa program atau kegiatan yang belum tertampung. Hal ini disebabkan, jumlah kebutuhan masyarakat jauh lebih besar dari jumlah dana yang tersedia yang relatif terbatas.(batakpos-online.com)

Read More

Pengusaha di Sibolga dan Tapteng Belum Terapkan UMK

Dari hasil pertemuan terbatas dan rapat kerja Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) wilayah Sumatera Utara (Sumut) beberapa pengurus komisariat (PK) SBSI di Sibolga-Tapteng membeberkan, bahwa Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Sibolga sebesar Rp980.350 dinilai belum sesuai penerapannya oleh pihak pengusaha di Sibolga dan Tapteng.

Kegitan yang dilaksanakan di Aula meeting room Hotel Wisata Indah Sibolga, Sabtu (17/4) kemarin itu turut dihadiri Ketua Umum SBSI Federasi Buruh Pelabuhan dan Nelayan (F-BUPELA) Lunduk Pakpakhan, Korwil SBSI Sumut Tohonan Tampubolon, dan Kepala Cabang Jamsostek Sibolga Rasidin Nasution serta diikuti sekitar 35 mewakili 54 PK.

Ketua DPC SBSI F-BUPELA Sibolga-Tapteng Binsar Tambunan mengatakan, dalam Rakelwil Sumut tersebut rata-rata PK menyampaikan informasi bahwa UMK di Kota Sibolga yakni sebesar Rp980.350 belumlah diterapkan pihak pengusaha yang ada di Sibolga dan Tapteng.

"Mereka menilai penerapan UMK tersebut belum sesuai fakta dilapangan yang dilakukan oleh pihak pengusaha kepada karyawannya. Mendengar aspirasi tersebut, sehingga dalam waktu dekat ini, SBSI Sibolga-Tapteng akan membuat tim investigasi untuk turun ke lapangan guna mencek kebenarannya," ujar Binsar Tambunan.

Menurutnya, apabila ternyata informasi itu memang benar, maka SBSI akan berada dibarisan terdepan untuk meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga melalui (Dinas Tenaga Kerja) sebagai mediator, untuk segera memanggil pihak-pihak pengusaha yang dimaksud.

"Bila memang nantinya pihak Pemko Sibolga tidak merespon keluhan dari SBSI ini, maka SBSI akan melalukan demontrasi yang besar-besaran di wilayah Sibolga dan Tapteng agar UMK tersebut benar-benar diterapkan," katanya.

Di sela-sela acara Rakerwil tersebut, SBSI F-BUPELA yang bekerja sama dengan PT Jamsostek (Persero) Cabang Sibolga juga menggelar sosialisasi fungsi Jaminanan Sosial Tenaga Kerja (Jamsosotek) bagi buruh, khususnya yang bekerja sebagai buruh pelabuhan dan nelayan.

Kepala Cabang Jamsostek Sibolga, Rasidin Nasution dalam sambutannya mengatakan, PT Jamsostek sampai saat ini dinilai sangat konsisten dalam memberi perlindungan terhadap tenaga kerja.

"Dengan masuknya masyarakat ke Jamsostek, berarti ada perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja. Kita berterima kasih kepada pemerintah yang memberi kesempatan itu melalui Jamsostek," sebutnya.

Menurutnya, Jamsostek adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan asuransi sosial.

"Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan pembayaran iuran," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBSI F BUPELA Lundak Pakpahan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus komisiariat Sibolga-Tapteng yang telah hadir dalam acara sosialisasi itu sekaligus pertemuan terbatas dan rapat kerja Konferderasi SBSI Wilayah Sumut. (metrosiantar.com)

Read More

Posko Penanggulangan Bencana Dibangun di Pandan

Posko penanggulangan bencana alam dibangun di Lapangan Sepakbola Pandan, oleh TNI, Basarnas, PMI Cabang Tapteng dan Dinas Sosial Kabupaten Tapteng. Danrem 023/KS menjadi memegang tongkat komando dalam koordinasi penanggulangan bencana.

"Bencana tidak bisa diduga kapan datangnya, karena itu kita harus berupaya mengansitipasi. Dan Sibolga-Tapteng telah memiliki modal dasar, yakni budaya masyarakat Sibolga-Tapteng yang memiliki spontanitas yang tinggi untuk bersatu. Tidak semua daerah memiliki hal itu. Ditambah dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tapteng, dan modal pertama masyarakat Sibolga-Tapteng yang perlu dibina dan dipupuk, penanggulangan bencana di bawah koordinasi Danrem mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik," kata Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing MSi kepada METRO, usai memimpin apel kesiapsiagaan bencana alam yang diikuti berbagai komponen, TNI, Polri, Basarnas, PNS dan PMI di lapangan sepakbola Pandan, Senin (19/4).

Ke depan, kata Bupati, jika terjadi bencana khususnya skala besar, masyarakat akan lebih mapan dan lebih terkonsepsional serta lebih menyatu, baik persiapan di dalam penanggulangan dalam arti penolong dan evakuasi maupun pengobatan. "Apalagi yang kita persiapkan adalah pra bencana alam, sehingga jika terjadi apa-apa kita sudah berkoordinasi dengan BMG Pinangsori yang terpusat di Korem 023/KS, yang akan menyebarkan secara online ke Pemkab dan Kecamatan untuk menggerakan rakyat ke dataran tinggi," jelasnya.

Menurutnya, spontanitas masyarakat Sibolga-Tapteng sebenarnya sudah baik, meskipun belum tersetting seperti apa yang telah dipersiapkan saat ini. "Dengan Apel Kesiapsiagaan ini, satu kesepakatan dalam waktu dekat kita buat settingan yang terorganisasi yang koordinir langsung di bawah koordinasi Danrem 023/KS," katanya.

Menurut Bupati, gerakan penyelamayan diri oleh masyarakat harus sudah terpola dengan baik, tidak sporadis. (metrosiantar.com)

Read More

Sekwan Sibolga ‘Endapkan’ Draf RAPBD 2010, Pemicu Konflik Legislatif–Eksekutif

Anggota DPRD Sibolga Binner Siahaan, SE mengaku kesal akibat tindakan Sekretaris dewan (Sekwan), Junifati Ziliwu yang cukup memalukan lembaga Legislatif setempat. Pasalnya, draf rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Sibolga tahun anggaran 2010 dan Ranperda tentang penjabaran RAPBD yang sudah diserahkan pihak Eksekutif (Pemko Sibolga) sejak 11 Desember 2009 silam tidak diserahkan kepada anggota dewan untuk dibahas.

"Akibatnya, anggota dewan jadi menuding kinerja Pemko Sibolga terkesan lamban dalam menyerahkan draf RAPBD anggaran 2010 tersebut, padahal sudah diserahkan ke DPRD. Namun belum dibahas hingga kini," ungkap Binner Siahaan kepada Analisa di gedung dewan, Kamis (15/4).

Ia menduga, kemungkinan seluruh buku yang berisi draf RAPBD anggaran 2010 Sibolga itu ‘disimpan’ oleh oknum Sekwan DPRD Sibolga dan tidak diberikan kepada anggota dewan untuk dibahas. "Perbuatan itu yang sangat memalukan institusi kelembagaan," sebut Binner dengan nada tinggi.

Sekwan Sibolga, Junifati Ziliwu saat dikonfirmasi mengaku, dirinya tidak memiliki wewenang untuk memberikan keterangan kepada wartawan lantaran hal itu adalah kewenangan pimpinan Legislatif.

Ketika didesak, kapan Pemko Sibolga menyerahkan draf RAPBD anggaran 2010 tersebut ke DPRD, Junifati Ziliwu mengakui dirinya tidak mengingat kapan hal itu terjadi. "Maaf ya pak, Saya lupa kapan diserahkan ke kita," kilah Junifati Ziliwu sambil berlalu.

Saling Tuding

Di tempat terpisah, anggota DPRD Sibolga lainnya, Jamil Zeb Tumori dan Albar Sikumbang menilai Pemko Sibolga telah melakukan pembohongan terkait penjelasannya yang menegaskan bahwa tepatnya pada 11 Desember 2009 lalu, Pemko Sibolga telah menyerahkan draf RAPBD Sibolga tahun anggaran 2010 ke DPRD Sibolga.

"Yang benar adalah Pemko Sibolga telah menyerahkan berkas itu semua pada 6 April 2010 kemarin, berdasarkan surat Walikota Sibolga No. 990/325/2010," kata keduanya sembil menegaskan bahwa bukan pihak DPRD Sibolga yang lamban untuk membahas APBD 2010 itu, akan tetapi Pemko Sibolga lah yang dinilai terlalu lamban.

Informasi yang dihimpun, draf RAPBD 2010 sudah diserahkan Pemko ke DPRD Sibolga, jauh hari sebelumnya atau tepat pada 11 Desember 2009 lalu. Hal itu dikemukakan Sekdako Sibolga Syaiful Bachri Hasibuan melalui Kabag Humas Setdako Sibolga DT Tamba.

Tamba menyatakan, berdasarkan surat Walikota Sibolga No. 903/1575/2009 tertanggal 11 Desember 2009, Pemko Sibolga telah menyerahkan Ranperda tentang APBD anggaran 2010 berikut lampiran masing-masing sebanyak 21 buku berikut Ranperda tentang penjabaran APBD 2010.

Menanggapi gonjang-ganjing terkait belum disahkannya APBD Sibolga hingga saat ini, Ketua DPRD Sibolga Syahlul Umur Situmeang kepada Analisa menyatakan, pihaknya sedang menggodok kelengkapan dewan sebelum menggelar paripurna dewan.

"Kita masih mempersiapkan alat kelengkapan dewan baik panitia musyawarah (Panmus), panitia anggaran (Panggar) dan lainnya, semua masih kita godok. Kita upayakan, sesegera mungkin APBD 2010 ini dapat disahkan sebelum tenggat waktu yang ditentukan," ujar Syahlul.

Disinggung mengenai tata tertib (Tatib) dewan, Syahlul menjawab, pihaknya berpedoman pada PP No. 16/2010. "Sesuai hasil koordinasi kita dengan provinsi maupun pusat, DPRD bisa mensahkan APBD dengan ketentuan tidak melanggar ketentuan dalam PP 16/2010," pungkasnya. (analisadaily.com)

Read More

Walikota Sibolga Sampai 3 Kali Ajukan Draf Rancangan APBD, Belum Juga Dibahas DPRD

Belum dibahasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga oleh DPRD Sibolga, hingga triwulan I – memasuki pertengahan bulan April, mendapat tanggapan serius Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesian Corruption Watch (LSM ICW) coordinator Sibolga – Tapanuli Tengah (Tapteng). ICW menilai DPRD Sibolga, sudah tidak berpihak kepada rakyat dan harus dikeluarkan dari gedung rakyat. Koordinator ICW, Dohar F Sianipar yang dimintai tanggapannya di Kantor ICW, Jl Kalangan, Pandan, Tapteng, Kamis (15/4) meminta rakyat untuk mengeluarkan para wakil rakyat itu, sebab itu upaya untuk mengingatkan mereka supaya tetap eksis bekerja sesuai tanggungjawab, dan tidak terlena.

Menurut Dohar, keterlambatan pembahasan rancangan APBD oleh DPRD kemungkinan karena para wakil rakyat itu terlena atas kenikmatan yang mereka terima sebagai anggota DPRD. Kemudian, kemungkinan karena mereka sedang sibuk mengurusi pemenangan calon walikota dari masing-masing anggota. “Sekarangkan sedang Pilkada. Mungkin mereka sedang sibuk memenangkan pasangan calon yang diusung. Sehingga mereka lupa akan tugas mereka sebagai wakil rakyat. Tentu untuk mengingatkan mereka, rakyat perlu mengeluarkandengan meneriaki mereka,”tutur aktivis sirambut pirang itu.

Katanya, keterlambatan pembahasan RAPBD itu sangat merendahkan kapabilitas seorang wakil rakyat di mata publik. Sebab sebagai wakil rakyat, yang seharusnya memacu percepatan pencapaian anggaran, dan mengarahkannya kepada pencapaian kesejahteraan rakyat. Bukan justru sebaliknya, menunggu atau memperlama-lamakan pembahasan. “Masa Walikota Sibolga mengajukan draf rancangan APBD sampai 3 kali, mulai tanggal 11 Desember 2009, tetapi itupun belum dibahas-bahas. Kan sangat memalukan sekali?,”tuturnya.

Hingga saat ini, Pemerintah Kota Sibolga sudah mengajukan surat ke-3 kali permintaan pembahasan RAPBD ke DPRD yakni tanggal, 11 Desember 2009, tanggal 2 Pebruari 2010 dan tanggal 4 Pebruari 2010. Bahkan atas keterlambatan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sudah menyampaikan surat peringatan ke Pemko Sibolga. Kemudian, Pemko sendiri harus berkonsultasi ke BPK RI perwakilan Sumatera Utara dan menyampaikan rancangan peraturan Walikota ke Gubernur untuk dievaluasi. Hal ini dilakukan, supaya tidak terganggunya kegiatan pemerintahan di Kota Sibolga.

Dohar, yang juga salah seorang pendiri Komunitas Wartawan Indonesia-Sibolga itu meminta semua pihak untuk tidak membiarkan itu berlarut-larut, namun terus mengingatkan tanggungjawab dan kedudukan DPRD dimaksud. “Mari beri dorongan kepada mereka, tuntut, pacu dan jewer mereka supaya semakin terpacu untuk bekerja. Karena sebagai wakil rakyat, kita berhak untuk melakukan itu pada mereka, dan itulah tanggungjawab kita sebagai pihak yang diwakilinya,” tuturnya.

Baginya, seorang anggota dewan sudah tidak pantas terlena sehingga melupakan tanggungjawab dan keberadaannya. Sebab, sebagai wakil rakyat, kehidupan mereka sudah sangat fantastis. Punya gaji besar, punya tunjangan, dsb. “Seharusnya mereka sadar, dan bekerja keras supaya masyarakat semakin simpatik dan mengapresiasi,” ucap Dohar sembari mengingatkan masyarakat untuk menandai para wakilnya yang tidak pro rakyat itu, kemudian tidak memilih mereka kembali di kemudian hari.

Sementara, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Sibolga, Drs J Ziliwu yang dikonfirmasi wartawan SIB pada, Kamis (15/4) pagi di ruangannya, tidak mau berkomentar soal keterlambatan pembahasan RAPBD tersebut. Kata Ziliwu, yang berhak memberikan komentar di dewan itu adalah pimpinan dewan.”Sesuai PP No 16 tahun 2010 tentang Tata Tertib (Tatib) dewan, pasal 41 butir D berbunyi pimpinan dewan menjadi juru bicara. Coba konfirmasikan sama Toni Lumbantobing, beliaukan menjabat sebagai Wakil Ketua, dan dia di situ!,” kata Ziliwu sembari mengarahkan wartawan ke ruang rapat.

Toni Lumbantobing yang dikonfirmasi SIB di ruang rapat, mengaku keterlambatan pembahasan RAPBD oleh dewan dikarenakan belum lengkapnya alat kelengkapan dewan. Ketika ditanya apa kendala sehingga alat kelengkapan dewan belum lengkap? Toni mengaku ada kendala.”ya ..adalah kendalanya,”katanya sambil menyingkir dari hadapan wartawan.

Untuk mengingatkan, alat kelengkapan dewan yang terdiri dari Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Sibolga sudah dilantik pada, 3 Maret 2010, dan pelantikannya dihadiri Walikota Sibolga. Berikut alat kelengkapan dewan yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. Ketua DPRD Sibolga Syahlul Umur Situmeang, Wakil Ketua Toni lumbantobing Wakil Ketua Imran Sebastian Simorangkir. (hariansib.com)

Read More

DINDING DERMAGA PELABUHAN LAMA KOTA SIBOLGA TERANCAM AMBROL

Dinding dermaga Pelabuhan Lama Kota Sibolga, terancam ambrol. Hal itu diakibatkan aktivitas bongkar muat kapal kargo yang memuat alat-alat berat milik perusahaan tambang emas asal Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Kamis (15/4).

"Kita kawatir dengan adanya aktivitas pembongkaran alat-alat berat itu, karena semakin menambah kerusakan dinding penahan ombak di dermaga yang dibangun oleh Pemerintah Kota Sibolga tersebut. Selain itu, kawasan Pelabuhan Lama yang berada di Kelurahan Kota Beringin itu sangat tidak cocok dijadikan tempat bersandar kapal kargo," kata Abdul Rahman Nasution, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tri Tura, kepada METRO, Kamis (16/4). Dia mengatakan, sekalipun dinding penahan ombak itu terbuat dari tembok permanen namun ketahanannya tidak akan berlangsung lama akibat beban alat-alat berat yang over kapasitas.

Diakui Abdul Rahman Nasution, sebelum juga dinding dermaga di Pelabuhan Lama Sibolga juga sudah rusak berat. Menurut dia, kerusakan dinding dermaga itu juga diakibatkan kegiatan bongkar muat alat-alat berat dari sebuah kapal kargo, lalu kemudian dibawa ke Batangtoru, Tapsel. Dia mengatakan, aktivitas bongkar muat itu alat berat merupakan yang keduakalinya terjadi di Pelabuhan Lama Sibolga. Jauh hari sebelumnya juga Pelabuhan Lama Sibolga juga pernah digunakan untuk menurunkan sejumlah peti kemas dan alat-alat berat untuk dibawa ke lokasi pertambangan emas di Batangtoru.

Menurut sepengetahuan Abdul Rahman Nasution, kawasan Pelabuhan Lama Sibolga telah dikontrakkan Pemerintah Kota Sibolga kepada PT Pengembangan Pantai Barat yang bernaung di bawah Mujur Timber Group. Isi kontraknya kata Abdul Rahman Nasution, kawasan itu dijadikan sebagai pengembangan lokasi pariwisata Kota Sibolga. "Sepengetahuan kami, kawasan Pelabuhan Lama dikontrakkan untuk pengembangan pariwisata, semisal membangun restoran terapung dan lain sebagainya. Namun, kenapa pihak pengontrak malah menjadikannya sebagai tempat bongkar muat alat-alat berat milik perusahaan," kritik Abdul Rahman Nasution.

"Untuk itu, kami berharap agar Pemerintah Kota Sibolga meninjau kembali kontrak Pelabuhan Lama Sibolga. Kami menilai tidak ada pendapatan yang menguntungkan Pemko secara signifikan. Kemudian, aktivitas bongkar muat alat berat tersebut juga semakin menambah kerusakan dinding penahan pelabuhan," ujar Abdul Rahman Nasution lagi.

Sementara, sejumlah pekerja yang ditemui di areal Pelabuhan Lama Sibolga enggan memberikan keterangan terkait aktivitas pembongkaran alat-alat berat tersebut. Mereka mengaku bahwa alat-alat berat tersebut didatangkan dari Batang Toru, Tapanuli Selatan. "Maaf pak.. Kami hanya pekerja di sini dan kami tidak berani memberikan keterangan lebih jauh lagi, karena pimpinan kami tidak berada di sini," kata sejumlah pekerja.

Pantauan METRO, di kawasan Pelabuhan Lama Sibolga sejumlah alat-alat berat yang diperkirakan berbobot ratusan ton diturunkan dari truk berukuran besar dan kembali dinaikkan ke dalam kapal kargo LCT Mekar Sejati yang bersandar di Pelabuhan Lama Sibolga. Sementara, ratusan warga Sibolga silih berganti datang untuk menyaksikan pembongkaran alat-alat berat yang jarang ditemui di Kota Sibolga itu. (metrosiantar.com)

Read More

Pokja 15 Daerah Ikuti Pembekalan Pembentukan Protana

Perwakilan kelompok kerja (Pokja) pembentukan Provinsi Tapian Nauli (Protana) dari 15 daerah yang ada di Sumatera Utara (Sumut) eks keresidenan Tapanuli melangsungkan acara silaturahmi. Kegiatan tersebut sekaligus mengikuti pembekalan dalam rangka persiapan pembentukan Protana yang dilaksanakan di Hotel Bumi Asih Pandan, Selasa (13/4). Direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari, Selasa sampai Rabu (14/3).

Adapun Pokja perwakilan 15 daerah, yakni Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapsel, Madina, Paluta, Palas, Tapteng, Taput, Tobasa, Humbang Hasundutan (Humbahas), Samosir, Pakpak Barat, Dairi, Nias, dan Nias Selatan.

Ketua Panitia pembekalan 15 Pokja Kabupaten/ Kota, St Jansen Hutagalung dalam laporannya mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa satu-satunya eks keresidenan yang belum menjadi Provinsi di Pulau Sumatera adalah keresidenan Tapanuli.

"Di masa pemerintahan Belanda, keresidenan Tapanuli begitu penting dan vital serta cukup diperhitungkan, karena memiliki letak yang sangat strategis di bagian Pantai Barat Sumatera. Memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik hasil pertanian, laut maupun perkebunan," katanya.

Namun, lanjut Jansen Hutagalung, kondisi ini berbanding terbalik setelah kemerdekaan Indonesia. Eks Keresidenan Tapanuli seolah ditelantarkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi Sumut, sehingga keterbelakangan dan kesenjangan sosial begitu jelas nampak di depan mata, apalagi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Sumut.

"Hal wajar, jika kondisi ini membuat masyarakat yang berbeda di wilayah eks Keresidenan Tapanuli tak kenal henti menuntut haknya untuk segera menjadikan eks Keresidenan Tapanuli menjadi Provinsi. Salah satu upaya dengan dibentuknya Pokja persiapan pembentukan Provinsi Tapian Nauli yang digagas oleh masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga," jelasnya seraya menyatakan sebelumnya telah melakukan studi banding hingga road show ke daerah cakupan eks keresidenan Tapanuli.

Menurutnya, tujuan dilaksanakan pembekalan, untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat eks keresidenan Tapanuli, menciptakan satu draf langkah, menciptakan konsep perjuangan pembentukan Provinsi Tapian Nauli secara bersama-sama, menginventarisasi segala permasalahan dan memperkenalkan Pokja yang hadir. "Dan Pokja terdiri dari tiga bagian, yakni Pokja bagian Utara, Selatan, dan Pokja bagian Nias," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing MSi selaku kepala daerah tuan rumah pelaksanaan pembekalan sekaligus sebagai inisiator dalam sambutannya, menyambut baik pelaksanaan pembekalan terhadap Pokja pembentukan Provinsi Tapian Nauli perwakilan 15 daerah Kabupaten/Kota eks keresidenan Tapanuli.

"Kita harus berdoa dan bekerja untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapian Nauli yang merupakan daerah eks keresidenan Tapanuli. Di mana pembentukan Provinsi ini merupakan aspirasi dari masyarakat dan bertujuan untuk membangun daerah Pantai Barat Sumut yang memiliki potensi yang sangat besar, berupa sumber daya," katanya.

Dikatakan Bupati, pembentukan Provinsi Tapian Nauli bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan keresidenan Tapanuli demi perbaikan pembangunan. Dan hal ini bukan hanya sekedar lips serpis, karena alasan pembentukan, berupa talenta yang diberikan Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada anak dan cucu kita kedepan.

"Waktu kita sangat singkat, makanya sebagai umat beragama yang baik, mari kita berikan yang terbaik demi kesejahteraan keturunan kita di masa mendatang. Dan konsep Tapanuli Growth bukanlah awal pembentukan Provinsi Tapian Nauli, tetapi kebetulan saja yang dapat membangun kebersamaan daerah di Pantai Barat Sumut," tandasnya.

Turut hadir pada kesempatan itu dan menyatakan mendukung pembentukan Provinsi Tapian Nauli, anggota DPRD Tapteng, DPRD Sibolga, DPRD Taput, tokoh masyarakat Humbang Hasundutan, Padangsidimpuan, Tapsel, Nias, dan daerah lainnya.(metrosiantar.com)

Read More

Kunjungan Wawako Afifi Lubis & DPRD Sibolga ke Pasar Belakang

Meski Diguyur Hujan Warga Tetap Antusias

Semangat Wakil Wali Kota Sibolga H Afifi Lubis SH, Ketua DPRD Sibolga Syahlul Umur Situmeang dan anggota DPRD Sibolga lainnya Jamil Zeb Tumori dan Kamil Gulo SPdI, saat berkunjung ke permukiman warga di Kelurahan Pasar Belakang, Senin (12/4), disambut antusias warga. Guyuran hujan tak menyurutkan langkah mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat. Apa yang mereka lakukan di sana, dan siapa sebenarnya Afifi itu!

Antusias masyarakat yang tinggi mengundang haru Afifi Lubis. Apalagi di setiap lorong jalan yang dilalui Afifi dan rombongan tidak sedikit warga yang menyambut gembira.

Kepada Afifi, masyarakat Kelurahan Pasar Belakang mengungkapkan rasa bangga mereka terhadap pencalonan H Afifi Lubis SH selaku putera daerah dan lahir di Kelurahan Pasar Belakang. Kesempatan itu dijadikan warga Pasar Belakang untuk menaruh harapan di pundak Afifi agar kelak ketika terpilih menjadi Wali Kota Sibolga agar dapat membangun Pasar Belakang lebih baik lagi kedepan.

H Abul Yazid Tampubolon, selaku tokoh masyarakat Kelurahan Pasar Belakang mengatakan bahwa masyarakat Pasar Belakang sangat bangga terhadap putra daerah yang lahir di Kelurahan Pasar Belakang (Afifi) dapat memimpin Kota Sibolga. "Kami berharap pada Pilkada 12 Mei 2010 mendatang, Kelurahan Pasar Belakang, akan menjadi salah satu daerah tempat lumbung suara pemenangan Afifi-Halomoan. Saat ini memang tidak ada warga Pasar Belakang yang menjadi anggota Legislatif meskipun letak kantor DPRD Sibolga berada di Pasar Belakang, tetapi kami warga Pasar Belakang akan mendudukkan putra terbaik Pasar Belakang menjadi orang nomor satu di Kota Sibolga ini," tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau masyarakat Pasar Belakang selaku tetangga dan saudara sekampungnya untuk memenangkan pasangan Afifi-Halomoan pada Pilkada 12 Mei 2010 agar pembangunan Kelurahan Pasar Belakang akan semakin baik dan lebih ditingkatkan.

Pada kunjungan tersebut, Afifi Lubis bersama anggota DPRD Sibolga meninjau prasarana pemukiman penduduk di Kelurahan Pasar Belakang, seperti jalan setapak di atas laut baik yang terbuat dari beton maupun papan yang kondisinya sudah memperihatinkan, sehingga perlu perhatian pemerintah daerah. "Pasar Belakang, perlu pembenahan dengan menata kawasan secara lebih terprogram dengan menyesuaikan karakter masyarakat Pasar Belakang. Kegiatan bedah rumah kedepan akan diprogramkan setiap tahunnya bagi rumah-rumah warga yang sudah tidak layak huni dari sisi kesehatan dan kedepan akan dilakukan pembenahan fasilitas prasarana permukiman penduduk sepeti jalan setapak baik yang terbuat dari beton maupun terbuat dari kayu dan papan yang berada tepat di atas laut," kata Afifi seraya.

Pada kesempatan itu, Afifi Lubis memberikan pencerahan jelang Pilkada Sibolga dengan berharap kepada masyarakat untuk datang ke TPS pada pelaksanaan Pilkada sebagai warga negara yang baik. Dalam pesan-pesannya, ia menyampaikan ada lima hal yang ingin di sampaikan, pertama mari datang ke TPS dan terima kertas suara, kedua masuk ke bilik suara dan lihat baik-baik surat suara, ketiga jangan ragu-ragu coblos, keempat lipat kembali surat suara dan keluar dari bilik suara dan kelima masukan surat suara ke kotak suara lalu pulang ke rumah dengan baik," jelasnya. (metrosiantar.com)

Read More

Saluran Irigasi Jebol, Petani Tapteng Terpaksa Ubah Pola Tanam

Petani padi di sekitar Desa Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah terpaksa mengubah jadwal musim tanam dari dua kali dalam setahun, menjadi hanya sekali musim tanam. Kondisi itu, akibat tanggul irigasi persawahan sepanjang 20 meter dari total 200 meter, jebol dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun.

Erson Hutagalung (52) salah seorang petani setempat mengatakan, penyebab jebolnya dinding irigasi sekunder, selain karena sudah termakan usia, juga karena kerap diterjang banjir.

"Karena keadaan itu, sejak dua tahun terakhir, petani di daerah ini terpaksa menanam padi hanya sekali dalam setahun. Mengharap musim penghujan agar tanaman subur. Sebab, tanggul saluran irigasi itu sudah tak dapat dipergunakan dengan baik lagi," ujarnya saar ditemui Analisa, Rabu (14/4).

Ia menyebutkan, untuk mengatasi kondisi itu, ratusan petani Desa Sipange sering bergotong royong untuk menutup seadanya dinding saluran irigasi sekunder yang jebol tersebut. Namun, ketika banjir melanda, tanggul kembali jebol hingga menggenangi tanaman padi mereka.

Petani lainnya, Bernad Sitompul (47) menambahkan, jebolnya tanggul irigasi di sekitar persawahan mereka, membuat sejumlah petani yang selama ini masih menggantungkan hidup dari lahan persawahan terpaksa mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena, hasil yang diperoleh hanya pas–pasan sejak tanggul tersebut rusak.

Mereka berharap, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) melalui instansi terkait dapat memberikan perhatian terutama terhadap pembangunan tanggul irigasi sekunder tersebut. "Kami sangat mengharapkan adanya perbaikan, kiranya pemerintah dapat segera memperbaiki irigasi ini agar dapat difungsikan sebagaimana sebelumnya. Karena kami sangat mengharapkan irigasi itu untuk mencukupi kebutuhan air di areal persawahan," harap kedua petani padi tadi.

Anggota DPRD Tapteng, Jamarlin Purba sangat prihatin mendengar kondisi itu. Jamarlin berharap pada anggaran 2010 ini, saluran irigasi skunder di areal persawahan Desa Sipange tersebut dapat direnovasi dengan baik. Demikian jika masih ada saluran irigasi di persawahan lainnya yang mengalami kerusakan.

"Maunya yang berkenaan dengan pertanian, secepatnya ditangani dan jangan dibiarkan berlarut–larut. Kita jangan pernah membiarkan petani mengalami keresahan, karena daerah ini termasuk daerah pertanian," ketusnya.

Pantauan di lapangan, akibat jebolnya saluran irigasi tersebut, debit air yang mengalir ke persawahan petani hanya sedikit, dipastikan tidak mencukupi kebutuhan air untuk area persawahan yang diperkirakan mencapai puluhan hektar tersebut. (analisadaily.com)

Read More

Diduga Tersengat Listrik, Karyawan PT ASSA Tewas Mengenaskan

Diduga tersengat listrik, Hermanto Pasaribu alias Cemang (35) warga Jalan KS Tubun kompleks Perguruan Eka Satria Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah ditemukan tewas dengan kondisi memeluk satu unit gerinda (alat pemotong besi) di lokasi perusahaan ruang pendingan (coldstorage) ikan, Sabtu (10/4) petang sekitar pukul 16.00 WIB.

Kematian korban yang merupakan karyawan PT Agung Samudera Sumatera Abadi (ASSA), itu, belum diketahui secara pasti. Sebab, tak ada seorangpun teman atau rekan sekerja korban yang melihat kejadian naas itu. Namun, diduga kuat korban tewas tersengat aliran listrik saat sedang memotong plat besi menggunakan gerinda potong.

Muba Siregar (40) supir truk PT ASSA kepada wartawan mengatakan, awalnya dirinya mengira korban tertidur, karena lelah seharian bekerja. Namun, setelah memperhatikan korban dengan seksama, ternyata ada kabel putus dan seperti terbakar tepat di samping tubuh korban.

"Melihat hal itu, saya spontan berteriak minta tolong dan memanggil rekan sekerja yang lain. Para karyawan PT ASSA pun kaget dan langsung berlari mendatangi lokasi kejadian. Kemudian mencabut stop kontak gerinda tadi. Setelah membalikkan tubuh korban, ternyata korban sudah tewas dengan kondisi tubuh gosong di bagian lengan, bahu dan kepala korban sambil memeluk gerinda. Selanjutnya, kami menghubungi pihak kepolisian dan ambulan, selanjutnya jasad korban dibawa ke RSU FL Tobing Sibolga," tuturnya.

Di ruang instalasi jenazah RSU FL.Tobing Sibolga, anak laki-laki korban histeris mengetahui Ayahnya meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Demikian dengan isteri dan keluarga korban lainnya.

Kapolres Tapteng, AKBP Dicky Patrianegara, SH, SIk melalui Pabungpen, Kompol Muchsin membenarkan adanya seorang karyawan PT ASSA tewas. Korban tewas diduga kuat kesetrum arus listrik saat mengerjakan besi plat dengan menggunakan gerinda. "Namun, kita (Polisi-red) masih memeriksa saksi–saksi untuk mendapatkan kejelasan kasus ini. Dari hasil olah TKP sementara, korban tewas kesetrum listrik," tandasnya. (analisadaily.com)

Read More

Kampanye Lima Calon Walikota Sibolga Mulai 25 April

Masa kampanye kepada lima paket Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga akan dilaksanakan 25 April hingga 8 Mei 2010 dengan ketentuan tanggal 25 April dan 2 Mei 2010 tidak dilaksanakan kampanye rapat umum, sesuai hasil Rapat KPU Kota Sibolga.Menurut sumber KPU Kota

Sibolga mengatakan masa kampanye diawali dengan penyampaian visi dan misi pada 26 April 2010 dengan agenda Rapat Istimewa DPRD Kota Sibolga, sedang 8 Mei 2010 akan dilaksanakan ramah tamah dan silaturahmi antara masyarakat pihak KPU dan lima calon Walikota dan wakil Walikota Sibolga.

Para calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga yang akan kampanye itu, Nomor Urut 1 Pasangan Wilpren Gultom MM dengan Ir.H.Hazmi Arif Simatupang pada 28 April dan 3 Mei 2010, pasangan Nomor urut 2 Drs.H M.Syarfi Hutauruk dan Maruduk Situmorang AP,MSP pada .30 April dan 4 Mei 2010, pasangan Nomor urut 3 H.Afifi Lubis SH,MM dengan Halomoan Hutagalung SE, kampanye 1 dan 5 Mei 2010, pasangan Nomor urut 4 Hotman Silalahi SH dengan Syahril Piliang Guci berkampanye 29 April dan 7 Mei 2010, sedang pasangan Nomor urut-5 Dr Rudolf Hamonangan Sianturi dengan Ir.H.Ulam Raya Hutagalung MSi 27 April dan 6 Mei 2010.

Untuk lokasi kampanye rapat umum masih menunggu ketetapan dari Pemerintah Kota Sibolga. Sedang masa tenang mulai dari 9 sampai dengan 11 Mei 2010 dan pada 12 Mei 2010 akan dilaksanakan pemungutan suara di 183 Tempat Pemungutan Suara atau TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan KPU Kota Sibolga sebanyak 65.517 pemilih.

Sementara, Ketua Panitia Pengawasan Pilkada Sofyan Sauri Nasution SE mengatakan, setelah terbentuknya Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah ditingkat Kecamatan, dalam waktu dekat ini juga akan dibentuk Panwas lapangan dan Panwas TPS dalam pengawasan Pilkada yang akan berlangsung di Kota Sibolga.

Mengawasi

Menurut Sofyan, Panwas Lapangan dan Panwas TPS ini akan bertugas untuk mengawasi jalannya Pemungutan Suara di TPS yang menurut ketetapan KPU Kota Sibolga jumlah TPS di Kota Sibolga tersebar di 17 Kelurahan dan 4 Kecamatan yang ada di Kota Sibolga Berbilang Kaum Sibolga Nauli.

Ia mengimbau kepada masyarakat Kota Sibolga untuk sama-sama mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar dan selain itu kepada para pendukung dari 5 paket Calon Walikota dan Wakil Walikota Sibolga untuk menjaga kekondusifan Kota Sibolga disebabkan Kota Sibolga merupakan Kota Berbilang Kaum.

Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sibolga kiranya masyarakat dapat menjunjung tinggi rasa kebersamaan, persaudaraan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan.

Hal ini diharapkan Walikota Sibolga Drs.Sahat P Panggabean MM kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga yang akan memberikan hak suaranya sekaligus untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada damai dan berkualitas.

"Kami yakin, kita semua tetap menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan persaudaraan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan damai," katanya.

Diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Sibolga untuk bahu membahu mengamankan jalannya penyelenggaraan Pilkada tahun 2010 serta partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya masing-masing .

Ketua DPRD Kota Sibolga Syahlul Umur Situmeang mengharapkan agar kiranya Pilkada mendatang dapat berjalan dengan baik dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif,agar julukan Kota Sibolga berbilang kaum dan perekat kerukunan umat beragama tidak hanya simbolan belaka.

"Dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh marilah kita laksanakan Pemilukada suara langsung oleh masyarakat sesuai dengan harapan kita bersama," katanya.(analisadaily.com)

Read More