Bakhtiar Sibarani Gantikan Antonius Ketua Fraksi Demokrat

TAPTENG- DPC Partai Demokrat Tapteng melakukan perombakan di dalam tubuh Fraksi Demokrat di DPRD Tapteng. Ketua Fraksi Demokrat yang selama ini dipimpin Antonius Hutabarat, kini digantikan Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng Tuani Lumbantobing melalui sekretarisnya Hafrul Hudawi Tanjung kepada METRO, Kamis (8/3) menuturkan, penggantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tapteng semata-mata bertujuan untuk penyegaran, tanpa ada unsur politik lainnya. Apalagi akibat adanya perpecahan di tubuh Partai Demokrat Tapteng.

“Penggantian Ketua Fraksi Demokrat semata-mata hanya untuk penyegaran. Ini sudah sesuai prosedur partai dan telah melalui hasil rapat pengurus DPC Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, pergantian ini bukan dikarenakan adanya perpecahan di tubuh DPC Partai Demokrat. Seluruh pengurus, anggota Fraksi Demokrat termasuk kedua kader yang berganti posisi juga setuju atas penggantian ini,” kata Hafrul.

Dijelaskannya, kebijakan penyegaran di Fraksi Demokrat bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada para anggota Fraksi Demokrat. Sehingga para anggota DPRD ini sama-sama pernah merasakan pengalaman, pahit dan manisnya sebagai Ketua Fraksi.

“Semua kader Demokrat di DPRD kan tentunya membutuhkan pengalaman, terutama sebagai ketua fraksi supaya nantinya mereka lebih matang berpolitik dan sewaktu-waktu siap secara fisik dan mental untuk jadi pemimpin, baik sebagai pimpinan fraksi, DPRD maupun DPC. Di samping itu untuk lebih meningkatkan kinerja dan fungsi Fraksi Demokrat di DPRD. Artinya, selain agar seluruh anggota DPRD lebih matang berpolitik di legislatif, mereka juga kita rancang untuk jadi kader-kader yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya selaku wakil partai dan wakil rakyat,” cetusnya.

Saat ditanya METRO, kenapa memilih Bakhtiar Ahmad Sibarani yang menjadi pengganti Antonius Hutabarat sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tapteng dan bukan kader yang lain, Hafrul menegaskan hal tersebut merupakan hasil rapat pengurus DPC Partai Demokrat Tapteng bersama anggota Fraksi Demokrat.
“Bakhtiar yang ditunjuk menjadi Ketua Fraksi menggantikan Antonius dikarenakan memang hal itulah yang menjadi keputusan rapat antara pengurus DPC dengan anggota Fraksi Demokrat DPRD. Jadi bukan kita yang menunjuknya, tapi hasil rapat yang memutuskannya,” tegas Hafrul.

Antonius Hutabarat yang ditemui METRO bersama Bakhtiar Sibarani, mengaku mengetahui dan menyetujui adanya penggantian itu.

“Saya tahu dan menyetujui pergantian saya dengan Bakhtiar sebagai Ketua Fraksi Demokrat yang baru. Saya pun hadir saat rapat penentuannya. Ini memang merupakan kebijakan partai dan sudah sesuai prosedur. Saya benar-benar ikhlas karena saya tak ada masalah dengan Bakhtiar. Saya malah ikut menunjuk dirinya menjadi pengganti saya waktu itu,” pungkasnya.

Adapun pergantian Ketua Fraksi Demokrat Tapteng itu sesuai SK Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng No. 06 I Tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng Tuani Lumbantobing.(MS)

Read More

Desakan Penolakan Izin Penambangan Emas Didukung

Desakan para aktivis Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) terhadap Bupati Tapteng, agar tidak memberikan izin rekomendasi penambangan emas di wilayahnya, mendapat dukungan dari Forum Sarjana Perintis, Penggerak dan Pemerhati Pembangunan (FORSA P4) Tapteng-Sibolga.

Wakil Ketua FORSA P4, M Ikhsan Siregar SH yang ditemui Rabu (7/3) kemarin mengatakan, penambangan emas yang kemungkinan akan dilaksanakan oleh PT Agincourt di Kecamatan Sibabangun, Sukabangun, Lumut, Pinangsori, Badiri, dan Tukka, akan sangat berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan di daerah itu, terutama kerusakan hutan serta limbah zat kimia yang dapat meracuni sumber air.

“Kami sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator YEL, Gabriella Fredrikson, bahwasanya jika aktivitas penambangan emas diizinkan untuk dilakukan di wilayah Tapteng, maka kerusakan lingkungan sudah pasti akan kita rasakan selamanya. Menurut kajian kami, keuntungan yang akan diberikan oleh perusahaan penambangan emas yang kemungkinan adalah PT Agincourt kepada Negara, Sumut, apalagi Tapteng, tidak akan sebanding dengan dampak lingkungan yang akan dirasakan masyarakat kelak,” bilangnya.

Ikhsan juga menyampaikan, seharusnya Pemkab Tapteng sedari dini melarang upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan penambangan emas, baik eksplorasi maupun eksploitasi nantinya. Sebab dari hasil investigasi yang dilakukan oleh FORSA P4 di beberapa kawasan yang saat ini sedang dieksplorasi oleh PT Agincourt di wilayah Tapteng, kerusakan lingkungahn sudah mulai terjadi.

“Dari hasil pengamatan kami di Anggoli, Pinangsori dan Lumut, eksplorasi yang dilakukan oleh PT Agincourt untuk meneliti kandungan emas yang ada di Tapteng sejak beberapa bulan terakhir, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang lumayan memprihatinkan. Beberapa bagian hutan sudah banyak yang ditebangi dan dilubangi, air sungaipun sudah ada yang keruh seperti di Sungai Anggoli. Ini baru tahap eksplorasi, bagaimana nanti kalau sudah eksploitasi. Belum lagi kerusakan hutan yang disebabkan oleh para spekulan tanah yang akibat harapan mendapatkan harga tanah yang mahal dari perusahaan PT Agincourt nantinya, mereka rela menebangi hutan. Jelas ini tidak bias kita biarkan,” tegasnya.

FORSA P4 mengharapkan dan mendesak Bupati Tapteng untuk tidak memberikan izin maupun rekomendasi penambangan emas di Tapteng. FORSA P4 juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama LSM, pecinta lingkungan dan organisasi kepemudaan untuk menyikapi hal ini.
“Kami minta Bupati Tapteng untuk tidak memberikan izin penambangan emas di Tapteng karena hasilnya tidak akan sebanding dengan dampak lingkungan yang akan dirasakan oleh masyarakat selamanya. Kami juga mengharapkan peran serta seluruh aktivis, wartawan dan OKP untuk ikut menyuarakan penolakan ini. Kita seharusnya malu kepada Gabrilla Fredrikson, wanita asing yang mau peduli akan kelestarian hutan maupun lingkungan kita. Kalau dia perduli, kenapa kita tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, aktivis YEL, Gabriella Fredrikson bersama dengan Lolly Banjarnahor dan Pinda Sianturi meminta kepada Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang SH MHum untuk tidak menerima rekomendasi penambangan emas di wilayah Tapteng oleh PT Agincourt Martabe Resourc. Sebab, usaha penambangan yang nantinya akan dilakukan akan sangat merusak lingkungan di sekitar wilayah tambang, terutama akan merusak Kawasan Hutan Batang Toru yang merupakan Harta Karun Tapanuli. Hal ini disampaikan YEL saat mengadakan pertemuan dengan Bupati Tapteng di Ruang Garuda Kantor Bupati Tapteng, Jumat (2/3) kemarin.

Saat itu, Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang menyampaikan bahwa pihak PT Agincourt sebenarnya sudah beberapa kali meminta izin untuk membuka usaha penambangan emas di wilayah Tapteng, namun hingga kini pihaknya belum memberikan jawaban.

“Mereka sudah beberapa kali menemui saya untuk meminta izin penambangan, namun masih belum saya beri jawaban. Hingga kini saya masih mengkaji apa keuntungan yang nantinya akan diperoleh Tapteng jika penambangan itu dilaksanakan. Sementara kerugiannya kita sudah ketahui bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas masukan dari YEL terhadap kondisi ini, akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan kedepan untuk memberi putusan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi YEL menjaga dan melestarikan Kawasan Hutan Batang Toru yang memang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Tapteng,” pungkasnya.(MS)

Read More

Berbenah, RSUD Pandan Tambah 4 Dokter Spesialis

PANDAN-Untuk meningkatkan pelayanan medis, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan terus melakukan pembenahan. Kalau sebelumnya hanya memiliki 5 orang dokter spesialis, kini rumah sakit yang dipimpin Dr Rikardo Situmeang tersebut menambah 4 dokter spesialis.

Mereka yakni dr Yonatan Noldy Lukas sebagai dokter Residen Bedah, dr E Heriawati Sitepu dokter Residen Penyakit Kulit dan Kelamin, dr Yuswita Santi Siregar dokter Residen Penyakit Dalam, dan dr Meity Elvina dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan.

“Sebelumnya hanya ada 5 dokter spesialis, yakni dr Linda Stella Tarigan dokter Residen spesialis Patologi Klinik, dr Arif Simatupang SpS dokter spesialis saraf, dr Januar HM Sitorus SpM dokter spesialis mata, dr Vivera SpP dokter spesialis penyakit paru, dan dr Syaifuddin Lubis SpR dokter spesialis radiologi. Sekarang jadi 9 setelah kita tambah 4,” bilang Direktur RSUD Pandan, dr Rikardo Situmeang, Selasa (6/3).

dr Ricardo Situmeang mengatakan, kedatangan para dokter ini merupakan buah kerjasama antara Pemkab Tapteng dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta. “Sebagai upaya untuk meningkatkan tenaga medis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kita menambah 4 tenaga dokter. Ini melengkapi dokter-dokter spesialis yang selama ini sudah kita miliki,” kata dokter yang bakal maju dalam Pemilukada Taput mendatang.

Ditambahkannya, kehadiran tenaga ahli dokter dibidang Bedah Tulang, diharapkan akan dapat menangani pasien yang bersifat gawat darurat semisal patah maupun retak tulang akibat kecelakaan ataupun pada kasus penganiayaan. Sementara kehadiran tenaga dokter ahli di bidang kandungan dan kebidanan nantinya akan dapat semakin meningkatkan pelayanan RSUD Pandan terhadap para warga yang tengah mengandung maupun yang akan melahirkan, baik secara normal maupun dengan bantuan operasi Caesar.

“Sementara tenaga ahli dokter di bidang penyakit dalam merupakan tenaga ahli yang selama ini kita nantikan kehadirannya. Karena selama ini, penanganan berbagai penyakit dalam seperti darah tinggi, serangan jantung, diabetes mellitus atau kencing manis dan lain sebagainya tidak mampu kita layani hingga terpaksa kita rujuk ke rumah sakit lain. Padahal penderita penyakit dalam ini cenderung sangat banyak ditemukan atau diderita oleh masyarakat Tapteng. Dengan hadirnya dr Yuswita Santi Siregar sebagai dokter penyakit dalam, kita berharap para pasien penyakit ini akan bisa kita layani semaksimal mungkin,” tuturnya.

Sedangkan terkait kehadiran dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, dikatakannya akan sangat menguntungkan. Sebab, dengan adanya dokter tersebut maka RSUD Pandan sudah bisa membuka Klinik Pencegahan HIV AIDS.

“Dengan banyaknya penyebaran lokasi-lokasi yang disinyalir menyimpan pekerja seks komersial (PSK) di Tapteng, kita khawatir penyakit HIV maupun AIDS akan banyak menular. Selama ini kita tidak mampu berbuat banyak untuk memeriksa kesehatan para PSK ataupun para pelayan kafe minuman keras dikarenakan kita tidak memiliki dokter tenaga ahli. Datangnya dokter spesialis kulit dan kelamin ini akan memudahkan kita untuk memeriksa mereka sekaligus mencegah penyebaran penyakit HIV AIDS di Tapteng. Semoga dengan kehadiran para dokter spesialis yang baru ini akan dapat meningkatkan pelayanan kami terhadap berbagai penyakit yang diderita masyarakat di Tapteng,” pungkasnya.(MS)

Read More

BP Migas Minta Pemprovsu Siapkan BUMD

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung penyertaan modal hasil dari industri hulu migas di Sumut.

Penasehat Ahli Kepala BP Migas Bidang Pemerintahan Cornelia Oentarti mengatakan, setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang bergerak di bidang industri hulu migas wajib menawarkan penyertaan modal sebesar 10% ke BUMD di daerah. Hal itu diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 35/2004 mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pasal 34.

“10 persen participating interest (penyertaan modal) wajib ditawarkan oleh kontraktor kepada BUMD yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Sumut harus siapkan BUMDnya karena ada 10 K3S di Sumut saat ini yang beberapa di antaranya sudah akan berproduksi,” kata Cornelia ketika audiensi di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (12/1).

Tawaran tersebut harus sudah diberikan sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dari suatu wilayah kerja. Jika tidak ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah daerah, maka dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penawaran maka akan dialihkan kepada perusahaan nasional.

Cornelia meminta agar K3S di Sumut terbuka terhadap informasi apapun dan sesegera mungkin menyampaikan potensi produksi serta cadangan migas yang akan diproduksinya. Karena K3S sangat membutuhkan peran pemerintah daerah. Apalagi jika terjadi permasalahan di kemudian hari baik itu persoalan perizinan maupun masalah dengan masyarakat sekitar yang turun untuk memediasi justru pemerintah provinsi. “Daerah harus mengetahui potensinya,” sebutnya.

Selain peluang memiliki BUMD yang bergerak di bidang migas, daerah juga berpeluang memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk akomodasi perusahaan. Pemerintah daerah bisa menjadi pemasok kebutuhan perusahaan. “Provinsi harus kejar ini untuk masuk di bisnis migas,” katanya.

General Manager (GM) PT Mosesa Petroleum Blok Tonga, Safar mengatakan, pengeboran minyak bumi di Blok Tonga, Padanglawas sudah akan memasuki tahap produksi. Hanya tinggal menunggu izin rencana pengembangan atau plan of development (POD) disetujui oleh Menteri ESDM. “Sudah kita tes dan berhasil, sekarang minyaknya tinggal ngucur buka keran keluar,” ujarnya.

Jika POD telah disetujui akhir Januari, diperkirakan sekitar enam minggu untuk persiapkan peralatan produksi dan Maret sudah mulai diproduksi. Untuk sementara potensinya bisa diproduksi 1.000 barel perhari dan September mendatang bisa mencapai 2.400 barel perhari.

Dari hasil analisis diperkirakan produksi bisa dilakukan hingga 8 tahun.n Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho mengatakan, Pemprovsu segera berkonsolidasi dengan jajarannya untuk menyikapi potensi migas yang ada di Sumut, yang beberapa K3S sudah akan memasuki masa produksi. Diharapkan nantinya bisa memberikan manfaat bagi daerah sekitar penambangan.

Gatot mewajibkan K3S di Sumut mengkomunikasikan secara terbuka tentang potensi dan cadangan migas yang tersedia ke pemerintah daerah. Jangan sampai masyarakat tidak merasakan kekayaan alam di daerahnya.(HW)

Read More

Gedung DPRDSU Nyaris Terbakar

Pengerjaan gedung baru DPRD Sumut diduga sangat serampangan. Baru berusia lebih kurang satu tahun, sudah dua kali terjadi musibah. Yang terakhir, Kamis (12/1), gedung dewan nyaris terbakar, setelah terjadi korsleting listrik di ruang Fraksi Partai Demokrat (FPD).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 17:30. Api tibatiba saja keluar dari salah satu sarang lampu neon yang berada di ruang ketua FPD, dan berkobar. Saat peristiwa terjadi, di dalam ruangan ada Ketua FPD Tahan Manahan Panggabean dan Sekretaris Melijar Latif. Mereka sedang menerima tamu sejawat dari DPD Partai Demokrat Sumut.

Melihat api yang berkobar di langitlangit, tepat di atas tempat duduk Tahan Panggabean, mereka terkejut dan melakukan gerakan spontan. Ada yang refleks lari ke luar ruangan dan ada juga yang menjerit. Mendengar kegaduhan itu, sejumlah staf yang berada di luar ruangan ketua fraksi bergegas masuk ke ruangan itu.

Ketua FPD Tahan Manahan Panggabean dan Sekretaris Melijar Latif kepada Waspada mengatakan, sangat terkejut melihat peristiwa itu. Sama sekali dia tidak menyangka akan terjadi korsleting listrik, karena usia gedung dewan itu masih sangat muda. Baru lebih kurang satu tahun. “Saya sangat terkejut. Waktu kejadian, kita sedang serius berdiskusi tentang Partai Demokrat,” kata Melijar Latif.

Dalam peristiwa ini, Tahan Manahan Panggabean, menduga alat sensor api yang berada di langitlangit ruangan tidak berfungsi. Seharusnya, begitu ada asap agak tebal saja di ruangan, sensor api segera menyemprotkan air. ‘’Ini sudah ada apipun airnya tidak keluar. Dugaan saya sensornya tidak berfungsi,’’ kata Tahan Panggabean.

Berkaitan dengan peristiwa ini, Tahan Panggabean meminta pihak pengelola gedung memeriksa ulang seluruh komponen yang nantinya dapat menyebabkan masalah di sana. Katanya, beruntung pada saat kejadian di ruang kerjanya terdapat racun api, hingga dapat segera disemprotkan memadamkan api. “Bersyukur juga kita belum pulang. Kalau tidak mungkin seluruh gedung ini akan terbakar,” sebut Melijar.

Dalam usianya yang baru satu tahun ini, dua peristiwa sudah terjadi di gedung DPRD Sumut. Beberapa waktu lalu sejumlah anggota dewan tersekap di lift. Walau akhirnya pintu lift dapat dibuka, namun kondisi empat anggota dewan waktu itu sudah dalam keadaan lemas. (HW)

Read More

BI Rekomendasikan 3 Sektor Prioritas Pengembangan Ekonomi Sibolga

Pemimpin Bank Indonesia Sibolga, Muhamad Nur mengungkapkan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti analisis ekonomi Bank Indonesia Sibolga, sub sektor perikanan, sub sektor pengangkutan dan sub sektor lembaga keuangan nonperbankan merupakan sektor unggulan yang dapat menjadi tolok ukur prioritas pengembangan laju ekonomi daerah setempat.

Hal itu dikemukakan Muhamad Nur pada kegiatan diskusi kerja bersama sejumlah pimpinan SKPD Pemko Sibolga, pimpinan BUMN, Kepala BPS serta sejumlah pejabat BI Sibolga terkait hasil penelitian analisis perekonomian dan pengembangan sektor unggulan di Kota Sibolga, Jumat (30/12) lalu di ruang rapat kerja gedung BI Sibolga.

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, direkomendasikan strategi-strategi berdasarkan faktor internal yang dimiliki dan faktor eksternal yang dihadapi, diantaranya meningkatkan fungsi Pelabuhan Sibolga melalui optimalisasi kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah daerah hinterland dalam pengiriman hasil sumber daya alam (komoditi unggulan) daerah ke daerah penerima/pembeli komoditi tersebut melalui Pelabuhan Sibolga.

Keberadaan pelabuhan laut yang tidak dimiliki daerah hinterland-nya merupakan salah satu keunggulan Kota Sibolga dalam mengembangkan perekonomian. Maka perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah daerah hinterland sekitar Sibolga untuk lebih memanfaatkan pelabuhan Sibolga dalam rangka pengiriman komoditi hasil bumi daerah hinterland.

"Tetapi untuk mendukungnya, harus dilakukan penataan dan menertibkan sarana dan prasarana serta arus lalu lintas orang atau barang di sekitar pelabuhan Sibolga dalam upaya memberikan keleluasaan dan ketentraman pengguna pelabuhan terutama pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pelabuhan Sibolga," saran M Nur.

Kemudian, lanjut dia, membangun industri pengolahan hasil perikanan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah hinterland atau swasta sehingga tercipta lapangan kerja baru. Memberikan insentif dan perlakuan khusus bagi pelaku ekonomi di sektor perikanan terutama terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tak Kalah

Hal yang tak kalah penting, tegas Muhamad Nur, melakukan kordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal perluasan wilayah Kota Sibolga, termasuk apabila perlu melakukan negosiasi bagi hasil PAD dari sektor perikanan dari wilayah eks Kabupaten Tapanuli Tengah.

Memperbaiki dan menata rapi sarana perdagangan (termasuk gudang) yang telah ada dan mendata jumlah, kapasitas dan kondisinya serta memperbaiki dan mempelebar infrastruktur jalan di sekitar pelabuhan Sibolga serta menata arus lalulintas.

"Selain itu, memberikan imbauan kepada pengusaha angkutan yang melintasi Jalan Negara Sibolga – Tarutung untuk menyesuaikan kapasitas muatan beban sesuai dengan peraturan pemerintah No. 4/1993 tentang prasarana dan lalu lintas. Hal ini dikarenakan masih banyak truk yang beroperasi memiliki dimensi kendaraan berat di luar standar yang ditentukan," ungkap M Nur.

Dalam diskusi itu juga membahas sub sektor pariwisata, Kota Sibolga sebagai kota kecil yang terletak di pesisir pantai barat Sumatera Utara memiliki potensi wisata yang besar dan kekayaan alam yang berlimpah. Untuk memajukannya, Pemko Sibolga diimbau menyelenggarakan even-even berskala nasional di Kota Sibolga atau bekerja sama dengan daerah hinterland mempromosikan potensi wisata alam Kota Sibolga dan daerah hinterlandnya.

Sebelumnya, tim peneliti ekonomi muda Yudo Herlambang memaparkan, kondisi perekonomian Kota Sibolga selama sebelas tahun terakhir atau sejak 2000 hingga tahun 2010, dari beberapa hasil analisis terhadap perekonomian serta struktur pembentuk PDRB Kota Sibolga dari kelompok sektoral, rata-rata kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kota Sibolga selama periode tahun 2000-2010 disumbangkan oleh kelompok sektor tersier sebesar 59,74 persen, diikuti kelompok sektor primer sebesar 24,84 persen dan kelompok sekunder sebesar 15,42 persen.

Ekonomi Tak Pesat

Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga terbesar selama periode analisis terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 6,10 persen dan terkecil terjadi pada tahun 2001 sebesar 2,58 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2000-2010, terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,22 persen. Sub sektor angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan sub sektor angkutan jalan raya memberikan kontribusi terbesar dalam menopang konsistensi pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi selama periode analisis masing-masing sebesar 11persen dan 10,54 persen.

"Berdasarkan analisis tipology klassen, secara sektoral di Kota Sibolga tidak terdapat klasifikasi sektor maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector). Namun secara sub sektor ekonomi yang termasuk dalam klasifikasi sub sektor maju dan tumbuh dengan pesat (developed sector) adalah sub sektor perikanan, sub sektor hotel, sub sektor pengangkutan dan sub sektor lembaga keuangan bukan bank," papar Yudo.

Hasil analisis tipology klassen, lanjut Yudo, LQ dan shift share, sub sektor perikanan, sub sektor pengangkutan, sub sektor hotel dan sub sektor lembaga keuangan bukan bank merupakan sub sektor unggulan yang dapat dijadikan prioritas dalam pembangunan ekonomi Kota Sibolga. Sedangkan sub sektor yang memiliki potensi menjadi sub sektor unggulan adalah sub sektor industri tanpa migas, kerena dalam klasifikasi sub sektor ini tergolong potensial atau masih dapat berkembang dan merupakan sub sektor yang kompetitif. (HA)

Read More

Korem 023/KS Tanam 1050 Pohon

Jajaran Korem 023/KS di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapteng melaksanakan penanaman bibit pohon sebanyak 1.050 pohon di sepanjang garis pantai Teluk Tapian Nauli Sibolga mulai dari kawasan Desa Mela, Ketapang, Ujung Sibolga Pelabuhan Lama hingga ke Pondok Batu.

“1050 bibit pohon jenis trambesi ini ditanam disepanjang garis pantai Teluk Tapian Nauli,” kata Danrem 023/KS Kol Arh Heboh Susanto melalui Kasrem 023/KS Letkol Inf Martohap Simorangkir dan Kasi Ter Korem 023/KS Letkol J Simamora kepada wartawan disela-sela acara penanaman, Jumat (13/1) di area Pantai Ujung Sibolga di Jalan Zainul Arifin Sibolga.

Menurut Martohap, penanaman pohon ini baru bisa dilakukan setelah pihaknya selesai merampungkan pelobangan tempat bibit-bibit pohon dimaksud ditanam. “Personil akan dijadwal untuk melakukan perawatan hingga pemeliharaan bibit pohon yang ditanam ini dengan tujuan agar lebih terjamin pertumbuhan dan perkembangannya,” katanya lantas mengimbau instansi terkait di lingkungan Pemda setempat untuk turut serta dalam rangka perawatan dan pemeliharaan bibit-bibit pohon yang telah ditanam.

Kasi Ter Letkol J Simamora menambahkan, penanaman pohon merupakan keikutsertaan dalam rangka mendukung dan memberhasilkan program penanaman pohon 1 miliar yang digalakkan pemerintah dalam rangka untuk kelestarian dan penyelamatan lingkungan. Diharapkan, pohon yang ditanam bisa berkembang dan kelak berguna untuk penghijauan pinggiran pantai termasuk menjadi penahan ombak laut di pantai. “Mengingat area pinggiran pantai luas dan panjang penanaman pohon ini akan berlangsung hingga beberapa hari dan melibatkan personil TNI di jajaran Korem 023/KS,” tandasnya. (MS)

Read More