Jalan Sibolga-Tapteng-Taput Parah!

Memasuki tahun 2012, kondisi ruas jalan lintas pada batas Sibolga-Padangsidimpuan (Psp) dan ruas Jalan Sibolga-Tapteng-Taput masih rusak parah. Kerusakan terparah ada di sejumlah titik di Kecamatan Sarudik, Kecamatan Pinangsori, dan Kecamatan Sitahuis, Tapteng hingga batas Kecamatan Adiankoting, Taput.

“Tidak sulit menemukan jalan rusak di kawasan Sibolga-Tapteng ini. Apalagi jalan mulai dari perbatasan Sibolga-Sitahuis (Tapteng)-Adiankoting (Taput), waduh parahnya minta ampun,” kata Ketua LSM ICW Sibolga-Tapteng, Dohar F Sianipar, kemarin.

Kondisi jalan, sambung Dohar, berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak pernah serius memperbaiki Jalinsum khususnya dari perbatasan Sibolga ke Adiankoting, Taput atau dari Km 14 ke Km 27. Malah, menurut dia, kerusakan jalan jadi objek korupsi.

“Yang paling parah dari dulu itu dari batas Sibolga-Adiankoting Taput, enggak pernah bisa mulus. Sudah berapa presiden, gubernur, dan bupati. Tapi tetap sama saja. Kita jadi heran sendiri,” ungkapnya bernada pesimis.

Dohar meminta agar Pemprovsu maupun Pemkab Tapteng lebih serius menangani kerusakan Jalinsum Sibolga-Adiankoting. Sebab menurutnya, kerugian ekonomi masyarakat selama ini akibat kerusakan jalan negara tersebut sudah sangat besar.

“Kita lihat kerugian ekonominya. Karena jalan adalah objek vital yang menunjang aktifitas perekonomian masyarakat umum,” tukas Dohar.
Senada diungkapkan Master Gultom, warga Kecamatan Sitahuis, Tapteng, yang mengungkapkan sejak dari dulu jalan itu tidak pernah bagus, sementara anggaran perbaikan selalu ada tiap tahun. Kalaupun ada perbaikan, kata dia, yang ada hanya upaya penimbunan, ditambal. Dan itupun asal dikerjakan saja.

“Baru ditambal, enggak sampai sebulan sudah rusak lagi, terus ada perbaikan lagi, anggaran juga. Apa itu enggak jadi ajang korupsi namanya,” ketusnya.

Bahkan ia mengaku pernah menegur keras pihak dinas PU Provsu karena pengerjaan penimbunan Jalinsum di sekitar rumahnya yang saat itu dikerjakan dianggapnya sebagai pekerjaan asal jadi.

“Ditimbun pakai tanah dari bukit. Apa gunanya itu. Makanya saya tegur langsung,” sebut Master. (MS)

Read More

Mitan Mahal, Elpiji Terpaksa Dipilih

Sejak tanggal 1 Januari 2012, pemerintah pusat resmi mencabut subsidi harga minyak tanah (mitan) dan mengonversi gas elpiji 3 Kg. Dengan dicabutnya subsidi tersebut, masyarakat Tapteng saat ini bebas membeli minyak tanah dengan jumlah berapapun sesuai kebutuhan dan daya mampunya. Namun lantaran terlalu mahal, wargapun terpaksa beralih ke gas.

Demikian dikatakan Sekretaris Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas (HISWANAMIGAS) wilayah Tapanuli dan Nias, Waris Ananta kepada METRO melalui ponselnya, Kamis (12/1).
“Sekarang masyarakat bisa bebas membeli mitan dengan jumlah berapapun juga, tergantung kebutuhan dan daya mampunya. Demikian juga terkait masalah harga mitan saat ini masih bervariasi dikarenakan pemerintah tidak atau belum mengeluarkan ketetapan tentang harga eceran tertinggi (HET). Dan kemungkinan harga mitan kedepannya akan sangat bergantung kepada harga minyak dunia. Kebijakan ini terpaksa diambil pemerintah dikarenakan memang jumlah produksi minyak kita sudah semakin menurun, demikian pula dengan jumlah cadangan minyak bumi kita sudah semakin menipis, makanya pemerintah mengambil kebijakan untuk mencabut subsidi mitan dan menggantinya dengan gas elpiji 3 kg,” terangnya.

Waris menambahkan, dicabutnya subsidi harga mitan oleh pemerintah dengan melakukan konversi gas elpiji 3 kg di satu sisi memang masih berat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa menggunakan mitan sebagai bahan bakar utama rumah tangga. Namun nantinya masyarakat juga akan segera melupakan mitan dan akan segera mengidolakan gas elpiji 3 kilogram, karena jauh lebih hemat dan murah.

“Sekarang mitan sudah langka dan mahal, harganya bisa mencapai antara Rp10 ribu hingga Rp12 ribu per liternya. Jika dilihat, masyarakat sekarang sudah benar-benar beralih ke tabung gas elpiji 3 kilogram. Awalnya memang banyak warga kita yang merasa terkendala disebabkan masih sulitnya memperoleh gas elpiji 3 kilogram isi ulang. Di Tapteng, sekarang isi ulang tabung gas elpiji 3 kilogram tidak lagi menjadi kendala, karena saat ini telah banyak dibuka pangkalan-pangkalan penjualan isi ulang tabung gas elpiji 3 kilogram di seluruh wilayah hingga ke pelosok-pelosok desa. Jadi tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak beralih ke gas,” tuturnya.

“Tetapi bagi yang masih terus berkeinginan untuk menggunakan mitan, silakan saja, asalkan mampu membelinya, tidak masalah. Dan kita dari HISWANAMIGAS masih membuka dan mengharapkan masyarakat yang ingin membuka pangkalan penjualan isi ulang tabung gas elpiji 3 kilogram untuk mendaftarkan diri sekaligus mengurus segala persyaratannya ke pemerintah daerah masing-masing,” pungkasnya mengakhiri. (MS)

Read More

Kades Dinonaktifkan, Warga Tapian Nauli I Bingung

Camat Bantah Menonaktifkan
Sejumlah warga Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Tapteng resah. Pasalnya warga bingung akibat dinonaktifkannya kepala desa secara mendadak oleh Camat Tapian Nauli.

“Kami tak tau lagi kemana harus mengurus administrasi kependudukan, sebab kepala desa yang memimpin kami saat ini tak jelas. Karena informasi yang kami dengar, Kades kami sudah dinonaktifkan oleh Camat Tapian Nauli (J boru Sirait),” ungkap Nurdelima Telaumbanua (32) salah seorang warga setempat beserta warga lainnya, Jumat (13/1) di Tapteng. Nurdelima mengaku, Jumat kemarin dirinya sedang menguruskan KTP milik ibunya ke kepala desa, Marwansyah Hutagalung. Namun oleh Marwansyah, dirinya malah disarankan untuk menemui oknum camat yang disebut-sebut sebagai Plt Kades Tapian Nauli I. “Namun saat menemui camat yang juga katanya Plt Kades, saya malah disarankan lagi untuk menemui Marwansyah Hutagalung. Akhirnya saya beserta warga lainnya yang hendak mengurus KTP dan administrasi lainnya kebingungan,” tukas Nurdelima.

Ia berharap Pemkab Tapteng agar bertindak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab dampaknya sangat terasa pada masyarakat yang berhubungan langsung dengan kepala desa soal administasi kependudukan.

“Kalau masalahnya seperti ini terus, kami selaku warga yang menjadi rugi. Dan kami juga lelah dioper-oper dari camat ke kepala desa,” ketusnya diamini warga lainnya.

Marwansyah Hutagalung (50), saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya telah dinonaktifkan secara lisan oleh Camat Tapian Nauli, Kamis (12/1) di kantor camat setempat. “Kemarin saya diberitahukan oleh camat, bahwa saya sudah diberhentikan dari jabatan saya selaku kepala desa. Saat itu camat mengatakan kalau dirinya merangkap menjadi Plt Kades Tapian Nauli I menggantikan saya, katanya atas perintah Bupati Tapteng,” ungkap Marwansyah.

Mendengar ucapan camat, sambung Marwansyah, dirinya saat itu menuruti kemauan oknum camat meskipun disampaikan secara lisan. Sebab saat diminta surat terkait hal itu, oknum camat tak bersedia untuk memberikannya.

“Aneh memang. Namun sebagai bawahan saya menurut saja apa kata atasan. Namun saat saya mengatakan akan mengantarkan stempel kepala desa, malah camat menolaknya dengan mengatakan ‘jangan’,” tuturnya. Ia mengaku, periodenya sebagai Kades Tapian Nauli I memang sudah berakhir bulan Desember 2011 lalu. Namun atas kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dirinya dihunjuk sebagai Pjs Kades menunggu digelarnya pemilihan kepala desa.

“Hasil kesepakatan musyawarah BPD itu bahkan sudah dikirim kepada camat secara resmi. Namun tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas camat memberhentikan saya sebagai kepala desa,” bebernya.
Ironisnya, sambung Marwansyah, oknum camat itu memberhentikan dirinya sebagai kepala desa dengan menyebutkan adanya surat pernyataan dari 40 warga desa setempat yang menolak dirinya selaku kepala desa.

“Namun saat saya minta surat pernyataan dari masyarakat itu, oknum camat tidak bersedia memberikannya. Begitu juga dengan stempel yang akan saya pulangkan, oknum camat malah menolaknya,” tukasnya.

Amrin Hutabarat, selaku Sekretaris BPD Tapian Nauli I saat dikonfirmasi mengakui kalau Marwansyah Hutagalung diangkat sebagai Pjs Kades sesuai dengan hasil kesepakatan BPD bulan Desember 2011 lalu.

“Itu kami lakukan karena ada surat dari kabupaten yang menginstruksikan agar BPD memilih Pjs Kades Tapian Nauli I menunggu digelarnya Pilkades. Dan hasil kesepakatan memutuskan memilih Marwansyah Hutagalung sebagai Pjs Kades dan hasil keputusan serta berita acaranya kami kirimkan ke Bupati Tapteng dengan surat bernomor 141/BPD-TN-I/2011,” bebernya.

Camat Bantah Menonaktifkan
Sementara Camat Tapian Nauli J boru Sirait saat dikonfirmasi membantah telah melakukan penonaktifan Kades Tapian Nauli I Marwanyah Hutagalung.

“Saya tidak pernah memberhentikan Marwansyah sebagai Pjs Kades Tapian Nauli I, apalagi sampai membawa-bawa nama Bupati Tapteng,” tegasnya.

Ia mengaku, Kamis kemarin memang bertemu Marwansyah Hugalung di kantor camat untuk membicarakan soal adanya surat keluhan dari 41 warga setempat yang mengaku tidak dilibatkan BPD dalam memilih Pjs Kades Tapian Nauli I.

“Namun Marwansyah meminta surat itu dari saya, dan saya memang tidak memberikannya untuk mencegah terjadi keributan. Sebab saya hanya ingin membicarakan soal keluhan masyarakat itu saja,” bebernya.

Namun tiba-tiba, sambungnya, Marwansyah Hutagalung langsung berdiri dan mengatakan, ‘Besok akan saya antarkan stempel’. “Namun saya langsung mengatakan, ‘Mengapa bapak antar stempel, sebab bapak masih tetap sebagai kepala desa. Belum ada surat dari bupati soal siapa Pjs Kepala Desa Tapian Nauli I’. Itu yang saya sampaikan kepada Marwansyah,” tukasnya.

Terpisah, Plt Kabag Humas Tapteng Iwan RM Sinaga SH saat dikonfirmasi via seluler menegaskan, Bupati Tapteng tidak pernah memberikan instruksi kepada Camat Tapian Nauli I untuk mencopot Kades Tapian Nauli I.

“Pak Bupati tidak pernah langsung mencampuri soal pemilihan maupun penghunjukan kepala desa di Tapteng. Sebab soal pemilihan kades ada lembaga yang mengurusinya, dan tidak langsung ke Bupati Tapteng,” tegas Iwan. (MS)

Read More

Jalan Menuju TPI Pasar Terandam Kupak- Kapik

Kondisi ruas jalan menuju tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Pasar Terandam, Kecamatan Barus, rusak parah. Di mana hampir semua badan jalan berlubang dan batu besar.

Kondisi ini tentu saja sangat mengancam keselamatan warga khususnya para pengendara kendaraan bermotor. Pasalnya, jika di musim hujan badan jalan itu digenangi air dan lumpur bagaikan kubangan kerbau, sedangkan musim kemarau menimbulkan debu.

Sejumlah warga Pasar Terandam Kecamatan Barus, di antaranya Hasrianto Samosir dan Syahnan Situmeang kepada METRO, Jumat (13/1) menjelaskan, kondisi jalan menuju TPI di Desa Pasar Terandam ini sudah lama rusak parah. Sehingga warga khususnya nelayan mengalami kesulitan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka.

“Kita mengharapkan Bapak Bupati agar megalokasikan dana APBD Tapteng untuk melakukan pengaspalan jalan menuju TPI di Desa Pasar Terandam ini. Sebab jalan ini merupakan satu-satunya urat nadi perekonomian masyarakat Barus khususnya nelayan untuk mengangkut hasil tangkapan mereka ke pasar atau ke Medan maupun ke Sibolga dan daerah lainnya,” ungkap Hasrianto diamini rekannya.

Parahnya lagi, sambung warga, jika musim hujan hampir seluruh badan jalan menuju TPI ini digenangi air hujan dan lumpur bak sungai kecil, sehingga kendaraan yang melintas dari jalan tersebut sering terpeleset yang mengakibatkan kendaraan seperti betor yang mengangkut ikan hasil tangkapan nelayan mengalami kerusakan. Seperti, patah per, bocor ban dan kerusakan lainnya.

Sedangkan di musim kemarau, badan jalan dipenuhi debu-debu yang mengakibatkan seringnya mobil terpergok dengan kendaraan lain. Bahkan sering terjadi kecelakaan akibat banyaknya debu yang beterbangan di jalanan. Selain itu warga juga banyak menderita sesak nafas akibat menghirup udara bercampur debu.

Sementara seorang pengemudi betor marga Pasaribu, warga Desa Pasar Terandam mengaku kesal melewati jalan tersebut. Namun karena tak ada lagi jalan lain sehingga terpaksa harus melewatinya walaupun kendaraannya sering rusak. (MS)

Read More

Peringati HUT Kohanudnas, Disdukcapil Gelar Pemasangan KB Implan Gratis

Untuk memeriahkan HUT Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) ke-50 yang akan dipusatkan di Tapteng, 15 hingga 17 Januari mendatang, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Tapteng akan ambil bagian dengan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat berupa pemasangan alat KB Implan bagi 200 ibu rumah tangga. Hal ini disampaikan Kadis Kependudukan, Capil dan KB Tapteng Drs Sunaryo Sipahutar MM kepada METRO di ruang kerjanya, Jumat (13/1).

Dikatakannya, awalnya dinas yang dipimpinnya tidak dimasukkan dalam skedul acara bakti sosial pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh Kohanudnas. Semula, hanya operasi katarak, operasi bibir sumbing, pemeriksaan dan pengobatan gigi, pemeriksaan dan pengobatan umum, khitanan massal dan pemberian bantuan kacamata saja. Namun karena Disdukcapil ingin turut berbuat membantu memberikan pelayanan KB kepada masyarakat sesuai bidangnya, maka atas persetujuan Bupati Tapteng Raja Bonaran Situmeang, akhirnya pelaksanaan pemasangan KB Implan dijadikan sebagai salah satu kegiatan tambahan.

“Itupun awalnya Bupati hanya memerintahkan kita untuk mengadakan pemasangan alat KB Implan bagi 100 IRT saja. Tapi, atas desakan dan banyaknya permintaan dari warga Tapteng, akhirnya kita mengambil kebijakan untuk menambah kuota bantuan hingga menjadi 200 IRT. Ini merupakan sebuah bentuk pelayanan terbaik ke warga di bidang peningkatan keluarga berencana,” katanya. (MS)

Read More

Pagar Kantor Wali Kota Sibolga Jelek

Pagar yang mengelilingi komplek kantor Wali Kota Sibolga, Jalan Sutomo No 26 A perlu dipugar kembali. Sebab kondisinya saat ini terbilang sudah jelek dan merusak keindahan kantor Wali Kota Sibolga.

Dua orang pejalan kaki melintas di depan Kantor Walikota Sibolga di Jalan Sutomo No. 26 A yang dikelilingi pagar yang terbilang polos dan dinilai sudah perlu dipugar kembali, Jumat (13/1).

“Kalau kita perhatikan dan dibandingkan dengan pagar kantor-kantor instansi pemerintah lainnya, pagar Kantor Walikota Sibolga yang paling jelek. Pagar tersebut kelihatannya sudah kurang pas dengan gedung induknya,” ungkap Sekretaris LSM Pemerhati Kesejahteraan Anak Bangsa (Perkasa) Sibolga-Tapteng, Binsar Simatupang, Jumat (13/1).

Mantan anggota DPRD Sibolga periode 1999-2004 itu mengatakan, Kota Sibolga sudah berulangkali meraih Piala Adipura. Artinya, ‘wajah’ kantor wali kota juga perlu ditata dengan apik, seperti pembangunan pagar sebagai bagian terdepan.

“Kantor Walikota itu kebanggaan warga Sibolga, jadi perlu juga terlihat indah, sama seperti rumah dinas Walikota yang sekarang sudah tahap finishing. Misalnya, kalau ada pendatang, tentu kita akan ikut bangga dipuji bahwa kantor wali kota kita terlihat bagus,” tukasnya.

Senada itu, Jhonny Simatupang, warga Sibolga lainnya menuturkan, jika dibandingkan pagar kantor Wali Kota Sibolga kalah apik dengan pagar Lapangan Simaremare yang berada tepat di depannya. Hanya saja, sambung dia, kalau mau dipugar, pagarnya jangan terlalu tinggi, karena malah akan menghalangi pemandangan. “Saya menilai, model pagar kantor Walikota Sibolga itu sudah ketinggalan, cuma dari plat besi kecil-kecil, modelnya juga sangat polos. Saya sependapat kalau pagar tersebut dipugar, tapi jangan berlebihan dananya, modelnya juga cukup yang sederhana saja, tapi cantik,” pungkasnya.(MS)

Read More

80 Persen Anggota DPRD Asal PPRN se-Sumut Akan Direcall

Anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Sumut, dipastikan akan direcall. Ketua DPW PPRN Sumut, Pustaha Nurdin kepada wartawan, Senin (31/10) menyatakan, akan dilakukan recall besar-besaran di tubuh PPRN Sumut.

Pe-recall-an sebanyak 80 persen anggota DPW PPRN, dan termasuk pula anggota DPRD Sumut dari PPRN, menurut Pustaha Nurdin, diperkuat dengan adanya fatwa Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2011, dimana dalam fatwa itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mensahkan hasil Munas I PPRN dengan Ketua Umum, Rochim. Jadi dalam putusan itu juga ditetapkan bahwa apa yang ditandatangani oleh Amelia Ahmad Yani adalah ilegal.

Berdasarkan ketetapan itu, tambah Pustaha Nurdin, DPW akan melakukan recall kepada anggota dewan asal PPRN se-Sumut untuk beberapa daerah. “Tidak semua anggota DPRD se-Sumut yang direcall. Namun kisarannya mencapai 80 persen, termasuk Medan,” ujarnya.

Pustaha menyebutkan, beberapa Anggota DPRD yang direcall yakni berasal dari Humbang Hasundutan (Humbahas), Serdang Bedagai (Sergai), Labuhan Batu, Medan, Toba Samosir (Tobasa), Padang Lawas Utara (Paluta), Sibolga, Simalungun, Nias dan beberapa daerah lainnya. “Nama-namanya sudah ada. Namun kita nggak bisa sebut sekarang, nanti seiring berjalannya proses itu. Dalam waktu dekat inilah,” ungkapnya.

Terkait fatwa MA tersebut, Pustaha Nurdin kembali mengungkapkan, kepengurusan DPP PPRN pada akhirnya menurut hukum adalah dipimpin oleh Ketua Umum (Ketum) Rochim, Sekjen Joller Sitorus dengan dasar Munas 1 PPRN pada 19-20 Maret 2011 lalu. (Sumut Pos)

Read More