80 Persen Anggota DPRD Asal PPRN se-Sumut Akan Direcall

Anggota Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Sumut, dipastikan akan direcall. Ketua DPW PPRN Sumut, Pustaha Nurdin kepada wartawan, Senin (31/10) menyatakan, akan dilakukan recall besar-besaran di tubuh PPRN Sumut.

Pe-recall-an sebanyak 80 persen anggota DPW PPRN, dan termasuk pula anggota DPRD Sumut dari PPRN, menurut Pustaha Nurdin, diperkuat dengan adanya fatwa Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 2011, dimana dalam fatwa itu memerintahkan Menteri Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mensahkan hasil Munas I PPRN dengan Ketua Umum, Rochim. Jadi dalam putusan itu juga ditetapkan bahwa apa yang ditandatangani oleh Amelia Ahmad Yani adalah ilegal.

Berdasarkan ketetapan itu, tambah Pustaha Nurdin, DPW akan melakukan recall kepada anggota dewan asal PPRN se-Sumut untuk beberapa daerah. “Tidak semua anggota DPRD se-Sumut yang direcall. Namun kisarannya mencapai 80 persen, termasuk Medan,” ujarnya.

Pustaha menyebutkan, beberapa Anggota DPRD yang direcall yakni berasal dari Humbang Hasundutan (Humbahas), Serdang Bedagai (Sergai), Labuhan Batu, Medan, Toba Samosir (Tobasa), Padang Lawas Utara (Paluta), Sibolga, Simalungun, Nias dan beberapa daerah lainnya. “Nama-namanya sudah ada. Namun kita nggak bisa sebut sekarang, nanti seiring berjalannya proses itu. Dalam waktu dekat inilah,” ungkapnya.

Terkait fatwa MA tersebut, Pustaha Nurdin kembali mengungkapkan, kepengurusan DPP PPRN pada akhirnya menurut hukum adalah dipimpin oleh Ketua Umum (Ketum) Rochim, Sekjen Joller Sitorus dengan dasar Munas 1 PPRN pada 19-20 Maret 2011 lalu. (Sumut Pos)

Read More

Dinilai Tak Mampu Sumbang PAD Dirut PDAM Mual Nauli Tapteng Didesak Copot

Dirut PDAM Mual Nauli didesak copot. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tapteng yang dipimpin Ir Joston Lubis, ini dinilai tak mampu mendatangkan PAD.

Desakan itu disampaikan Ketua Forum Lampu Merah (FLM) Tapteng Abdul Rahman Sibuea, kepada METRO di Pandan, Minggu (5/6). Menurut dia, pelayanan PDAM juga tidak maksimal. Padahal setiap tahun, kata dia, PDAM Mual Nauli selalu dsubsidi APBD Tapteng. “Atas dasar itu, sudah sepantasnya Bupati Tapteng mengganti pimpinan PDAM Mual Nauli, karena jelas tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata Abdul.

“Kami dari Forum Lampu Merah meminta Bupati Tapteng untuk segera mengganti Direktur PDAM Mual Nauli karena tidak mampu mengembangkan perusahaan tersebut, malah menjadi beban bagi anggaran APBD Tapteng setiap tahunnya,” ulang Abdul.

Masih kata Abdul, setahu mereka, masa jabatan Ir Joston Lubis sebagai Direktur di BUMD Tapteng ini sebenarnya sudah berakhir sejak tahun 2009 lalu.

Dia mengatakan, selain mengganti pimpinan PDAM Mual Nauli, Bupati Tapteng juga diminta untuk melakukan audit intern terhadap perusahaan tersebut. Karena disinyalir, anggaran yang selama ini diberikan, tidak digunakan sebagai mana mestinya. “Kalau bupati tidak mampu melakukan audit intern terhadap PDAM Mual Nauli, sebaiknya pemeriksanaan anggaran diserahkan kepada aparat terkait. Karena kami menduga, banyak anggaran yang diselewengkan oleh oknum Direktur PDAM tersebut selama ini. Buktinya, dari anggaran yang rata-rata lebih dari Rp350 juta per tahunnya, tak satupun yang bisa dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat,” tuturnya.

Abdul menambahkan, yang paling mirisnya adalah keluhan-keluhan dari para pegawai di PDAM Mual Nauli yang mengaku seringkali tidak menerima gaji, bahkan sampai berbulan-bulan. “Sekarang saja, kami mendapat informasi bahwa para pegawai di PDAM itu sudah lebih dari 3 bulan belum menerima gaji. Ini kan sudah tidak benar dan kuat dugaan kami bahwa ada penyelewengan anggaran di perusahaan ini. Makanya jika diperhatikan setiap hari, tak ada aktivitas apapun di kantor PDAM ini. Pagawainya pun hanya 2 sampai 3 orang saja yang mau masuk kantor. Atau kalau memang tidak bermanfaat, lebih baik PDAM Mual Nauli ini dibubarkan saja, daripada menjadi beban yang berkepanjangan,” kritik Abdul.

Sementara itu, Direktur PDAM Mual NauliIr Joston Lubis yang coba dikonfirmasi METRO melalui ponselnya, Minggu (5/6), tidak berhasil. (metrosiantar.com)

Read More

21.948 Warga Diusul Peroleh Jamkesmas

Sebanyak 21.948 warga Sibolga diusulkan agar memeroleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan biaya dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Depkes Pusat.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara anggota DPRD Sibolga dengan Dinas Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sibolga, Dinas Sosial, PT Askes Sibolga dan Lurah se-Kota Sibolga, baru-baru ini.

Ketua Komisi III DPRD Sibolga Jamil Zeb Tumori, di kesempatan itu mengungkapkan keprihatinannya dengan masih banyaknya warga Sibolga yang tidak bisa menggunakan biaya perobatan dari Program Jamkesmas. “Yang perlu disikapi adalah warga Sibolga yang seharusnya mendapat akses kesehatan. Namun tidak tidak memiliki kartu Kartu Jamkesmas dan tidak masuk dalam data base. Padahal, secara nyata dan fisik dia memang miskin dan hal inilah yang masih terjadi hingga saat ini,” ujar Jamil.

Menurut Jamil, masalahnya selama ini masih ada terdapat warga miskin tidak memiliki kartu jaminan kesehatan yang perlu mendapat pertolongan karena menderita sakit yang cukup parah. “Untuk itu, harapan kita kepada camat dan lurah untuk benar-benar memonitor warga di wilayahnya karena pengalaman sebelumnya masih ada gakin yang belum tersentuh jaminan kesehatan,” harapnya.

Warga miskin yang dijamin kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sambung Jamil, diperkirakan bisa melebihi jumlah penduduk miskin tahun 2011 yang hanya untuk 21.948 jiwa.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan kota Sibolga M Yusuf Batubara, di kesempatan itu, mengungkapkan, masyarakat miskin yang diusulkan menjadi peserta Jamkesmas tahun 2011 untuk Kota Sibolga masih tetap berdasarkan data sebelum tahun 2008, yakni sebanyak 21.948 jiwa. Sedangkan pendataan yang dilakukan BPS pada tahun 2008 penduduk miskin di Sibolga berkurang menjadi 20.122. “Namun data kepesertaan Jamkesmas Kemenkes RI tahun 2011 untuk warga Sibolga masih tercatat sebanyak 21.948 seperti data sebelum tahun 2008. Sehingga kekurangan peserta Jamkesmas tahun 2011 untuk kota Sibolga sebanyak 1826 jiwa dan hal inilah yang perlu dilakukan pendataan oleh perangkat Kecamatan dan kelurahan untuk menutupi jumlah kuota tersebut,” terangnya. (metrosiantar.com)

Read More

Sopar Siburian, Anggota DPRD Sumut Janji Dongkrak Anggaran Tapteng

Tidak lupa kacang dengan kulitnya. Setidaknya itulah kata bijak yang ingin Sopar Siburian buktikan untuk konstituennya di wilayah Sibolga-Tapteng. Anggota DPRD Sumut dari Demokrat ini berjanji mendongkrak anggaran pembangunan untuk Tapteng lebih besar lagi di tahun 2012.

“Tahun ini saja, Sopar berhasil menggolkan anggaran pembangunan untuk Tapteng sebesar Rp8,1 miliar. Tahun 2012, lebih besar lagi,” ujar Sopar Siburian, usai menerima ulos dari Punguan Simatupang Boru Bere Tapteng-Sibolga, di Wisma Artha Gabe, Sibuluan, Kecamatan Pandan, Tapeng, baru-baru ini. Pemberian ulos sebagai bentuk kasih dari Punguan Simatupang Boru Bere di Tapteng-Sibolga.

Sopar terharu. Dia menyatakan pemberian ulos dan doa merupakan dukungan. “Jujur saja, saya kaget diberi ulos ini, karena kehadiran saya ke sini untuk menghadiri pesta pernikahan familli saya Jones Siburian, dan Evi br Panggabean. Tidak saya sangka, rupanya punguan Simatupang Sibolga-Tapteng Boru Bere berkumpul semua di pesta ini, dan mangulosi saya,” ujar Sopar.

“Sungguh luar biasa dukungan dan perhatian yang diberikan oleh dongan tubuku (saudara, red) di Sibolga-Tapteng ini. Apalagi bisa bersatu dalam punguan ini, kami keturunan Simatupang yang beragama Kristen dan Muslim. Sekali lagi saya merasa bangga dan beterima-kasih atas dukungan ini,” katanya.

Dikatakan Sopar, kekompakan dan persatuan Pomparan Simatupang boru-bere di Sibolga-Tapteng ini, sudah menjadi modal pemerintah Tapteng untuk menggalang persatuan dan persaudaran di Tapteng ini. “Saya yakin, punguan Marga Simatupang di kedua daerah ini siap bekerjasama dengan pemerintah meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Sekali lagi, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih kepada punguan dan Pengurus Marga Simatupang di Sibolga-Tapteng ini, yang memiliki perhatian lebih terhadap saya. Kiranya perhatian ini menjadi semangat untuk tetap berjuang sebagai parhobas (pelayan) masyarakat,” tandasnya.

Ketua Umum Simatupang Boru-Bere Tapteng-Sibolga Saur M Siburian SE menyampaikan kebanggaannya atas perhatian dan juga perjuangan Sopar. Ia tidak lupa dengan daerah pemilihannya, dan selalu berjuang untuk menggolkan anggaran pembangunan. “Doa kita, kiranya beliau tetap setia seperti sekarang ini, selalu ingat dengan daerah pemilihannya dan juga membantu konstituennya,” sebut Saur.

Saur juga mengatakan, jumlah pomparan punguan Simatupang ternyata sudah cukup banyak, yakni sekitar 1.500 KK di Sibolga-Tapteng. “Saya yakin dengan modal kebersamaan seperti ini maka punguan Simatupang di Kabupaten Tapteng ini akan sukses dan berjalan lancar. Modal ini juga akan kami gunakan untuk mendukung dan menggolkan dongan tubu kami Sopar Siburian untuk berkarya lebih besar lagi di tingkat yang lebih tinggi. Kami yakin, pak Sopar ini bisa menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara,” ungkap Saur. (metrosiantar.com)

Read More

Pantai Pandan di Hari Libur Harga Makanan Berlipat

Pantai Pandan, salahsatu tujuan wisata favorit di Tapteng. Setiap hari libur wisatawan lokal maupun luar daerah membludak. Tapi sayang, harga makanan dan minuman di lokasi itu berlipat-lipat. Pengunjung tentu saja mengeluh.

Di awal Juni ini, 4 hari libur berturut-turut, Kamis-Minggu (2-5/6). Selama empat hari itu, Pantai Pandan tidak pernah sepi pengujung. Pedagang pun sepertinya tak ingin menyia-yiakan kesempatan itu.

Tidak warung berderet di sepanjang garis pantai berharap rejeki dari pengunjung. Beragam makanan dan minuman disajikan.

Di sana, ada Herman, Atik Tambunan, dan, Erwin. Ketiganya pedagang. Masing-masing ada yang menjual misop, bakso, dan, sate. “Liburan kali ini memang membawa berkah bagi kami. Omzet kami cukup meningkat dari hari libur biasa. Selama 4 hari ini, kami mampu memeroleh laba bersih sekitar Rp1,5 juta,” ujar Herman, dan diamini rekannya Atik Tambunan dan Erwin, kepada METRO, Minggu (5/6).

Sangkin senangnya, mereka malah berharap agar pemerintah sering-sering membuat kebijakan hari libur, meski tidak hari besar. Katakanlah ‘hari kejepit’. “Kalau liburnya banyak, mudah-mudahan pengunjung rame. Rezeki pun lumayan,” seloro Herman.

Rasa senang para pedagang, ternyata berbanding terbalik dengan pendapat pengunjung. Mereka justru mengeluh karena harga-harga makanan dan minuman di lokasi itu kelewat mahal. Menurut mereka, harga makanan dan minuman yang ditawarkan melampaui batas wajar.

Devi br Nasution, Harianto Daulay, dan Esti br Harahap, ketiganya pengunjung mengaku dari Padangsidimpuan, kepada METRO, mengaku senang bisa menikmati panorama pantai Pandan. Namun ketiganya sangat mengeluh terhadap pelayanan para pedagang. “Terutama soal harga,” ketus Devi.

Devi dan kedua rekannya merasa kurang nyaman, karena mahalnya harga makanan dan minuman di lokasi itu. “Harga makanan dan minuman ringan di sini jauh lebih mahal dibanding harga di pasaran. Bayangkan saja, air mineral ukuran sedang yang biasanya dijual Rp2 ribu per botol, di sini dijual Rp5 ribu. Naik 150 persen. Demikian juga harga minuman botolan lainnya. Belum lagi makanan ringan, seperti kacang yang di pasaran biasanya Rp500 per bungkus, di sini dijual sampai Rp1.500 per bungkus. Harga misop, bakso, dan, sate, juga begitu, mencapai Rp10 ribu per porsi. Itu kan tidak normal,” keluh Devi.

Ia menyebutkan, mereka sadar para pedagang tentu ingin mengambil keuntungan pada musim liburan yang hanya beberapa kali setahun ini. “Tapi yang wajar lah,” katanya.

Menurut dia, yang wajar itu semisal harga biasanya Rp2 ribu kemudian naik menjadi Rp3 ribu. Itu masih wajar. “Berbeda halnya jika di rumah makan atau restauran di sekitar pantai, mungkin harga ini masih bisa ditolerir karena modal mereka memang besar,” tukas Devi.

Devi dan kedua rekannya menyebutkan, mahalnya harga makanan dan minuman di Pantai Pandan dapat menimbulkan efek jera para wisatawan untuk kembali datang ke Pantai Pandan. Atau paling tidak, para wisatawan akan jera untuk berbelanja makanan di Pantai Pandan jika mereka kembali datang untuk berlibur. “Kalau harganya mahal seperti sekarang, mungkin kalau kami datang lagi kemari, lebih baik kami membeli dan mempersiapkan makanan dan minuman dari luar saja, karena jauh lebih murah. Kalau semua pengunjung berpendapat seperti kami, bagaimana nanti nasib para pedagang ini, tentu mereka akan rugi karena tak ada lagi pengunjung yang mau membeli. Makanya kami menyarankan kepada para pedagang, agar menjual makanan, dan minuman dengan harga yang tidak terlampau mahal,” saran Devi.

Pada kesempatan itu, Devi juga berharap peranan pemerintah setempat untuk mengatasi lonjakan harga-harga makanan dan minuman di lokasi itu. “Ini penting untuk memberi kenyamanan bagi pengunjung,” ujar Devi mengakhiri. (metrosiantar.com)

Read More

Tanggap Bencana, Sibolga Bentuk BPBD

Tahun ini, Pemko Sibolga akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saat ini, pemko tengah menggodok regulasi yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam dan ditargetkan sudah rampung September 2011.

“Pada Juni nanti, kita akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan BPBD Sibolga ke lembaga Legislatif (DPRD), guna mendapat pembahasan dan pengesahan. Lalu pada September 2011, diharapkan BPBD Sibolga tersebut sudah terbentuk,” ujar Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, kepada METRO, di gedung DPRD Sibolga, usai mengikuti simulasi penanggulangan gempa bumi berkekuatan 8,9 SR, Senin (23/5).

Menurut wali kota, dalam ranperda itu seluruh program kerjanya akan diatur termasuk sumber pendanaan yang diperlukan BPBD Sibolga, sehingga tupoksinya berjalan sebagaimana diharapkan. “Seperti dalam sambutan tadi, kita juga mengharapkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Hawai melalui rombongan tentara Amerika Serikat yang hadir. Kita juga menawarkan usulan, kiranya Kota Sibolga dan Kota Hawai dapat bekerja sama menjadi kota kembar, terutama dalam penanganan musibah bencana alam. Sebagaimana diketahui, keberadaan Hawai dan Sibolga sama-sama di bibir pantai,” tutur wali kota.

Sebelumnya, Danrem 023/KS Kolonel Arh Heboh Susanto, saat memandu acara yang dihadiri tentara Amerika Serikat Kolonel Hezz, beserta lima personel anggotanya, Ketua DPRD Sibolga Syahlul Umur Situmeang, pimpinan dan anggota dewan, unsur Muspida plus, pimpinan perbankan, pimpinan SKPD, BUMN, BUMD, Camat dan Lurah se-Kota Sibolga, berkesempatan menyampaikan ekspos tentang konsepsi TNI dalam penanggulangan bencana alam.

Danrem 023/KS Kolonel Heboh Susanto membeberkan, sejumlah program yang akan dilakukan sebelum terjadinya bencana maupun tata cara penanganan serta tindakan koordinasi yang harus dilakukan setelah terjadinya bencana. Menurut Danrem, pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana alam tersebut didasari beberapa faktor, di antaranya kurangnya respon spontan, belum adanya manajemen penanggulangan bencana. “Kepulauan Indonesia boleh dibilang sebagai daerah yang rentan dengan bencana alam, ditandai begitu banyaknya gunung berapi yang masih aktif. Maka itu, sangat diperlukan sebuah koordinasi yang melibatkan semua institusi yang dipimpin oleh masing-masing pimpinan pemerintahan di daerah,” tuturnya.

Sementara, Tentara Amerika Serikat Kolonel Hezz pada kesempatan itu mengungkapkan, bencana alam itu tidak mengenal golongan maupun status sosial seseorang. Tetapi bencana alam itu bisa melukai semua orang. Maka itu kegiatan simulasi seperti yang dilakukan TNI bersama jajaran Pemerintah Kota Sibolga ini sangat diperlukan dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat, tindakan apa yang harus dilakukan, jika suatu saat terjadi bencana yang tidak diinginkan.

Ketua DPRD Sibolga Syahlul Umur Situmeang yang ditemui, usai kegiatan tersebut mengaku, pihaknya juga turut mendesak pemerintah daerah untuk membentuk BPBD yang bertugas menangani penanggulangan bencana alam. “Jika usulan Raperda itu sudah diserahkan ke DPRD, kita akan langsung membahas dan mempercepat pengesahannyan karena pembentukan BPBD ini sangat mutlak diperlukan, mengingat letak geografis Kota Sibolga yang berada persis di bibir Samudera Hindia. Ini sangat rentan terjadinya bencana, walaupun kita semua tidak menginginkan bencana itu terjadi,” ujar politisi partai Golkar itu. (metrosiantar.com)

Read More

Wakil Ketua DPRD Taput Ajak Tapteng-Sibolga Gabung ke Protap

Wakil Ketua DPRD Taput, Ir Ottoniyer MP Simanjuntak, mengajak Kabupaten Tapteng dan Sibolga, agar bergabung ke wilayah pemekaran Protap, yang saat ini sedang menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dua kabupaten itu dinilai memiliki peranan strategis dalam pengembangan sekaligus peningkatan bidang ekonomi dan jasa, sebab berada persis di pinggir pantai. “Kedua daerah ini hendaknya punya persepsi yang sama terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Tapanuli. Pandangan saya, dari kultur budaya dan sejarah harusnya mereka bergabung ke Protap. Kalaupun ada dilansir di media yang menyebut DPRD Sibolga menolak masuk ke Protap, saya pikir itu hal yang wajar disampaikan, ketika dalam kapasitas mereka sebagai resprentasi dari partai politik dan wakil rakyat. Tetapi saya yakin, secara keseluruhan masih banyak rakyat di kedua daerah ini mau bergabung untuk bersama-sama di wilayah Protap,” terang Ottoniyer, Selasa (24/5) di Tarutung.
Politisi PDIP ini juga mengatakan, terlepas dari kultur dan sejarah di atas, pembentukan Protap bukan untuk membuat sekat-sekat yang menghapus pluralitas. Sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang terjadi selama ini sudah terbiasa dengan kemajemukan.
Soal ibukota provinsi, Ketua PDIP Taput ini menilai, kalau Tapteng dan Sibolga, dilihat dari kondisi saat ini, layak dilirik menjadi ibukota provinsi, sebab didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang sudah memadai. Akan tetapi, rencana jangka panjang, terutama pengembangan wilayah ibukota yang termuat dalam rencana umum tata ruang (RUTR), daerah yang paling mungkin untuk dikembangkan menjadi ibukota provinsi adalah wilayah Tapanuli Utara.
Satu lagi alasan yang paling mendasar adalah, sambungnya, beberapa kabupaten seperti Samosir, Humbang Hasundutan, Toba Samosir tentu akan sangat jauh menjangkau Sibolga. Padahal, salah satu keinginan dilakukannya pemekaran agar lebih mendekatkan birokrasi.
”Pertimbangan yang demikian tentunya dapat dipahami semua pihak. Jadi persepsinya bukan soal tarik menarik kepentingan. Kita berharap tim pengkaji ibukota, akan bekerja secara komprehensif dalam menentukan ibukota Provinsi Tapanuli,” pungkas Otto. (metrosiantar.com)

Read More