Dongkrak APBD 2013

TAPTENG - DPRD Tapteng mengapresiasi kerja keras Bupati dan jajarannya dalam mendongkrak peningkatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Di mana APBD Tapteng TA 2013 naik sekitar 14,67 persen atau menjadi Rp809,51 miliar. Bahkan, sekitar Rp200 miliar di antaranya untuk pembangunan fisik.

Peningkatan anggaran yakni dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp68,4 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp34,6 miliar. Sedangkan alokasi APBD terbesar di antaranya untuk dinas pekerjaan umum (PU) sebesar Rp110 miliar, Dinas Pendidikan sebesar Rp17 miliar ditambah anggaran untuk pendidikan gratis hingga SMA sederajad sebesar Rp9,01 miliar dan DAK Rp29 miliar.

Lalu pada dinas kesehatan sebesar Rp36 miliar, dan dinas pertanian dan peternakan sebesar Rp11 miliar. Disusul dinas pariwisata, dan dinas lainnya. “Kami mengapresiasi keberhasilan ini. Apalagi anggaran pembangunan fisik gedung dan jalan mencapai Rp200 miliar.

Itu anggaran tertinggi sejak lahirnya Tapteng ini,” tukas Wakil Ketua DPRD Tapteng Jamaluddin Pohan dan Tulus Hutabarat, usai sidang paripurna tentang penanandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tapteng TA 2013, Rabu (28/11).

Pimpinan DPRD juga salut atas program Pemkab Tapteng yang akan menggratiskan uang sekolah hingga tingkat SMA sederajad, dan biaya perobatan di puskesmas dan rumahsakit milik pemerintah daerah melalui program Jamkesda (jaminan Kesehatan Daerah). “Biaya pendidikan dan kesehatan gratis adalah adalah realisasi visi dan misi pemerintah daerah demi menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan bermartabat,” timpal Jamaluddin.

Selain itu, dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari provinsi diharapkan juga naik tahun depan, dari Rp109 miliar pada TA 2012 menjadi Rp120 miliar. “YA, tentunya kita sangat berterimakasih kepada Plt Gubsu Gatot Puju Nogroho yang telah member perhatian kepada Tapteng melalui dana BDB,” timpal Jamaluddin dan Tulus.(MS)

Read More

Dinas Pertamanan Rawat Lampu Jalan

TAPTENG - Ketua Lembaga ICW (Indonesian Corruption Watch) Sibolga-Tapteng, Dohar F Sianipar meminta pihak Dinas Kebersihan, Pertamanan & Pemadam Kebakaran Tapteng serius mengurusi lampu penerangan jalan umum (LPJU). Sebab, lembaga itu ada menerima sejumlah keluhan soal kondisi lampu jalan yang tak terawat.

“Ada beberapa keluhan warga dan juga hasil amatan di lapangan, bahwa lampu jalan di wilayahnya tak berfungsi. Makanya saya minta agar dinas terkait serius menangani masalah ini. Anggap saja ini masukan positif untuk memacu kinerja,” ucap Dohar di Pandan, Tapteng, Kamis (29/11).

menurut Dohar, penerangan lampu jalan banyak membantu terciptanya kamtibmas. “Coba di persimpangan itu lampu jalannya padam atau rusak, kan jadi rawan tindak kriminal dan lakalantas,” tukasnya. Terpisah, Kadis Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Tapteng Piktor Sitanggang mengatakan, pihaknya cukup serius menangani LPJU.

“Totalnya ada sekitar 2.500 unit LPJU di Tapteng yang kami tangani. Petugas teknisi kami selalu siaga dan bekerja bahkan pada malam hari, bilamana ada kerusakan. Semampu kami akan kami perbaiki segera,” tukas Piktor yang saat itu didampingi sekretarisnya Landan Siregar.

Dia menambahkan, anggaran perawatan LPJU di 20 kecamatan se-Tapteng tahun ini totalnya Rp240 juta, atau Rp20 juta per bulan yang pencairannya per triwulan.“Anggaran perawatan LPJU telah digunakan sebagaimana kebutuhannya hingga triwulan ketiga pada tahun ini,” jelasnya. Dia mengaku, dari sekitar 2.500 unit LPJU yang ada, sekitar 60% di antaranya dalam kondisi baik, sedangkan 40 persennya lagi rusak ringan hingga berat dan rawan kerusakan.

“Kalau kerusakan akibat faktor alam itu kan di luar dugaan kita. Itu pun tentunya cepat kita tangani. Misalnya bola lampunya putus, sarangnya tertimpa ranting pohon yang tumbang atau tiangnya yang tumbang, dan lainya,” tandasnya. (MS)

Read More

Kadis PU Sibolga ‘Diserang’ Wartawan & LSM

SIBOLGA | Puluhan wartawan dan LSM yang tergabung dalam Komunitas Pers Sibolga-Tapanuli Tengah yang bersolidaritas dengan Aswal Bersama dan FP3i, berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga dan dilanjutkan mendatangi Kantor DPRD Kota Sibolga.

Aksi solidaritas itu dilakukan akibat mengecam sikap arogan oknum kepala Dinas (Kadis) PU Kota Sibolga Thamrin Hutagalung yang tidak memiliki etika saat dikonfiramasi wartawan.

Hal itu telah menunjukkan bahwa Thamrin salah satu pejabat di Sibolga yang telah mengangkangi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam orasinya, Koordinator aksi Simon Situmorang mengutuk sikap kearoganan Kepala Dinas PU Sibolga, Thamrin Hutagalung terhadap oknum wartawan Harian Rakyat Tapanuli Rommy Pasaribu dengan mengeluarkan pernyataan tidak sepantasnya saat dikonfirmasi mengenai indikasi pungutan liar, berupa penekanan terhadap para rekanan proyek dengan cara membebani biaya administrasi senilai Rp3 juta agar bisa menandatangani surat berita acara proyek yang ingin ditenderkan.

“Kami dari aliansi wartawan dan LSM mengutuk keras sikap arogan dari Thamrin Hutagalung selaku kadis PU kota Sibolga saat dikonfirmasi wartawan Harian Rakyat Tapanuli,” teriak Simon.

Massa juga menuding Kadis PU Sibolga, Thamrin Hutagalung telah mengangkangi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena bagaimanapun, Thamrin Hutagalung merupakan pejabat publik yang harus mampu memberikan informasi secara luas di hadapan publik dan bersinerji dengan wartawan.

“Thamrin sudah kangkangi dua Undang-undang sekaligus, yaitu UU nomor 40 Tahun 1999 dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, jadi anda itu sudah tidak layak lagi menjadi pejabat publik di Sibolga ini,” tukasnya.

Menurut Simon, Thamrin dalam hal ini harus mengklarifikasi ucapannya terhadap wartawan dan meminta maaf di hadapan publik karena ucapannya. Sebab, ucapan tidak beretika itu telah bermuara dengan sikap melanggar UU keterbukaan informasi publik tersebut.

“Kita tegaskan Thamrin agar meminta maaf kepada publik, karena ucapan tidak beretikanya, karena jika tidak kami dari solidaritas wartawan dan LSM akan melakukan laporan terhadap pelanggaran Undang-undang KIP dan UU Pers,” jelasnya.

Didepan Kantor DPRD, massa meminta anggota legislatif di Kota Sibolga agar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pihak Dinas PU Sibolga yang dinilai telah bobrok. Sekaligus memanggil Kepala Dinas bersangkutan guna meminta pertanggung jawaban adanya indikasi KKN pada sejumlah proyek tahun anggaran 2012, diantaranya, proyek pemeliharaan jalan dan jembatan yang menelan dana mencapai Rp425 juta.

“Selaku wakil rakyat yang juga menjadi pengawas kinerja para SKPD, kami minta anggota dewan Sibolga lebih memperhaikan kinerja mereka, sebab kejadian sambutan tidak beretika kadis PU tersebut bermula, karena menutup kebobrokannya, maka kasus ini harus menjadi perhatian para wakil rakyat sekalian,” bebernya.

Anehnya, proyek ini sudah sempat diswakelolakan oleh pihak Dinas PU sendiri. Namun, karena mendapat kritikan dari sejumlah wartawan dan LSM, proyek tersebut kembali ditenderkan ulang dengan penambahan jumlah pagu proyek senilai Rp50 juta dan total menjadi Rp475 juta.

“Ini terbukti setelah keluarnya pemberitaan tentang bobroknya, terjadi penambahan anggaran hingga Rp50 juta,” ujar.

Sementara itu, anggota DPRD Sibolga yang menyambut aksi solidaritas para wartawan dan LSM diantaranya, ketua Komisi III Jamil Zeb Tumory, Hj Nur Sarifah, Herryon Marbun dan Jansul Pasaribu serta ketua komisi II Jimmy.

Jamil dalam tanggapannya mengatakan, bahwa kinerja Thamrin Hutagalung sudah menjadi sorotan mereka. Sebab, tidak hanya di luar saja, di dalam instansi PU Sibolga, Thamrin kurang berkomunikasi terhadap bawahannya. Hal ini menjadi perhatian mereka untuk mengevaluasi kinerja dari Kadis PU tersebut.

“Kita sudah perhatikan ini, dan kami dari DPRD Sibolga akan menyurati Kadis PU melalui pimpinan DPRD terhadap permasalahan ini, segaala kecurigaan tentang indikasi penyelewangan juga akan kita selidiki serta masalah untuk mengajukan laporan terhadap pihak kepolisian, mungkin bisa ditahan dulu satu Minggu, karena kita masih lakukan upaya pendekatan terhadap tuntutan saudara-saudara,” ucapnya.

Sebelum membubarkan diri, pengunjukrasa menekankan wakil rakyat agar tidak menjadi ‘Macan Ompong’ dalam menanggapi pengaduan ini. Sebab jika tidak, bukan hanya wartawan yang akan mendapatkan perkataan tidak senonoh dari para SKPD, namun dapat berimbas kepada para wakil rakyat yang tidak kecil kemungkinan disepelekan oleh para pimpinan SKPD, jika para anggota dewan tersebut hanya bisa duduk manis di gedung mewah itu.(RT)

Read More

Tapteng Miliki Alat Pendesiminasi Cuaca

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat melalui BMKG Pinangsori menyalurkan alat pendesiminasi (penyebarluasan informasi) cuaca dan gempa (DVB system) kepada Pemkab Tapteng, Rabu (13/6). Alat yang bekerja melalui satelit tersebut langsung dipasang di kantor Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Tapteng. Diharapkan, alat itu akan membantu memberikan informasi cuaca dan gempa di pantai barat Sumut. Kepala Stasiun BMKG Pinangsori, Fachrurozi mengatakan penyaluran alat itu adalah perwujudan program BMKG pusat dalam penanggulangan bencana alam. Untuk wilayah pantai barat Sumut, bantuan DVB System baru diprogramkan dan disalurkan kepada dua daerah yakni Tapteng dan Madina.

“Kedua alat yang ditempatkan di dua daerah ini, kita harapkan dapat meng-cover informasi cuaca dan gempa setiap hari di wilayah pantai barat Sumut. Demikian bilamana terjadi potensi tsunami,” kata Fachrurozi.

Alat DVB System ini, sebut Fachrurozi, tidak sebatas memberikan informasi cuaca dan iklim di layar monitor alat, akan tetapi juga dapat memberikan informasi langsung ke setiap individu yang nomor telepon selular (handphone/HP) yang telah terdaftar di dalam sistem. “Untuk informasinya dapat di-update setiap hari,” bebernya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Tapteng, Bonaparte Manurung atas nama Pemkab menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh BMKG pusat tersebut.

“Kita berharap alat ini dapat bekerja memberikan informasi dalam mengantisipasi bencana alam di daerah ini,” katanya.

Bonaparte mengaku, pihaknya akan menjaga dan menempatkan petugas untuk bekerja mengoperasikan alat pendesiminasi informasi cuaca dan gempa tersebut. Petugas yang ditempatkan diharapkan dapat bekerja setiap hari selama 1 x 24 jam.

“Ya tentu, kita akan menempatkan petugas untuk menjaga dan mengoperasikan alat tersebut 1x24 jam,” ucap Bonaparte. Serangkaian bantuan itu, Bonaparte mengakui jauh sebelum bantuan ini datang, pihaknya telah terlebih dahulu mengajukan proposal usulan bantuan pencatatan system sirene pendeteksi dini tsunami ke Badan Nasional Penanggulan Bencana Pusat, guna dapat dikucurkan pada Tahun Anggaran (TA) 2013 mendatang.

“Dalam proposal itu juga, kita mengusulkan bantuan lainnya seperti sirene pengeras suara, pembangunan menara pemantau tsunami (viewer tower), pembangunan gardu, pengadaan transportasi evakuasi, pembangunan selter multi fungsi, dan pemasangan sensor tsunami (seismo meter, seismic waves, GPS buoys, Tide gauge, GPS satelit, warning center, champ, dll),” tukas Bonaparte.

Menurut Bonaparte, pihaknya sangat mengharapkan realisasi dari seluruh usulan yang dituangkan di dalam proposal usulan bantuan pencatatan sistem sirene pendeteksi dini tsunami tersebut dalam rangka antisipasi sekaligus siaga bencana alam di daerah.

“Hal ini juga mengingat prinsip penanggulan bencana, di mana penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau masyarakat, tapi juga tanggung jawab bersama. Maka itu, kita (Pemkab Tapteng) sangat mengharapkan seluruh bantuan tersebut,” tandasnya. (MS)

Read More

Jembatan Penyeberangan Tak Dimanfaatkan

Para pejalan kaki jarang menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO) di ruas Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan kantor Camat Sibolga Selatan. Bahkan, JPO serupa di ruas jalan yang sama, tepatnya di dekat bundaran PLN samping rumah dinas wali kota pun malah tak pernah digunakan.

“Mungkin mereka (para pejalan kaki, red) merasa terlalu capek naik tangganya kalau mau menyeberang melalui jembatan itu. Makanya memilih menyeberang dari jalan raya saja. Padahal sebenarnya memang lebih aman dari jembatan penyeberangan,” kata Zul (31), warga Sibolga, Rabu (13/6). Zul berpendapat, lokasi keberadaan JPO di depan kantor Camat Sibolga Selatan sebenarnya sudah tepat. Hanya tingkat kesadaran para pejalan kaki untuk menggunakan jalur penyeberangan aman tersebut yang masih rendah.

“Di simpang itu setiap hari ramai. Makanya tak jarang ada yang tabrakan, dan ada yang kesenggol kendaraan,” terangnya. Sedangkan JPO di dekat bundaran PLN samping rumah dinas Wali Kota Sibolga, menurutnya, sudah salah letak. Karena hampir tidak pernah ada pejalan kaki yang menyeberang melalui jembatan tersebut.

“Kawasan itu memang agak sepi pejalan kaki. Makanya saya pikir jembatannya lebih baik dipindahkan ke simpang Aido atau ke sekitar depan kantor Camat Sibolga Sambas,” ungkapnya. Pantauan METRO, ruas jalan protokol di depan kantor Camat Sibolga Selatan termasuk titik ramai pejalan kaki. Sebab, di kawasan tersebut ada beberapa persimpangan jalan.

Setiap harinya, banyak pejalan kaki seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa yang melintas dan menyeberang jalan di kawasan tersebut.

Parahnya lagi, JPO setinggi sekitar lima meter yang dibangun dari konstruksi besi itu justru menjadi tempat pemajangan berbagai macam spanduk. (MS)

Read More

BI Rekomendasikan 3 Sektor Prioritas Pengembangan Ekonomi Sibolga

Pemimpin Bank Indonesia Sibolga, Muhamad Nur mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti analisis ekonomi Bank Indonesia Sibolga, sub sektor perikanan, sub sektor pengangkutan dan sub sektor lembaga keuangan nonperbankan merupakan sektor unggulan yang dapat menjadi tolok ukur prioritas pengembangan laju ekonomi daerah setempat.

Hal itu dikemukakan Muhamad Nur pada kegiatan diskusi kerja bersama sejumlah pimpinan SKPD Pemko Sibolga, pimpinan BUMN, Kepala BPS serta sejumlah pejabat BI Sibolga terkait hasil penelitian analisis perekonomian dan pengembangan sektor unggulan di Kota Sibolga, Jumat (30/12) lalu di ruang rapat kerja gedung BI Sibolga.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, direkomendasikan strategi-strategi berdasarkan faktor internal yang dimiliki dan faktor eksternal yang dihadapi, diantaranya meningkatkan fungsi Pelabuhan Sibolga melalui optimalisasi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah hinterland dalam pengiriman hasil sumber daya alam (komoditi unggulan) daerah ke daerah penerima/pembeli komoditi tersebut melalui Pelabuhan Sibolga.

Keberadaan pelabuhan laut yang tidak dimiliki daerah hinterland-nya merupakan salah satu keunggulan Kota Sibolga dalam mengembangkan perekonomian. Maka perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah hinterland sekitar Sibolga untuk lebih memanfaatkan pelabuhan Sibolga dalam rangka pengiriman komoditi hasil bumi daerah hinterland.

"Tetapi untuk mendukungnya, harus dilakukan penataan dan menertibkan sarana dan prasarana serta arus lalu lintas orang atau barang di sekitar pelabuhan Sibolga dalam upaya memberikan keleluasaan dan ketentraman pengguna pelabuhan terutama pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pelabuhan Sibolga," saran M Nur.

Kemudian, lanjut dia, membangun industri pengolahan hasil perikanan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah hinterland atau swasta sehingga tercipta lapangan kerja baru. Memberikan insentif dan perlakuan khusus bagi pelaku ekonomi di sektor perikanan terutama terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tak Kalah

Hal yang tak kalah penting, tegas Muhamad Nur, melakukan kordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal perluasan wilayah Kota Sibolga, termasuk apabila perlu melakukan negosiasi bagi hasil PAD dari sektor perikanan dari wilayah eks Kabupaten Tapanuli Tengah.

Memperbaiki dan menata rapi sarana perdagangan (termasuk gudang) yang telah ada dan mendata jumlah, kapasitas dan kondisinya serta memperbaiki dan mempelebar infrastruktur jalan di sekitar pelabuhan Sibolga serta menata arus lalulintas.

"Selain itu, memberikan imbauan kepada pengusaha angkutan yang melintasi Jalan Negara Sibolga – Tarutung untuk menyesuaikan kapasitas muatan beban sesuai dengan peraturan pemerintah No. 4/1993 tentang prasarana dan lalu lintas. Hal ini dikarenakan masih banyak truk yang beroperasi memiliki dimensi kendaraan berat di luar standar yang ditentukan," ungkap M Nur.

Dalam diskusi itu juga membahas sub sektor pariwisata, Kota Sibolga sebagai kota kecil yang terletak di pesisir pantai barat Sumatera Utara memiliki potensi wisata yang besar dan kekayaan alam yang berlimpah. Untuk memajukannya, Pemko Sibolga diimbau menyelenggarakan even-even berskala nasional di Kota Sibolga atau bekerja sama dengan daerah hinterland mempromosikan potensi wisata alam Kota Sibolga dan daerah hinterlandnya.

Sebelumnya, tim peneliti ekonomi muda Yudo Herlambang memaparkan, kondisi perekonomian Kota Sibolga selama sebelas tahun terakhir atau sejak 2000 hingga tahun 2010, dari beberapa hasil analisis terhadap perekonomian serta struktur pembentuk PDRB Kota Sibolga dari kelompok sektoral, rata-rata kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kota Sibolga selama periode tahun 2000-2010 disumbangkan oleh kelompok sektor tersier sebesar 59,74 persen, diikuti kelompok sektor primer sebesar 24,84 persen dan kelompok sekunder sebesar 15,42 persen.

Ekonomi Tak Pesat

Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga terbesar selama periode analisis terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 6,10 persen dan terkecil terjadi pada tahun 2001 sebesar 2,58 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2000-2010, terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,22 persen. Sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan sub sektor angkutan jalan raya memberikan kontribusi terbesar dalam menopang konsistensi pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi selama periode analisis masing-masing sebesar 11persen dan 10,54 persen.

"Berdasarkan analisis tipology klassen, secara sektoral di Kota Sibolga tidak terdapat klasifikasi sektor maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector). Namun secara sub sektor ekonomi yang termasuk dalam klasifikasi sub sektor maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector) adalah sub sektor perikanan, sub sektor hotel, sub sektor pengangkutan dan sub sektor lembaga keuangan bukan bank," papar Yudo.

Hasil analisis tipology klassen, lanjut Yudo, LQ dan shift share, sub sektor perikanan, sub sektor pengangkutan, sub sektor hotel dan sub sektor lembaga keuangan bukan bank merupakan sub sektor unggulan yang dapat dijadikan prioritas dalam pembangunan ekonomi Kota Sibolga. Sedangkan sub sektor yang memiliki potensi menjadi sub sektor unggulan adalah sub sektor industri tanpa migas, kerena dalam klasifikasi sub sektor ini tergolong potensial atau masih dapat berkembang dan merupakan sub sektor yang kompetitif. (HA)

Read More

Jalan Sibolga-Tapteng-Taput Parah!

Memasuki tahun 2012, kondisi ruas jalan lintas pada batas Sibolga-Padangsidimpuan (Psp) dan ruas Jalan Sibolga-Tapteng-Taput masih rusak parah. Kerusakan terparah ada di sejumlah titik di Kecamatan Sarudik, Kecamatan Pinangsori, dan Kecamatan Sitahuis, Tapteng hingga batas Kecamatan Adiankoting, Taput.

“Tidak sulit menemukan jalan rusak di kawasan Sibolga-Tapteng ini. Apalagi jalan mulai dari perbatasan Sibolga-Sitahuis (Tapteng)-Adiankoting (Taput), waduh parahnya minta ampun,” kata Ketua LSM ICW Sibolga-Tapteng, Dohar F Sianipar, kemarin.

Kondisi jalan, sambung Dohar, berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak pernah serius memperbaiki Jalinsum khususnya dari perbatasan Sibolga ke Adiankoting, Taput atau dari Km 14 ke Km 27. Malah, menurut dia, kerusakan jalan jadi objek korupsi.

“Yang paling parah dari dulu itu dari batas Sibolga-Adiankoting Taput, enggak pernah bisa mulus. Sudah berapa presiden, gubernur, dan bupati. Tapi tetap sama saja. Kita jadi heran sendiri,” ungkapnya bernada pesimis.

Dohar meminta agar Pemprovsu maupun Pemkab Tapteng lebih serius menangani kerusakan Jalinsum Sibolga-Adiankoting. Sebab menurutnya, kerugian ekonomi masyarakat selama ini akibat kerusakan jalan negara tersebut sudah sangat besar.

“Kita lihat kerugian ekonominya. Karena jalan adalah objek vital yang menunjang aktifitas perekonomian masyarakat umum,” tukas Dohar.
Senada diungkapkan Master Gultom, warga Kecamatan Sitahuis, Tapteng, yang mengungkapkan sejak dari dulu jalan itu tidak pernah bagus, sementara anggaran perbaikan selalu ada tiap tahun. Kalaupun ada perbaikan, kata dia, yang ada hanya upaya penimbunan, ditambal. Dan itupun asal dikerjakan saja.

“Baru ditambal, enggak sampai sebulan sudah rusak lagi, terus ada perbaikan lagi, anggaran juga. Apa itu enggak jadi ajang korupsi namanya,” ketusnya.

Bahkan ia mengaku pernah menegur keras pihak dinas PU Provsu karena pengerjaan penimbunan Jalinsum di sekitar rumahnya yang saat itu dikerjakan dianggapnya sebagai pekerjaan asal jadi.

“Ditimbun pakai tanah dari bukit. Apa gunanya itu. Makanya saya tegur langsung,” sebut Master. (MS)

Read More

Jalan Menuju TPI Pasar Terandam Kupak- Kapik

Kondisi ruas jalan menuju tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Pasar Terandam, Kecamatan Barus, rusak parah. Di mana hampir semua badan jalan berlubang dan batu besar.

Kondisi ini tentu saja sangat mengancam keselamatan warga khususnya para pengendara kendaraan bermotor. Pasalnya, jika di musim hujan badan jalan itu digenangi air dan lumpur bagaikan kubangan kerbau, sedangkan musim kemarau menimbulkan debu.

Sejumlah warga Pasar Terandam Kecamatan Barus, di antaranya Hasrianto Samosir dan Syahnan Situmeang kepada METRO, Jumat (13/1) menjelaskan, kondisi jalan menuju TPI di Desa Pasar Terandam ini sudah lama rusak parah. Sehingga warga khususnya nelayan mengalami kesulitan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka.

“Kita mengharapkan Bapak Bupati agar megalokasikan dana APBD Tapteng untuk melakukan pengaspalan jalan menuju TPI di Desa Pasar Terandam ini. Sebab jalan ini merupakan satu-satunya urat nadi perekonomian masyarakat Barus khususnya nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka ke pasar atau ke Medan maupun ke Sibolga dan daerah lainnya,” ungkap Hasrianto diamini rekannya.

Parahnya lagi, sambung warga, jika musim hujan hampir seluruh badan jalan menuju TPI ini digenangi air hujan dan lumpur bak sungai kecil, sehingga kendaraan yang melintas dari jalan tersebut sering terpeleset yang mengakibatkan kendaraan seperti betor yang mengangkut ikan hasil tangkapan nelayan mengalami kerusakan. Seperti, patah per, bocor ban dan kerusakan lainnya.

Sedangkan di musim kemarau, badan jalan dipenuhi debu-debu yang mengakibatkan seringnya mobil terpergok dengan kendaraan lain. Bahkan sering terjadi kecelakaan akibat banyaknya debu yang beterbangan di jalanan. Selain itu warga juga banyak menderita sesak nafas akibat menghirup udara bercampur debu.

Sementara seorang pengemudi betor marga Pasaribu, warga Desa Pasar Terandam mengaku kesal melewati jalan tersebut. Namun karena tak ada lagi jalan lain sehingga terpaksa harus melewatinya walaupun kendaraannya sering rusak. (MS)

Read More

Pagar Kantor Wali Kota Sibolga Jelek

Pagar yang mengelilingi komplek kantor Wali Kota Sibolga, Jalan Sutomo No 26 A perlu dipugar kembali. Sebab kondisinya saat ini terbilang sudah jelek dan merusak keindahan kantor Wali Kota Sibolga.

Dua orang pejalan kaki melintas di depan Kantor Walikota Sibolga di Jalan Sutomo No. 26 A yang dikelilingi pagar yang terbilang polos dan dinilai sudah perlu dipugar kembali, Jumat (13/1).

“Kalau kita perhatikan dan dibandingkan dengan pagar kantor-kantor instansi pemerintah lainnya, pagar Kantor Walikota Sibolga yang paling jelek. Pagar tersebut kelihatannya sudah kurang pas dengan gedung induknya,” ungkap Sekretaris LSM Pemerhati Kesejahteraan Anak Bangsa (Perkasa) Sibolga-Tapteng, Binsar Simatupang, Jumat (13/1).

Mantan anggota DPRD Sibolga periode 1999-2004 itu mengatakan, Kota Sibolga sudah berulangkali meraih Piala Adipura. Artinya, ‘wajah’ kantor wali kota juga perlu ditata dengan apik, seperti pembangunan pagar sebagai bagian terdepan.

“Kantor Walikota itu kebanggaan warga Sibolga, jadi perlu juga terlihat indah, sama seperti rumah dinas Walikota yang sekarang sudah tahap finishing. Misalnya, kalau ada pendatang, tentu kita akan ikut bangga dipuji bahwa kantor wali kota kita terlihat bagus,” tukasnya.

Senada itu, Jhonny Simatupang, warga Sibolga lainnya menuturkan, jika dibandingkan pagar kantor Wali Kota Sibolga kalah apik dengan pagar Lapangan Simaremare yang berada tepat di depannya. Hanya saja, sambung dia, kalau mau dipugar, pagarnya jangan terlalu tinggi, karena malah akan menghalangi pemandangan. “Saya menilai, model pagar kantor Walikota Sibolga itu sudah ketinggalan, cuma dari plat besi kecil-kecil, modelnya juga sangat polos. Saya sependapat kalau pagar tersebut dipugar, tapi jangan berlebihan dananya, modelnya juga cukup yang sederhana saja, tapi cantik,” pungkasnya.(MS)

Read More

Sopar Siburian, Anggota DPRD Sumut Janji Dongkrak Anggaran Tapteng

Tidak lupa kacang dengan kulitnya. Setidaknya itulah kata bijak yang ingin Sopar Siburian buktikan untuk konstituennya di wilayah Sibolga-Tapteng. Anggota DPRD Sumut dari Demokrat ini berjanji mendongkrak anggaran pembangunan untuk Tapteng lebih besar lagi di tahun 2012.

“Tahun ini saja, Sopar berhasil menggolkan anggaran pembangunan untuk Tapteng sebesar Rp8,1 miliar. Tahun 2012, lebih besar lagi,” ujar Sopar Siburian, usai menerima ulos dari Punguan Simatupang Boru Bere Tapteng-Sibolga, di Wisma Artha Gabe, Sibuluan, Kecamatan Pandan, Tapeng, baru-baru ini. Pemberian ulos sebagai bentuk kasih dari Punguan Simatupang Boru Bere di Tapteng-Sibolga.

Sopar terharu. Dia menyatakan pemberian ulos dan doa merupakan dukungan. “Jujur saja, saya kaget diberi ulos ini, karena kehadiran saya ke sini untuk menghadiri pesta pernikahan familli saya Jones Siburian, dan Evi br Panggabean. Tidak saya sangka, rupanya punguan Simatupang Sibolga-Tapteng Boru Bere berkumpul semua di pesta ini, dan mangulosi saya,” ujar Sopar.

“Sungguh luar biasa dukungan dan perhatian yang diberikan oleh dongan tubuku (saudara, red) di Sibolga-Tapteng ini. Apalagi bisa bersatu dalam punguan ini, kami keturunan Simatupang yang beragama Kristen dan Muslim. Sekali lagi saya merasa bangga dan beterima-kasih atas dukungan ini,” katanya.

Dikatakan Sopar, kekompakan dan persatuan Pomparan Simatupang boru-bere di Sibolga-Tapteng ini, sudah menjadi modal pemerintah Tapteng untuk menggalang persatuan dan persaudaran di Tapteng ini. “Saya yakin, punguan Marga Simatupang di kedua daerah ini siap bekerjasama dengan pemerintah meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Sekali lagi, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada punguan dan Pengurus Marga Simatupang di Sibolga-Tapteng ini, yang memiliki perhatian lebih terhadap saya. Kiranya perhatian ini menjadi semangat untuk tetap berjuang sebagai parhobas (pelayan) masyarakat,” tandasnya.

Ketua Umum Simatupang Boru-Bere Tapteng-Sibolga Saur M Siburian SE menyampaikan kebanggaannya atas perhatian dan juga perjuangan Sopar. Ia tidak lupa dengan daerah pemilihannya, dan selalu berjuang untuk menggolkan anggaran pembangunan. “Doa kita, kiranya beliau tetap setia seperti sekarang ini, selalu ingat dengan daerah pemilihannya dan juga membantu konstituennya,” sebut Saur.

Saur juga mengatakan, jumlah pomparan punguan Simatupang ternyata sudah cukup banyak, yakni sekitar 1.500 KK di Sibolga-Tapteng. “Saya yakin dengan modal kebersamaan seperti ini maka punguan Simatupang di Kabupaten Tapteng ini akan sukses dan berjalan lancar. Modal ini juga akan kami gunakan untuk mendukung dan menggolkan dongan tubu kami Sopar Siburian untuk berkarya lebih besar lagi di tingkat yang lebih tinggi. Kami yakin, pak Sopar ini bisa menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara,” ungkap Saur. (metrosiantar.com)

Read More

Rencana Pembangunan Perumahan Nelayan

HNSI Berharap Diikutsertakan

HNSI berharap diikutsertakan terkait rencana pemerintah untuk pembangunan perumahan nelayan di Sibolga-Tapteng.

Sekretaris DPD HNSI Tapteng Almajun Daulay, didampingi Ketua PAC HNSI Kecamatan Sarudik Rindu Hutabarat, METRO, Kamis (24/3), program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut adalah sebuah konsep brilian. ”Kami sudah lama menunggu-nunggunya,” kata Almajun Daulay.

Ia berharap agar program tersebut segera direalisasikan. “Kebanyakan nelayan saat ini masih bermukim di rumah-rumah tak layak huni. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad,” ujarnya.

Dalam proses pembangunannya nanti, sambung Almajun, hendaknya pemerintah melibatkan dan mengikut-sertakan HNSI sebagai organisasi resmi kaum nelayan. “Kami sebagai organisasi yang menaungi nelayan, kami berharap dilibatkan. Tujuannya agar dapat memastikan proses pembangunannya seoptimal mungkin sesuai aspirasi nelayan. Kemudian untuk memastikan agar masyarakat yang mendapat perumahan itu nantinya benar-benar nelayan, bukan yang lain,” kata Almajun.

Almajun menambahkan, hal yang sama juga semestinya berlaku juga bagi kapal perikanan yang baru saja diserahkan Menteri Kelautan kepada Pemkab Tapteng yang diterima secara simbolis oleh Bupati Tapteng. “Kami berharap kapal bantuan yang baru saja diserahkan Menteri Kelautan kepada Bupati Tapteng, dapat dipergunakan semestinya, yakni untuk kelautan dan perikanan. Jangan nantinya kapal itu dijadikan sebagai kapal pariwisata atau lain-lain yang berbeda fungsinya. Kalau boleh, kapal bantuan ini nantinya juga bisa dipakai HNSI Tapteng sebagai kapal operasional bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Tapteng,” pungkasnya mengakhiri. (metrosiantar.com)

Read More

Dinas PU Didemo Minta Prioritaskan Pemborong Lokal

Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) didemo sekitar 20-an massa yang mengatasnamakan Forum Lampu Merah (FLM) Pandan, Jumat (11/6), sekira pukul 09.00 WIB. Kedatangan mereka ingin mendesak agar pemborong lokal mendapat prioritas untuk pelaksanaan proyek-proyek barang dan jasa di daerah itu.

"Yang kami lihat selama ini, para kontraktor dari luar daerah yang selalu menjadi pemenang tender di Tapteng ini. Padahal hasil kinerja para kontraktor dari luar daerah tersebut tidak terjamin mutunya, karena mereka lebih mengutamakan untung dari pada mutu pekerjaan. Akhirya, kami sendirilah putra daerah yang tinggal di Tapteng ini yang merasakan pembangunan yang tidak bagus itu. Sementara kontraktor yang dari luar daerah itu tidak peduli lagi yang penting pekerjaan mereka selesai dan mendapatkan untung, seperti yang dikerjakan oleh PT WIS ," kritik FLM yang dikoordinatori Ilham Hutabarat dan Eko Saputra.

Masih dalam pernyataan mereka, untuk itu Kadis PU dan Bupati Tapteng diminta agar mengutamakan kontraktor putra daerah, karena tidak mungkin putra daerah membiarkan daerahnya rusak dan asal-asalan dalam mengerjakan proyek tersebut. "Hidup putra daerah," teriak para massa.

Setelah menyampaikan orasinya di kantor PU Pandan, sebanyak 5 orang perwakilan dari mereka memberikan bingkisan kepada Kadis PU berupa amplop, hanya saja tidak disebutkan mereka apa isi amplop tersebut. Usai berunjukrasa di Kantor PU, massa pun menyambangi kantor Bupati Tapteng.

Di depan kantor Bupati itu, mereka kembali meminta kepada Bupati agar memperhatikan dan mengutamakan para kontraktor putra daerah Tapteng. Mereka beralasan, dengan (tangan dingin) kontraktor lokal, maka pembangunan di daerah itu dapat langsung dirasakan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Kontraktor Indonesia (Apeksindo) Pahala Sitanggang, yang dikonformasi sejumlah wartawan melalui ponselnya, Jumat (11/6) mengatakan, aspirasi yang disampaikan Forum Lampu Merah Pandan sah-sah saja. Secara pribadi, ia juga mendukung agar kontraktor putra daerah diproritaskan dalam kegiatan tender, tetapi harus tetap berpedoman kepada peraturan serta administrasi yang berlaku. "Tidak mungkin panitia bisa memenangkan seorang kontraktor putra daerah, sementara perusahaannya tidak memenuhi syarat. Untuk itu, marilah kita berfikir secara objektif dan jangan apriori. Apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Lampu Merah itu sah-sah saja dan kita mendukungnya, hanya saja harus tetap melalui proses dan aturan yang berlaku. Jangan karena putra daerah sementara administrasinya tidak lengkap ngotot harus dimenangkan, itu tidak adil namanya," katanya. (metrosiantar.com)

Read More

Pengerjaan Proyek di Tapteng Diminta Dikerjakan Putra Daerah

Beberapa tahun belakangan ini, sejumlah tokoh pemuda menilai pembangunan yang digagas Bupati Tapanuli Tengah Drs. Tuani Lumbantobing, MSi dalam konsep Tapanuli Growth memang membawa perubahan, baik segi finansial maupun peningkatan ekonomi masyarakat.

Namun, dalam penerapan pembangunan yang telah terkemas secara profesional melalui kajian yang matang tadi, terkesan tercederai akibat kurang bermutunya hasil suatu pekerjaan setiap tahunnya. Sehingga, membuat gerah putra daerah setempat dan menuding hal buruk itu disebabkan pengerjaan proyek dilakukan pihak ketiga (rekanan) dari luar daerah yang tak mencintai daerah Tapanuli Tengah.

"Segala bentuk proyek baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Tapanuli Tengah ditekankan agar dikerjakan putra asli daerah Tapteng. Sebab, sejak beberapa tahun belakangan ini, beberapa proyek yang dikerjakan pemborong (rekanan-red) dari luar daerah menghasilkan mutu yang buruk, pengerjaan proyek tak sesuai bastek yang ditentukan dalam kontrak kerja. Hal ini sangat merugikan masyarakat Tapteng sendiri," ketus salah seorang tokoh pemuda, Amin Awal Hutabarat warga Pandan kepada Analisa, Senin (31/5) menyikapi banyaknya proyek yang dikerjakan tak selesai akibat ditinggalkan rekanan dengan beragam dalih.

Salah satu contoh, kata dia, banyak pihak ketiga yang tak memiliki alat berat, spesifikasi perusahaan yang tak lengkap dan kesiapan kerja yang diragukan, namun tetap diloloskan dalam pengumuman lelang.

"Kalau kita kaji lebih mendalam, pemerintah tak bisa disalahkan ketika hasil pengerjaan proyek hanya bertahan kurang dari satu tahun setelah diserah terimakan kepada instansi terkait pemerintahan. Namun, yang terjadi panitia lelang seharusnya lebih jeli dalam menseleksi perusahaan yang menjadi pemenang pengerjaan proyek tersebut. Jangan asal penawaran terendah, administrasi lengkap langsung dimenangkan. Padahal, administrasi vital semisal daftar inventaris alat maupun kesiapan kerja tersebut juga menentukan perusahaan itu sanggup atau tidak menyelesaikan pekerjaan tadi," ujarnya.

Kalau berbicara terkait mutu, lanjut Amin Hutabarat, pihaknya berani melakukan pembuktian apakah pekerjaan tersebut bermutu atau tidak. "Kita juga orang teknis, yang mengerti tentang pengerjaan suatu bangunan. Jadi, kalau ada suatu ‘titipan’ hal itu sah-sah saja, tetapi harus diteliti lebih dulu, apakah perusahaan itu memang berniat ingin membangun daerah atau hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat banyak yang menggunakan fasilitas tersebut," pungkasnya.

Amin juga meminta kepada pejabat pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah agar lebih memprioritaskan putra asli daerah setempat dalam pengerjaan proyek pembangunan di daerah itu. "Sebab, hanya putra daerah lah yang merasa memiliki dan mencintai daerahnya sendiri untuk dibangun dan ditata menjadi lebih baik ke depannya," tandas Amin. (analisadaily.com)

Read More

Jalan Eben Ezer Parombunan Rusak

Kondisi Jalan Eben Ezer, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, saat ini dalam keadaan rusak. Selain dipenuhi lobang, juga tampak seperti terbelah.

Warga setempat P Panggabean (46), kepada METRO, Rabu (26/5), mengeluh. Ia berharap agar jalan tersebut segera dibenahi.

Dia melaporkan, kondisi saat ini berkisar ¾ dari badan jalan sudah rusak. Menurutnya, kerusakan jalan itu diakibatkan saluran air tidak lancar, sebab parit pasangan jalan juga tidak berfungsi.

Hal senada dikatakan Hutagalung. Ia berharap, pemerintah setempat juga perlu memerhatikan kondisi jalan meski di pinggiran kota.

Pantauan METRO, Jalan Ebenezer, di Kelurahan Parombunan, nyaris disesaki lubang. Kerusakan terparah salah satunya berada di dekat komplek MAN Sibolga. (metrosiantar.com)

Read More

Jalan Kartini Butuh Perhatian Pemkab

Kondisi Jalan Kartini di Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), saat ini sangat memprihatinkan, sebab banyak ditemukan lubang yang menyerupai kubangan kerbau. Warga setempat berharap, jalan menuju SMAN 1 Plus Matauli Pandan dan SMPN 2 Plus Pandan itu mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat.

Salah seorang warga setempat M Silalahi, kepada METRO, Minggu (23/5), mengatakan, banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan itu. Dia mengatakan, saat hujan kondisi jalan becek dan disesaki kubangan kerbau dan sebaliknya saat kemarau penuh debu. "Kami berharap tahun ini, pemerintah daerah mengabulkan permintaan masyarakat. Sehingga Jalan Kartini mulus seperti semula," ujar Silalahi. Pantauan METRO, hampir di sepanjang Jalan Kartini dihiasi kubangan kecil.

M Napitupulu menambahkan, jika tidak segera dilakukan penanganan kemungkinan terjadi kerusakan lebih parah akan terjadi. Dia menyebutkan, jika lubang-lubang jalan itu tidak segera diperbaiki maka akan menjadi ancaman bagi pengguna jalan. "Kita sangat berharap segera dilakukan perbaikan jalan," pungkas Napitupulu. (metrosiantar.com)

Read More

Pemkot Sibolga Boros Energi

Pembiayaan Listrik Rp4.152.000.000.000

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga dinilai kurang dapat bekerja dengan baik dalam menganalisis rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baru–baru ini disahkan. Salah satu anggaran yang kurang mendapat perhatian adalah masalah pembayaran objek belanja listrik sebesar Rp4.152.000.000.000.

“Sesuai dengan imbauan pemerintah agar melakukan tindakan hemat energi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, supaya penganggaran modal untuk pengadaan barang–barang yang memerlukan energi listrik maupun bahan bakar minyak sedapat mungkin supaya dihindari dan dibatasi. Tapi pada kenyataannya ini tidak dilakukan Pemko Sibolga,” kata Ketua DPD LSM Peduli Bangsa Sibolga/Tapteng Parulian Lumbantobing.

Menurutnya, objek belanja listrik senilai itu terlalu besar. Wali Kota Sibolga termasuk DPRD Sibolga seharusnya tidak menentang intruksi presiden tentang hemat energi tersebut. Karena masih banyak kantong–kantong pembangunan yang memerlukan dana untuk mengangkat kesejahteraan rakyat.

“Nilai anggaran sebesar itu merupakan pemborosan. Ironisnya, masyarakat kita masih banyak yang butuh dibangun kesejahteraannya. Kenapa pembiayaan listrik sampai menelan anggaran yang sedemikian besar,” tuturnya kepada wartawan di Sibolga, Kamis, (13/5)

Dia berharap, anggaran objek listrik tersebut bisa dipertimbangkan lagi, mengingat taraf hidup masyarakat Kota Sibolga masih tergolong rendah dan masih memerlukan tambahan anggaran.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga Sori Tua Hasibuan saat dikonfirmasi wartawan tidak membantah kalau anggaran pembiayaan listrik tersebut cukup besar.

“Memang, tapi tugas kami hanya membayarkan saja. Yang bertanggung jawab untuk masalah listrik ini, adalah Dinas Kebersihan, Pemukiman, Tata Ruang dan Pemukiman (KPRP),”tuturnya.

Terkait besarnya pembiayaan objek belanja listrik tersebut, Humas PLN Cabang Sibolga Indra Ritonga kurang mengetahui berapa besar Pemko Sibolga membayar rekening untuk pembayaran lampu penerangan jalan umum pertahunnya.

Anggota DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumory juga mengaku sangat prihatin dan menyayangkan besarnya anggaran untuk pembiayaan objek listrik setiap tahunnya. “Dalam persoalan ini, yang salah adalah Pemko Sibolga tidak mendukung gerakan pemerintah pusat (Presiden) hemat listrik,”katanya.

Menurutnya, dalam hal pembiayaan objek listrik ini, Pemko Sibolga harus merubah sistem yang sudah ada selama ini. (batakpos-online.com)

Read More

WINGS AIR Buka Rute Penerbangan Pinangsori-Medan

Besok, Minggu (2/5), WINGS AIR akan membuka secara resmi rute penerbangan dari Bandara FL Tobing Pinangsori Tapteng-Bandara Polonia Medan. Demikian disampaikan Manajer Area WINGS AIR dan LION AIR, Drs Ari Azhari saat dikonfirmasi METRO di Hotel Bumi Asih Pandan, Jumat (30/4). Peresmian rute ini direncanakan akan dilakukan secara langsung oleh Gubernur Sumut, Syamsul Arifin di Medan dan Bupati Tapteng, Drs Tuani Lumban Tobing MSi di Tapteng.

Drs Ari Azhari menyampaikan, untuk sementara waktu, rute penerbangan WINGS AIR dari Bandara FL Tobing-Bandara Polonia akan dibuka 5 kali dalam seminggu, yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu dengan jam terbang setiap pukul 14.55 WIB.

"Demikian juga dari Medan, akan dibuka pada hari yang sama, tapi jadwal penerbangannya pada pukul 13.55 WIB. Lebih cepat 1 jam karena lama perjalanan dari Polonia-FL Tobing ada sekitar 45 menit. Pesawat jenis ATR 72-500 dengan kapasitas penumpang sebanyak 72 orang ini adalah pesawat yang 100 persen baru, kita baru beli langsung dari Prancis. Jadi selain pesawatnya lebih besar dari pesawat yang selama ini ada di Bandara FL Tobing, keamanan dan kenyamanannya juga pasti lebih baik," tukasnya.

Dikatakannya, WINGS AIR ini merupakan saudara kandung dari LION AIR. Sehingga, bila masyarakat Sibolga-Tapteng dan sekitarnya hendak menuju ke Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar Bali maupun Makasar, dapat langsung terkoneksi. "Jadi masyarakat yang ingin naik pesawat ke Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar Bali maupun Makasar, hanya tinggal memesan satu tiket pesawat WINGS AIR saja dari Bandara FL Tobing Pinangsori, nanti akan ditranslit di Polonia. Tidak repot kok, penumpang hanya tinggal jalan menuju pesawat LION AIR, sementara barang-barang bawaan akan dipindahkan oleh kru kami. Artinya, masyarakat yang mau bepergian ke kota-kota tadi atau sebaliknya, tidak repot lagi mencari tiket pesawat lainnya, hanya sekali pesan langsung bisa berangkat. Lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih praktis," jelasnya.

"Selama ini LION AIR dikenal sebagai pelopor harga murah di Indonesia. Demikian pula dengan WINGS AIR yang satu perusahaan dengan LION. Harga tiket dari FL Tobing ke Polonia berkisar antara Rp350.000 hingga Rp600.000 saja. Jauh lebih murah dibanding harga tiket pesawat lainnya, dan hanya beda sedikit dengan harga taksi angkutan selama ini. Kami kira harga ini sudah sangat pantas dan terjangkau bagi masyarakat. Dari pada naik mobil pribadi atau angkutan umum yang perjalanannya dapat mencapai 8 jam, lebih baik kita naik WINGS AIR yang hanya memakan waktu 45 menit saja," katanya lagi. Drs Ari Azhari juga menyampaikan, dengan WINGS AIR ini akan dapat membantu sektor perdagangan serta pariwisata di Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. "Bagi masyarakat yang ingin memesan tiket, dapat langsung mendatangi Kantor Perwakilan kami di Bandara FL Tobing Pinangsori, atau melalui agen-agen travel yang ada di Kota Sibolga dan Tapteng," tandasnya.( metrosiantar.com)

Read More

Pengerasan Jalan Negara Sibolga-P. Sidimpuan Tak Sesuai SNI

Puluhan tahun tak tersentuh perbaikan Jalan Negara Sibolga-P. Sidimpuan, namun tahun ini pemerintah pusat akhirnya mengucurkan perhatiannya. Namun, pengaspalan Jalan Negara tepat di Km. 14-16 Desa Hajoran Kabupaten Tapanuli Tengah itu lagi-lagi ternodai oleh spekulasi pihak rekanan maupun instansi terkait yang dihunjuk dalam hal pengawasan teknis lapangan.

Masih tahap awal pengerjaan saja, dengan item pengerasan permukaan atas jalan (base course) yang rusak dan berlobang tak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI 1732-1989). Dimana, base course yang digunakan pihak rekanan pemenang tender pekerjaan yang menelan anggaran Negara sebesar miliaran rupiah itu berupa batu sirtu bulat bercampur tanah sebagai perekat.

"Hal ini sangat bertolak belakang dengan pedoman pengerjaan teknis pengaspalan yang telah ditetapkan pemerintah dalam sertifikasi SNI 1732-1989 bahwa base course yang digunakan berupa batu pecah agar tidak terjadi pergeseran permukaan jalan ketika mendapat tekanan beban-beban roda. Jalan Negara di pantai barat Sumatera Utara ini butuh kualitas, bukan kuantitas," ketus Ketua LSM Barisan Penegak Keadilan Sumatera Utara (BPKSU) melalui Humasnya, Edison Hutagalung kepada Analisa, Rabu (21/4) menanggapi kecurangan pengerjaan pengaspalan tersebut.

Dalam penentuan bahan lapis pondasi ini, lanjut Edison yang lebih akrab disapa Ucok Galung, perlu dipertimbangkan beberapa hal yakni, kecukupan bahan setempat, harga, volume pekerjaan dan jarak angkut bahan ke lapangan. Sehingga diperoleh harga satuan pengerjaan. "Artinya, besarnya anggaran yang dipatok pemerintah dalam pengerjaan pengaspalan sudah lebih dulu dikaji, sehingga anggaran pengaspalan mencapai miliaran rupiah. Namun, pihak rekanan disini masih juga berspekulasi untuk mengejar keuntungan tanpa memikirkan kepentingan umum (pengguna jalan-red)," tuturnya.

Ia menjelaskan, syarat mutlak dalam pengerjaan pengerasan lapisan permukaan atas jalan (base course) ini, mampu menahan beban dan tanpa terjadi deformasi. Kemudian, tahan terhadap abrasi serta tahan terhadap air. Sehingga, tidak terjadi kapilarisasi terhadap lapisan. "Untuk memenuhi hal itu, kualitas bahan harus baik yakni batu pecah, bukan batu bulat yang dicampur pasir dan unsur tanah sebagai perekat.

Bila demikian, gradasi (susunan) butiran tidak mendapatkan efisiensi kerapatnya," ujar Edison sembari menyatakan, pengerjaan tersebut harus dibongkar kembali agar mendapatkan kualitas jalan yang baik.

Jalan Mudah Rusak

Kemudian, kata dia, kandungan filler harus cukup, tetapi tidak boleh melampaui batas max dan min. Bila melampaui max, jalan mudah bergelombang. Bila kurang dari min jalan mudah rusak. "Bila kita tinjau pekerjaan Jalan Negara yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah, kandungan filler ini sering tidak diperhatikan, makanya jalan banyak yang bergelombang dan cepat rusak," terangnya.

Namun, Edison tak memungkiri, kesadaran masyarakat setempat juga menjadi faktor penentu kerusakan jalan lintas pantai barat Sumatera Utara tersebut. Masyarakat di daerah ini, kata dia, tidak ada rasa saling memiliki dan saling menjaga sarana jalan. Misalkan, saluran drainase yang kerap dijadikan sarana pencucian angkutan baik becak bermotor, angkutan umum maupun dijadikan kamar mandi.

"Begitupun, kita (LSM BPKSU) lebih mempersangkakan masalah tersebut kepada pemerintah melalui instansi terkaitnya. Terlebih masalah pengerjaan perbaikan dan pengaspalan Jalan Negara Sibolga-P. Sidempuan di Kabupaten Tapanuli Tengah ini, diminta kepada instansi terkait untuk merevisi pengerjaan perbaikan Jalan Negara tersebut. Bila tidak, LSM BPKSU akan membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum, terkait kualitas pengerjaan maupun keselamatan pengguna jalan," tegasnya. (analisadaily.com)

Read More

DINDING DERMAGA PELABUHAN LAMA KOTA SIBOLGA TERANCAM AMBROL

Dinding dermaga Pelabuhan Lama Kota Sibolga, terancam ambrol. Hal itu diakibatkan aktivitas bongkar muat kapal kargo yang memuat alat-alat berat milik perusahaan tambang emas asal Batangtoru, Tapanuli Selatan (Tapsel), Kamis (15/4).

"Kita kawatir dengan adanya aktivitas pembongkaran alat-alat berat itu, karena semakin menambah kerusakan dinding penahan ombak di dermaga yang dibangun oleh Pemerintah Kota Sibolga tersebut. Selain itu, kawasan Pelabuhan Lama yang berada di Kelurahan Kota Beringin itu sangat tidak cocok dijadikan tempat bersandar kapal kargo," kata Abdul Rahman Nasution, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tri Tura, kepada METRO, Kamis (16/4). Dia mengatakan, sekalipun dinding penahan ombak itu terbuat dari tembok permanen namun ketahanannya tidak akan berlangsung lama akibat beban alat-alat berat yang over kapasitas.

Diakui Abdul Rahman Nasution, sebelum juga dinding dermaga di Pelabuhan Lama Sibolga juga sudah rusak berat. Menurut dia, kerusakan dinding dermaga itu juga diakibatkan kegiatan bongkar muat alat-alat berat dari sebuah kapal kargo, lalu kemudian dibawa ke Batangtoru, Tapsel. Dia mengatakan, aktivitas bongkar muat itu alat berat merupakan yang keduakalinya terjadi di Pelabuhan Lama Sibolga. Jauh hari sebelumnya juga Pelabuhan Lama Sibolga juga pernah digunakan untuk menurunkan sejumlah peti kemas dan alat-alat berat untuk dibawa ke lokasi pertambangan emas di Batangtoru.

Menurut sepengetahuan Abdul Rahman Nasution, kawasan Pelabuhan Lama Sibolga telah dikontrakkan Pemerintah Kota Sibolga kepada PT Pengembangan Pantai Barat yang bernaung di bawah Mujur Timber Group. Isi kontraknya kata Abdul Rahman Nasution, kawasan itu dijadikan sebagai pengembangan lokasi pariwisata Kota Sibolga. "Sepengetahuan kami, kawasan Pelabuhan Lama dikontrakkan untuk pengembangan pariwisata, semisal membangun restoran terapung dan lain sebagainya. Namun, kenapa pihak pengontrak malah menjadikannya sebagai tempat bongkar muat alat-alat berat milik perusahaan," kritik Abdul Rahman Nasution.

"Untuk itu, kami berharap agar Pemerintah Kota Sibolga meninjau kembali kontrak Pelabuhan Lama Sibolga. Kami menilai tidak ada pendapatan yang menguntungkan Pemko secara signifikan. Kemudian, aktivitas bongkar muat alat berat tersebut juga semakin menambah kerusakan dinding penahan pelabuhan," ujar Abdul Rahman Nasution lagi.

Sementara, sejumlah pekerja yang ditemui di areal Pelabuhan Lama Sibolga enggan memberikan keterangan terkait aktivitas pembongkaran alat-alat berat tersebut. Mereka mengaku bahwa alat-alat berat tersebut didatangkan dari Batang Toru, Tapanuli Selatan. "Maaf pak.. Kami hanya pekerja di sini dan kami tidak berani memberikan keterangan lebih jauh lagi, karena pimpinan kami tidak berada di sini," kata sejumlah pekerja.

Pantauan METRO, di kawasan Pelabuhan Lama Sibolga sejumlah alat-alat berat yang diperkirakan berbobot ratusan ton diturunkan dari truk berukuran besar dan kembali dinaikkan ke dalam kapal kargo LCT Mekar Sejati yang bersandar di Pelabuhan Lama Sibolga. Sementara, ratusan warga Sibolga silih berganti datang untuk menyaksikan pembongkaran alat-alat berat yang jarang ditemui di Kota Sibolga itu. (metrosiantar.com)

Read More

Saluran Irigasi Jebol, Petani Tapteng Terpaksa Ubah Pola Tanam

Petani padi di sekitar Desa Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah terpaksa mengubah jadwal musim tanam dari dua kali dalam setahun, menjadi hanya sekali musim tanam. Kondisi itu, akibat tanggul irigasi persawahan sepanjang 20 meter dari total 200 meter, jebol dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun.

Erson Hutagalung (52) salah seorang petani setempat mengatakan, penyebab jebolnya dinding irigasi sekunder, selain karena sudah termakan usia, juga karena kerap diterjang banjir.

"Karena keadaan itu, sejak dua tahun terakhir, petani di daerah ini terpaksa menanam padi hanya sekali dalam setahun. Mengharap musim penghujan agar tanaman subur. Sebab, tanggul saluran irigasi itu sudah tak dapat dipergunakan dengan baik lagi," ujarnya saar ditemui Analisa, Rabu (14/4).

Ia menyebutkan, untuk mengatasi kondisi itu, ratusan petani Desa Sipange sering bergotong royong untuk menutup seadanya dinding saluran irigasi sekunder yang jebol tersebut. Namun, ketika banjir melanda, tanggul kembali jebol hingga menggenangi tanaman padi mereka.

Petani lainnya, Bernad Sitompul (47) menambahkan, jebolnya tanggul irigasi di sekitar persawahan mereka, membuat sejumlah petani yang selama ini masih menggantungkan hidup dari lahan persawahan terpaksa mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Karena, hasil yang diperoleh hanya pas–pasan sejak tanggul tersebut rusak.

Mereka berharap, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) melalui instansi terkait dapat memberikan perhatian terutama terhadap pembangunan tanggul irigasi sekunder tersebut. "Kami sangat mengharapkan adanya perbaikan, kiranya pemerintah dapat segera memperbaiki irigasi ini agar dapat difungsikan sebagaimana sebelumnya. Karena kami sangat mengharapkan irigasi itu untuk mencukupi kebutuhan air di areal persawahan," harap kedua petani padi tadi.

Anggota DPRD Tapteng, Jamarlin Purba sangat prihatin mendengar kondisi itu. Jamarlin berharap pada anggaran 2010 ini, saluran irigasi skunder di areal persawahan Desa Sipange tersebut dapat direnovasi dengan baik. Demikian jika masih ada saluran irigasi di persawahan lainnya yang mengalami kerusakan.

"Maunya yang berkenaan dengan pertanian, secepatnya ditangani dan jangan dibiarkan berlarut–larut. Kita jangan pernah membiarkan petani mengalami keresahan, karena daerah ini termasuk daerah pertanian," ketusnya.

Pantauan di lapangan, akibat jebolnya saluran irigasi tersebut, debit air yang mengalir ke persawahan petani hanya sedikit, dipastikan tidak mencukupi kebutuhan air untuk area persawahan yang diperkirakan mencapai puluhan hektar tersebut. (analisadaily.com)

Read More