BP Migas Minta Pemprovsu Siapkan BUMD

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung penyertaan modal hasil dari industri hulu migas di Sumut.

Penasehat Ahli Kepala BP Migas Bidang Pemerintahan Cornelia Oentarti mengatakan, setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang bergerak di bidang industri hulu migas wajib menawarkan penyertaan modal sebesar 10% ke BUMD di daerah. Hal itu diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 35/2004 mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pasal 34.

“10 persen participating interest (penyertaan modal) wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Sumut harus siapkan BUMDnya karena ada 10 K3S di Sumut saat ini yang beberapa di antaranya sudah akan berproduksi,” kata Cornelia ketika audiensi di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (12/1).

Tawaran tersebut harus sudah diberikan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja. Jika tidak ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah daerah, maka dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penawaran maka akan dialihkan kepada perusahaan nasional.

Cornelia meminta agar K3S di Sumut terbuka terhadap informasi apapun dan sesegera mungkin menyampaikan potensi produksi serta cadangan migas yang akan diproduksinya. Karena K3S sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Apalagi jika terjadi permasalahan di kemudian hari baik itu persoalan perizinan maupun masalah dengan masyarakat sekitar yang turun untuk memediasi justru pemerintah provinsi. “Daerah harus mengetahui potensinya,” sebutnya.

Selain peluang memiliki BUMD yang bergerak di bidang migas, daerah juga berpeluang memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk akomodasi perusahaan. Pemerintah daerah bisa menjadi pemasok kebutuhan perusahaan. “Provinsi harus kejar ini untuk masuk di bisnis migas,” katanya.

General Manager (GM) PT Mosesa Petroleum Blok Tonga, Safar mengatakan, pengeboran minyak bumi di Blok Tonga, Padanglawas sudah akan memasuki tahap produksi. Hanya tinggal menunggu izin rencana pengembangan atau plan of development (POD) disetujui oleh Menteri ESDM. “Sudah kita tes dan berhasil, sekarang minyaknya tinggal ngucur buka keran keluar,” ujarnya.

Jika POD telah disetujui akhir Januari, diperkirakan sekitar enam minggu untuk persiapkan peralatan produksi dan Maret sudah mulai diproduksi. Untuk sementara potensinya bisa diproduksi 1.000 barel perhari dan September mendatang bisa mencapai 2.400 barel perhari.

Dari hasil analisis diperkirakan produksi bisa dilakukan hingga 8 tahun.n Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan, Pemprovsu segera berkonsolidasi dengan jajarannya untuk menyikapi potensi migas yang ada di Sumut, yang beberapa K3S sudah akan memasuki masa produksi. Diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat bagi daerah sekitar penambangan.

Gatot mewajibkan K3S di Sumut mengkomunikasikan secara terbuka tentang potensi dan cadangan migas yang tersedia ke pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan kekayaan alam di daerahnya.(HW)

Read More

Gedung DPRDSU Nyaris Terbakar

Pengerjaan gedung baru DPRD Sumut diduga sangat serampangan. Baru berusia lebih kurang satu tahun, sudah dua kali terjadi musibah. Yang terakhir, Kamis (12/1), gedung dewan nyaris terbakar, setelah terjadi korsleting listrik di ruang Fraksi Partai Demokrat (FPD).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 17:30. Api tibatiba saja keluar dari salah satu sarang lampu neon yang berada di ruang ketua FPD, dan berkobar. Saat peristiwa terjadi, di dalam ruangan ada Ketua FPD Tahan Manahan Panggabean dan Sekretaris Melijar Latif. Mereka sedang menerima tamu sejawat dari DPD Partai Demokrat Sumut.

Melihat api yang berkobar di langitlangit, tepat di atas tempat duduk Tahan Panggabean, mereka terkejut dan melakukan gerakan spontan. Ada yang refleks lari ke luar ruangan dan ada juga yang menjerit. Mendengar kegaduhan itu, sejumlah staf yang berada di luar ruangan ketua fraksi bergegas masuk ke ruangan itu.

Ketua FPD Tahan Manahan Panggabean dan Sekretaris Melijar Latif kepada Waspada mengatakan, sangat terkejut melihat peristiwa itu. Sama sekali dia tidak menyangka akan terjadi korsleting listrik, karena usia gedung dewan itu masih sangat muda. Baru lebih kurang satu tahun. “Saya sangat terkejut. Waktu kejadian, kita sedang serius berdiskusi tentang Partai Demokrat,” kata Melijar Latif.

Dalam peristiwa ini, Tahan Manahan Panggabean, menduga alat sensor api yang berada di langitlangit ruangan tidak berfungsi. Seharusnya, begitu ada asap agak tebal saja di ruangan, sensor api segera menyemprotkan air. ‘’Ini sudah ada apipun airnya tidak keluar. Dugaan saya sensornya tidak berfungsi,’’ kata Tahan Panggabean.

Berkaitan dengan peristiwa ini, Tahan Panggabean meminta pihak pengelola gedung memeriksa ulang seluruh komponen yang nantinya dapat menyebabkan masalah di sana. Katanya, beruntung pada saat kejadian di ruang kerjanya terdapat racun api, hingga dapat segera disemprotkan memadamkan api. “Bersyukur juga kita belum pulang. Kalau tidak mungkin seluruh gedung ini akan terbakar,” sebut Melijar.

Dalam usianya yang baru satu tahun ini, dua peristiwa sudah terjadi di gedung DPRD Sumut. Beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan tersekap di lift. Walau akhirnya pintu lift dapat dibuka, namun kondisi empat anggota dewan waktu itu sudah dalam keadaan lemas. (HW)

Read More

BI Rekomendasikan 3 Sektor Prioritas Pengembangan Ekonomi Sibolga

Pemimpin Bank Indonesia Sibolga, Muhamad Nur mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti analisis ekonomi Bank Indonesia Sibolga, sub sektor perikanan, sub sektor pengangkutan dan sub sektor lembaga keuangan nonperbankan merupakan sektor unggulan yang dapat menjadi tolok ukur prioritas pengembangan laju ekonomi daerah setempat.

Hal itu dikemukakan Muhamad Nur pada kegiatan diskusi kerja bersama sejumlah pimpinan SKPD Pemko Sibolga, pimpinan BUMN, Kepala BPS serta sejumlah pejabat BI Sibolga terkait hasil penelitian analisis perekonomian dan pengembangan sektor unggulan di Kota Sibolga, Jumat (30/12) lalu di ruang rapat kerja gedung BI Sibolga.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, direkomendasikan strategi-strategi berdasarkan faktor internal yang dimiliki dan faktor eksternal yang dihadapi, diantaranya meningkatkan fungsi Pelabuhan Sibolga melalui optimalisasi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah hinterland dalam pengiriman hasil sumber daya alam (komoditi unggulan) daerah ke daerah penerima/pembeli komoditi tersebut melalui Pelabuhan Sibolga.

Keberadaan pelabuhan laut yang tidak dimiliki daerah hinterland-nya merupakan salah satu keunggulan Kota Sibolga dalam mengembangkan perekonomian. Maka perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah hinterland sekitar Sibolga untuk lebih memanfaatkan pelabuhan Sibolga dalam rangka pengiriman komoditi hasil bumi daerah hinterland.

"Tetapi untuk mendukungnya, harus dilakukan penataan dan menertibkan sarana dan prasarana serta arus lalu lintas orang atau barang di sekitar pelabuhan Sibolga dalam upaya memberikan keleluasaan dan ketentraman pengguna pelabuhan terutama pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pelabuhan Sibolga," saran M Nur.

Kemudian, lanjut dia, membangun industri pengolahan hasil perikanan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah hinterland atau swasta sehingga tercipta lapangan kerja baru. Memberikan insentif dan perlakuan khusus bagi pelaku ekonomi di sektor perikanan terutama terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tak Kalah

Hal yang tak kalah penting, tegas Muhamad Nur, melakukan kordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal perluasan wilayah Kota Sibolga, termasuk apabila perlu melakukan negosiasi bagi hasil PAD dari sektor perikanan dari wilayah eks Kabupaten Tapanuli Tengah.

Memperbaiki dan menata rapi sarana perdagangan (termasuk gudang) yang telah ada dan mendata jumlah, kapasitas dan kondisinya serta memperbaiki dan mempelebar infrastruktur jalan di sekitar pelabuhan Sibolga serta menata arus lalulintas.

"Selain itu, memberikan imbauan kepada pengusaha angkutan yang melintasi Jalan Negara Sibolga – Tarutung untuk menyesuaikan kapasitas muatan beban sesuai dengan peraturan pemerintah No. 4/1993 tentang prasarana dan lalu lintas. Hal ini dikarenakan masih banyak truk yang beroperasi memiliki dimensi kendaraan berat di luar standar yang ditentukan," ungkap M Nur.

Dalam diskusi itu juga membahas sub sektor pariwisata, Kota Sibolga sebagai kota kecil yang terletak di pesisir pantai barat Sumatera Utara memiliki potensi wisata yang besar dan kekayaan alam yang berlimpah. Untuk memajukannya, Pemko Sibolga diimbau menyelenggarakan even-even berskala nasional di Kota Sibolga atau bekerja sama dengan daerah hinterland mempromosikan potensi wisata alam Kota Sibolga dan daerah hinterlandnya.

Sebelumnya, tim peneliti ekonomi muda Yudo Herlambang memaparkan, kondisi perekonomian Kota Sibolga selama sebelas tahun terakhir atau sejak 2000 hingga tahun 2010, dari beberapa hasil analisis terhadap perekonomian serta struktur pembentuk PDRB Kota Sibolga dari kelompok sektoral, rata-rata kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kota Sibolga selama periode tahun 2000-2010 disumbangkan oleh kelompok sektor tersier sebesar 59,74 persen, diikuti kelompok sektor primer sebesar 24,84 persen dan kelompok sekunder sebesar 15,42 persen.

Ekonomi Tak Pesat

Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga terbesar selama periode analisis terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 6,10 persen dan terkecil terjadi pada tahun 2001 sebesar 2,58 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2000-2010, terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,22 persen. Sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan sub sektor angkutan jalan raya memberikan kontribusi terbesar dalam menopang konsistensi pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi selama periode analisis masing-masing sebesar 11persen dan 10,54 persen.

"Berdasarkan analisis tipology klassen, secara sektoral di Kota Sibolga tidak terdapat klasifikasi sektor maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector). Namun secara sub sektor ekonomi yang termasuk dalam klasifikasi sub sektor maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector) adalah sub sektor perikanan, sub sektor hotel, sub sektor pengangkutan dan sub sektor lembaga keuangan bukan bank," papar Yudo.

Hasil analisis tipology klassen, lanjut Yudo, LQ dan shift share, sub sektor perikanan, sub sektor pengangkutan, sub sektor hotel dan sub sektor lembaga keuangan bukan bank merupakan sub sektor unggulan yang dapat dijadikan prioritas dalam pembangunan ekonomi Kota Sibolga. Sedangkan sub sektor yang memiliki potensi menjadi sub sektor unggulan adalah sub sektor industri tanpa migas, kerena dalam klasifikasi sub sektor ini tergolong potensial atau masih dapat berkembang dan merupakan sub sektor yang kompetitif. (HA)

Read More

Korem 023/KS Tanam 1050 Pohon

Jajaran Korem 023/KS di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng melaksanakan penanaman bibit pohon sebanyak 1.050 pohon di sepanjang garis pantai Teluk Tapian Nauli Sibolga mulai dari kawasan Desa Mela, Ketapang, Ujung Sibolga Pelabuhan Lama hingga ke Pondok Batu.

“1050 bibit pohon jenis trambesi ini ditanam disepanjang garis pantai Teluk Tapian Nauli,” kata Danrem 023/KS Kol Arh Heboh Susanto melalui Kasrem 023/KS Letkol Inf Martohap Simorangkir dan Kasi Ter Korem 023/KS Letkol J Simamora kepada wartawan disela-sela acara penanaman, Jumat (13/1) di area Pantai Ujung Sibolga di Jalan Zainul Arifin Sibolga.

Menurut Martohap, penanaman pohon ini baru bisa dilakukan setelah pihaknya selesai merampungkan pelobangan tempat bibit-bibit pohon dimaksud ditanam. “Personil akan dijadwal untuk melakukan perawatan hingga pemeliharaan bibit pohon yang ditanam ini dengan tujuan agar lebih terjamin pertumbuhan dan perkembangannya,” katanya lantas mengimbau instansi terkait di lingkungan Pemda setempat untuk turut serta dalam rangka perawatan dan pemeliharaan bibit-bibit pohon yang telah ditanam.

Kasi Ter Letkol J Simamora menambahkan, penanaman pohon merupakan keikutsertaan dalam rangka mendukung dan memberhasilkan program penanaman pohon 1 miliar yang digalakkan pemerintah dalam rangka untuk kelestarian dan penyelamatan lingkungan. Diharapkan, pohon yang ditanam bisa berkembang dan kelak berguna untuk penghijauan pinggiran pantai termasuk menjadi penahan ombak laut di pantai. “Mengingat area pinggiran pantai luas dan panjang penanaman pohon ini akan berlangsung hingga beberapa hari dan melibatkan personil TNI di jajaran Korem 023/KS,” tandasnya. (MS)

Read More

Jalan Sibolga-Tapteng-Taput Parah!

Memasuki tahun 2012, kondisi ruas jalan lintas pada batas Sibolga-Padangsidimpuan (Psp) dan ruas Jalan Sibolga-Tapteng-Taput masih rusak parah. Kerusakan terparah ada di sejumlah titik di Kecamatan Sarudik, Kecamatan Pinangsori, dan Kecamatan Sitahuis, Tapteng hingga batas Kecamatan Adiankoting, Taput.

“Tidak sulit menemukan jalan rusak di kawasan Sibolga-Tapteng ini. Apalagi jalan mulai dari perbatasan Sibolga-Sitahuis (Tapteng)-Adiankoting (Taput), waduh parahnya minta ampun,” kata Ketua LSM ICW Sibolga-Tapteng, Dohar F Sianipar, kemarin.

Kondisi jalan, sambung Dohar, berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak pernah serius memperbaiki Jalinsum khususnya dari perbatasan Sibolga ke Adiankoting, Taput atau dari Km 14 ke Km 27. Malah, menurut dia, kerusakan jalan jadi objek korupsi.

“Yang paling parah dari dulu itu dari batas Sibolga-Adiankoting Taput, enggak pernah bisa mulus. Sudah berapa presiden, gubernur, dan bupati. Tapi tetap sama saja. Kita jadi heran sendiri,” ungkapnya bernada pesimis.

Dohar meminta agar Pemprovsu maupun Pemkab Tapteng lebih serius menangani kerusakan Jalinsum Sibolga-Adiankoting. Sebab menurutnya, kerugian ekonomi masyarakat selama ini akibat kerusakan jalan negara tersebut sudah sangat besar.

“Kita lihat kerugian ekonominya. Karena jalan adalah objek vital yang menunjang aktifitas perekonomian masyarakat umum,” tukas Dohar.
Senada diungkapkan Master Gultom, warga Kecamatan Sitahuis, Tapteng, yang mengungkapkan sejak dari dulu jalan itu tidak pernah bagus, sementara anggaran perbaikan selalu ada tiap tahun. Kalaupun ada perbaikan, kata dia, yang ada hanya upaya penimbunan, ditambal. Dan itupun asal dikerjakan saja.

“Baru ditambal, enggak sampai sebulan sudah rusak lagi, terus ada perbaikan lagi, anggaran juga. Apa itu enggak jadi ajang korupsi namanya,” ketusnya.

Bahkan ia mengaku pernah menegur keras pihak dinas PU Provsu karena pengerjaan penimbunan Jalinsum di sekitar rumahnya yang saat itu dikerjakan dianggapnya sebagai pekerjaan asal jadi.

“Ditimbun pakai tanah dari bukit. Apa gunanya itu. Makanya saya tegur langsung,” sebut Master. (MS)

Read More

Mitan Mahal, Elpiji Terpaksa Dipilih

Sejak tanggal 1 Januari 2012, pemerintah pusat resmi mencabut subsidi harga minyak tanah (mitan) dan mengonversi gas elpiji 3 Kg. Dengan dicabutnya subsidi tersebut, masyarakat Tapteng saat ini bebas membeli minyak tanah dengan jumlah berapapun sesuai kebutuhan dan daya mampunya. Namun lantaran terlalu mahal, wargapun terpaksa beralih ke gas.

Demikian dikatakan Sekretaris Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas (HISWANAMIGAS) wilayah Tapanuli dan Nias, Waris Ananta kepada METRO melalui ponselnya, Kamis (12/1).
“Sekarang masyarakat bisa bebas membeli mitan dengan jumlah berapapun juga, tergantung kebutuhan dan daya mampunya. Demikian juga terkait masalah harga mitan saat ini masih bervariasi dikarenakan pemerintah tidak atau belum mengeluarkan ketetapan tentang harga eceran tertinggi (HET). Dan kemungkinan harga mitan kedepannya akan sangat bergantung kepada harga minyak dunia. Kebijakan ini terpaksa diambil pemerintah dikarenakan memang jumlah produksi minyak kita sudah semakin menurun, demikian pula dengan jumlah cadangan minyak bumi kita sudah semakin menipis, makanya pemerintah mengambil kebijakan untuk mencabut subsidi mitan dan menggantinya dengan gas elpiji 3 kg,” terangnya.

Waris menambahkan, dicabutnya subsidi harga mitan oleh pemerintah dengan melakukan konversi gas elpiji 3 kg di satu sisi memang masih berat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa menggunakan mitan sebagai bahan bakar utama rumah tangga. Namun nantinya masyarakat juga akan segera melupakan mitan dan akan segera mengidolakan gas elpiji 3 kilogram, karena jauh lebih hemat dan murah.

“Sekarang mitan sudah langka dan mahal, harganya bisa mencapai antara Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per liternya. Jika dilihat, masyarakat sekarang sudah benar-benar beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram. Awalnya memang banyak warga kita yang merasa terkendala disebabkan masih sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram isi ulang. Di Tapteng, sekarang isi ulang tabung gas elpiji 3 kilogram tidak lagi menjadi kendala, karena saat ini telah banyak dibuka pangkalan-pangkalan penjualan isi ulang tabung gas elpiji 3 kilogram di seluruh wilayah hingga ke pelosok-pelosok desa. Jadi tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak beralih ke gas,” tuturnya.

“Tetapi bagi yang masih terus berkeinginan untuk menggunakan mitan, silakan saja, asalkan mampu membelinya, tidak masalah. Dan kita dari HISWANAMIGAS masih membuka dan mengharapkan masyarakat yang ingin membuka pangkalan penjualan isi ulang tabung gas elpiji 3 kilogram untuk mendaftarkan diri sekaligus mengurus segala persyaratannya ke pemerintah daerah masing-masing,” pungkasnya mengakhiri. (MS)

Read More

Kades Dinonaktifkan, Warga Tapian Nauli I Bingung

Camat Bantah Menonaktifkan
Sejumlah warga Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Tapteng resah. Pasalnya warga bingung akibat dinonaktifkannya kepala desa secara mendadak oleh Camat Tapian Nauli.

“Kami tak tau lagi kemana harus mengurus administrasi kependudukan, sebab kepala desa yang memimpin kami saat ini tak jelas. Karena informasi yang kami dengar, Kades kami sudah dinonaktifkan oleh Camat Tapian Nauli (J boru Sirait),” ungkap Nurdelima Telaumbanua (32) salah seorang warga setempat beserta warga lainnya, Jumat (13/1) di Tapteng. Nurdelima mengaku, Jumat kemarin dirinya sedang menguruskan KTP milik ibunya ke kepala desa, Marwansyah Hutagalung. Namun oleh Marwansyah, dirinya malah disarankan untuk menemui oknum camat yang disebut-sebut sebagai Plt Kades Tapian Nauli I. “Namun saat menemui camat yang juga katanya Plt Kades, saya malah disarankan lagi untuk menemui Marwansyah Hutagalung. Akhirnya saya beserta warga lainnya yang hendak mengurus KTP dan administrasi lainnya kebingungan,” tukas Nurdelima.

Ia berharap Pemkab Tapteng agar bertindak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab dampaknya sangat terasa pada masyarakat yang berhubungan langsung dengan kepala desa soal administasi kependudukan.

“Kalau masalahnya seperti ini terus, kami selaku warga yang menjadi rugi. Dan kami juga lelah dioper-oper dari camat ke kepala desa,” ketusnya diamini warga lainnya.

Marwansyah Hutagalung (50), saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya telah dinonaktifkan secara lisan oleh Camat Tapian Nauli, Kamis (12/1) di kantor camat setempat. “Kemarin saya diberitahukan oleh camat, bahwa saya sudah diberhentikan dari jabatan saya selaku kepala desa. Saat itu camat mengatakan kalau dirinya merangkap menjadi Plt Kades Tapian Nauli I menggantikan saya, katanya atas perintah Bupati Tapteng,” ungkap Marwansyah.

Mendengar ucapan camat, sambung Marwansyah, dirinya saat itu menuruti kemauan oknum camat meskipun disampaikan secara lisan. Sebab saat diminta surat terkait hal itu, oknum camat tak bersedia untuk memberikannya.

“Aneh memang. Namun sebagai bawahan saya menurut saja apa kata atasan. Namun saat saya mengatakan akan mengantarkan stempel kepala desa, malah camat menolaknya dengan mengatakan ‘jangan’,” tuturnya. Ia mengaku, periodenya sebagai Kades Tapian Nauli I memang sudah berakhir bulan Desember 2011 lalu. Namun atas kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dirinya dihunjuk sebagai Pjs Kades menunggu digelarnya pemilihan kepala desa.

“Hasil kesepakatan musyawarah BPD itu bahkan sudah dikirim kepada camat secara resmi. Namun tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas camat memberhentikan saya sebagai kepala desa,” bebernya.
Ironisnya, sambung Marwansyah, oknum camat itu memberhentikan dirinya sebagai kepala desa dengan menyebutkan adanya surat pernyataan dari 40 warga desa setempat yang menolak dirinya selaku kepala desa.

“Namun saat saya minta surat pernyataan dari masyarakat itu, oknum camat tidak bersedia memberikannya. Begitu juga dengan stempel yang akan saya pulangkan, oknum camat malah menolaknya,” tukasnya.

Amrin Hutabarat, selaku Sekretaris BPD Tapian Nauli I saat dikonfirmasi mengakui kalau Marwansyah Hutagalung diangkat sebagai Pjs Kades sesuai dengan hasil kesepakatan BPD bulan Desember 2011 lalu.

“Itu kami lakukan karena ada surat dari kabupaten yang menginstruksikan agar BPD memilih Pjs Kades Tapian Nauli I menunggu digelarnya Pilkades. Dan hasil kesepakatan memutuskan memilih Marwansyah Hutagalung sebagai Pjs Kades dan hasil keputusan serta berita acaranya kami kirimkan ke Bupati Tapteng dengan surat bernomor 141/BPD-TN-I/2011,” bebernya.

Camat Bantah Menonaktifkan
Sementara Camat Tapian Nauli J boru Sirait saat dikonfirmasi membantah telah melakukan penonaktifan Kades Tapian Nauli I Marwanyah Hutagalung.

“Saya tidak pernah memberhentikan Marwansyah sebagai Pjs Kades Tapian Nauli I, apalagi sampai membawa-bawa nama Bupati Tapteng,” tegasnya.

Ia mengaku, Kamis kemarin memang bertemu Marwansyah Hugalung di kantor camat untuk membicarakan soal adanya surat keluhan dari 41 warga setempat yang mengaku tidak dilibatkan BPD dalam memilih Pjs Kades Tapian Nauli I.

“Namun Marwansyah meminta surat itu dari saya, dan saya memang tidak memberikannya untuk mencegah terjadi keributan. Sebab saya hanya ingin membicarakan soal keluhan masyarakat itu saja,” bebernya.

Namun tiba-tiba, sambungnya, Marwansyah Hutagalung langsung berdiri dan mengatakan, ‘Besok akan saya antarkan stempel’. “Namun saya langsung mengatakan, ‘Mengapa bapak antar stempel, sebab bapak masih tetap sebagai kepala desa. Belum ada surat dari bupati soal siapa Pjs Kepala Desa Tapian Nauli I’. Itu yang saya sampaikan kepada Marwansyah,” tukasnya.

Terpisah, Plt Kabag Humas Tapteng Iwan RM Sinaga SH saat dikonfirmasi via seluler menegaskan, Bupati Tapteng tidak pernah memberikan instruksi kepada Camat Tapian Nauli I untuk mencopot Kades Tapian Nauli I.

“Pak Bupati tidak pernah langsung mencampuri soal pemilihan maupun penghunjukan kepala desa di Tapteng. Sebab soal pemilihan kades ada lembaga yang mengurusinya, dan tidak langsung ke Bupati Tapteng,” tegas Iwan. (MS)

Read More

Jalan Menuju TPI Pasar Terandam Kupak- Kapik

Kondisi ruas jalan menuju tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Pasar Terandam, Kecamatan Barus, rusak parah. Di mana hampir semua badan jalan berlubang dan batu besar.

Kondisi ini tentu saja sangat mengancam keselamatan warga khususnya para pengendara kendaraan bermotor. Pasalnya, jika di musim hujan badan jalan itu digenangi air dan lumpur bagaikan kubangan kerbau, sedangkan musim kemarau menimbulkan debu.

Sejumlah warga Pasar Terandam Kecamatan Barus, di antaranya Hasrianto Samosir dan Syahnan Situmeang kepada METRO, Jumat (13/1) menjelaskan, kondisi jalan menuju TPI di Desa Pasar Terandam ini sudah lama rusak parah. Sehingga warga khususnya nelayan mengalami kesulitan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka.

“Kita mengharapkan Bapak Bupati agar megalokasikan dana APBD Tapteng untuk melakukan pengaspalan jalan menuju TPI di Desa Pasar Terandam ini. Sebab jalan ini merupakan satu-satunya urat nadi perekonomian masyarakat Barus khususnya nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka ke pasar atau ke Medan maupun ke Sibolga dan daerah lainnya,” ungkap Hasrianto diamini rekannya.

Parahnya lagi, sambung warga, jika musim hujan hampir seluruh badan jalan menuju TPI ini digenangi air hujan dan lumpur bak sungai kecil, sehingga kendaraan yang melintas dari jalan tersebut sering terpeleset yang mengakibatkan kendaraan seperti betor yang mengangkut ikan hasil tangkapan nelayan mengalami kerusakan. Seperti, patah per, bocor ban dan kerusakan lainnya.

Sedangkan di musim kemarau, badan jalan dipenuhi debu-debu yang mengakibatkan seringnya mobil terpergok dengan kendaraan lain. Bahkan sering terjadi kecelakaan akibat banyaknya debu yang beterbangan di jalanan. Selain itu warga juga banyak menderita sesak nafas akibat menghirup udara bercampur debu.

Sementara seorang pengemudi betor marga Pasaribu, warga Desa Pasar Terandam mengaku kesal melewati jalan tersebut. Namun karena tak ada lagi jalan lain sehingga terpaksa harus melewatinya walaupun kendaraannya sering rusak. (MS)

Read More

Peringati HUT Kohanudnas, Disdukcapil Gelar Pemasangan KB Implan Gratis

Untuk memeriahkan HUT Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) ke-50 yang akan dipusatkan di Tapteng, 15 hingga 17 Januari mendatang, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Tapteng akan ambil bagian dengan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat berupa pemasangan alat KB Implan bagi 200 ibu rumah tangga. Hal ini disampaikan Kadis Kependudukan, Capil dan KB Tapteng Drs Sunaryo Sipahutar MM kepada METRO di ruang kerjanya, Jumat (13/1).

Dikatakannya, awalnya dinas yang dipimpinnya tidak dimasukkan dalam skedul acara bakti sosial pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh Kohanudnas. Semula, hanya operasi katarak, operasi bibir sumbing, pemeriksaan dan pengobatan gigi, pemeriksaan dan pengobatan umum, khitanan massal dan pemberian bantuan kacamata saja. Namun karena Disdukcapil ingin turut berbuat membantu memberikan pelayanan KB kepada masyarakat sesuai bidangnya, maka atas persetujuan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang, akhirnya pelaksanaan pemasangan KB Implan dijadikan sebagai salah satu kegiatan tambahan.

“Itupun awalnya Bupati hanya memerintahkan kita untuk mengadakan pemasangan alat KB Implan bagi 100 IRT saja. Tapi, atas desakan dan banyaknya permintaan dari warga Tapteng, akhirnya kita mengambil kebijakan untuk menambah kuota bantuan hingga menjadi 200 IRT. Ini merupakan sebuah bentuk pelayanan terbaik ke warga di bidang peningkatan keluarga berencana,” katanya. (MS)

Read More

Pagar Kantor Wali Kota Sibolga Jelek

Pagar yang mengelilingi komplek kantor Wali Kota Sibolga, Jalan Sutomo No 26 A perlu dipugar kembali. Sebab kondisinya saat ini terbilang sudah jelek dan merusak keindahan kantor Wali Kota Sibolga.

Dua orang pejalan kaki melintas di depan Kantor Walikota Sibolga di Jalan Sutomo No. 26 A yang dikelilingi pagar yang terbilang polos dan dinilai sudah perlu dipugar kembali, Jumat (13/1).

“Kalau kita perhatikan dan dibandingkan dengan pagar kantor-kantor instansi pemerintah lainnya, pagar Kantor Walikota Sibolga yang paling jelek. Pagar tersebut kelihatannya sudah kurang pas dengan gedung induknya,” ungkap Sekretaris LSM Pemerhati Kesejahteraan Anak Bangsa (Perkasa) Sibolga-Tapteng, Binsar Simatupang, Jumat (13/1).

Mantan anggota DPRD Sibolga periode 1999-2004 itu mengatakan, Kota Sibolga sudah berulangkali meraih Piala Adipura. Artinya, ‘wajah’ kantor wali kota juga perlu ditata dengan apik, seperti pembangunan pagar sebagai bagian terdepan.

“Kantor Walikota itu kebanggaan warga Sibolga, jadi perlu juga terlihat indah, sama seperti rumah dinas Walikota yang sekarang sudah tahap finishing. Misalnya, kalau ada pendatang, tentu kita akan ikut bangga dipuji bahwa kantor wali kota kita terlihat bagus,” tukasnya.

Senada itu, Jhonny Simatupang, warga Sibolga lainnya menuturkan, jika dibandingkan pagar kantor Wali Kota Sibolga kalah apik dengan pagar Lapangan Simaremare yang berada tepat di depannya. Hanya saja, sambung dia, kalau mau dipugar, pagarnya jangan terlalu tinggi, karena malah akan menghalangi pemandangan. “Saya menilai, model pagar kantor Walikota Sibolga itu sudah ketinggalan, cuma dari plat besi kecil-kecil, modelnya juga sangat polos. Saya sependapat kalau pagar tersebut dipugar, tapi jangan berlebihan dananya, modelnya juga cukup yang sederhana saja, tapi cantik,” pungkasnya.(MS)

Read More