10 Kelompok Nelayan Dapat Bantuan Rp1 Miliar

SIBOLGA - Pemko Sibolga melalui Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan (DKKP), mengucurkan dana bantuan sebesar Rp1 miliar untuk nelayan. Dana dari Program Pengembangan Usaha Minat Pedesaan (PUMP) Perikanan  Tangkap KKP RI itu diserahkan kepada 10 kelompok nelayan, Kamis (29/11).

“Jangan setelah menerima uang bantuan ini, justru membagi-baginya, sesuai dengan jumlah kelompok. Namun hendaknya bantuan ini dapat di pergunakan untuk memperbaiki ekonomi anggota dalam kelompok bersama. Bahkan jika memang untuk permodalan usaha, telah mencukupi jangan langsung di ambil dananya,” pungkas Walikota Sibolga HM Syarfi Hutauruk saat penyerahan bantuan tersebut yang di rangkai dengan pemberian bantuan berupa cool box kepada 150 orang, dan bubu kepada 50 nelayan.

Syarfi berharap, bantuan yang di berikan oleh pemerintah itu hendaknya dapat di pergunakan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok nelayan penerima bantuan. “Silahkan di simpan jika memang berlebih. Agar peningkatan usaha bersama dapat berkelanjutan dan meningkat, sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomian keluarga masing-masing anggota,” ujar Syarfi.

Sebelumnya, Kadis DKPP H Hendra Darmalius dalam laporannya  menyampaikan, penyaluran dana bantuan tunai sebesar Rp1 miliar itu di berikan kepada 10 kelompok yang tersebar di delapan kelurahan yakni, Sibolga Ilir, Simare-mare, Pasar Belakang, Pancuran Pinang, Pancuran Bambu, Aek Manis, Aek Habil dan Kelurahan Aek Parombunan. “Bantuan yang diberikan yakni Rp100 juta per kelompok nelayan yang bergerak di bidang penangkapan ikan melalui PUMP Perikanan Tangkap KKP RI,” jelasnya.

Menurut Hendra, dalam penyaluran dana PUMP ini seluruh anggota kelompok telah di asuransikan berupa asuransi kecelakaan jiwa. “Kita berharap, bantuan yang di berikan bisa menjadi stimulus bagi penerima bantuan, sehingga timbul motivasi untuk berusaha dan meningkatkan produksi. Dengan begitu, pendapatan dan kesejahteraan para nelayan dan keluarga tentunya dapat meningkat,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Sahlul Umur Situmeang, Kapolres Sibolga AKBP Joas Feriko Panjaitan, unsur muspida plus, pimpinan SKPD, nelayan penerima bantuan dan undangan lainnya.(MS)

Read More

Atasi Kemacetan Onan Butuh Satpol PP

Upaya menertibkan dan menata kelola pasar Onan (baca: pekan) yang ada di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) dibutuhkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebab hampir setiap Onan, terutama yang berada di sepanjang jalan lintas Sumatera (jalinsum) kondisinya semrawut dan sering terjadi kemacetan arus lalu-lintas.

Usulan itu disampaikan Ketua Forum Pemuda Peduli Pembangunan (FP3) Tapteng Nahruddin Simatupang kepada METRO, di Barus, Kamis (10/6). Dia mengungkapkan, kemacetan lalu-lintas itu sering ditemukan di Pasar Onan Kolang, Onan Sorkam, Onan Sipodang, Onan Barus, Onan Manduamas, Onan Hutabalang, Onan Pinang Sori dan Onan Sibabangun.

Nahruddin mengatakan, untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas itu dibutuhkan penataan pedagang. Terutama para pedagang yang menjajakan barang dagangannya hingga ke badan jalan. Menurut Nahrudin, orang yang paling tepat mengatur para pedagang itu adalah Satpol PP.

Oleh sebab itu, Nahrudin, menyarankan kepada Bupati Tapanuli Tengah Drs Tuani Lumban Tobing MSi agar menempatkan beberapa personelnya di lokasi rawan kemacetan itu. "Mereka (Satpol PP, red) akan membantu petugas Trantib di lapangan," saran Nahrudin. (metrosiantar.com)

Read More

Mengontrol Stabilitas Harga Ikan, Sibolga Butuh Instalasi Pendingin

Sibolga membutuhkan cold storage (instalasi pendingin, red), sebagai upaya untuk mengontrol stabilitas harga ikan. Selain itu juga dibutuhkan alat pengawet ikan.

"Kami berharap agar Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga menampung dalam APBD untuk pembangunan instalasi pendingin dan pengawet ikan. Upaya lain dengan ‘mengejar’ proyek APBN ke Menteri DKP, karena kami mendengar informasi proyek untuk pengadaan instalasi pendingin itu ada," kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Sibolga Ichwan Irvan Tanjung, didampingi Wakil Ketua HNSI Y Nazara bersama beberapa pengurus lainnya di Sibolga, Kamis (10/6). Ichwan Irvan Tanjung berpendapat, keberadaan instalasi pendingin itu tidak hanya akan dapat memberikan jaminan harga stabil, tetapi juga akan mendatangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga.

Dia menjelaskan, keberadaan cold storage ini akan memberikan jaminan keseimbangan persediaan ikan di Kota Sibolga, baik pada waktu hasil tangkapan ikan melimpah dan sebaliknya. "Jadi, tidak seperti saat ini, hasil tangkapan ikan di laut minim, sehingga kondisi ini memaksa para pengusaha perikanan membeli ikan dari perusahaan-perusahaan yang memiliki cold storage," tukasnya.

Hal senada disampaikan Nazara, Wakil Ketua HNSI yang juga sebagai pengusaha Ikan di Kota Sibolga. Ia berharap agar pembangunan cold storage bisa direalisasikan oleh Pemerintah Kota Sibolga. "Kota Sibolga termasuk salah satu daerah yang memiliki potensi perikanan laut, dengan hasil tangkapan ikan banyak. Maka perlu dibangun cold storage atau gudang penampungan dan penyimpanan ikan segar,"ujarnya.

Dia menambahkan, situasi cuaca saat ini di laut sedang dilanda badai, sehingga tangkapan ikan nelayan sangat minim. Nah, pada situasi saat ini Pemerintah Kota Sibolga dengan instalasi pendinginnya akan ikut andil agar harga ikan di pasaran tidak melambung tinggi.

Menurut dia, para nelayan akan enggan melaut hingga Agustus mendatang, sebab badai masih berlanjut di Pantai Barat. Jika situasi ini terus berlanjut maka kekhawatiran terhadap kenaikan harga ikan bakal tidak terbendung.

Ia mencontohkan perilaku para pengusaha ikan selama ini, setiap kali mereka membeli ikan dari perusahaan yang memiliki instalasi pendingin dapat diperoleh dengan harga Rp7 ribu per kg hingga Rp7.500 per kg. "Tetapi dengan situasi saat ini, ketika hasil tangkapan ikan nelayan minim maka mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp10 ribu per kg," beber Nazara. (metrosiantar.com)

Read More

Zona Nelayan akan Dibahas

Zona nelayan di Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) akan dibahas kembali dalam waktu dekat. Pembahasan zona akan melibatkan seluruh instansi terkait dari dua daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah.

Hal itu telah disepakati dalam pertemuan antara pihak nelayan tradisional yang tergabung dalam wadah Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) dengan Dinas DKP dari kedua daerah, Lanal Sibolga, Korem 023 Kawal Samudera, Polri, PSDKP, Kajari Sibolga dan Adpel Sibolga di kantor Administrator Pelabuhan Sibolga, Rabu (9/6) kemarin. Dalam pertemuan itu, KNTM mendesak instansi terkait untuk mempertegas zona tangkapan nelayan, yang selama ini sudah amburadul.

Ketua Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Sibolga-Tapteng se-Pantai Barat Sumatera Utara Nirwan Kamal Chaniago, dalam pertemuan itu menegaskan agar kedua pemerintah daerah, khususnya pihak Keamanan Laut (Kamla) melakukan tindakan tegas terhadap Pukat Trawl yang masih merajalela di wilayah tangkapan nelayan tradisional.

Ia menyebutkan, sampai saat ini pihak nelayan tradisional masih menemukan Kapal Pukat Trawl di kawasan penangkapan yang diperuntukkan untuk nelayan tradisional. "Pukat harimau atau trawl seharusnya beroperasi di jalur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau zona 200 mil dari garis dasar pantai. Bukan berlayar dan melakukan penangkapan di zona nelayan tradisional sehingga merusak rumpun/rabo, bubu/luka serta rangsang yang kami bangun untuk pengembangbiakan ikan disana," ujarnya.

Dia menyarankan, untuk memudahkan pendataan kapal pukat masih terus beroperasi di wilayah tangkapan nelayan tradisional, agar nama dan grooston (GT) kapal pukat dibuat di tempat yang lebih transparan. "Karena selama ini nama dan GT Kapal selalu tertutup jaring kapal. Sehingga kami kesulitan untuk mengetahui siapa pemilik kapal dan berapa GT Kapal yang beroperasi di zona nelayan tradisional," tukasnya.

Dia mengatakan, kawasan perairan pulau Mursala, pulau Situngkus, Gosong Hamuna hingga pulau Bintanak adalah zona tangkapan kaum nelayan kecil yang umumnya tergabung menjadi anggota KNTM Sibolga-Tapteng. Namun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kawasan itu telah ‘diserobot’ atau dimasuki kapal pukat ikan yang beroperasi menangkap ikan di ‘zona terlarang’ tersebut.

Akibatnya, kini sebagian besar anggota KNTM enggan melaut dan lebih memilih menyandarkan kapalnya di pangkalan KNTM di Sibustakbustak. "Sudah lama kami ‘membangun’ kawasan itu menjadi tempat perkembangbiakan ikan dengan cara membuang rumpon, rabo ataupun rangsang yang menjadi sumber makanan ikan dan tempat berlindungnya ikan-ikan untuk bertelur dan berkembangbiak. Tapi hasilnya, kini seluruh rumpon, rabo dan rangsang yang berasal dari dana nelayan serta bantuan instansi perikanan dan kelautan tersebut telah musnah terangkut jaring kapal pukat ikan bersamaan dengan terumbu karang yang ada didasar laut," beber Nirwan Kamal.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas DKP Sibolga Hendra Darmalius SPi, Kadis DKP Tapteng H Aliamsyah Sitompul SE, Danlanal Sibolga yang diwakili Lettu Laut Akbar F Harahap, Danrem 023 Kawal Samudera yang diwakili Kasi Intel Korem 023/KS Letkol Hadi S, Mewakili Polresta Sibolga AKP Sitopu yang juga Kasatpol Airud Sibolga, Kepala Satuan kerja (Satker) PSDKP Muhakam, Mewakili Kajari Sibolga, Gindo Marpaung dan Kepala Adpel Sibolga yang diwakili M Ilyas dan anggota DPRD Tapteng Tulus Hutabarat mengambil kesepakatan untuk mengundang muspida dari kedua daerah dan juga mengundang seluruh pengusaha kapal atau perikanan dalam sebuah pertemuan untuk membicarakan persoalan jalur tangkapan tersebut. "Kita sepakati bahwa untuk membahas dan menyelesaikan persoalan jalur penangkapan dan pendataan kapal ini harus melibatkan muspida kedua daerah dan juga melibatkan Lembaga yang terkait dengan persoalan nelayan seperti HNSI dan mengundang pihak pengusaha kapal atau perikanan," kata Hendra Darmalius SPi.

Hendra menyebutkan, karena dalam hal ini tidak ada terlihat anggota DPRD Sibolga dan pengurus HNSI Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sehingga sulit untuk menyelesaikan persoalan jalur tangkap antara nelayan tradisional dengan kapal pukat. "Sehingga kita harus menggagasi sebuah pertemuan yang benar-benar harus dihadiri semua pihak yang terkait dengan hal ini. Kalau boleh, kita juga meminta yang mengundang para pengusaha kapal dan perikanan dalam pertemuan nantinya adalah Danlanal Sibolga," tandasnya. (metrosiantar.com)

Read More

Nasabah Pegadaian Sepi

Nasabah Pegadaian Kota Sibolga hingga kini masih minim. Berbeda dengan tahun sebelumnya, setiap memasuki tahun ajaran baru biasanya nasabah pegadaian mengalami peningkatan.

"Kalau tahun lalu, saat memasuki tahun ajaran baru banyak kali nasabah yang datang untuk mendapatkan dana segar demi pemenuhan biaya sekolah," ungkap Kepala Perum Pegadaian Cabang Sibolga Saut Lumbangaol, ditemui METRO di kantornya, Selasa (8/6). Saut mengatakan, jumlah nasabah pada awal Juni 2010, masih sedikit. Seingat dia, masih sekitar 3 orang.

Sahat menyebutkan, ketiga nasabah itu beralasan menggadaikan barang berharganya untuk keperluan sekolah dengan jumlah bervariasi, mulai dari pinjaman Rp500 ribu hingga Rp2 juta per orang. "Banyaknya jumlah pinjaman disesuaikan dengan barang gadaian yang diagunkan nasabah. Umumnya, para nasabah menggadaikan barang gadainya berbentuk perhiasan emas dan berlian," sebut Sahat.

Dia mengaku belum mengetahui seberapa besar minat warga Sibolga untuk meminjam uang ke Perum Pegadaian, karena ia sendiri baru sebulan bertugas di Kota Sibolga. "Hingga saat ini, saya masih harus mempelajari kondisi dan situasi kultur warga Sibolga. Tahun kemarin, saya belum bertugas di kantor ini. Saya baru sebulan terakhir ini bertugas di kantor ini," ujar Sahat, yang mengaku baru sebulan terakhir ini dimutasikan dari kantor Cabang Nias.

Biasanya, lanjut dia, kebanyakan para nasabah yang meminjam uang adalah para kontraktor yang akan melaksanakan proyeknya. "Begitupun, kita juga berharap para nasabah yang akan meminjam uang untuk keperluan sekolah juga akan semakin bertambah tahun ini. Biasanya, jumlah dana yang dipinjam dan banyaknya nasabah yang akan meminjam uang untuk keperluan sekolah pada akhir Juni nanti," ucap Sahat.

Catatan METRO, pada tahun lalu, jumlah nasabah yang meminjam uang menjelang tahun ajaran baru yang digunakan untuk keperluan sekolah para anaknya mulai berdatangan sejak pertengahan Mei. Kebanyakan para nasabah menggunakan dana tersebut untuk keperluan membeli keperluan peralatan sekolah siswa baru. (metrosiantar.c0m)

Read More

Nakhoda Kapal Di-warning

Gelombang Laut Capai 3 hingga 5 Meter

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Sibolga melalui prakiraan yang diperoleh dari BMKG Maritim Belawan masih memberikan peringatan dini kepada para nakhoda kapal, khususnya kapal penangkap ikan di Pantai Barat Sumatera. Karena diperkirakan di perairan Nias, Mentawai Sumatera Barat, dan sebagian perairan Barat Aceh masih berpeluang gelombang tinggi.

Peringatan dini ini masih berlaku hingga tanggal 10 Juni mendatang. Kalau di perairan Nias dan Mentawai, tinggi gelombang laut mencapai 3 meter, sedangkan di perairan Barat Aceh bisa mencapai 5 meter.

Demikian dikatakan Kepala Stasiun Radio Pantai Navigasi Sibolga, E Sianturi yang ditanyai METRO, Rabu (9/6).

Dijelaskan E Sianturi, kalau secara umum yang dianggap normal dan layak untuk pelayaran kapal penangkap ikan di kawasan Pantai Barat Sumut tinggi gelombang laut di bawah 2 meter.

"Makanya karena kawasan Pantai Barat saat ini belum bisa dinyatakan aman, banyak diantara para pengusaha kapal dari beberapa tangkahan kapal penangkap ikan yang memintai info perkembangan cuaca kepada kita," ujar E Sianturi.

Lanjut Sianturi, walau sebagian kapal penangkap ikan telah berangkat dari beberapa tangkahan yang ada di Sibolga dan Tapteng, namun para nakhoda atau tekong kapal masih meminta info dari para pengurus kapal yang berada di tangkahan ikan masing-masing.

Masih menurut E Sianturi, sesungguhnya tentang wewenang keselamatan dan kelaikan kapal untuk melaut, bukanlah wewenang dari Stasiun Radio Pantai yang dipimpinnya.

Sesungguhnya, kami hanya bertugas menerima informasi tentang cuaca termasuk arah angin dan tinggi gelombang dari BMKG Maritim Belawan. Untuk keselamatan kapal dan juga apakah kapal layak berlayar atau tidak adalah wewenang nakhoda kapal dan instansi yang berwenang untuk itu adalah pihak Administrator Pelabuhan dan Kesyahbandaran Sibolga. Makanya, setiap pagi kami meneruskan tentang informasi cuaca ke pihak Administrator Pelabuhan dan Kesyahbandaran Sibolga. Begitupun, kalau ada dari pengusaha kapal yang memerlukan info tentang cuaca di Pantai Barat ini, kami tetap melayaninya," beber E Sianturi.

Secara terpisah Ilyas, Gamot pada kantor Adpel Sibolga yang ditanyai METRO membenarkan bahwa mereka setiap harinya memperoleh info cuaca dari Stasiun Radio Pantai Sibolga.

"Hanya saja, menurut sepengetahuan saya, tentang layaknya kapal berangkat untuk melaut merupakan wewenang dari nakhoda kapal. Karena nakhoda kapal telah mempunyai pengetahuan tentang prakiraan cuaca yang akan dihadapinya di laut, tentang layaknya kapal melanjutkan pelayaran atau tidak, kalau terjadi sewaktu-waktu badai atau gelombang tinggi, bagaimana tindakan dari nakhoda kapal. Kesemuanya itu merupakan wewenang dari nakhoda kapal. Kita hanya melihat dan mengevaluasi alat perlengkapan dan keselamatan kapal dan kelayakan sarana kapal untuk melaut," kata Ilyas.

Sementara itu, info yang dihimpun METRO dari beberapa tangkahan yang ada, baik di Kota Sibolga dan kawasan Pondokbatu Tapteng, beberapa kapal sudah mulai berangkat melaut.

"Hanya saja, info yang kita dengar dari para tekong kapal bahwa arus gelombang di tengah laut tempat para nelayan untuk menangkap ikan, masih tinggi dan belum layak untuk menangkap ikan. Selain itu juga, sewaktu-waktu pada sore dan malam hari, masih datang tiba-tiba angin Barat dan Baratdaya yang dianggap ganas dan juga arus air di tengah laut yang masih deras, dianggap masih belum layak untuk menangkap ikan," kata beberapa pengurus kapal yang berada di tangkahan ikan disekitaran Jalan Mojopahit Sibolga dan kawasan Pondokbatu, Kecamatan Sarudik Tapteng.

Pantauan METRO, nampak di beberapa tangkahan, sejumlah kapal penangkap ikan, masih bersandar di dermaga. Sementara beberapa ABK nampak masih berbenah-benah memperbaiki peralatan kapal dan pukat ikan yang akan dipergunakan untuk melaut. (metrosiantar.com)

Read More

Perairan Pantai Barat Diterpa Badai

Nelayan Seminggu Takut Melaut

Ratusan kapal penangkap ikan di Sibolga-Tapteng selama seminggu terakhir ini tak melaut karena musim badai di perairan Pantai Barat. Mereka takut melaut, karena kuatir akan diterpa badai dan juga karena tak bisa menangkap ikan.

Demikian dikatakan beberapa ABK (Anak Buah Kapal) yang ditanyai METRO di beberapa tangkahan dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sarudik (PPNS), Tapteng, Selasa (8/6).

Menurut R Aritonang (40), salahseorang ABK Pukat Bagan di PPNS Tapteng yang ditanyai METRO mengaku telah seminggu terakhir ini tak melaut. "Umumnya kapal penangkap ikan yang biasa sandar di Tapteng dan Sibolga tak berani melaut, karena seringnya musim badai yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Patai Barat Sumut. Selain kuatir akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan, juga arus air di tengah laut sangat deras. Karenanya, para nelayan mengurungkan niatnya untuk melaut," kata Aritonang yang saat itu didampingi salahseorang staf di PPN Sarudik Tapteng.

Ditambahkan Aritonang, angin kencang yang terjadi akhir-akhir ini termasuk angin barat yang termasuk ditakuti para nelayan. "Angin Barat ini termasuk yang ditakuti para nelayan. Selain angin ini cukup kencang, terkadang juga bisa mendadak datangnya. Ketika para nelayan yang sedang menangkap ikan, bisa saja diterpa dan dikuatirkan bisa menenggelamkan kapal," ujar Aritonang. Bahkan, lanjut dia, di pantai sekitaran Sibolga dan sekitarnya, juga saat angin Barat datang, sangat terasa yang mengakibatkan sejumlah Kapal yang sandar bisa terombang ambing. Begitu juga dengan sejumlah benda lainnya seperti peralatan parabola banyak yang rusak yang diakibatkan kencangnya angin Barat.

Hanya saja, lanjut Aritonang dalam 2 atau 3 hari ini sebagian kapal penangkap ikan sudah mulai berangkat dari tangkahan. "Walau mereka berangkat, namun mereka juga tak berani jauh-jauh untuk menangkap ikan.Bahkan, kebanyakan diantara kapal yang berangkat menurut info yang kita dengar mereka, masih sekitaran beberapa pulau-pulau terdekat Karena kalau badai mendadak datang, mereka akan bisa segera berlindung yang berdekatan dengan pulau-pulau terdekat," lanjut Aritonang.

Sesungguhnya, ucap Aritonang, kalaupun kapal berangkat, namun harus berani menanggung risiko yang cukup tinggi. "Selain harus mengeluarkan biaya BBM kapal, juga harus mengeluarkan belanja sehari-hari para ABK," ucapnya.

Hal senada dikatakan Udin (30), salahseorang ABK Pukat Cincin yang biasa sandar di salahsatu tangkahan yang ada di kawasan Jalan Mojopahit Kelurahan Aek Manis Sibolga. "Kami selama seminggu terakhir ini memang tak pergi melaut bang, karena musim badai yang sering datang. Nakhoda dan toke kita juga tak berani memberangkatkan kapalnya saat musim badan seperti ini," keluh Udin dengan sedikit memelas. Karena tak berangkat, mereka hanya wajib lapor ke kapal mereka bersandar untuk mengetahui info, perkembangan kapan akan berangkat melaut. (metrosiantar.com)

Read More

Gelombang Tinggi Terpa Pantai Barat

Kapal Tujuan Nias Kembali ke Sibolga

Kapal ferry LCT Niaga Jaya 99 dengan GT 625 terpaksa balik kanan ke Pelabuhan Sibolga. Pasalnya kapal berukuran besar yang membawa puluhan mobil truk ini dihadang badai dan gelombang setinggi dua meter, padahal posisi kapal masih berada di perairan Pulau Mursala.

"Melihat gelombang setinggi dua meter, terpaksa kita harus kembali ke Pelabuhan Sibolga dari pada kita meneruskan perjalanan. Karena masih di perairan Pulau Mursala, ketinggian ombak disertai badai tingginya sekitar 2 meter," ujar Kapten kapal ferry LCT Niaga Jaya 99, W Kamlar, Senin (7/6) di Pelabuhan Sibolga Sambas.

Kapten kapal yang telah puluhan tahun bekerja di kapal ini menuturkan, kapal yang membawa puluhan truk tujuan Pulau Nias ini berangkat dari Pelabuhan Sibolga Sambas pada Minggu malam (6/6) sekitar pukul 21.30 WIB. Sejak dari Pelabuhan Sibolga Sambas, lanjutnya, perjalanan berjalan lancar sebagai mana biasanya melaju dengan kecepatan 7 mil per jam.

Namun disaat kapal ferry ini memasuki perairan Pulau Mursala, laju kapal terasa sangat lambat dan agak susah melintasi perairan. "Kami melihat, kecepatan kapal sudah menurun dari 7 mil per jam menjadi 2 mil per jam. Padahal itu masih di kawasan perairan Pulau Mursala yang masih berjarak sekitar 10 mil dari Sibolga," ujarnya seraya mengatakan bahwa lewat dari perairan Pulau Mursala ketinggian ombak biasanya lebih tinggi dan lebih berbahaya sehingga mereka memutuskan untuk balik kanan dan kembali ke Pelabuhan Sibolga Sambas.

"Artinya, kalau kami meneruskan perjalanan, itu merupakan perbuatan konyol. Karena kapal seperti ini sekali oleng, yang pasti akan terjungkal dan bisa tenggelam. Dari pada menanggung resiko, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Sibolga," ujarnya.

Terkait dengan kapan jadwal berangkatnya, Kamlar menerangkan, mereka masih menunggu informasi dari pihak terkait tentang kondisi cuaca di lauatan lepas menuju Pulau Nias.

Senada dengan itu, Ketjul, modem 1 kapal jenis jumbo jet (kapal cepat) Surya Gemilang rute Sibolga-Gunung Sitoli Kabupaten Nias terpaksa menunda keberangkatannya akibat tingginya badai di perairan Laut Pantai Barat Sumatera. Padahal sejumlah penumpang yang akan berangkat ke Nias sudah berdatangan ke lokasi Pelabuhan Sibolga Sambas. "Kami terpaksa memulangkan penumpang dari Pelabuhan Sibolga Sambas, karena kapal jumbo jet ini menunda keberangkatan akibat tingginya badai," ujarnya seraya mengatakan bahwa mereka juga masih menunggu informasi dari pihak terkait tentang kondisi cuaca di perairan Pantai Barat Sumatera.

Pantauan METRO, Pelabuhan Sibolga Sambas tampak dipadati kapal, baik itu kapal penumpang maupun kapal jenis pengangkut barang yang akan berangkat menuju Pulau Nias. Kebanyakan kapal tersebut bersandar dan tidak berangkat menuju Pulau Nias diakibatkan ketinggian badai yang menghadang di Laut Pantai Barat Sumatera. (metrosiantar.com)

Read More

Cabai Merah Tembus Rp35 Ribu per Kg

Kendati harga sejumlah sayur mayur stabil dalam sepekan terakhir ini, namun harga cabai merah di Kota Sibolga justru kian pedas karena mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti halnya cabai merah menjadi Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp17.000 per kilogram.

Informasi dihimpun METRO, Senin (7/6) di pusat Pasar Sibolga Nauli Sibolga, kenaikan harga ini diakibatkan karena pengaruh cuaca tidak menentu, sementara jumlah permintaan terus mengalami peningkatan. Untuk menyiasati kerugian akibat kondisi harga yang tidak stabil tersebut, beberapa pedagang besar di Pasar Sibolga Nauli dan pasar tradisional lainnya terpaksa mengurangi stok barang.

Kenaikan harga cabai terjadi pada semua jenis mulai cabai rawit, cabai merah giling, cabai merah bulat hingga cabai hijau. Pada umumnya, harga dari semua jenis cabai ini mengalami kenaikan 60 hingga 100 persen lebih, dari harga sebelumnya.

Misalnya, harga cabai rawit yang dulu Rp9.000 per kilogram hingga Rp11.000 per kilogramnya, sekarang mencapai Rp20.000 per kilogram hingga kemungkinan diperkirakan dapat mencapai Rp25.000 per kilogramnya. Begitu juga halnya harga cabai merah bulat yang sebelumnya Rp17.000 per kilogram sekarang menjadi Rp35.000 per kilogram, bahkan diperkirakan menembus Rp40.000 per kilogramnya.

"Kenaikan harga cabai ini sudah mulai terjadi sejak, Jumat, (4/6) pekan lalu dan harga cabai terus meroket, bahkan diprediksi akan naik lagi hingga mencapai Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Soalnya, sesusai informasi yang kita peroleh, bahwa modal pembelian cabai merah di Berastagi pada hari ini sudah mencapai Rp30.000-Rp31.000 lebih per kilogram," ungkap Tanir Panggabean, salah seorang pedagang sayur mayur di pasar Sibolga Nauli.

Dikatakan, kenaikan harga cabai itu dipicu karena musim kemarau yang berakibat rusaknya tanaman cabai dan kurangnya pertumbuhan cabai. Sementara pasokan sejumlah kebutuhan bahan pokok yang dijualnya berasal dari berbagai daerah seperti Tarutung, Berastagi, Bukit Tinggi, dan Padang Sumatera Barat.

"Selain harga cabai bulat merah dan cabai rawit yang melambung tinggi, juga disusul dengan kenaikan sayur kol dari Rp2.500 per kilogram menjadi Rp4.500 per kilogram dan wortel dari Rp3.500 per kilogram menjadi Rp7.000 per kilogram. Sementara harga rempah-rempah lainnya sampai saat ini masih stabil," tandas pria yang mengaku sudah 8 tahun menggeluti usaha berdagang cabai itu.

Di tempat terpisah, Risma Lumbantoruan (31), salah seorang pengirim cabai ke Pulau Nias membenarkan kenaikan harga cabai, bahkan dia mengaku sangat kewalahan untuk mendapatkan cabai di Kota Sibolga. Pasalnya, selain harga melambung tinggi, cabai sangat sedikit dijual di pasar Sibolga.

"Seminggu lalu, kami masih membelinya cabai bulat dengan harga Rp17.000 per kilogram, namun pada hari ini sudah naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Itu pun kalau stok cabai masih ada ngak masalah, tetapi cabai di Kota Sibolga sangat sedikit sehingga kita sangat kewalahan mendapatkan cabai untuk dikirim ke Pulau Nias," tandasnya. (metrosiantar.com)

Read More

Zona Nelayan Tradisional Dikuasai Pukat Harimau

Zona nelayan tradisional Sibolga–Tapanuli Tengah (Tapteng), selama ini dikuasai Kapal Pukat Harimau atau Kapal Trawl. Seluruh potensi laut yang selama ini jadi garapan nelayan tradisional dirampas habis.

Kesal karena zona mereka terusik, sejumlah nelayan tradisional yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Tolong Menolong (KNTM) Sibolga-Tapanuli Tengah, mendatangi kantor Bupati Tepanuli Tengah, kemarin (7/6). Di sana, mereka berorasi untuk menyampaikan aspirasinya.

Ketua KNTM Sibolga-Tateng se-Pantai Barat Sumatera Utara Nirwan Kamal, dalam orasinya menyampaikan, mereka kesal karena ulang Pukat Harimau mereka kehilangan rumpun atau rabu dan rangsang.

Bahkan bubu atau luka kata Nirwan, yang dibangun sedikitnya di 1.500 titik, menghilang pasca kehadiran Pukat Harimau, dalam kurun waktu 2 bulan.

"Kami meminta ketegasan Bupati Tapanuli Tengah, Menteri Kelautan dan Dirjen DKP Pusat, Lantamal II Padang, DKP Tapteng, Pangkalan Angkatan Laut Sibolga dan instansi terkait lainnya, memperketat pengawasan di Zona nelayan tradisional. Kalau bisa segera dilakukan razia besar-besaran, sebab hingga kini Pukat Harimau masih beroperasi di zona nelayan kecil," ungkap Nirwan.

Sebab menurut Nirwan, Pukat Harimau atau Trawl seharusnya beroperasi di jalur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau zona 200 mil dari garis dasar pantai. "Jadi, bukan berlayar dan melakukan penangkapan di zona nelayan tradisional. Aktivitas pukat itu mengakibatkan rusaknya rumpun/rabo, bubu/luka serta rangsang yang kami bangun untuk pengembangbiakan ikan di sana," ujar Nirwan lagi.

Masih dalam orasi itu, KNTM mendesak instansi terkait menyelidiki permainan antara pengusaha kapal dengan DKP, Adpel dan instansi terkait lainnya yang diindikasikan menyulap Gross Ton (GT) kapal, baik di Sibolga maupun Tapteng. "Kami melihat ada kapal yang seharusnya memiliki GT 200 diubah menjadi GT 90, 80 bahkan sampai GT 17 dan jumlahnya mencapai ratusan unit sesuai dengan data yang kami dapat," beber Nirwan, seraya mengatakan mereka juga menemukan adanya kapal yang memiliki GT 17 memakai mesin Nissan RF 10,500 PK (tenaga kuda). "Sementara kapal yang bermesin 500 PK adalah ber-GT 80 keatas. Sehingga terlihat ada keanehan dalam hal ini, kami berharap agar pihak berwajib menyelidikinya," pinta Nirwan.

Dalam orasi itu Nirwan juga mengatakan bahwa penyulapan GT Kapal tersebut dilakukan untuk mempermudah keluarnya izin dari tingkat I Sumut dan juga agar kapal dapat berlayar dan menangkap ikan di jalur nelayan tradisional yang tentunya sangat merugikan negara secara khusus nelayan tradisional. "Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak dibenarkan kapal-kapal yang melanggar jalur yang sudah ditentukan bisa sewenang-wenang beroperasi terlebih menggunakan penangkapan dengan menggunakan bahan peledak," terang Nirwan, seraya berharap agar Bupati Tapanuli Tengah memperhatikan nasib nelayan tradisional yang semakin menderita akibat beroperasinya pukat trawl di jalur nelayan tradisional. (metrosiantar.com)

Read More

Usaha Penjemuran Ikan di Sibolga Harapkan Pinjaman Lunak

Usaha penjemuran ikan di Sibolga saat ini mengharapkan pinjaman lunak dari pemerintah setempat untuk modal usaha mengingat transaksi pembelian ikan di tangkahan dilakukan secara kontan dengan uang tunai.

“Tidak boleh utang untuk mengambil ikan dari tangkahan sedangkan uang tunai untuk modal usaha kami sangat terbatas,” sebut Pak Syarifuddin dan Bu Yunita saat ditemui SIB di lokasi penjemuran ikan di Jalan Mojopahit Sibolga.

Ia berharap, pemerintah setempat membantu usaha penjemuran ikan dengan memberi pinjaman lunak untuk modal usaha. Uang itu akan digunakan untuk memanjar pesanan ikan yang akan dibeli untuk memastikan pihaknya mendapat ikan untuk direbus.

Lebih rinci ia menguraikan proses penjemuran ikan dimulai dari proses pengasinan ikan yang memakan waktu kurang lebih 3 jam untuk dilanjutkan dengan proses perebusan di tungku batu selama 10 menit.

“Lalu ikan dijemur selama 2 hari penuh dibawah terik matahari untuk selanjutnya dipasarkan kepada konsumen,” katanya seraya mengakui,ikan-ikan tersebut juga dikirim ke sejumlah daerah di wilayah Sumut seperti Medan, Jambi dan Nias sesuai pesanan masing-masing.

Jenis ikan yang biasa direbus meliputi ikan ogak, batu aceh, maning, bona cilak, dencis, anak tongkol, jumbo, cabe-cabe, timpik dan tamban. ”Saat mengambil ikan harga mencapai Rp 8 ribuan perkilo itu pun melihat kondisi hasil tangkapan laut,” katanya seraya menyebutkan setelah diasinkan harga bisa mencapai Rp 18 ribuan perkilo.

Dilokasi yang sama, harapan serupa juga diungkapkan Mak Kolang pengering ikan sampah seraya berharap pihaknya mendapat bantuan dari pemerintah.

“Ikan sampah berasal dari sisa-sisa perebusan ikan yang hampir tidak mempunyai nilai karena ikan sampah ini adalah ikan busuk dan sejenisnya,” sebut dia.

Ikan sampah ini selanjutnya dikeringkan untuk dipasarkan untuk bahan baku membuat pakan ternak dan pupuk tanaman. “Pekerjaan seperti ini belum bisa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena keuntungan yang diperoleh sangat minim,” akunya. (hariansib.com)

Read More

18 Lagi Pengusaha Walet Nunggak Bayar Retribusi

Sebanyak 18 pengusaha penangkar burung walet di Kota Sibolga, hingga kini menunggak bayar retribusi HO (Hinder Ordonantie) atau izin gangguan. Lagi-lagi, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga menebar ancaman, jika tidak segera melunasi, pengusaha bakal dikenai sanksi tegas.

Demikian dilaporkan Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (PKAD) Kota Sibolga Soritua Hasibuan, melalui Kepala Bidang Pendapatan Dinas PKAD Kota Sibolga Basril Tanjung, kepada METRO, Minggu (23/5).

Ia membeberkan, ke-18 nama-nama dan alamat pengusaha penangkar walet pembangkang tersebut, yakni Kencanawati Nauli beralamat di Jalan Masjid Nomor 78 Sibolga, Insan Gunawan Nauli beralamat di Jalan Diponegoro No 7, Henry Wenedy beralamat di Jalan S Parman, Djuwily beralamat di Jalan A Yani No 66, Suhendi Edisun beralamat di Jalan A Yani, Jimmi beralamat di Jalan Yos Sudarso, Regina Kusnawaty (Taipung) beralamat di Jalan Perjuangan No 1, H Syukri Tanjung beralamat di Jalan Jainul Arifin.

Kemudian Ali beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Atian beralamat di Jalan S Parman No 27, H Dahlan beralamat di Jalan A Yani No 24, Supriadi beralamat di Jalan S Parman, Johan Wendy beralamat di Jalan Imam Bonjol, Bengtek beralamat di Jalan Sutomo, Yusnedi Edi beralamat di Jalan S Parman, Atong beralamat di Jalan Sutomo Nomor 21, Lie beralamat di Jalan Brigjen Katamso, dan Aguan beralamat di Jalan Imam Bonjol Sibolga.

Menurut Basril, dari 50 pengusaha penangkaran sarang burung walet yang beroperasi di Kota Sibolaga, baru 32 pengusaha yang sudah melunasi izin HO. Sedangkan 18 pengusaha lagi belum mau membayar retribusi tersebut. "Kita sudah berulang kali mengimbau ke-18 pengusaha untuk segera membayarkan retribusi gangguan HO, sesuai dengan janji mereka pada pertemuan dengan pihak DPRD dan Eksekutif di Kantor DPRD beberapa bulan lalu. Namun, hingga Mei 2010 ini, mereka belum juga mau membayarkannya. Padahal, di hadapan Anggota Dewan, mereka sudah berjanji untuk segera membayarkannya," tutur Basril Tanjung.

Waktu itu, lanjut Basril Tanjung, para pengusaha berjanji untuk membayar retribusi HO paling lambat Maret 2010. Namun, itu tidak ditepati bahkan batas waktu yang ditentukan tersebut sudal lewat. "Kita sudah berkali-kali mengingatkan pengusahanya dan kepada beberapa orang perwakilannya. Akan tetapi, sampai saat ini sebahagian pihak pengusaha penangkar walet belum bersedia untuk membayarnya," tukasnya.

Apabila dalam waktu dekat ini, kata Basril, para pengusaha belum juga bersedia untuk membayar retribusi HO yang dimaksud, pihaknya memastikan akan meminta bantuan Satpol PP Kota Sibolga selaku instansi penegak peraturan daerah (Perda) untuk melakukan tindakan tegas, sesuai peraturan berlaku.

Pada kesempatan itu, Basril menyebutkan, penerimaan retribusi HO penangkaran sarang burung di Kota Sibolga pada tahun 2010 ini, jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana hingga Mei 2010 ini, penerimaan sudah mencapai Rp96 Juta dari target yang ditetapkan sebesar Rp45 Juta. "Pada tahun 2009 lalu, penerimaan retribusi gangguan HO dari penangkaran sarang Walet hanya Rp40 Juta,"tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga Imran Sebastian Simorangkir mengaku sangat prihatin karena masih ada 18 orang pengusaha penangkar walet yang belum membayarkan retribusi izin HO kepada Pemko Sibolga. "Saya berharap, para pengusaha penangkar walet di kota ini dapat mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi hal–hal yang tidak diinginkan dan semuanya demi kekondusifan Kota Sibolga," tandasnya. (metrosiantar.com)

Read More

Harga Ikan Basah Melambung

Harga ikan basah di kawasan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, Tapteng, selama sepekan terakhir ini melambung tinggi. Kenaikan harga itu diakibatkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan, sementara permintaan stabil.

Menurut A Silitonga (30), salah seorang pedagang dan pengirim ikan ke beberapa kota di Sumut, Riau dan Sumatera Barat, kepada METRO, Jumat (30/4), mengatakan, karena sedikitnya hasil tangkapan ikan, harga ikan melambung. Dia mengatakan, seperti harga ikan Aso-aso saat ini harganya hingga Rp13.500 per kilogram (kg), dari sebelumnya hanya seharga Rp10 ribu per kg.

Kemudian jenis Gambolo Kuring sambung Silitonga, harganya bahkan melejit hingga Rp19 ribu per kg, dari harga sebelumnya Rp15 ribu per kilogram. Begitu juga untuk jenis ikan Ogak harganya mencapai Rp15 ribu per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp12 ribu per kg.

Selain itu juga, kata Silitonga, ikan jenis Buncilak yang sebelumnya harganya Rp11 ribu per kg, kini harganya menjadi Rp14 ribu per kg. Dikatakan dia, seluruh jenis ikan tersebut termasuk ikan yang lazim dikonsumsi dan dikirim ke beberapa kota di luar Tapteng dan Sibolga.

Silitonga menyebutkan, kenaikan harga ikan seperti itu memang sudah biasa terjadi, terutama pada saat musim terang bulan. "Karena sebahagian besar kapal penangkap ikan tak melaut, karena musim terang bulan. Hanya sebahagian kecil kapal penangkap ikan seperti jenis kapal pukat ikan yang tetap melaut dan hasil tangkapan kapal inilah yang saat ini ada dengan jumlah yang minim," ujar Siltonga.

Hal senada dikatakan C Siahaan (32), pedagang dan pengirim ikan yang juga pelanggan ikan dari beberapa tangkahan ikan yang ada di kawasan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik. "Saat ini, kita tak berani membeli ikan untuk kita kirimkan ke beberapa pelanggan kita di luar Tapteng, karena harga yang mahal ini. Kita tak mau ambil risiko. Kita juga kawatir harga ikan yang dikirimkan pelanggan kita, tak sesuai dengan harga pembelian kita," ujar Siahaan.

Pantauan METRO di beberapa tangkahan ikan di kawasan Pondok Batu, Kecamatan Sarudik, tampak aktivitas bongkar ikan dari kapal hanya sedikit saja. Dari beberapa tangkahan ikan yang ada, hanya 1 hingga 2 tangkahan ikan yang beraktivitas untuk membongkar ikan. Kalaupun ada hasil tangkapan kapal pukat ikan, jumlahnya hanya relatif sedikit. (metrosiantar.com)

Read More

Pemko Sibolga Terkesan Lamban Realisasikan Rekomendasi Pengendalian Inflasi Daerah

Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Sibolga menilai, pemerintah daerah setempat (Pemko Sibolga-red) terkesan lamban merealisasikan rekomendasi tentang pembangunan coldstorage (mesin pendingin ikan-red) untuk pengendalian inflasi di daerah setempat.

Hal itu terungkap pada pertemuan berkala TPID Sibolga yang dihadiri Ketua tim ahli Pemimpin Bank Indonesia (PBI) Muhamad Nur, Walikota Sibolga diwakili Asisten II ekonomi dan pembangunan M Sugeng, Kepala BPS Sibolga Dinar Butarbutar, dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemko Sibolga digelar di ruang rapat utama kantor Bank Indonesia (KBI) Sibolga, Selasa (27/4).

Walikota Sibolga diwakili asisten II ekonomi dan pembangunan, M Sugeng mengatakan, Pemko Sibolga tak berwenang membangun coldstorage. Namun, pernyataan itu jauh berbeda dengan Kadis PKAD Sibolga, Soritua Hasibuan yang berhadir ketika itu menjelaskan, rencana pembangunan coldstorage telah berlangsung sekitar lima tahun silam, tujuannya untuk menjaga stabilisasi harga ikan di Sibolga serta dampak ekonomi masyarakat terutama kaum nelayan dan pedagang ikan segar.

"Sesungguhnya sudah ada ketentuan dan peraturan yang memperbolehkan Pemko Sibolga untuk membangun dan mengelola coldstorage itu melalui suatu badan usaha atau badan pelayanan seperti pengelolaan yang terjadi di lingkungan RSU Dr Ferdinand Lumbantobing Sibolga. Namun, hingga kini alokasi dana untuk pembangunan coldstorage tersebut belum tertampung di APBD," sebut Soritua Hasibuan seraya menambahkan pihak yang berwenang dan lebih mengetahui hal itu adalah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Di kesempatan itu, Kadis Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sibolga Hendra Darmalius mengaku kalau pihaknya telah berulangkali mengusulkan pembangunan coldstorage itu lantaran cukup berpotensi untuk menimba sumber PAD baru dari sektor perikanan laut. "Tetapi, kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan lahan untuk lokasi pembangunan coldstorage tersebut, mengingat sempit luasan lahan di Kota Sibolga," ujar Hendra.

Pengamatan Analisa, dari pertemuan akhir tahun 2009 silam, Pemimpin Bank Indonesia (PBI) Sibolga, Muhamad Nur selaku Ketua Focus Group Discussion (FGD) TPID Sibolga menyampaikan rekomendasi kepada Pemko Sibolga di antaranya, agar Pemko Sibolga menyelenggarakan realisasi pembangunan coldstorage guna menjaga stabilatas harga ikan, mengingat potensi perikanan laut di Sibolga masih menjanjikan. (analisadaily.com)

Read More

Pengusaha di Sibolga dan Tapteng Belum Terapkan UMK

Dari hasil pertemuan terbatas dan rapat kerja Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI) wilayah Sumatera Utara (Sumut) beberapa pengurus komisariat (PK) SBSI di Sibolga-Tapteng membeberkan, bahwa Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Sibolga sebesar Rp980.350 dinilai belum sesuai penerapannya oleh pihak pengusaha di Sibolga dan Tapteng.

Kegitan yang dilaksanakan di Aula meeting room Hotel Wisata Indah Sibolga, Sabtu (17/4) kemarin itu turut dihadiri Ketua Umum SBSI Federasi Buruh Pelabuhan dan Nelayan (F-BUPELA) Lunduk Pakpakhan, Korwil SBSI Sumut Tohonan Tampubolon, dan Kepala Cabang Jamsostek Sibolga Rasidin Nasution serta diikuti sekitar 35 mewakili 54 PK.

Ketua DPC SBSI F-BUPELA Sibolga-Tapteng Binsar Tambunan mengatakan, dalam Rakelwil Sumut tersebut rata-rata PK menyampaikan informasi bahwa UMK di Kota Sibolga yakni sebesar Rp980.350 belumlah diterapkan pihak pengusaha yang ada di Sibolga dan Tapteng.

"Mereka menilai penerapan UMK tersebut belum sesuai fakta dilapangan yang dilakukan oleh pihak pengusaha kepada karyawannya. Mendengar aspirasi tersebut, sehingga dalam waktu dekat ini, SBSI Sibolga-Tapteng akan membuat tim investigasi untuk turun ke lapangan guna mencek kebenarannya," ujar Binsar Tambunan.

Menurutnya, apabila ternyata informasi itu memang benar, maka SBSI akan berada dibarisan terdepan untuk meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga melalui (Dinas Tenaga Kerja) sebagai mediator, untuk segera memanggil pihak-pihak pengusaha yang dimaksud.

"Bila memang nantinya pihak Pemko Sibolga tidak merespon keluhan dari SBSI ini, maka SBSI akan melalukan demontrasi yang besar-besaran di wilayah Sibolga dan Tapteng agar UMK tersebut benar-benar diterapkan," katanya.

Di sela-sela acara Rakerwil tersebut, SBSI F-BUPELA yang bekerja sama dengan PT Jamsostek (Persero) Cabang Sibolga juga menggelar sosialisasi fungsi Jaminanan Sosial Tenaga Kerja (Jamsosotek) bagi buruh, khususnya yang bekerja sebagai buruh pelabuhan dan nelayan.

Kepala Cabang Jamsostek Sibolga, Rasidin Nasution dalam sambutannya mengatakan, PT Jamsostek sampai saat ini dinilai sangat konsisten dalam memberi perlindungan terhadap tenaga kerja.

"Dengan masuknya masyarakat ke Jamsostek, berarti ada perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja. Kita berterima kasih kepada pemerintah yang memberi kesempatan itu melalui Jamsostek," sebutnya.

Menurutnya, Jamsostek adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan asuransi sosial.

"Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan pembayaran iuran," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum SBSI F BUPELA Lundak Pakpahan dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus komisiariat Sibolga-Tapteng yang telah hadir dalam acara sosialisasi itu sekaligus pertemuan terbatas dan rapat kerja Konferderasi SBSI Wilayah Sumut. (metrosiantar.com)

Read More

Nelayan Masih Dipungut Retribusi

MEDAN (SI) – Pemerintah daerah (pemda) masih memungut retribusi di sektor perikanan, terutama dari nelayan.Retribusi yang diatur melalui peraturan daerah (perda) belum bisa dihentikan karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menghapuskan pungutan tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara Zulkarnain menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memang telah menyampaikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk membebaskan retribusi terhadap nelayan.Bahkan, pada Oktober 2009,Fadel telah menyampaikan surat kepada seluruh gubernur yang meminta penghapusan retribusi bagi nelayan. Zulkarnain menuturkan, imbauan saja belum cukup kuat untuk mencabut satu perda yang sudah berlaku.Atas dasar itu, pemerintah provinsi,kabupaten,dan kota tetap memungut retribusi yang memberatkan nelayan. ”Paling tidak, pencabutan perda melalui peraturan presiden (perpres),” tutur Zulkarnain di Medan kemarin. Akhir tahun lalu, Fadel sudah berkali-kali menginstruksikan pemda agar menghapuskan segala retribusi di sektor perikanan terhitung sejak Januari 2010. Dasar penghapusan retribusi ini karena dinilai telah memberatkan nelayan. Penghapusan retribusi ini akan membebaskan nelayan dari sejumlah kewajiban yang selama ini menjadi beban pendapatan mereka. Namun,penghapusan retribusi ini secara langsung akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan. Sebagai kompensasinya,Kementerian Kelautan dan Perikanan akan meningkatkan dana alokasi khusus (DAK) kepada daerah. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) sendiri masih memiliki dua perda yang menjadi dasar pemungutan retribusi kepada nelayan. Kedua peraturan itu,yakni Perda No 3/2007 tentang Retribusi Tempat PenangkapanIkandanPerdaNo4/ 2007 tentang Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan.Namun, keduaperdainikurangefektifdalam menggali potensi PAD. Penyebabnya, substansi Perda No 3/2007, ternyata juga dimiliki sejumlah daerah, seperti Kabupaten Asahan,Tapanuli Tengah,Kota Sibolga. Sementara itu, PerdaNo4/2007padadasarnya kerap diabaikan nelayan,terutama pemilik kapal besar.Dalam pelaksanaannya, banyak kapal besar seperti di Belawan tidak bersedia membayar retribusidenganalasansudahmemiliki tangkahan sendiri. Zulkarnain menambahkan, penghapusan retribusi sebenarnya tidak serta-merta harus menghapuskan perda. Sebab, retribusi hanya bagian dari perda. Sementara itu, bagian lain juga mengatur regulasi yang bertujuan untuk pembinaan dan penataan sektor perikanan di daerah. ”Jadi bisa saja perda tetap ada, tetapi retribusinya yang dihapuskan,”ujarnya. Meski begitu, Zulkarnain menuturkan, Pemprovsu akan tetap mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sejauh ini, pemda hanya bisa menunggu kebijakan lebih lanjut mengenai penghapusan perda yang mengatur retribusi dari nelayan. Apalagi, pemerintah pusat sudah menjanjikan peningkatan DAK sebagai kompensasi hilangnya PAD dari sektor perikanan.”Kami tetap konsisten mendukung penghapusan retribusi untuk kepentingan nelayan,” tuturnya. Ketua Komisi B DPRD Sumut Layari Sinukaban mengungkapkan, pada dasarnya,DPRD Sumut juga mendukung penghapusan retribusi terhadap nelayan. Sebagai salah satu sumber pendapatan di luar PAD sektor perikanan, Layari menyarankan agar pemda memaksimalkan usaha, seperti budi daya perikanan dan mengembangkan industri perikanan. Berdasar data Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut,PAD yang diperoleh dari sektor perikanan pada 2008 mencapai Rp1,6 miliar, sedangkan pada 2009 meningkat menjadi Rp2,35 miliar. Sementara itu,DAK untuk kabupaten/kota di Sumut mencapai Rp60 miliar per tahun dan dana dekonsentrasi sekitar Rp11 miliar per tahun. (seputar-indonesia.com)

Read More

PAD dari RSU DR FL Tobing Sibolga Rp 3,5 Miliar Lebih

Pada tahun 2009 lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari RSU Dr FL Tobing Sibolga mencapai Rp 3,5 miliar lebih dan melampaui target dari yang ditetapkan sebesar Rp 2,6 miliar lebih.

Direktur RSU.Dr.FL Tobing Sibolga Dr.Lubuk P.Saing SpA mengatakan, PAD terbanyak diperoleh dari fakasi Rp 955 juta, rawatan Rp 720 juta,laboratorium Rp 310 juta ,bedah dan operasi Rp 155 juta dan dari oxygen Rp 150 juta.

Sedang dari rawat jalan/inap PHB Askes Rp 55 juta ,radiology/foto Rp 52 juta dan dari karcis harian Rp 50 juta.

Menurut Lubuk P.Saing SpA kepada Analisa baru baru ini, rata-rata kunjungan total Poliklinik 278 dan rata-rata kunjungan baru Poliklinik 129 selama tahun 2009, sedang rata-rata pemakaian tempat tidur (BOR) sekitar 50 persen ,frekwensi pemakaian temapt tidur (BTO) .

Bagi yang rawat inap penderita dirawat (LOS) selama tahun 2009 rata-rata 4 hari dan lamanya tempat tidur tak terpakai (TOT) juga selama 4 hari .Sementara angka kematian Kasar (GDR) 41/1000 , dan angka kematian Netto (NDR) 15/1000.

Sementara tenaga dokter yang sudah pegawai negeri dan masih tenaga honor terdiri dari 15 orang dokter umum,1 tenaga dokter spesialis penyakit dalam,2 orang dokter spesialis kandungan,dokter gigi 2 orang ,spesialis anak 2 orang ,bedah,mata dan spesialis paru masing-masing 1 orang. Tenaga Bidan 26 orang ,perawat 117 orang para medis 36 orang.

Lubuk P.Saing mengatakan, pihaknya selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik di RS yang dipimpinnya sesuai dengan namanya, karena Dokter Ferdinand Lumbantobing semasa hidupnya adalah seorang dokter yang baik melayani pasiennya.

Di samping Lubuk P.Saing berusaha melengkapi fasilitas RS,peralatan medis ditunjang kualitas sumber daya manusia yang profesional dan ramah, hingga RSU Dr.FL.Tobing Sibolga terpilih menjadi pemenang dalam penilaian kinerjanya.RSU Dr.FL Tobing Sibolga dalam tahun 2009 ini terpilih sebagai Rumah Sakit Pemerintah kelas-B yang kinerjanya terbaik. (analisadaily.com)

Read More

Harga Cabai Melambung

Harga cabai di Kota Sibolga melambung tinggi. Kenaikan harga itu berlangsung sejak tiga hari terakhir, sebelumnya Rp17 ribu per kilogram (kg) naik menjadi Rp21 ribu per kg.

R boru Hutabarat (60), pedagang cabe eceran ditemui METRO di Blok A Pasar Nauli Kota Sibolga, Jumat (5/2), menjelaskan, semula harga cabai sempat turun hingga Rp12 ribu per kg, pada awal Januari 2010 lalu. Namun, setelah itu harga kembali berangsur naik. "Kalau sekarang sudah Rp21 ribu per kg," kata pedagang yang mengaku sudah bertahun-tahun mengecer cabai di Pasar Nauli Sibolga. Ketika ditanya penyebab kenaikan harga, boru Hutabarat mengatakan bukan diakibatkan terjadinya penguragan pasokan harga. Boru Hutabarat mengatakan, mereka sudah membeli dengan harga mahal dari pemasoknya di Tapanuli Utara (Taput).

Selain cabai, sambung boru Hutabarat, kenaikan harga juga terjadi pada tomat. Jika sebelumnya masih dapat dijual seharga Rp5 ribu per kg, kini naik menjadi Rp9 ribu per kg. Menurutnya, harga Rp9 ribu per kg sudah kategori mahal.

Disampaikan boru Hutabarat, akibat kenaikan harga itu mengakibatkan daya beli pelanggan menurun. Namun katanya tidak sampai terjadi penurunan omset penjualan secara drastis. "Karena kebanyaan warga Sibolga suka makan yang pedas, jadi kenaikan harga ini (cabai, red) tidak membuat omset penjualan dagangan kita turun drastis," aku boru Hutabarat.

Terpisah, seorang pedagang mengaku bermargaHutagalung di Blok D Pasar Nauli Sibolga, mengatakan kenaikan harga cabai merah itu sudah berlangsung sejak tiga hari belakangan. Ketika ditanya sampai kapan kira-kira bakal mengalami kenaikan harga, Hutagalung mengaku tidak tahu menahu.

(metrosiantar.com)

Read More