Tanggap Bencana, Sibolga Bentuk BPBD

Tahun ini, Pemko Sibolga akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saat ini, pemko tengah menggodok regulasi yang mengatur tentang penanggulangan bencana alam dan ditargetkan sudah rampung September 2011.

“Pada Juni nanti, kita akan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembentukan BPBD Sibolga ke lembaga Legislatif (DPRD), guna mendapat pembahasan dan pengesahan. Lalu pada September 2011, diharapkan BPBD Sibolga tersebut sudah terbentuk,” ujar Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk, kepada METRO, di gedung DPRD Sibolga, usai mengikuti simulasi penanggulangan gempa bumi berkekuatan 8,9 SR, Senin (23/5).

Menurut wali kota, dalam ranperda itu seluruh program kerjanya akan diatur termasuk sumber pendanaan yang diperlukan BPBD Sibolga, sehingga tupoksinya berjalan sebagaimana diharapkan. “Seperti dalam sambutan tadi, kita juga mengharapkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Hawai melalui rombongan tentara Amerika Serikat yang hadir. Kita juga menawarkan usulan, kiranya Kota Sibolga dan Kota Hawai dapat bekerja sama menjadi kota kembar, terutama dalam penanganan musibah bencana alam. Sebagaimana diketahui, keberadaan Hawai dan Sibolga sama-sama di bibir pantai,” tutur wali kota.

Sebelumnya, Danrem 023/KS Kolonel Arh Heboh Susanto, saat memandu acara yang dihadiri tentara Amerika Serikat Kolonel Hezz, beserta lima personel anggotanya, Ketua DPRD Sibolga Syahlul Umur Situmeang, pimpinan dan anggota dewan, unsur Muspida plus, pimpinan perbankan, pimpinan SKPD, BUMN, BUMD, Camat dan Lurah se-Kota Sibolga, berkesempatan menyampaikan ekspos tentang konsepsi TNI dalam penanggulangan bencana alam.

Danrem 023/KS Kolonel Heboh Susanto membeberkan, sejumlah program yang akan dilakukan sebelum terjadinya bencana maupun tata cara penanganan serta tindakan koordinasi yang harus dilakukan setelah terjadinya bencana. Menurut Danrem, pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana alam tersebut didasari beberapa faktor, di antaranya kurangnya respon spontan, belum adanya manajemen penanggulangan bencana. “Kepulauan Indonesia boleh dibilang sebagai daerah yang rentan dengan bencana alam, ditandai begitu banyaknya gunung berapi yang masih aktif. Maka itu, sangat diperlukan sebuah koordinasi yang melibatkan semua institusi yang dipimpin oleh masing-masing pimpinan pemerintahan di daerah,” tuturnya.

Sementara, Tentara Amerika Serikat Kolonel Hezz pada kesempatan itu mengungkapkan, bencana alam itu tidak mengenal golongan maupun status sosial seseorang. Tetapi bencana alam itu bisa melukai semua orang. Maka itu kegiatan simulasi seperti yang dilakukan TNI bersama jajaran Pemerintah Kota Sibolga ini sangat diperlukan dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat, tindakan apa yang harus dilakukan, jika suatu saat terjadi bencana yang tidak diinginkan.

Ketua DPRD Sibolga Syahlul Umur Situmeang yang ditemui, usai kegiatan tersebut mengaku, pihaknya juga turut mendesak pemerintah daerah untuk membentuk BPBD yang bertugas menangani penanggulangan bencana alam. “Jika usulan Raperda itu sudah diserahkan ke DPRD, kita akan langsung membahas dan mempercepat pengesahannyan karena pembentukan BPBD ini sangat mutlak diperlukan, mengingat letak geografis Kota Sibolga yang berada persis di bibir Samudera Hindia. Ini sangat rentan terjadinya bencana, walaupun kita semua tidak menginginkan bencana itu terjadi,” ujar politisi partai Golkar itu. (metrosiantar.com)

Read More

Wakil Ketua DPRD Taput Ajak Tapteng-Sibolga Gabung ke Protap

Wakil Ketua DPRD Taput, Ir Ottoniyer MP Simanjuntak, mengajak Kabupaten Tapteng dan Sibolga, agar bergabung ke wilayah pemekaran Protap, yang saat ini sedang menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dua kabupaten itu dinilai memiliki peranan strategis dalam pengembangan sekaligus peningkatan bidang ekonomi dan jasa, sebab berada persis di pinggir pantai. “Kedua daerah ini hendaknya punya persepsi yang sama terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Tapanuli. Pandangan saya, dari kultur budaya dan sejarah harusnya mereka bergabung ke Protap. Kalaupun ada dilansir di media yang menyebut DPRD Sibolga menolak masuk ke Protap, saya pikir itu hal yang wajar disampaikan, ketika dalam kapasitas mereka sebagai resprentasi dari partai politik dan wakil rakyat. Tetapi saya yakin, secara keseluruhan masih banyak rakyat di kedua daerah ini mau bergabung untuk bersama-sama di wilayah Protap,” terang Ottoniyer, Selasa (24/5) di Tarutung.
Politisi PDIP ini juga mengatakan, terlepas dari kultur dan sejarah di atas, pembentukan Protap bukan untuk membuat sekat-sekat yang menghapus pluralitas. Sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang terjadi selama ini sudah terbiasa dengan kemajemukan.
Soal ibukota provinsi, Ketua PDIP Taput ini menilai, kalau Tapteng dan Sibolga, dilihat dari kondisi saat ini, layak dilirik menjadi ibukota provinsi, sebab didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang sudah memadai. Akan tetapi, rencana jangka panjang, terutama pengembangan wilayah ibukota yang termuat dalam rencana umum tata ruang (RUTR), daerah yang paling mungkin untuk dikembangkan menjadi ibukota provinsi adalah wilayah Tapanuli Utara.
Satu lagi alasan yang paling mendasar adalah, sambungnya, beberapa kabupaten seperti Samosir, Humbang Hasundutan, Toba Samosir tentu akan sangat jauh menjangkau Sibolga. Padahal, salah satu keinginan dilakukannya pemekaran agar lebih mendekatkan birokrasi.
”Pertimbangan yang demikian tentunya dapat dipahami semua pihak. Jadi persepsinya bukan soal tarik menarik kepentingan. Kita berharap tim pengkaji ibukota, akan bekerja secara komprehensif dalam menentukan ibukota Provinsi Tapanuli,” pungkas Otto. (metrosiantar.com)

Read More