Dongkrak APBD 2013

TAPTENG - DPRD Tapteng mengapresiasi kerja keras Bupati dan jajarannya dalam mendongkrak peningkatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Di mana APBD Tapteng TA 2013 naik sekitar 14,67 persen atau menjadi Rp809,51 miliar. Bahkan, sekitar Rp200 miliar di antaranya untuk pembangunan fisik.

Peningkatan anggaran yakni dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp68,4 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp34,6 miliar. Sedangkan alokasi APBD terbesar di antaranya untuk dinas pekerjaan umum (PU) sebesar Rp110 miliar, Dinas Pendidikan sebesar Rp17 miliar ditambah anggaran untuk pendidikan gratis hingga SMA sederajad sebesar Rp9,01 miliar dan DAK Rp29 miliar.

Lalu pada dinas kesehatan sebesar Rp36 miliar, dan dinas pertanian dan peternakan sebesar Rp11 miliar. Disusul dinas pariwisata, dan dinas lainnya. “Kami mengapresiasi keberhasilan ini. Apalagi anggaran pembangunan fisik gedung dan jalan mencapai Rp200 miliar.

Itu anggaran tertinggi sejak lahirnya Tapteng ini,” tukas Wakil Ketua DPRD Tapteng Jamaluddin Pohan dan Tulus Hutabarat, usai sidang paripurna tentang penanandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tapteng TA 2013, Rabu (28/11).

Pimpinan DPRD juga salut atas program Pemkab Tapteng yang akan menggratiskan uang sekolah hingga tingkat SMA sederajad, dan biaya perobatan di puskesmas dan rumahsakit milik pemerintah daerah melalui program Jamkesda (jaminan Kesehatan Daerah). “Biaya pendidikan dan kesehatan gratis adalah adalah realisasi visi dan misi pemerintah daerah demi menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan bermartabat,” timpal Jamaluddin.

Selain itu, dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari provinsi diharapkan juga naik tahun depan, dari Rp109 miliar pada TA 2012 menjadi Rp120 miliar. “YA, tentunya kita sangat berterimakasih kepada Plt Gubsu Gatot Puju Nogroho yang telah member perhatian kepada Tapteng melalui dana BDB,” timpal Jamaluddin dan Tulus.(MS)

Read More

Berikan Bingkisan Pada Bayi Kembar

SIBOLGA - Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Delmeria H Syarfi Hutauruk bersama rombongan memberikan bingkisan kepada orang tua bayi kembar empat pasangan Herman Druhu dan Karianti Laia, rabu (28/11) di RSU Sibolga. “Pemberian bingkisan ini sebagai bentuk kepedulian Tim Penggerak PKK Kota Sibolga menjelang perayaan Natal TP PKK Sibolga yang akan di gelar,” kata Ketua TP PKK Kota Sibolga Ny Delmeria Syarfi Hutauruk.

Menurutnya Delmeria yang juga ketua umum panitia Natal TP PKK Sibolga,  bingkisan yang diberikan yakni berupa pakaian kepada ke mepat bayi kembar pasangan itu. “Kita peduli pada sesama masyarakat, terutama para wanita. Dengan bingkisan yang kita berikan ini tentunya akan dapat membantu orang tua bayi kembar empat ini,” ujar Delmeria.

Pada kesempatan itu, Delmeria juga mengharapkan agar orang tua bayi kembar empat itu dapat memberikan makanan dan minuman yang sehat, yang ber gizi kepada keempat bayi kembar itu. “Terutama pemberian ASI yang cukup kepada keempatnya, sebab kandungan ASI sangat dibutuhkan bayi untuk perkembangan IQ dan badan bayi.

Jika memang tidak mampu memberikan ASI, dapat diganti dengan makanan dan minuman bergizi  yang tidak harus mahal,” tukas Delmeria seraya meminta orang tua keempat bayi kembar itu benar-benar memperhatikan kesehatan keempat bayinya.

Direktur RSU dr FL Tobing Sibolga drg Tunggul Sitanggang mengungkapkan, saat dilakukan USG, diketahui bahwa Karianti Laia memang hamil dan mengandung bayi kembar sebanyak 2 orang. “Namun saat melahirkan, justru kembar empat. Ini merupakan kuasa Tuhan kepada orang tuanya, sebab saat melahirkan langsung lahir normal, tanpa operasi bahkan kembar empat,” katanya.

Pada kesempatan itu, rombongan TP PKK Sibolga juga memberikan nama kepada empat bayi kembar itu yakni untuk nama yang paling sulung di berikan oleh Ny Charlie Sinambela dan Ny DT Tamba dengan nama Helena, sedangkan untuk anak kembar nomor dua di berikan nama Ester oleh Ny Tunggul Sitanggang.

Sedangkan untuk anak kembar nomor tiga, dinamai Asbella oleh Ny Benjamin Tarigan dan si kembar paling bungsu dinamai Ria Mariana oleh ketua TP PKK Sibolga Ny Delmeria Syarfi Hutauruk.(MS)

Read More

10 Kelompok Nelayan Dapat Bantuan Rp1 Miliar

SIBOLGA - Pemko Sibolga melalui Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan (DKKP), mengucurkan dana bantuan sebesar Rp1 miliar untuk nelayan. Dana dari Program Pengembangan Usaha Minat Pedesaan (PUMP) Perikanan  Tangkap KKP RI itu diserahkan kepada 10 kelompok nelayan, Kamis (29/11).

“Jangan setelah menerima uang bantuan ini, justru membagi-baginya, sesuai dengan jumlah kelompok. Namun hendaknya bantuan ini dapat di pergunakan untuk memperbaiki ekonomi anggota dalam kelompok bersama. Bahkan jika memang untuk permodalan usaha, telah mencukupi jangan langsung di ambil dananya,” pungkas Walikota Sibolga HM Syarfi Hutauruk saat penyerahan bantuan tersebut yang di rangkai dengan pemberian bantuan berupa cool box kepada 150 orang, dan bubu kepada 50 nelayan.

Syarfi berharap, bantuan yang di berikan oleh pemerintah itu hendaknya dapat di pergunakan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok nelayan penerima bantuan. “Silahkan di simpan jika memang berlebih. Agar peningkatan usaha bersama dapat berkelanjutan dan meningkat, sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomian keluarga masing-masing anggota,” ujar Syarfi.

Sebelumnya, Kadis DKPP H Hendra Darmalius dalam laporannya  menyampaikan, penyaluran dana bantuan tunai sebesar Rp1 miliar itu di berikan kepada 10 kelompok yang tersebar di delapan kelurahan yakni, Sibolga Ilir, Simare-mare, Pasar Belakang, Pancuran Pinang, Pancuran Bambu, Aek Manis, Aek Habil dan Kelurahan Aek Parombunan. “Bantuan yang diberikan yakni Rp100 juta per kelompok nelayan yang bergerak di bidang penangkapan ikan melalui PUMP Perikanan Tangkap KKP RI,” jelasnya.

Menurut Hendra, dalam penyaluran dana PUMP ini seluruh anggota kelompok telah di asuransikan berupa asuransi kecelakaan jiwa. “Kita berharap, bantuan yang di berikan bisa menjadi stimulus bagi penerima bantuan, sehingga timbul motivasi untuk berusaha dan meningkatkan produksi. Dengan begitu, pendapatan dan kesejahteraan para nelayan dan keluarga tentunya dapat meningkat,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Sahlul Umur Situmeang, Kapolres Sibolga AKBP Joas Feriko Panjaitan, unsur muspida plus, pimpinan SKPD, nelayan penerima bantuan dan undangan lainnya.(MS)

Read More

Dinas Pertamanan Rawat Lampu Jalan

TAPTENG - Ketua Lembaga ICW (Indonesian Corruption Watch) Sibolga-Tapteng, Dohar F Sianipar meminta pihak Dinas Kebersihan, Pertamanan & Pemadam Kebakaran Tapteng serius mengurusi lampu penerangan jalan umum (LPJU). Sebab, lembaga itu ada menerima sejumlah keluhan soal kondisi lampu jalan yang tak terawat.

“Ada beberapa keluhan warga dan juga hasil amatan di lapangan, bahwa lampu jalan di wilayahnya tak berfungsi. Makanya saya minta agar dinas terkait serius menangani masalah ini. Anggap saja ini masukan positif untuk memacu kinerja,” ucap Dohar di Pandan, Tapteng, Kamis (29/11).

menurut Dohar, penerangan lampu jalan banyak membantu terciptanya kamtibmas. “Coba di persimpangan itu lampu jalannya padam atau rusak, kan jadi rawan tindak kriminal dan lakalantas,” tukasnya. Terpisah, Kadis Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Tapteng Piktor Sitanggang mengatakan, pihaknya cukup serius menangani LPJU.

“Totalnya ada sekitar 2.500 unit LPJU di Tapteng yang kami tangani. Petugas teknisi kami selalu siaga dan bekerja bahkan pada malam hari, bilamana ada kerusakan. Semampu kami akan kami perbaiki segera,” tukas Piktor yang saat itu didampingi sekretarisnya Landan Siregar.

Dia menambahkan, anggaran perawatan LPJU di 20 kecamatan se-Tapteng tahun ini totalnya Rp240 juta, atau Rp20 juta per bulan yang pencairannya per triwulan.“Anggaran perawatan LPJU telah digunakan sebagaimana kebutuhannya hingga triwulan ketiga pada tahun ini,” jelasnya. Dia mengaku, dari sekitar 2.500 unit LPJU yang ada, sekitar 60% di antaranya dalam kondisi baik, sedangkan 40 persennya lagi rusak ringan hingga berat dan rawan kerusakan.

“Kalau kerusakan akibat faktor alam itu kan di luar dugaan kita. Itu pun tentunya cepat kita tangani. Misalnya bola lampunya putus, sarangnya tertimpa ranting pohon yang tumbang atau tiangnya yang tumbang, dan lainya,” tandasnya. (MS)

Read More

Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Peringati HUT Ke – X

TAPTENG | Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik, Minggu (25/11), merayakan Pesta Ulang Tahun (HUT) ke X, dan sekaligus melaksanakan lelang untuk pembangunan Menara  Gereja yang direncanakan akan dimulai tahun 2013 mendatang.

Adapun thema HUT Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik, ‘Kami bersyukur kepada MU ya ALLAH, kami bersyukur dan orang – orang yang menyerukan namaMU menceritakan perbutan – perbutanMU yang ajaib’. Sementara Sub thema, ‘Mari kita tingkatkan kepedulian hidup menggereja dalam membangun persaudaraan Kristiani’.

Dalam perayaan pembangunan yang dilaksanakan Pastor Rantinus Manalu Pr, selaku mantan Pastor paroki dan sekaligus pendiri Gereja Kristus Raja Alam Semesta stasi Sarudik menjelaskan, bahwa tujuan gereja stasi Sarudik dibangun dengan bentuk rumah adat batak, adalah salah satu cara untuk memadukan budaya dengan agama. Karena perjalanan agama, harus selalu disertai dengan perkembangan adat istiadat yang berada di daerah tersebut.

“Kita membangun Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik ini, adalah dengan tujuan disamping untuk beribadah, kita juga sudah termasuk mengembangkan budaya. Sebab agama, sangat bagus jika dipadukan dengan budaya setempat,”ujar Rantinus Manalu.

Wali Kota Sibolga, Drs.HM Syarfi Hutauruk yang hadir pada acara itu mengatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga sangat mendukung pembangunan Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik.

Syarfi juga meminta kepada Umat, agar jangan hanya gereja saja yang dibangun, melainkan Iman umatnya juga harus bisa dibangun. Sebab jika iman dibangun, maka pembangunan gereja pasti bisa dibangun.

“Kita sangat mendukung pembangunan Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik ini. Namun alangkah baiknya, jika iman umatnya terlebih dahulu bisa dibangun, karena itulah yang lebih utama,”sebutnya.

Dikatakan, dengan dirayakannya HUT gereja ini, serta berjalannya pembangunan menara gereja. Maka mudah – mudahan, hati dan pikiran umatnya juga baru, serta memiliki  SDM yang cerdas dan beriman dalam meningkatkan kepedulian hidup menggereja, dalam membangun persaudaraan kristiani seperti halnya dalam sub thema.

“Mudah – mudahan kita semakin memiliki SDM yang tinggi serta beriman, sehingga kita bisa melafalkan sebagaimana Sub thema perayaan ulang tahun ini. Dan kita juga berharap, semua elemen dapat bekerja sama dalam melanjutkan pembangunan menara gereja ini,”ujar Syarfi.

Pada kesempatan itu, Syarfi Hutauruk berjanji untuk tahun 2013, Pemko Sibolga akan memberikan bantuan untuk pembangunan gereja sebesar Rp200 juta.

“Tahun depan, kita dari Pemkot Sibolga akan memberikan bantuan sebesar Rp200 juta untuk pembangunan ini, tapi harus melalui proposal. Karena tanpa proposal, saat ini bantuan tidak bisa diberikan secara spontanitas,”pungkasnya.

Perayaan HUT Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik, dimeriahkan beberapa kegiatan tari – tarian, pelelangan. Turut hadir dalam acara itu, Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang AP,MSP, pimpinan SKPD Kota Sibolga, para Pastor dan Suster serta ratusan umat Khatolik stasi Sarudik.(RT)

Read More

Kadis PU Sibolga ‘Diserang’ Wartawan & LSM

SIBOLGA | Puluhan wartawan dan LSM yang tergabung dalam Komunitas Pers Sibolga-Tapanuli Tengah yang bersolidaritas dengan Aswal Bersama dan FP3i, berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga dan dilanjutkan mendatangi Kantor DPRD Kota Sibolga.

Aksi solidaritas itu dilakukan akibat mengecam sikap arogan oknum kepala Dinas (Kadis) PU Kota Sibolga Thamrin Hutagalung yang tidak memiliki etika saat dikonfiramasi wartawan.

Hal itu telah menunjukkan bahwa Thamrin salah satu pejabat di Sibolga yang telah mengangkangi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam orasinya, Koordinator aksi Simon Situmorang mengutuk sikap kearoganan Kepala Dinas PU Sibolga, Thamrin Hutagalung terhadap oknum wartawan Harian Rakyat Tapanuli Rommy Pasaribu dengan mengeluarkan pernyataan tidak sepantasnya saat dikonfirmasi mengenai indikasi pungutan liar, berupa penekanan terhadap para rekanan proyek dengan cara membebani biaya administrasi senilai Rp3 juta agar bisa menandatangani surat berita acara proyek yang ingin ditenderkan.

“Kami dari aliansi wartawan dan LSM mengutuk keras sikap arogan dari Thamrin Hutagalung selaku kadis PU kota Sibolga saat dikonfirmasi wartawan Harian Rakyat Tapanuli,” teriak Simon.

Massa juga menuding Kadis PU Sibolga, Thamrin Hutagalung telah mengangkangi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena bagaimanapun, Thamrin Hutagalung merupakan pejabat publik yang harus mampu memberikan informasi secara luas di hadapan publik dan bersinerji dengan wartawan.

“Thamrin sudah kangkangi dua Undang-undang sekaligus, yaitu UU nomor 40 Tahun 1999 dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, jadi anda itu sudah tidak layak lagi menjadi pejabat publik di Sibolga ini,” tukasnya.

Menurut Simon, Thamrin dalam hal ini harus mengklarifikasi ucapannya terhadap wartawan dan meminta maaf di hadapan publik karena ucapannya. Sebab, ucapan tidak beretika itu telah bermuara dengan sikap melanggar UU keterbukaan informasi publik tersebut.

“Kita tegaskan Thamrin agar meminta maaf kepada publik, karena ucapan tidak beretikanya, karena jika tidak kami dari solidaritas wartawan dan LSM akan melakukan laporan terhadap pelanggaran Undang-undang KIP dan UU Pers,” jelasnya.

Didepan Kantor DPRD, massa meminta anggota legislatif di Kota Sibolga agar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pihak Dinas PU Sibolga yang dinilai telah bobrok. Sekaligus memanggil Kepala Dinas bersangkutan guna meminta pertanggung jawaban adanya indikasi KKN pada sejumlah proyek tahun anggaran 2012, diantaranya, proyek pemeliharaan jalan dan jembatan yang menelan dana mencapai Rp425 juta.

“Selaku wakil rakyat yang juga menjadi pengawas kinerja para SKPD, kami minta anggota dewan Sibolga lebih memperhaikan kinerja mereka, sebab kejadian sambutan tidak beretika kadis PU tersebut bermula, karena menutup kebobrokannya, maka kasus ini harus menjadi perhatian para wakil rakyat sekalian,” bebernya.

Anehnya, proyek ini sudah sempat diswakelolakan oleh pihak Dinas PU sendiri. Namun, karena mendapat kritikan dari sejumlah wartawan dan LSM, proyek tersebut kembali ditenderkan ulang dengan penambahan jumlah pagu proyek senilai Rp50 juta dan total menjadi Rp475 juta.

“Ini terbukti setelah keluarnya pemberitaan tentang bobroknya, terjadi penambahan anggaran hingga Rp50 juta,” ujar.

Sementara itu, anggota DPRD Sibolga yang menyambut aksi solidaritas para wartawan dan LSM diantaranya, ketua Komisi III Jamil Zeb Tumory, Hj Nur Sarifah, Herryon Marbun dan Jansul Pasaribu serta ketua komisi II Jimmy.

Jamil dalam tanggapannya mengatakan, bahwa kinerja Thamrin Hutagalung sudah menjadi sorotan mereka. Sebab, tidak hanya di luar saja, di dalam instansi PU Sibolga, Thamrin kurang berkomunikasi terhadap bawahannya. Hal ini menjadi perhatian mereka untuk mengevaluasi kinerja dari Kadis PU tersebut.

“Kita sudah perhatikan ini, dan kami dari DPRD Sibolga akan menyurati Kadis PU melalui pimpinan DPRD terhadap permasalahan ini, segaala kecurigaan tentang indikasi penyelewangan juga akan kita selidiki serta masalah untuk mengajukan laporan terhadap pihak kepolisian, mungkin bisa ditahan dulu satu Minggu, karena kita masih lakukan upaya pendekatan terhadap tuntutan saudara-saudara,” ucapnya.

Sebelum membubarkan diri, pengunjukrasa menekankan wakil rakyat agar tidak menjadi ‘Macan Ompong’ dalam menanggapi pengaduan ini. Sebab jika tidak, bukan hanya wartawan yang akan mendapatkan perkataan tidak senonoh dari para SKPD, namun dapat berimbas kepada para wakil rakyat yang tidak kecil kemungkinan disepelekan oleh para pimpinan SKPD, jika para anggota dewan tersebut hanya bisa duduk manis di gedung mewah itu.(RT)

Read More

Kesetrum & Jatuh Dari Ketinggian 8 Meter, Buruh Bangunan Tewas

PANDAN |  Malang benar nasib Kasibudi Zamasi (38) warga Jalan Kartini, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi, Selasa (27/11).

Buruh bangunan itu tewas, setelah besi yang ia pegang bersentuhan dengan kabel arus bebas milik PLN di lokasi kerjanya, Jalan Tukka, hingga mengakibatkan dirinya jatuh dari ketinggian sekitar 8 meter.

Kejadian naas itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB, berawal ketika korban yang berada diatas hendak mengambil adukan semen yang berada dibawah dengan menggunakan besi. Akan tetapi, besi yang dipegang oleh ayah lima orang anak itu menyentuh kabel arus bebas milik PLN yang tepat berada diatasnya.

“Karena semen yang di bawah itu mau diangkat ke atas, dia (korban – red) menarikanya dengan menggunakan sebatang besi. Namun ketika dia menarik keatas, rupanya besi itu menyentuh kabel PLN,”tutur adik korban, Suarman Zamasi kepada RAKYAT, di RSUD Pandan.

Spontan mendapat sengatan listrik tegangan tinggi itu, korban tidak kuat hingga akhirnya membuatnya jatuh dari ketinggian sekitar delapan meter. “Setelah itu dia jatuh langsung kebawah, mungkin sudah tidak tahan dengan sengatan listrik itu,”ujar Suarman Zamasi.

Dengan kondisi sekarat, kata Suarman, korban dievakuasi ke RSUD Pandan, guna mendapatkan pertolongan. Namun takdir berkata lain, korban harus menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit.

“Dia itu meninggal didalam perjalanan, karena sudah mengalami luka sengatan yang sangat parah, ditambah lagi ia jatuh dari ketinggian itu,”sebut Suarman Zamasi.

Menurut Suarman, abang kandungnya itu meninggal akibat luka sengatan di telapak tangan dan juga dada bagian kirinya.

Sementara itu, isteri korban, Yasiria Waruwu (32), yang juga teman satu kerja korban, histeris di RSUD Pandan. Dengan deraian air mata melihat suaminya tercinta telah tiada, Yasiria mengungkapkan, bahwa sekira satu jam sebelum kejadian dirinya masih bercanda dengan suaminya, dan sempat minum satu gelas dengan korban saat jam istirahat.

“Cepat kali pergi suami ku ini. Padahal, tadi jam 4 sore baru kami minum satu gelas bersama, kau suruh aku minum karena kuatir kalau aku nanti sakit,” teriak Yasiria histeris dengan anak bungsu didalam gendongannya.

Dirinya menyesalkan, sebab semen yang ditarik dari atas oleh korban tidak diberitahunya, jika besi itu akan mengenai kabel arus bebas. “Kenapa tadi tidak aku kasih tahu, kalau besi itu sudah mau kena ke kabel. Jadi seperti ini kejadiannya, oh Tuhan….!!!,”kata isteri korban.

Akhirnya, jenazah Kasibudi dibawa dari RSUD  Pandan ke rumah duka di jalan Kartini, Pandan, sekira pukul 18.41 WIB dengan menggunakan Ambulance. (RT)

Read More

Tapteng Miliki Alat Pendesiminasi Cuaca

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat melalui BMKG Pinangsori menyalurkan alat pendesiminasi (penyebarluasan informasi) cuaca dan gempa (DVB system) kepada Pemkab Tapteng, Rabu (13/6). Alat yang bekerja melalui satelit tersebut langsung dipasang di kantor Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Tapteng. Diharapkan, alat itu akan membantu memberikan informasi cuaca dan gempa di pantai barat Sumut. Kepala Stasiun BMKG Pinangsori, Fachrurozi mengatakan penyaluran alat itu adalah perwujudan program BMKG pusat dalam penanggulangan bencana alam. Untuk wilayah pantai barat Sumut, bantuan DVB System baru diprogramkan dan disalurkan kepada dua daerah yakni Tapteng dan Madina.

“Kedua alat yang ditempatkan di dua daerah ini, kita harapkan dapat meng-cover informasi cuaca dan gempa setiap hari di wilayah pantai barat Sumut. Demikian bilamana terjadi potensi tsunami,” kata Fachrurozi.

Alat DVB System ini, sebut Fachrurozi, tidak sebatas memberikan informasi cuaca dan iklim di layar monitor alat, akan tetapi juga dapat memberikan informasi langsung ke setiap individu yang nomor telepon selular (handphone/HP) yang telah terdaftar di dalam sistem. “Untuk informasinya dapat di-update setiap hari,” bebernya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Tapteng, Bonaparte Manurung atas nama Pemkab menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh BMKG pusat tersebut.

“Kita berharap alat ini dapat bekerja memberikan informasi dalam mengantisipasi bencana alam di daerah ini,” katanya.

Bonaparte mengaku, pihaknya akan menjaga dan menempatkan petugas untuk bekerja mengoperasikan alat pendesiminasi informasi cuaca dan gempa tersebut. Petugas yang ditempatkan diharapkan dapat bekerja setiap hari selama 1 x 24 jam.

“Ya tentu, kita akan menempatkan petugas untuk menjaga dan mengoperasikan alat tersebut 1x24 jam,” ucap Bonaparte. Serangkaian bantuan itu, Bonaparte mengakui jauh sebelum bantuan ini datang, pihaknya telah terlebih dahulu mengajukan proposal usulan bantuan pencatatan system sirene pendeteksi dini tsunami ke Badan Nasional Penanggulan Bencana Pusat, guna dapat dikucurkan pada Tahun Anggaran (TA) 2013 mendatang.

“Dalam proposal itu juga, kita mengusulkan bantuan lainnya seperti sirene pengeras suara, pembangunan menara pemantau tsunami (viewer tower), pembangunan gardu, pengadaan transportasi evakuasi, pembangunan selter multi fungsi, dan pemasangan sensor tsunami (seismo meter, seismic waves, GPS buoys, Tide gauge, GPS satelit, warning center, champ, dll),” tukas Bonaparte.

Menurut Bonaparte, pihaknya sangat mengharapkan realisasi dari seluruh usulan yang dituangkan di dalam proposal usulan bantuan pencatatan sistem sirene pendeteksi dini tsunami tersebut dalam rangka antisipasi sekaligus siaga bencana alam di daerah.

“Hal ini juga mengingat prinsip penanggulan bencana, di mana penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau masyarakat, tapi juga tanggung jawab bersama. Maka itu, kita (Pemkab Tapteng) sangat mengharapkan seluruh bantuan tersebut,” tandasnya. (MS)

Read More

Jembatan Penyeberangan Tak Dimanfaatkan

Para pejalan kaki jarang menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO) di ruas Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan kantor Camat Sibolga Selatan. Bahkan, JPO serupa di ruas jalan yang sama, tepatnya di dekat bundaran PLN samping rumah dinas wali kota pun malah tak pernah digunakan.

“Mungkin mereka (para pejalan kaki, red) merasa terlalu capek naik tangganya kalau mau menyeberang melalui jembatan itu. Makanya memilih menyeberang dari jalan raya saja. Padahal sebenarnya memang lebih aman dari jembatan penyeberangan,” kata Zul (31), warga Sibolga, Rabu (13/6). Zul berpendapat, lokasi keberadaan JPO di depan kantor Camat Sibolga Selatan sebenarnya sudah tepat. Hanya tingkat kesadaran para pejalan kaki untuk menggunakan jalur penyeberangan aman tersebut yang masih rendah.

“Di simpang itu setiap hari ramai. Makanya tak jarang ada yang tabrakan, dan ada yang kesenggol kendaraan,” terangnya. Sedangkan JPO di dekat bundaran PLN samping rumah dinas Wali Kota Sibolga, menurutnya, sudah salah letak. Karena hampir tidak pernah ada pejalan kaki yang menyeberang melalui jembatan tersebut.

“Kawasan itu memang agak sepi pejalan kaki. Makanya saya pikir jembatannya lebih baik dipindahkan ke simpang Aido atau ke sekitar depan kantor Camat Sibolga Sambas,” ungkapnya. Pantauan METRO, ruas jalan protokol di depan kantor Camat Sibolga Selatan termasuk titik ramai pejalan kaki. Sebab, di kawasan tersebut ada beberapa persimpangan jalan.

Setiap harinya, banyak pejalan kaki seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa yang melintas dan menyeberang jalan di kawasan tersebut.

Parahnya lagi, JPO setinggi sekitar lima meter yang dibangun dari konstruksi besi itu justru menjadi tempat pemajangan berbagai macam spanduk. (MS)

Read More

Helm Gratis untuk Pengendara

Menyambut HUT Bhayangkara ke-66, Polsek Sibolga Selatan melaksanakan bulan bakti pelayan prima dalam mendukung pelaksanaan operasi simpatik tahun 2012. Polsek memberikan helm berstandar SNI kepada pengendara sepedamotor yang melintas, Rabu (13/6) di Jalan SM Raja, Kelurahan Aekmanis. Penggunaan helm standar banyak manfaatnya, salah satunya mengurangi resiko korban meninggal dunia akibat kecelakaan. Pantauan di lokasi, seorang warga yang kedapatan tidak mengenakan helm standar langsung diberi helm SNI secara cuma-cuma. Warga itu pun senang, walau semula disangka akan ditilang akibat melanggar ketertiban berlalu lintas.

Kapolsek Sibolga Selatan AKP D Habeahan didampingi Kanit Lantas Sibolga Selatan Bripka UB Siagian mengungkapkan, pihaknya berharap agar warga dan pihak kepolisian dapat menjalin hubungan timbal balik dan saling bekerja sama.

“Masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam menyukseskan operasi simpatik dengan mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya untuk keselamatan bersama. Jika pengendara mematuhi peraturan, diyakini dapat menekan angka kecelakaan dalam berlalu lintas atau sama sekali tidak terjadi selama dalam operasi simpatik ini,” harapnya.

Ditambahkan D Habeahan untuk menuju pelayanan prima, Polsek Sibolga Selatan membuat pos pelayanan terpadu yang berlokasi di Pos Polisi Aek Manis.

“Dengan adanya pos pelayanan ini diharapkan warga lebih mudah dapat menyampaikan keluhannya dan juga diharapkan dengan cepat dapat kita selesaikan dan terlayani,” pungkasnya. (MS)

Read More

Menantu Larikan Uang H Busran Rp 160 Juta

2 Tahun Lalu Gelapkan Uang Perusahaan Rp200 Juta, Tapi Dimaafkan

H Busran Sinaga (64) mengancam akan mengadukan menantunya Sri Mawaddah br Pasaribu (31) ke polisi. Istri dari anaknya Ade Syahputra (33) tersebut nekat melarikan uangnya sebesar Rp160 juta. H Busran Sinaga, warga Jalan Kakap Sibolga didampingi anaknya Ruslan Sinaga (42) kepada METRO, Jumat (11/5) mengatakan, kejadian tersebut berawal saat dirinya menyuruh Sri Mawaddah Pasaribu untuk menarik uang sebesar Rp160 juta dari Bank Danamon Sibolga, Selasa (8/5) pagi lalu.

“Namun hingga saat ini dia (Sri Mawaddah, red) tidak kunjung kembali. Begitu juga uang yang diambil dari bank itu tidak sampai ke tangan saya,” tutur pengusaha pelayaran di Sibolga ini. Menurut Busran, Sri Mawaddah bekerja sebagai bendahara atau bagian keuangan di perusahaannya tersebut sejak tujuh tahun lalu. Atau terhitung sejak Sri menikah dengan anak bungsunya Ade Syahputra. “Sejak Sri menikah dengan anak saya, dia saya angkat sebagai bendahara di perusahaan ini. Itu sebabnya, saya mempercayai dia untuk menangani bagian keuangan di perusahaan ini,” tukas Busran.

Busran mengisahkan, dua tahun lalu Sri Mawaddah juga pernah menggelapkan atau mengkorupsi uang sekitar Rp200 juta. Namun, saat itu masih bisa ditolelir karena Sri datang meminta maaf dan mengakui kesalahannya.  “Saya masih memberi kesempatan kepadanya untuk bekerja, sebab saat itu dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Apalagi Sri itu juga menantu saya dan saya juga yakin kepadanya saat itu,” beber Busran.
Terkait dengan persoalan saat ini, sambung Busran, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan Sri Mawaddah.

Seperti dengan menghubungi pihak keluarganya.  “Bahkan sejak Sri menghilang, nomor handphone 085296689669 yang dipakainya tidak pernah aktif lagi sampai saat ini. Kami juga sudah mendatangi kampung halamannya di Barus, Tapteng untuk menanyakan kepada pihak keluarganya, namun tak satupun yang mengetahui keberadaannya. Dan pada saat ini saya juga masih mencarinya di Medan, namun belum membuahkan hasil,” ujar Busran.
Ia berharap, Sri Mawaddah memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang dilarikannya.

Sebab seluruh uang itu akan digunakan untuk kelancaran perusahaan.  Jika Sri Mawaddah memiliki itikad baik mendatangi Busran dan mengakui kesalahannya, maka kemungkinan dirinya akan mempertimbangkan kembali perbuatan yang dilakukannya. “Kalau tidak, saya akan melaporkannya secara resmi kepada pihak kepolisian. Begitu juga kepada masyarakat yang mengetahui atau melihat keberadaannya, kami berharap dapat memberitahukannya kepada polisi atau menghubungi kami di nomor handphone 081375782383,” tandasnya.  “Kami akan memberikan hadiah sepantasnya kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya (Sri Mawaddah),” pungkasnya.(MS)

Read More

Gotong Royong Massal di Sibolga Sambas

Ratusan warga dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Jum’at (11/5) kemarin melakukan gotong royong bersama membersihkan jalan dan saluran air di Jalan Gambolo, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga.

Tak hanya masyarakat setempat, puluhan personil TNI dari Koramil 06/Kota dan personil Polres Sibolga, dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga terlihat dalam kegiatan gotong royong bersama ini.

Pl Camat Sibolga Sambas, Faisal Fahmi Lubis SSos di lokasi gotong royong mengatakan, kegiatan ini sudah rutin dilakukan warga setiap hari Jum’at maupun hari libur dengan tujuan agar air di saluran bisa lancar dan jalanan bisa bersih.

“Kalau tidak dibersihkan secara rutin, sampah dan lumpurnya tentunya menumpuk, dan kalau datang hujan air mudah menggenangi jalan. Wargapun menjadi tergangggu, apalagi kondisi jalan ini sudah rusak,” kata Faisal. Menurut Faisal, kegiatan gotong royong seperti ini harus dipertahankan, sebab selain lingkungan tetap bersih dan sehat  juga wilayahnya bebas dari genangan air saat hujan turun.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi hubungan baik untuk mengikat tali silahturahmi antar warganya. “Kegiatan gotong royong bersih lingkungan ini kita lakukan setiap minggu, selain membangun lingkungan tetap bersih, juga menjaga hubungan baik antar warga,” tuturnya lantas menambahkan kegiatan ini diikuti Kelurahan Pancuran Pinang, Pancuran Kerambil, Pancuran Bambu dan Pancuran Dewa.

Sementara itu, Lurah Pancuran Pinang, Inchawadi Tanjung menuturkan, kegiatan aksi bersih setiap minggu ini sudah menjadi program rutin untuk menciptakan lingkungannya bersih dan sehat. “Sebab kepedulian warga pada lingkungannya merupakan tanggung jawab bersama. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada warga yang terus mempertahankan semangat gotong royong untuk kepentingan lingkungan,” tukas Inchawadi.

Selain itu, Inchawadi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap kepedulian TNI dan Polri yang berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan aksi gotong royong bersama warga. “Kegiatan ini adalah wujud nyata kebersamaan antara TNI, Polri dan rakyat. TNI dan Polri adalah kebanggaan dan milik rakyat. Kami sangat terbantu dengan program ini,” tandasnya.

Amatan METRO, warga yang berbekal cangkul, sapu lidi, sekop dan keranjang sampah bahu membahu menyisir saluran untuk mengeruk lumpur dan sampah di saluran. Tak lama, seluruh sampah yang menumpuk itupun diangkut dengan menggunakan mobil truk Dinas KPRP Kota Sibolga. (MS)

Read More

Bukit Aek Parombunan Longsor Lagi

Hujan deras yang melanda Kota Sibolga kembali mengakibatkan pebukitan Aek Parombunan longsor. Akibatnya, dapur rumah Martua Sitompul (41) warga Jalan Sudirman, Aek Parombunan, Sibolga Selatan hancur total. Kepada METRO, Martua menuturkan peristiwa itu terjadi Jumat (11/5) sekira 18.30 WIB di saat hujan deras melanda Sibolga.

“Saat itu saya sedang berada di luar, dan yang tinggal di rumah adalah istri saya dan dua anak saya beserta adik ipar,” tuturnya. Mustar Pardede (34) menuturkan, saat itu dirinya bersama adiknya, istri dari Martua dan dua keponakannya sedang berada di dalam rumah.  “Tiba-tiba saja kedengaran suara bunyi keras dari belakang rumah. Dan kami melihat dapur rumah sudah porak poranda,” tuturnya.

Melihat hal itu, sambungnya, spontan mereka berteriak minta tolong dan langsung lari menyelamatkan diri keluar rumah. “Spontan saya menggendong kedua keponakan saya, sebab kami takut longsoran itu sampai ke tempat kami,” ujarnya. Sesampainya di luar, katanya lagi, dirinya langsung mengamankan kedua keponakannya beserta adiknya ke tempat yang aman. “Kalau tidak, saya tidak tau apa yang bakal terjadi. Dan bahkan adik saya itu sampai saat ini masih trauma,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Martua mengungkapkan, terjadinya longsor itu diduga akibat adanya pengerukan bukit di belakang kediamannya.
“Hal ini sudah pernah dan berulangkali kami ingatkan kepada oknum C untuk tidak meneruskan pengerukan itu. Namun yang bersangkutan tetap tidak peduli dan malah sepertinya menunjukkan arogansinya,” ketus Martua. Langkah selanjutnya, sebut Martua, pihaknya bersama masyarakat setempat yang bermukim di dekat pebukitan itu akan mengadukan kembali oknum tersebut kepada aparat teerkait.

“Sebab hal ini sudah pernah kami laporkan, tapi yang bersangkutan tak mengindahkannya,” tandasnya lantas menambahkan, kerugian yang dialaminya berkisar Rp30 juta. Camat Sibolga Selatan Sahat Simatupang membenarkan pihaknya sudah pernah memanggil oknum C terkait soal pengerukan bukit itu, berdasarkan laporan dan keluhan warga. “Dan disepakati saat itu, C bersedia menghentikan pengerukan perbukitan itu sebelum mendapat izin. Namun dari laporan warga, oknum C masih meneruskan pengerukan tanah dan bahkan tak mengurus izinnya juga sesuai kesepakatan, Senin (7/5) lalu,” tandas Sahat.(MS)

Read More

Desakan Penolakan Izin Penambangan Emas Didukung

Desakan para aktivis Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) terhadap Bupati Tapteng, agar tidak memberikan izin rekomendasi penambangan emas di wilayahnya, mendapat dukungan dari Forum Sarjana Perintis, Penggerak dan Pemerhati Pembangunan (FORSA P4) Tapteng-Sibolga.

Wakil Ketua FORSA P4, M Ikhsan Siregar SH yang ditemui Rabu (7/3) kemarin mengatakan, penambangan emas yang kemungkinan akan dilaksanakan oleh PT Agincourt di Kecamatan Sibabangun, Sukabangun, Lumut, Pinangsori, Badiri, dan Tukka, akan sangat berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan di daerah itu, terutama kerusakan hutan serta limbah zat kimia yang dapat meracuni sumber air.

“Kami sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator YEL, Gabriella Fredrikson, bahwasanya jika aktivitas penambangan emas diizinkan untuk dilakukan di wilayah Tapteng, maka kerusakan lingkungan sudah pasti akan kita rasakan selamanya. Menurut kajian kami, keuntungan yang akan diberikan oleh perusahaan penambangan emas yang kemungkinan adalah PT Agincourt kepada Negara, Sumut, apalagi Tapteng, tidak akan sebanding dengan dampak lingkungan yang akan dirasakan masyarakat kelak,” bilangnya.

Ikhsan juga menyampaikan, seharusnya Pemkab Tapteng sedari dini melarang upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan penambangan emas, baik eksplorasi maupun eksploitasi nantinya. Sebab dari hasil investigasi yang dilakukan oleh FORSA P4 di beberapa kawasan yang saat ini sedang dieksplorasi oleh PT Agincourt di wilayah Tapteng, kerusakan lingkungahn sudah mulai terjadi.

“Dari hasil pengamatan kami di Anggoli, Pinangsori dan Lumut, eksplorasi yang dilakukan oleh PT Agincourt untuk meneliti kandungan emas yang ada di Tapteng sejak beberapa bulan terakhir, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang lumayan memprihatinkan. Beberapa bagian hutan sudah banyak yang ditebangi dan dilubangi, air sungaipun sudah ada yang keruh seperti di Sungai Anggoli. Ini baru tahap eksplorasi, bagaimana nanti kalau sudah eksploitasi. Belum lagi kerusakan hutan yang disebabkan oleh para spekulan tanah yang akibat harapan mendapatkan harga tanah yang mahal dari perusahaan PT Agincourt nantinya, mereka rela menebangi hutan. Jelas ini tidak bias kita biarkan,” tegasnya.

FORSA P4 mengharapkan dan mendesak Bupati Tapteng untuk tidak memberikan izin maupun rekomendasi penambangan emas di Tapteng. FORSA P4 juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama LSM, pecinta lingkungan dan organisasi kepemudaan untuk menyikapi hal ini.
“Kami minta Bupati Tapteng untuk tidak memberikan izin penambangan emas di Tapteng karena hasilnya tidak akan sebanding dengan dampak lingkungan yang akan dirasakan oleh masyarakat selamanya. Kami juga mengharapkan peran serta seluruh aktivis, wartawan dan OKP untuk ikut menyuarakan penolakan ini. Kita seharusnya malu kepada Gabrilla Fredrikson, wanita asing yang mau peduli akan kelestarian hutan maupun lingkungan kita. Kalau dia perduli, kenapa kita tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, aktivis YEL, Gabriella Fredrikson bersama dengan Lolly Banjarnahor dan Pinda Sianturi meminta kepada Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang SH MHum untuk tidak menerima rekomendasi penambangan emas di wilayah Tapteng oleh PT Agincourt Martabe Resourc. Sebab, usaha penambangan yang nantinya akan dilakukan akan sangat merusak lingkungan di sekitar wilayah tambang, terutama akan merusak Kawasan Hutan Batang Toru yang merupakan Harta Karun Tapanuli. Hal ini disampaikan YEL saat mengadakan pertemuan dengan Bupati Tapteng di Ruang Garuda Kantor Bupati Tapteng, Jumat (2/3) kemarin.

Saat itu, Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang menyampaikan bahwa pihak PT Agincourt sebenarnya sudah beberapa kali meminta izin untuk membuka usaha penambangan emas di wilayah Tapteng, namun hingga kini pihaknya belum memberikan jawaban.

“Mereka sudah beberapa kali menemui saya untuk meminta izin penambangan, namun masih belum saya beri jawaban. Hingga kini saya masih mengkaji apa keuntungan yang nantinya akan diperoleh Tapteng jika penambangan itu dilaksanakan. Sementara kerugiannya kita sudah ketahui bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas masukan dari YEL terhadap kondisi ini, akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan kedepan untuk memberi putusan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi YEL menjaga dan melestarikan Kawasan Hutan Batang Toru yang memang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Tapteng,” pungkasnya.(MS)

Read More

BP Migas Minta Pemprovsu Siapkan BUMD

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung penyertaan modal hasil dari industri hulu migas di Sumut.

Penasehat Ahli Kepala BP Migas Bidang Pemerintahan Cornelia Oentarti mengatakan, setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang bergerak di bidang industri hulu migas wajib menawarkan penyertaan modal sebesar 10% ke BUMD di daerah. Hal itu diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 35/2004 mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pasal 34.

“10 persen participating interest (penyertaan modal) wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Sumut harus siapkan BUMDnya karena ada 10 K3S di Sumut saat ini yang beberapa di antaranya sudah akan berproduksi,” kata Cornelia ketika audiensi di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (12/1).

Tawaran tersebut harus sudah diberikan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja. Jika tidak ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah daerah, maka dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penawaran maka akan dialihkan kepada perusahaan nasional.

Cornelia meminta agar K3S di Sumut terbuka terhadap informasi apapun dan sesegera mungkin menyampaikan potensi produksi serta cadangan migas yang akan diproduksinya. Karena K3S sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Apalagi jika terjadi permasalahan di kemudian hari baik itu persoalan perizinan maupun masalah dengan masyarakat sekitar yang turun untuk memediasi justru pemerintah provinsi. “Daerah harus mengetahui potensinya,” sebutnya.

Selain peluang memiliki BUMD yang bergerak di bidang migas, daerah juga berpeluang memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk akomodasi perusahaan. Pemerintah daerah bisa menjadi pemasok kebutuhan perusahaan. “Provinsi harus kejar ini untuk masuk di bisnis migas,” katanya.

General Manager (GM) PT Mosesa Petroleum Blok Tonga, Safar mengatakan, pengeboran minyak bumi di Blok Tonga, Padanglawas sudah akan memasuki tahap produksi. Hanya tinggal menunggu izin rencana pengembangan atau plan of development (POD) disetujui oleh Menteri ESDM. “Sudah kita tes dan berhasil, sekarang minyaknya tinggal ngucur buka keran keluar,” ujarnya.

Jika POD telah disetujui akhir Januari, diperkirakan sekitar enam minggu untuk persiapkan peralatan produksi dan Maret sudah mulai diproduksi. Untuk sementara potensinya bisa diproduksi 1.000 barel perhari dan September mendatang bisa mencapai 2.400 barel perhari.

Dari hasil analisis diperkirakan produksi bisa dilakukan hingga 8 tahun.n Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan, Pemprovsu segera berkonsolidasi dengan jajarannya untuk menyikapi potensi migas yang ada di Sumut, yang beberapa K3S sudah akan memasuki masa produksi. Diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat bagi daerah sekitar penambangan.

Gatot mewajibkan K3S di Sumut mengkomunikasikan secara terbuka tentang potensi dan cadangan migas yang tersedia ke pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan kekayaan alam di daerahnya.(HW)

Read More

Mitan Mahal, Elpiji Terpaksa Dipilih

Sejak tanggal 1 Januari 2012, pemerintah pusat resmi mencabut subsidi harga minyak tanah (mitan) dan mengonversi gas elpiji 3 Kg. Dengan dicabutnya subsidi tersebut, masyarakat Tapteng saat ini bebas membeli minyak tanah dengan jumlah berapapun sesuai kebutuhan dan daya mampunya. Namun lantaran terlalu mahal, wargapun terpaksa beralih ke gas.

Demikian dikatakan Sekretaris Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas (HISWANAMIGAS) wilayah Tapanuli dan Nias, Waris Ananta kepada METRO melalui ponselnya, Kamis (12/1).
“Sekarang masyarakat bisa bebas membeli mitan dengan jumlah berapapun juga, tergantung kebutuhan dan daya mampunya. Demikian juga terkait masalah harga mitan saat ini masih bervariasi dikarenakan pemerintah tidak atau belum mengeluarkan ketetapan tentang harga eceran tertinggi (HET). Dan kemungkinan harga mitan kedepannya akan sangat bergantung kepada harga minyak dunia. Kebijakan ini terpaksa diambil pemerintah dikarenakan memang jumlah produksi minyak kita sudah semakin menurun, demikian pula dengan jumlah cadangan minyak bumi kita sudah semakin menipis, makanya pemerintah mengambil kebijakan untuk mencabut subsidi mitan dan menggantinya dengan gas elpiji 3 kg,” terangnya.

Waris menambahkan, dicabutnya subsidi harga mitan oleh pemerintah dengan melakukan konversi gas elpiji 3 kg di satu sisi memang masih berat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa menggunakan mitan sebagai bahan bakar utama rumah tangga. Namun nantinya masyarakat juga akan segera melupakan mitan dan akan segera mengidolakan gas elpiji 3 kilogram, karena jauh lebih hemat dan murah.

“Sekarang mitan sudah langka dan mahal, harganya bisa mencapai antara Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per liternya. Jika dilihat, masyarakat sekarang sudah benar-benar beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram. Awalnya memang banyak warga kita yang merasa terkendala disebabkan masih sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram isi ulang. Di Tapteng, sekarang isi ulang tabung gas elpiji 3 kilogram tidak lagi menjadi kendala, karena saat ini telah banyak dibuka pangkalan-pangkalan penjualan isi ulang tabung gas elpiji 3 kilogram di seluruh wilayah hingga ke pelosok-pelosok desa. Jadi tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak beralih ke gas,” tuturnya.

“Tetapi bagi yang masih terus berkeinginan untuk menggunakan mitan, silakan saja, asalkan mampu membelinya, tidak masalah. Dan kita dari HISWANAMIGAS masih membuka dan mengharapkan masyarakat yang ingin membuka pangkalan penjualan isi ulang tabung gas elpiji 3 kilogram untuk mendaftarkan diri sekaligus mengurus segala persyaratannya ke pemerintah daerah masing-masing,” pungkasnya mengakhiri. (MS)

Read More

Kades Dinonaktifkan, Warga Tapian Nauli I Bingung

Camat Bantah Menonaktifkan
Sejumlah warga Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Tapteng resah. Pasalnya warga bingung akibat dinonaktifkannya kepala desa secara mendadak oleh Camat Tapian Nauli.

“Kami tak tau lagi kemana harus mengurus administrasi kependudukan, sebab kepala desa yang memimpin kami saat ini tak jelas. Karena informasi yang kami dengar, Kades kami sudah dinonaktifkan oleh Camat Tapian Nauli (J boru Sirait),” ungkap Nurdelima Telaumbanua (32) salah seorang warga setempat beserta warga lainnya, Jumat (13/1) di Tapteng. Nurdelima mengaku, Jumat kemarin dirinya sedang menguruskan KTP milik ibunya ke kepala desa, Marwansyah Hutagalung. Namun oleh Marwansyah, dirinya malah disarankan untuk menemui oknum camat yang disebut-sebut sebagai Plt Kades Tapian Nauli I. “Namun saat menemui camat yang juga katanya Plt Kades, saya malah disarankan lagi untuk menemui Marwansyah Hutagalung. Akhirnya saya beserta warga lainnya yang hendak mengurus KTP dan administrasi lainnya kebingungan,” tukas Nurdelima.

Ia berharap Pemkab Tapteng agar bertindak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab dampaknya sangat terasa pada masyarakat yang berhubungan langsung dengan kepala desa soal administasi kependudukan.

“Kalau masalahnya seperti ini terus, kami selaku warga yang menjadi rugi. Dan kami juga lelah dioper-oper dari camat ke kepala desa,” ketusnya diamini warga lainnya.

Marwansyah Hutagalung (50), saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya telah dinonaktifkan secara lisan oleh Camat Tapian Nauli, Kamis (12/1) di kantor camat setempat. “Kemarin saya diberitahukan oleh camat, bahwa saya sudah diberhentikan dari jabatan saya selaku kepala desa. Saat itu camat mengatakan kalau dirinya merangkap menjadi Plt Kades Tapian Nauli I menggantikan saya, katanya atas perintah Bupati Tapteng,” ungkap Marwansyah.

Mendengar ucapan camat, sambung Marwansyah, dirinya saat itu menuruti kemauan oknum camat meskipun disampaikan secara lisan. Sebab saat diminta surat terkait hal itu, oknum camat tak bersedia untuk memberikannya.

“Aneh memang. Namun sebagai bawahan saya menurut saja apa kata atasan. Namun saat saya mengatakan akan mengantarkan stempel kepala desa, malah camat menolaknya dengan mengatakan ‘jangan’,” tuturnya. Ia mengaku, periodenya sebagai Kades Tapian Nauli I memang sudah berakhir bulan Desember 2011 lalu. Namun atas kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dirinya dihunjuk sebagai Pjs Kades menunggu digelarnya pemilihan kepala desa.

“Hasil kesepakatan musyawarah BPD itu bahkan sudah dikirim kepada camat secara resmi. Namun tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas camat memberhentikan saya sebagai kepala desa,” bebernya.
Ironisnya, sambung Marwansyah, oknum camat itu memberhentikan dirinya sebagai kepala desa dengan menyebutkan adanya surat pernyataan dari 40 warga desa setempat yang menolak dirinya selaku kepala desa.

“Namun saat saya minta surat pernyataan dari masyarakat itu, oknum camat tidak bersedia memberikannya. Begitu juga dengan stempel yang akan saya pulangkan, oknum camat malah menolaknya,” tukasnya.

Amrin Hutabarat, selaku Sekretaris BPD Tapian Nauli I saat dikonfirmasi mengakui kalau Marwansyah Hutagalung diangkat sebagai Pjs Kades sesuai dengan hasil kesepakatan BPD bulan Desember 2011 lalu.

“Itu kami lakukan karena ada surat dari kabupaten yang menginstruksikan agar BPD memilih Pjs Kades Tapian Nauli I menunggu digelarnya Pilkades. Dan hasil kesepakatan memutuskan memilih Marwansyah Hutagalung sebagai Pjs Kades dan hasil keputusan serta berita acaranya kami kirimkan ke Bupati Tapteng dengan surat bernomor 141/BPD-TN-I/2011,” bebernya.

Camat Bantah Menonaktifkan
Sementara Camat Tapian Nauli J boru Sirait saat dikonfirmasi membantah telah melakukan penonaktifan Kades Tapian Nauli I Marwanyah Hutagalung.

“Saya tidak pernah memberhentikan Marwansyah sebagai Pjs Kades Tapian Nauli I, apalagi sampai membawa-bawa nama Bupati Tapteng,” tegasnya.

Ia mengaku, Kamis kemarin memang bertemu Marwansyah Hugalung di kantor camat untuk membicarakan soal adanya surat keluhan dari 41 warga setempat yang mengaku tidak dilibatkan BPD dalam memilih Pjs Kades Tapian Nauli I.

“Namun Marwansyah meminta surat itu dari saya, dan saya memang tidak memberikannya untuk mencegah terjadi keributan. Sebab saya hanya ingin membicarakan soal keluhan masyarakat itu saja,” bebernya.

Namun tiba-tiba, sambungnya, Marwansyah Hutagalung langsung berdiri dan mengatakan, ‘Besok akan saya antarkan stempel’. “Namun saya langsung mengatakan, ‘Mengapa bapak antar stempel, sebab bapak masih tetap sebagai kepala desa. Belum ada surat dari bupati soal siapa Pjs Kepala Desa Tapian Nauli I’. Itu yang saya sampaikan kepada Marwansyah,” tukasnya.

Terpisah, Plt Kabag Humas Tapteng Iwan RM Sinaga SH saat dikonfirmasi via seluler menegaskan, Bupati Tapteng tidak pernah memberikan instruksi kepada Camat Tapian Nauli I untuk mencopot Kades Tapian Nauli I.

“Pak Bupati tidak pernah langsung mencampuri soal pemilihan maupun penghunjukan kepala desa di Tapteng. Sebab soal pemilihan kades ada lembaga yang mengurusinya, dan tidak langsung ke Bupati Tapteng,” tegas Iwan. (MS)

Read More

Peringati HUT Kohanudnas, Disdukcapil Gelar Pemasangan KB Implan Gratis

Untuk memeriahkan HUT Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) ke-50 yang akan dipusatkan di Tapteng, 15 hingga 17 Januari mendatang, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Tapteng akan ambil bagian dengan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat berupa pemasangan alat KB Implan bagi 200 ibu rumah tangga. Hal ini disampaikan Kadis Kependudukan, Capil dan KB Tapteng Drs Sunaryo Sipahutar MM kepada METRO di ruang kerjanya, Jumat (13/1).

Dikatakannya, awalnya dinas yang dipimpinnya tidak dimasukkan dalam skedul acara bakti sosial pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh Kohanudnas. Semula, hanya operasi katarak, operasi bibir sumbing, pemeriksaan dan pengobatan gigi, pemeriksaan dan pengobatan umum, khitanan massal dan pemberian bantuan kacamata saja. Namun karena Disdukcapil ingin turut berbuat membantu memberikan pelayanan KB kepada masyarakat sesuai bidangnya, maka atas persetujuan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang, akhirnya pelaksanaan pemasangan KB Implan dijadikan sebagai salah satu kegiatan tambahan.

“Itupun awalnya Bupati hanya memerintahkan kita untuk mengadakan pemasangan alat KB Implan bagi 100 IRT saja. Tapi, atas desakan dan banyaknya permintaan dari warga Tapteng, akhirnya kita mengambil kebijakan untuk menambah kuota bantuan hingga menjadi 200 IRT. Ini merupakan sebuah bentuk pelayanan terbaik ke warga di bidang peningkatan keluarga berencana,” katanya. (MS)

Read More

Dinilai Tak Mampu Sumbang PAD Dirut PDAM Mual Nauli Tapteng Didesak Copot

Dirut PDAM Mual Nauli didesak copot. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tapteng yang dipimpin Ir Joston Lubis, ini dinilai tak mampu mendatangkan PAD.

Desakan itu disampaikan Ketua Forum Lampu Merah (FLM) Tapteng Abdul Rahman Sibuea, kepada METRO di Pandan, Minggu (5/6). Menurut dia, pelayanan PDAM juga tidak maksimal. Padahal setiap tahun, kata dia, PDAM Mual Nauli selalu dsubsidi APBD Tapteng. “Atas dasar itu, sudah sepantasnya Bupati Tapteng mengganti pimpinan PDAM Mual Nauli, karena jelas tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata Abdul.

“Kami dari Forum Lampu Merah meminta Bupati Tapteng untuk segera mengganti Direktur PDAM Mual Nauli karena tidak mampu mengembangkan perusahaan tersebut, malah menjadi beban bagi anggaran APBD Tapteng setiap tahunnya,” ulang Abdul.

Masih kata Abdul, setahu mereka, masa jabatan Ir Joston Lubis sebagai Direktur di BUMD Tapteng ini sebenarnya sudah berakhir sejak tahun 2009 lalu.

Dia mengatakan, selain mengganti pimpinan PDAM Mual Nauli, Bupati Tapteng juga diminta untuk melakukan audit intern terhadap perusahaan tersebut. Karena disinyalir, anggaran yang selama ini diberikan, tidak digunakan sebagai mana mestinya. “Kalau bupati tidak mampu melakukan audit intern terhadap PDAM Mual Nauli, sebaiknya pemeriksanaan anggaran diserahkan kepada aparat terkait. Karena kami menduga, banyak anggaran yang diselewengkan oleh oknum Direktur PDAM tersebut selama ini. Buktinya, dari anggaran yang rata-rata lebih dari Rp350 juta per tahunnya, tak satupun yang bisa dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat,” tuturnya.

Abdul menambahkan, yang paling mirisnya adalah keluhan-keluhan dari para pegawai di PDAM Mual Nauli yang mengaku seringkali tidak menerima gaji, bahkan sampai berbulan-bulan. “Sekarang saja, kami mendapat informasi bahwa para pegawai di PDAM itu sudah lebih dari 3 bulan belum menerima gaji. Ini kan sudah tidak benar dan kuat dugaan kami bahwa ada penyelewengan anggaran di perusahaan ini. Makanya jika diperhatikan setiap hari, tak ada aktivitas apapun di kantor PDAM ini. Pagawainya pun hanya 2 sampai 3 orang saja yang mau masuk kantor. Atau kalau memang tidak bermanfaat, lebih baik PDAM Mual Nauli ini dibubarkan saja, daripada menjadi beban yang berkepanjangan,” kritik Abdul.

Sementara itu, Direktur PDAM Mual NauliIr Joston Lubis yang coba dikonfirmasi METRO melalui ponselnya, Minggu (5/6), tidak berhasil. (metrosiantar.com)

Read More

21.948 Warga Diusul Peroleh Jamkesmas

Sebanyak 21.948 warga Sibolga diusulkan agar memeroleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan biaya dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Depkes Pusat.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara anggota DPRD Sibolga dengan Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga, Dinas Sosial, PT Askes Sibolga dan Lurah se-Kota Sibolga, baru-baru ini.

Ketua Komisi III DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori, di kesempatan itu mengungkapkan keprihatinannya dengan masih banyaknya warga Sibolga yang tidak bisa menggunakan biaya perobatan dari Program Jamkesmas. “Yang perlu disikapi adalah warga Sibolga yang seharusnya mendapat akses kesehatan. Namun tidak tidak memiliki kartu Kartu Jamkesmas dan tidak masuk dalam data base. Padahal, secara nyata dan fisik dia memang miskin dan hal inilah yang masih terjadi hingga saat ini,” ujar Jamil.

Menurut Jamil, masalahnya selama ini masih ada terdapat warga miskin tidak memiliki kartu jaminan kesehatan yang perlu mendapat pertolongan karena menderita sakit yang cukup parah. “Untuk itu, harapan kita kepada camat dan lurah untuk benar-benar memonitor warga di wilayahnya karena pengalaman sebelumnya masih ada gakin yang belum tersentuh jaminan kesehatan,” harapnya.

Warga miskin yang dijamin kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sambung Jamil, diperkirakan bisa melebihi jumlah penduduk miskin tahun 2011 yang hanya untuk 21.948 jiwa.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan kota Sibolga M Yusuf Batubara, di kesempatan itu, mengungkapkan, masyarakat miskin yang diusulkan menjadi peserta Jamkesmas tahun 2011 untuk Kota Sibolga masih tetap berdasarkan data sebelum tahun 2008, yakni sebanyak 21.948 jiwa. Sedangkan pendataan yang dilakukan BPS pada tahun 2008 penduduk miskin di Sibolga berkurang menjadi 20.122. “Namun data kepesertaan Jamkesmas Kemenkes RI tahun 2011 untuk warga Sibolga masih tercatat sebanyak 21.948 seperti data sebelum tahun 2008. Sehingga kekurangan peserta Jamkesmas tahun 2011 untuk kota Sibolga sebanyak 1826 jiwa dan hal inilah yang perlu dilakukan pendataan oleh perangkat Kecamatan dan kelurahan untuk menutupi jumlah kuota tersebut,” terangnya. (metrosiantar.com)

Read More