Dinilai Tak Mampu Sumbang PAD Dirut PDAM Mual Nauli Tapteng Didesak Copot

Dirut PDAM Mual Nauli didesak copot. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tapteng yang dipimpin Ir Joston Lubis, ini dinilai tak mampu mendatangkan PAD.

Desakan itu disampaikan Ketua Forum Lampu Merah (FLM) Tapteng Abdul Rahman Sibuea, kepada METRO di Pandan, Minggu (5/6). Menurut dia, pelayanan PDAM juga tidak maksimal. Padahal setiap tahun, kata dia, PDAM Mual Nauli selalu dsubsidi APBD Tapteng. “Atas dasar itu, sudah sepantasnya Bupati Tapteng mengganti pimpinan PDAM Mual Nauli, karena jelas tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata Abdul.

“Kami dari Forum Lampu Merah meminta Bupati Tapteng untuk segera mengganti Direktur PDAM Mual Nauli karena tidak mampu mengembangkan perusahaan tersebut, malah menjadi beban bagi anggaran APBD Tapteng setiap tahunnya,” ulang Abdul.

Masih kata Abdul, setahu mereka, masa jabatan Ir Joston Lubis sebagai Direktur di BUMD Tapteng ini sebenarnya sudah berakhir sejak tahun 2009 lalu.

Dia mengatakan, selain mengganti pimpinan PDAM Mual Nauli, Bupati Tapteng juga diminta untuk melakukan audit intern terhadap perusahaan tersebut. Karena disinyalir, anggaran yang selama ini diberikan, tidak digunakan sebagai mana mestinya. “Kalau bupati tidak mampu melakukan audit intern terhadap PDAM Mual Nauli, sebaiknya pemeriksanaan anggaran diserahkan kepada aparat terkait. Karena kami menduga, banyak anggaran yang diselewengkan oleh oknum Direktur PDAM tersebut selama ini. Buktinya, dari anggaran yang rata-rata lebih dari Rp350 juta per tahunnya, tak satupun yang bisa dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat,” tuturnya.

Abdul menambahkan, yang paling mirisnya adalah keluhan-keluhan dari para pegawai di PDAM Mual Nauli yang mengaku seringkali tidak menerima gaji, bahkan sampai berbulan-bulan. “Sekarang saja, kami mendapat informasi bahwa para pegawai di PDAM itu sudah lebih dari 3 bulan belum menerima gaji. Ini kan sudah tidak benar dan kuat dugaan kami bahwa ada penyelewengan anggaran di perusahaan ini. Makanya jika diperhatikan setiap hari, tak ada aktivitas apapun di kantor PDAM ini. Pagawainya pun hanya 2 sampai 3 orang saja yang mau masuk kantor. Atau kalau memang tidak bermanfaat, lebih baik PDAM Mual Nauli ini dibubarkan saja, daripada menjadi beban yang berkepanjangan,” kritik Abdul.

Sementara itu, Direktur PDAM Mual NauliIr Joston Lubis yang coba dikonfirmasi METRO melalui ponselnya, Minggu (5/6), tidak berhasil. (metrosiantar.com)

Read More

21.948 Warga Diusul Peroleh Jamkesmas

Sebanyak 21.948 warga Sibolga diusulkan agar memeroleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan biaya dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Depkes Pusat.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara anggota DPRD Sibolga dengan Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga, Dinas Sosial, PT Askes Sibolga dan Lurah se-Kota Sibolga, baru-baru ini.

Ketua Komisi III DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori, di kesempatan itu mengungkapkan keprihatinannya dengan masih banyaknya warga Sibolga yang tidak bisa menggunakan biaya perobatan dari Program Jamkesmas. “Yang perlu disikapi adalah warga Sibolga yang seharusnya mendapat akses kesehatan. Namun tidak tidak memiliki kartu Kartu Jamkesmas dan tidak masuk dalam data base. Padahal, secara nyata dan fisik dia memang miskin dan hal inilah yang masih terjadi hingga saat ini,” ujar Jamil.

Menurut Jamil, masalahnya selama ini masih ada terdapat warga miskin tidak memiliki kartu jaminan kesehatan yang perlu mendapat pertolongan karena menderita sakit yang cukup parah. “Untuk itu, harapan kita kepada camat dan lurah untuk benar-benar memonitor warga di wilayahnya karena pengalaman sebelumnya masih ada gakin yang belum tersentuh jaminan kesehatan,” harapnya.

Warga miskin yang dijamin kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sambung Jamil, diperkirakan bisa melebihi jumlah penduduk miskin tahun 2011 yang hanya untuk 21.948 jiwa.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan kota Sibolga M Yusuf Batubara, di kesempatan itu, mengungkapkan, masyarakat miskin yang diusulkan menjadi peserta Jamkesmas tahun 2011 untuk Kota Sibolga masih tetap berdasarkan data sebelum tahun 2008, yakni sebanyak 21.948 jiwa. Sedangkan pendataan yang dilakukan BPS pada tahun 2008 penduduk miskin di Sibolga berkurang menjadi 20.122. “Namun data kepesertaan Jamkesmas Kemenkes RI tahun 2011 untuk warga Sibolga masih tercatat sebanyak 21.948 seperti data sebelum tahun 2008. Sehingga kekurangan peserta Jamkesmas tahun 2011 untuk kota Sibolga sebanyak 1826 jiwa dan hal inilah yang perlu dilakukan pendataan oleh perangkat Kecamatan dan kelurahan untuk menutupi jumlah kuota tersebut,” terangnya. (metrosiantar.com)

Read More

Sopar Siburian, Anggota DPRD Sumut Janji Dongkrak Anggaran Tapteng

Tidak lupa kacang dengan kulitnya. Setidaknya itulah kata bijak yang ingin Sopar Siburian buktikan untuk konstituennya di wilayah Sibolga-Tapteng. Anggota DPRD Sumut dari Demokrat ini berjanji mendongkrak anggaran pembangunan untuk Tapteng lebih besar lagi di tahun 2012.

“Tahun ini saja, Sopar berhasil menggolkan anggaran pembangunan untuk Tapteng sebesar Rp8,1 miliar. Tahun 2012, lebih besar lagi,” ujar Sopar Siburian, usai menerima ulos dari Punguan Simatupang Boru Bere Tapteng-Sibolga, di Wisma Artha Gabe, Sibuluan, Kecamatan Pandan, Tapeng, baru-baru ini. Pemberian ulos sebagai bentuk kasih dari Punguan Simatupang Boru Bere di Tapteng-Sibolga.

Sopar terharu. Dia menyatakan pemberian ulos dan doa merupakan dukungan. “Jujur saja, saya kaget diberi ulos ini, karena kehadiran saya ke sini untuk menghadiri pesta pernikahan familli saya Jones Siburian, dan Evi br Panggabean. Tidak saya sangka, rupanya punguan Simatupang Sibolga-Tapteng Boru Bere berkumpul semua di pesta ini, dan mangulosi saya,” ujar Sopar.

“Sungguh luar biasa dukungan dan perhatian yang diberikan oleh dongan tubuku (saudara, red) di Sibolga-Tapteng ini. Apalagi bisa bersatu dalam punguan ini, kami keturunan Simatupang yang beragama Kristen dan Muslim. Sekali lagi saya merasa bangga dan beterima-kasih atas dukungan ini,” katanya.

Dikatakan Sopar, kekompakan dan persatuan Pomparan Simatupang boru-bere di Sibolga-Tapteng ini, sudah menjadi modal pemerintah Tapteng untuk menggalang persatuan dan persaudaran di Tapteng ini. “Saya yakin, punguan Marga Simatupang di kedua daerah ini siap bekerjasama dengan pemerintah meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Sekali lagi, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada punguan dan Pengurus Marga Simatupang di Sibolga-Tapteng ini, yang memiliki perhatian lebih terhadap saya. Kiranya perhatian ini menjadi semangat untuk tetap berjuang sebagai parhobas (pelayan) masyarakat,” tandasnya.

Ketua Umum Simatupang Boru-Bere Tapteng-Sibolga Saur M Siburian SE menyampaikan kebanggaannya atas perhatian dan juga perjuangan Sopar. Ia tidak lupa dengan daerah pemilihannya, dan selalu berjuang untuk menggolkan anggaran pembangunan. “Doa kita, kiranya beliau tetap setia seperti sekarang ini, selalu ingat dengan daerah pemilihannya dan juga membantu konstituennya,” sebut Saur.

Saur juga mengatakan, jumlah pomparan punguan Simatupang ternyata sudah cukup banyak, yakni sekitar 1.500 KK di Sibolga-Tapteng. “Saya yakin dengan modal kebersamaan seperti ini maka punguan Simatupang di Kabupaten Tapteng ini akan sukses dan berjalan lancar. Modal ini juga akan kami gunakan untuk mendukung dan menggolkan dongan tubu kami Sopar Siburian untuk berkarya lebih besar lagi di tingkat yang lebih tinggi. Kami yakin, pak Sopar ini bisa menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara,” ungkap Saur. (metrosiantar.com)

Read More

Pantai Pandan di Hari Libur Harga Makanan Berlipat

Pantai Pandan, salahsatu tujuan wisata favorit di Tapteng. Setiap hari libur wisatawan lokal maupun luar daerah membludak. Tapi sayang, harga makanan dan minuman di lokasi itu berlipat-lipat. Pengunjung tentu saja mengeluh.

Di awal Juni ini, 4 hari libur berturut-turut, Kamis-Minggu (2-5/6). Selama empat hari itu, Pantai Pandan tidak pernah sepi pengujung. Pedagang pun sepertinya tak ingin menyia-yiakan kesempatan itu.

Tidak warung berderet di sepanjang garis pantai berharap rejeki dari pengunjung. Beragam makanan dan minuman disajikan.

Di sana, ada Herman, Atik Tambunan, dan, Erwin. Ketiganya pedagang. Masing-masing ada yang menjual misop, bakso, dan, sate. “Liburan kali ini memang membawa berkah bagi kami. Omzet kami cukup meningkat dari hari libur biasa. Selama 4 hari ini, kami mampu memeroleh laba bersih sekitar Rp1,5 juta,” ujar Herman, dan diamini rekannya Atik Tambunan dan Erwin, kepada METRO, Minggu (5/6).

Sangkin senangnya, mereka malah berharap agar pemerintah sering-sering membuat kebijakan hari libur, meski tidak hari besar. Katakanlah ‘hari kejepit’. “Kalau liburnya banyak, mudah-mudahan pengunjung rame. Rezeki pun lumayan,” seloro Herman.

Rasa senang para pedagang, ternyata berbanding terbalik dengan pendapat pengunjung. Mereka justru mengeluh karena harga-harga makanan dan minuman di lokasi itu kelewat mahal. Menurut mereka, harga makanan dan minuman yang ditawarkan melampaui batas wajar.

Devi br Nasution, Harianto Daulay, dan Esti br Harahap, ketiganya pengunjung mengaku dari Padangsidimpuan, kepada METRO, mengaku senang bisa menikmati panorama pantai Pandan. Namun ketiganya sangat mengeluh terhadap pelayanan para pedagang. “Terutama soal harga,” ketus Devi.

Devi dan kedua rekannya merasa kurang nyaman, karena mahalnya harga makanan dan minuman di lokasi itu. “Harga makanan dan minuman ringan di sini jauh lebih mahal dibanding harga di pasaran. Bayangkan saja, air mineral ukuran sedang yang biasanya dijual Rp2 ribu per botol, di sini dijual Rp5 ribu. Naik 150 persen. Demikian juga harga minuman botolan lainnya. Belum lagi makanan ringan, seperti kacang yang di pasaran biasanya Rp500 per bungkus, di sini dijual sampai Rp1.500 per bungkus. Harga misop, bakso, dan, sate, juga begitu, mencapai Rp10 ribu per porsi. Itu kan tidak normal,” keluh Devi.

Ia menyebutkan, mereka sadar para pedagang tentu ingin mengambil keuntungan pada musim liburan yang hanya beberapa kali setahun ini. “Tapi yang wajar lah,” katanya.

Menurut dia, yang wajar itu semisal harga biasanya Rp2 ribu kemudian naik menjadi Rp3 ribu. Itu masih wajar. “Berbeda halnya jika di rumah makan atau restauran di sekitar pantai, mungkin harga ini masih bisa ditolerir karena modal mereka memang besar,” tukas Devi.

Devi dan kedua rekannya menyebutkan, mahalnya harga makanan dan minuman di Pantai Pandan dapat menimbulkan efek jera para wisatawan untuk kembali datang ke Pantai Pandan. Atau paling tidak, para wisatawan akan jera untuk berbelanja makanan di Pantai Pandan jika mereka kembali datang untuk berlibur. “Kalau harganya mahal seperti sekarang, mungkin kalau kami datang lagi kemari, lebih baik kami membeli dan mempersiapkan makanan dan minuman dari luar saja, karena jauh lebih murah. Kalau semua pengunjung berpendapat seperti kami, bagaimana nanti nasib para pedagang ini, tentu mereka akan rugi karena tak ada lagi pengunjung yang mau membeli. Makanya kami menyarankan kepada para pedagang, agar menjual makanan, dan minuman dengan harga yang tidak terlampau mahal,” saran Devi.

Pada kesempatan itu, Devi juga berharap peranan pemerintah setempat untuk mengatasi lonjakan harga-harga makanan dan minuman di lokasi itu. “Ini penting untuk memberi kenyamanan bagi pengunjung,” ujar Devi mengakhiri. (metrosiantar.com)

Read More