Dongkrak APBD 2013

TAPTENG - DPRD Tapteng mengapresiasi kerja keras Bupati dan jajarannya dalam mendongkrak peningkatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Di mana APBD Tapteng TA 2013 naik sekitar 14,67 persen atau menjadi Rp809,51 miliar. Bahkan, sekitar Rp200 miliar di antaranya untuk pembangunan fisik.

Peningkatan anggaran yakni dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp68,4 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp34,6 miliar. Sedangkan alokasi APBD terbesar di antaranya untuk dinas pekerjaan umum (PU) sebesar Rp110 miliar, Dinas Pendidikan sebesar Rp17 miliar ditambah anggaran untuk pendidikan gratis hingga SMA sederajad sebesar Rp9,01 miliar dan DAK Rp29 miliar.

Lalu pada dinas kesehatan sebesar Rp36 miliar, dan dinas pertanian dan peternakan sebesar Rp11 miliar. Disusul dinas pariwisata, dan dinas lainnya. “Kami mengapresiasi keberhasilan ini. Apalagi anggaran pembangunan fisik gedung dan jalan mencapai Rp200 miliar.

Itu anggaran tertinggi sejak lahirnya Tapteng ini,” tukas Wakil Ketua DPRD Tapteng Jamaluddin Pohan dan Tulus Hutabarat, usai sidang paripurna tentang penanandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tapteng TA 2013, Rabu (28/11).

Pimpinan DPRD juga salut atas program Pemkab Tapteng yang akan menggratiskan uang sekolah hingga tingkat SMA sederajad, dan biaya perobatan di puskesmas dan rumahsakit milik pemerintah daerah melalui program Jamkesda (jaminan Kesehatan Daerah). “Biaya pendidikan dan kesehatan gratis adalah adalah realisasi visi dan misi pemerintah daerah demi menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan bermartabat,” timpal Jamaluddin.

Selain itu, dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari provinsi diharapkan juga naik tahun depan, dari Rp109 miliar pada TA 2012 menjadi Rp120 miliar. “YA, tentunya kita sangat berterimakasih kepada Plt Gubsu Gatot Puju Nogroho yang telah member perhatian kepada Tapteng melalui dana BDB,” timpal Jamaluddin dan Tulus.(MS)

Read More

Hari Ini, 105 Calon Panwascam Uji Kelayakan

PANDAN – Hari ini, Kamis (29/11) sebanyak 105 calon panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Pilgubsu se-Taput, uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Hotel Bumi Asih Pandan.

Ke-105 orang ini yang sebelumnya dinyatakan telah lulus ujian seleksi beberapa waktu lalu.“Uji kelayakan dan kepatutan ini digelar seharian. Ke-105 peserta dibagi dua kelompok.

Gelombang pertama dimulai pukul 08.00 Wib hingga pukul 12.00 Wib yang diikuti peserta dari Dapil I dan III. Sementara gelombang kedua pukul 12.00 Wib hingga selesai diikuti Dapil II dan IV.

Tim penguji berasal dari tiga pimpinan Panwaslu Tapteng,” kata Ketua Panwaslu Tapteng Feri Yosha Nasution SE kepada METRO di Pandan, Rabu (28/11). Materi yang diujikan, kata Feri, berupa wawancara. Yakni, terkait integritas dan motivasi peserta menjadi calon Panwascam Pilgubsu 2013 mendatang.

“Seleksi ini murni. Jadi, bagi peserta yang memiliki integritas pasti akan terpilih menjadi anggota Panwascam di kecamatan masing-masing. karena sistem perekrutan Panwascam untuk Pilgubsu ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, ada dua tahap yang harus dilalui yaitu, ujian tertulis yang sudah dilaksanakan minggu lalu dan fit and proper test untuk menentukan 3 orang di setiap kecamatan,” terangnya.

Feri menegaskan, dalam penentuan calon anggota Panwascam tidak ada kongkalikong atau KKN seperti yang telah beredar isu saat ini. “Semua anggota Panwascam nantinya yang dinyatakan lulus murni berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan hari ini. Siapa pun dia yang dianggap layak menjadi anggota Panwascam, itulah yang akan dipilih. Untuk itu, saya harapkan kepada masyarakat dan peserta agar tidak percaya dengan isu miring yang beredar di luar,” tegasnya.

Kata Feri, dari 105 peserta, nantinya akan disaring sebanyak 60 orang sebagai anggota Panwascam untuk ditempatkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapteng. Dengan kata lain, per kecamatan nantinya diisi 3 anggota Panwaslu.  “Setelah ujian ini, hasilnya akan secepatnya kita umumkan. Mungkin diumumkan dalam waktu dua atai tiga hari ke depan. Kemudian dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah,” ucapnya.

Dia menambahkan, setelah Panwascam terbentuk dan dilantik, Panwascam akan melakukan perekrutan untuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) untuk ditempatkan satu orang di setiap desa dan kelurahan yang ada di daerah itu.

“Kita menargetkan semua personel panitia pengawas hingga ke tingkat desa dan kelurahan akan selesai Desember  ini, mengingat tahapan pelaksanaan Pilgubsu sudah masuk dalam pengumuman daftar pemilih sementara (DPS). Jadi kita akan terus kejar semua perekrutan panwas ini, agar pengawasan pelaksananaan Pilgubsu dapat  berjalan sesuai dengan aturan,” tandasnya.(MS)

Read More

KPU Tapteng Beri Kesempatan 16 Parpol Perbaiki Berkas

TAPTENG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tapanuli Tengah memberikan  kesempatan kepada 16 partai politik di daerah itu untuk melengkapi kekurangan berkas  persyaratan untuk lolos sebagai peserta pemilu
di daerah dari tanggal 27 November-3 Desember 2012.

Kesempatan itu diberikan mengacu kepada Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta peraturan KPU No. 07 Tahun 2012 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 dan peraturan KPU No 08 tahun 2012 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR, DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. ”KPUD Tapteng telah melayangkan surat pemberitahuan soal ini kepada masing-masing parpol mulai hari ini tanggal 27 November 2012,” kata Ketua KPUD Tapteng Dewi Eilfriana melalui Divisi Humas Juaja Hutajulu, Selasa (27/11) di kantor KPUD Tapteng di Pandan.

Juaja mengatakan, hal itu juga serangkaian hasil pelaksanaan verikasi tahap pertama yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual KPUD Tapteng ke masing-masing parpol beberapa waktu lalu. Dari hasil itu, ditemukan bahwa seluruh parpol belum memiliki kelengkapan administrasi sesuai harapan UU dan peraturan KPU pusat tersebut.

“Setelah masing-masing parpol diberi kesempatan memperbaiki berkas, tanggal 4 – 7 Desember 2012, tim verifikasi KPUD Tapteng akan kembali turun untuk melaksanakan verifikasi faktual tahap kedua ke 16 parpol tersebut,” tutur Juaja di dampingi anggota KPUD Tapteng lain, Siti Syarifah Simanjuntak, Halomoan F. Lumbantobing dan Makmur Panggabean.

Juaja menjelaskan, paska verifikasi tahap kedua tersebut, tim verifikasi KPUD Tapteng kemudian akan menuangkan hasil verifikasi masing-masing parpol ke dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 18 – 19 Desember 2012. Disitu akan diketahui apakah parpol tersebut lolos verifikasi faktual atau tidak, lalu hasilnya disampaikan ke KPU Propinsi Sumatera Utara (Sumut). “Sesuai jadwal, berita acara hasil verifikasi tahap kedua ini akan disampaikan ke KPU Propinsi pada tanggal 20 – 21 Desember 2012,” sebut mantan Kabag Humasy dan Sekwan DPRD Tapteng ini.

Sementara itu disebutkan, dari hasil verifikasi faktual tahap pertama (I), parpol yang tidak lolos rata-rata terkendala dengan jumlah keterwakilan perempuan yang tidak sampai 30 persen ditambah soal kekurangan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tapteng, Lumbanraja Nahampun yang dikonfirmasi terpisah mangatakan, paska verifikasi faktual tahap pertama oleh tim verifikasi KPUD Tapteng, pihak PDI Perjuangan kala itu langsung melengkapi kekurangan berkas dan telah menyerahkannya ke KPU Tapteng. “Kita berharap, berkas perbaikan tersebut telah mengacu kepada UU dan peraturan KPU, karena pada prinsipnya, kekurangan berkas PDI Perjuangan Tapteng diakibatkan adanya perubahan undang-undang Pemilu,” tandasnya.(MS)

Read More

Berikan Bingkisan Pada Bayi Kembar

SIBOLGA - Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Delmeria H Syarfi Hutauruk bersama rombongan memberikan bingkisan kepada orang tua bayi kembar empat pasangan Herman Druhu dan Karianti Laia, rabu (28/11) di RSU Sibolga. “Pemberian bingkisan ini sebagai bentuk kepedulian Tim Penggerak PKK Kota Sibolga menjelang perayaan Natal TP PKK Sibolga yang akan di gelar,” kata Ketua TP PKK Kota Sibolga Ny Delmeria Syarfi Hutauruk.

Menurutnya Delmeria yang juga ketua umum panitia Natal TP PKK Sibolga,  bingkisan yang diberikan yakni berupa pakaian kepada ke mepat bayi kembar pasangan itu. “Kita peduli pada sesama masyarakat, terutama para wanita. Dengan bingkisan yang kita berikan ini tentunya akan dapat membantu orang tua bayi kembar empat ini,” ujar Delmeria.

Pada kesempatan itu, Delmeria juga mengharapkan agar orang tua bayi kembar empat itu dapat memberikan makanan dan minuman yang sehat, yang ber gizi kepada keempat bayi kembar itu. “Terutama pemberian ASI yang cukup kepada keempatnya, sebab kandungan ASI sangat dibutuhkan bayi untuk perkembangan IQ dan badan bayi.

Jika memang tidak mampu memberikan ASI, dapat diganti dengan makanan dan minuman bergizi  yang tidak harus mahal,” tukas Delmeria seraya meminta orang tua keempat bayi kembar itu benar-benar memperhatikan kesehatan keempat bayinya.

Direktur RSU dr FL Tobing Sibolga drg Tunggul Sitanggang mengungkapkan, saat dilakukan USG, diketahui bahwa Karianti Laia memang hamil dan mengandung bayi kembar sebanyak 2 orang. “Namun saat melahirkan, justru kembar empat. Ini merupakan kuasa Tuhan kepada orang tuanya, sebab saat melahirkan langsung lahir normal, tanpa operasi bahkan kembar empat,” katanya.

Pada kesempatan itu, rombongan TP PKK Sibolga juga memberikan nama kepada empat bayi kembar itu yakni untuk nama yang paling sulung di berikan oleh Ny Charlie Sinambela dan Ny DT Tamba dengan nama Helena, sedangkan untuk anak kembar nomor dua di berikan nama Ester oleh Ny Tunggul Sitanggang.

Sedangkan untuk anak kembar nomor tiga, dinamai Asbella oleh Ny Benjamin Tarigan dan si kembar paling bungsu dinamai Ria Mariana oleh ketua TP PKK Sibolga Ny Delmeria Syarfi Hutauruk.(MS)

Read More

10 Kelompok Nelayan Dapat Bantuan Rp1 Miliar

SIBOLGA - Pemko Sibolga melalui Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan (DKKP), mengucurkan dana bantuan sebesar Rp1 miliar untuk nelayan. Dana dari Program Pengembangan Usaha Minat Pedesaan (PUMP) Perikanan  Tangkap KKP RI itu diserahkan kepada 10 kelompok nelayan, Kamis (29/11).

“Jangan setelah menerima uang bantuan ini, justru membagi-baginya, sesuai dengan jumlah kelompok. Namun hendaknya bantuan ini dapat di pergunakan untuk memperbaiki ekonomi anggota dalam kelompok bersama. Bahkan jika memang untuk permodalan usaha, telah mencukupi jangan langsung di ambil dananya,” pungkas Walikota Sibolga HM Syarfi Hutauruk saat penyerahan bantuan tersebut yang di rangkai dengan pemberian bantuan berupa cool box kepada 150 orang, dan bubu kepada 50 nelayan.

Syarfi berharap, bantuan yang di berikan oleh pemerintah itu hendaknya dapat di pergunakan dengan sebaik-baiknya oleh kelompok nelayan penerima bantuan. “Silahkan di simpan jika memang berlebih. Agar peningkatan usaha bersama dapat berkelanjutan dan meningkat, sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomian keluarga masing-masing anggota,” ujar Syarfi.

Sebelumnya, Kadis DKPP H Hendra Darmalius dalam laporannya  menyampaikan, penyaluran dana bantuan tunai sebesar Rp1 miliar itu di berikan kepada 10 kelompok yang tersebar di delapan kelurahan yakni, Sibolga Ilir, Simare-mare, Pasar Belakang, Pancuran Pinang, Pancuran Bambu, Aek Manis, Aek Habil dan Kelurahan Aek Parombunan. “Bantuan yang diberikan yakni Rp100 juta per kelompok nelayan yang bergerak di bidang penangkapan ikan melalui PUMP Perikanan Tangkap KKP RI,” jelasnya.

Menurut Hendra, dalam penyaluran dana PUMP ini seluruh anggota kelompok telah di asuransikan berupa asuransi kecelakaan jiwa. “Kita berharap, bantuan yang di berikan bisa menjadi stimulus bagi penerima bantuan, sehingga timbul motivasi untuk berusaha dan meningkatkan produksi. Dengan begitu, pendapatan dan kesejahteraan para nelayan dan keluarga tentunya dapat meningkat,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD Sahlul Umur Situmeang, Kapolres Sibolga AKBP Joas Feriko Panjaitan, unsur muspida plus, pimpinan SKPD, nelayan penerima bantuan dan undangan lainnya.(MS)

Read More

Dinas Pertamanan Rawat Lampu Jalan

TAPTENG - Ketua Lembaga ICW (Indonesian Corruption Watch) Sibolga-Tapteng, Dohar F Sianipar meminta pihak Dinas Kebersihan, Pertamanan & Pemadam Kebakaran Tapteng serius mengurusi lampu penerangan jalan umum (LPJU). Sebab, lembaga itu ada menerima sejumlah keluhan soal kondisi lampu jalan yang tak terawat.

“Ada beberapa keluhan warga dan juga hasil amatan di lapangan, bahwa lampu jalan di wilayahnya tak berfungsi. Makanya saya minta agar dinas terkait serius menangani masalah ini. Anggap saja ini masukan positif untuk memacu kinerja,” ucap Dohar di Pandan, Tapteng, Kamis (29/11).

menurut Dohar, penerangan lampu jalan banyak membantu terciptanya kamtibmas. “Coba di persimpangan itu lampu jalannya padam atau rusak, kan jadi rawan tindak kriminal dan lakalantas,” tukasnya. Terpisah, Kadis Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Tapteng Piktor Sitanggang mengatakan, pihaknya cukup serius menangani LPJU.

“Totalnya ada sekitar 2.500 unit LPJU di Tapteng yang kami tangani. Petugas teknisi kami selalu siaga dan bekerja bahkan pada malam hari, bilamana ada kerusakan. Semampu kami akan kami perbaiki segera,” tukas Piktor yang saat itu didampingi sekretarisnya Landan Siregar.

Dia menambahkan, anggaran perawatan LPJU di 20 kecamatan se-Tapteng tahun ini totalnya Rp240 juta, atau Rp20 juta per bulan yang pencairannya per triwulan.“Anggaran perawatan LPJU telah digunakan sebagaimana kebutuhannya hingga triwulan ketiga pada tahun ini,” jelasnya. Dia mengaku, dari sekitar 2.500 unit LPJU yang ada, sekitar 60% di antaranya dalam kondisi baik, sedangkan 40 persennya lagi rusak ringan hingga berat dan rawan kerusakan.

“Kalau kerusakan akibat faktor alam itu kan di luar dugaan kita. Itu pun tentunya cepat kita tangani. Misalnya bola lampunya putus, sarangnya tertimpa ranting pohon yang tumbang atau tiangnya yang tumbang, dan lainya,” tandasnya. (MS)

Read More

Keluarga Curigai Oknum RS Pembunuh Wanda

LANGSA |  Setelah terbukti dibunuh, pihak keluarga Wanda alias Sri Rahayu alias Nur Ainun br Panjaitan, angkat bicara terhadap kecurigaan mereka kepada seseorang. Menurut keluarga, oknum RS adalah orang yang layak dicurigai sebagai pelaku pembunuh janda cantik itu.

Hal itu diungkapkan oleh Nur Baiti Alias Metti, kakak Almarhumah Wanda, kepada RAKYAT melalui telepon selulernya, Selasa (27/11). Menurut Meti, kecurigaan mereka terhadap RS, berdasarkan kematian Wanda di lantai 3 kamar 304 Hotel Bumi Asih Pandan.

“Kamar itu disewa atas nama RS, dan adik saya itu ditemukan meninggal di kamar itu juga. Jadi, kita patut mencurigai keterlibatan RS sebagai pelakunya, karena tidak mungkin orang lain dapat masuk bebas ke kamar hotel itu,”sebut Metti.

Dikatakan, Wanda tidak mungkin meninggal dari tangan orang lain. Sebab di hotel Bumi Asih yang katanya berbintang, tidak sembarangan dapat dimasuki oleh orang lain, kecuali ada perintah dari si pemilik kamar itu sendiri.

“Kita contohkan saja orang lain yang melakukan pembunuhan itu. Tapi jika pemilik kamar adalah RS, lantas bagaimana bisa orang masuk tanpa seizinnya, pasti harus ada persetujuan dari RS. Jika tidak RS, bisa jadi suruhannya. Karena si pembunuh itu sudah tahu, kalau Wanda ada di kamar 304,”beber Metti.

Dalam hal ini, kata Metti, polisi harus berfikir subjektif dalam melakukan penyidikan. Karena, tidak ada kata jika RS dapat bebas dari kematian Wanda. Sebab, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal kematian Wanda, adalah RS selaku pemilik kunci kamar 304.

“Untuk lepas dari keterlibatan, saya rasa tidak mungkin buat RS, karena dia pemilik kunci kamar 304 itu. Sementara saat adik saya ditemukan meninggal di kamar itu, dan RS belum chek-out dari hotel, dan dialah orang yang paling bertanggungjawab dalam kematian ini,”tegas Metti.

Menurutnya, pihak kepolisian sebenarnya sudah mengetahui siapa pelaku pembunuh Wanda. Namun, belum ada tindakan tegas terhadap pelaku, karena penyidik diduga masih plin – plan dalam mengambil tindakan.

“Kalau menurut saya, dalam waktu tiga bulan penyidikan, polisi sudah mengetahui sebenarnya siapa pelaku pembunuh Wanda. Tapi mungkin hasil penyidikan mereka itu masih dianggap ragu, akibat tidak adanya ketegasan, kami dari keluarga berharap jangan sampai kasus ini kabur, karena menurut saya kematian Wanda sudah hampir terbuka jelas,”tukas Metti.

Sementara itu, salah seorang teman karib janda dari Brimob itu, mengaku pernah melihat Metti kerasukan arwah dari Wanda. Dimana saat itu, Metti sedang berada disampaingnya untuk curhat soal kematian putri ke 6 dari 9 bersaudara itu.

“Metti kerasukan arwahnya Wanda. Dan saat itu dia mengatakan, bahwa sakit kali perbutan orang itu sama awak bang,”katanya seraya menirukan ucapan Wanda dari raga Metti.

Diketahuinya itu adalah Wanda, lanjut pria yang enggan disebutkan namanya itu, adalah dari cara berbicara Wanda dan cara bagaimana orang tua Shela itu saat bangun pagi.

“Saya yakin, dia itu Wanda, karena cara bicaranya yang sering sekali menggunakan bahasa awak, terus tangannya yang selalu dilebarkan seperti kebaiasaannya bangun pagi,”sebutnya, sembari berharap Polisi berani mengungkap tabir kematian Wanda yang sesungguhnya, dan menangkap pelaku yang sebenarnya.(RT)

Read More

Salmon: Guru Tombak Utama Dalam Pendidikan

SIBOLGA | Tanggal 25 Nopember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Guru Nasional, dimana tahun ini dirayakan di Kota Sibolga pada hari Senin (26/11) di lapangan Simare-mare dan di Sasana Gupala sebagai malam keakraban guru se-Kota Sibolga.

Hari ulang tahun Guru Nasional ke-19 dan HUT PGRI Ke-67 setiap tahunnya dilakukan upacara penaikan bendera dan juga acara hari guru di sekolah-sekolah masing-masing sebagai wujud menghargai sosok guru dan pendidik yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, membimbing, menilai dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan di dalam ruang kelas maupun di luar kelas.

Sosok guru yang merupakan ujung tombak dalam pendidikan yang dapat mengubah seseorang menjadi sosok yang memiliki akhlak, pengetahuan, sikap dan keterampilan merupakan pekerjaan yang mulia dalam memajukan pendidikan. Hal ini disampaikan Ketua Gabungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia (GP TENDIK) Kota Sibolga kepada RAKYAT di Sibolga, Minggu (25/11) dalam rangka hari Guru ke-19.

“Kita harus menyadari, bahwa keberadaan kita saat ini, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, ada yang menjadi pendidik, pejabat, anggota dewan atau apapun pekerjaan kita saat ini  tidak terlepas dari bimbingan dan kasih sayang guru yang telah mengajari kita, sehingga kita bisa membaca dan menulis dan mendapatkan yang kita harapkan,” ujar Tambunan.

Menurutnya, kendati kesejahtraan guru sudah sangat baik saat ini, tidak hanya guru sebagai pegawai negeri, pemerintah juga memperhatikan nasib guru swasta dengan diikut sertakan sebagai guru profesional (sertifikasi guru), namun pesan dari tema guru tahun ini perlu dipacu saat ini bagaimana meningkatkan kompetensi guru meliputi kompetensi Pedagogik (ilmu mendidik), kompetensi profesional (penguasaan akan materi pelajaran yang diampuh), kompetensi sosial (bagaimana tindak tanduk guru di lingkungan kerjanya dan di tengah-tengah masyarakat) dan kompetensi kepribadian (bagaimana sosok guru dicintai anak didiknya dan di masyarakat).

“Hari Guru Nasional tahun ini mengambil tema, yaitu memacu profesionalisme guru melalui peningkatakan kompetensi dan penegakan kode etik guru perlu kita sadari bahwa permasalahan pendidikan dewasa ini tidak terlepas dari usaha para pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa. Usaha yang dapat kita lakukan saat ini adalah memacu profesionalisme guru agar kompetensi (keterapilan, pengetahuan, sikap) dapat ditingkatkan,” jelasnya.

Pertanyaan, “Bagaimana meningkatkan profesionalisme guru? Usaha yang dapat dilakukan Pemerintah terutama di Kota Sibolga adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan para pendidik seperti contoh, seminar, workshop, pelatihan dan penelitian dan pengembangan agar guru dapat meningkatkan kompetensinya. Dengan meningkatnya kompetensi para pendidik, maka anak didik akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Disamping itu, kata Salmon, juga peranan organsisasi profesi seperti GP TENDIK, PGRI, HIMPAUDI, ASOSIASI PENGAWAS, IGTKI atau lembaga yang berkecimpung dalam peningkatan mutu pendidikan dapat terjalin kerjasama yang baik, karena tujuan dari organisasi ini disamping untuk memperjuangkan guru dan sekaligus meningkatkan kompetensi dan kode etik sebagai guru atau pendidik.

“Guru juga harus mendapatkan perlindungan dari organisasi profesi dan penegak hukum agar guru tidak sedikit-sedikit selalu berurusan dengan hukum hanya gara-gara dicubit, atau dihukum karena kelalaian dari anak didik. Seperti yang pernah disampaikan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, bahwa guru diperbolehkan memberikan hukuman asal tidak berlebihan. Kalau organisasi lain selalu kompak membela anggotanya, kenapa kita organisasi profesi dan para guru  yang ada, tidak berani  dan tidak kompak untuk membela guru yang terzolimi oleh oknum-oknum tertentu, karena dalam hati guru yang paling dalam tujuannya adalah bagaimana agar anak didiknya memiliki disiplin, akhlak, budi pekerti, keterampilan dan pengetahuan dan kelak dapat digunakan untuk meraih cita dan impian anak didik,” ucapnya.

Menurutnya lagi, Para orang tua juga diharapkan agar arif dan bijaksana dalam mendengarkan keluhan dari anaknya. “Jangan terus berurusan dengan hukum jauh lebih arif dan bijaksana diselesaikan secara kekeluargaan, karena guru itu juga manusia sama halnya dengan para orang tua terkadang marah di rumah dengan anak-anaknya demikian juga dengan guru,” pungkasnya. (RT)

Read More

Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Peringati HUT Ke – X

TAPTENG | Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik, Minggu (25/11), merayakan Pesta Ulang Tahun (HUT) ke X, dan sekaligus melaksanakan lelang untuk pembangunan Menara  Gereja yang direncanakan akan dimulai tahun 2013 mendatang.

Adapun thema HUT Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik, ‘Kami bersyukur kepada MU ya ALLAH, kami bersyukur dan orang – orang yang menyerukan namaMU menceritakan perbutan – perbutanMU yang ajaib’. Sementara Sub thema, ‘Mari kita tingkatkan kepedulian hidup menggereja dalam membangun persaudaraan Kristiani’.

Dalam perayaan pembangunan yang dilaksanakan Pastor Rantinus Manalu Pr, selaku mantan Pastor paroki dan sekaligus pendiri Gereja Kristus Raja Alam Semesta stasi Sarudik menjelaskan, bahwa tujuan gereja stasi Sarudik dibangun dengan bentuk rumah adat batak, adalah salah satu cara untuk memadukan budaya dengan agama. Karena perjalanan agama, harus selalu disertai dengan perkembangan adat istiadat yang berada di daerah tersebut.

“Kita membangun Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik ini, adalah dengan tujuan disamping untuk beribadah, kita juga sudah termasuk mengembangkan budaya. Sebab agama, sangat bagus jika dipadukan dengan budaya setempat,”ujar Rantinus Manalu.

Wali Kota Sibolga, Drs.HM Syarfi Hutauruk yang hadir pada acara itu mengatakan, bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga sangat mendukung pembangunan Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik.

Syarfi juga meminta kepada Umat, agar jangan hanya gereja saja yang dibangun, melainkan Iman umatnya juga harus bisa dibangun. Sebab jika iman dibangun, maka pembangunan gereja pasti bisa dibangun.

“Kita sangat mendukung pembangunan Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik ini. Namun alangkah baiknya, jika iman umatnya terlebih dahulu bisa dibangun, karena itulah yang lebih utama,”sebutnya.

Dikatakan, dengan dirayakannya HUT gereja ini, serta berjalannya pembangunan menara gereja. Maka mudah – mudahan, hati dan pikiran umatnya juga baru, serta memiliki  SDM yang cerdas dan beriman dalam meningkatkan kepedulian hidup menggereja, dalam membangun persaudaraan kristiani seperti halnya dalam sub thema.

“Mudah – mudahan kita semakin memiliki SDM yang tinggi serta beriman, sehingga kita bisa melafalkan sebagaimana Sub thema perayaan ulang tahun ini. Dan kita juga berharap, semua elemen dapat bekerja sama dalam melanjutkan pembangunan menara gereja ini,”ujar Syarfi.

Pada kesempatan itu, Syarfi Hutauruk berjanji untuk tahun 2013, Pemko Sibolga akan memberikan bantuan untuk pembangunan gereja sebesar Rp200 juta.

“Tahun depan, kita dari Pemkot Sibolga akan memberikan bantuan sebesar Rp200 juta untuk pembangunan ini, tapi harus melalui proposal. Karena tanpa proposal, saat ini bantuan tidak bisa diberikan secara spontanitas,”pungkasnya.

Perayaan HUT Gereja Khatolik Kristus Raja Semesta Alam Stasi Sarudik, dimeriahkan beberapa kegiatan tari – tarian, pelelangan. Turut hadir dalam acara itu, Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang AP,MSP, pimpinan SKPD Kota Sibolga, para Pastor dan Suster serta ratusan umat Khatolik stasi Sarudik.(RT)

Read More

Kadis PU Sibolga ‘Diserang’ Wartawan & LSM

SIBOLGA | Puluhan wartawan dan LSM yang tergabung dalam Komunitas Pers Sibolga-Tapanuli Tengah yang bersolidaritas dengan Aswal Bersama dan FP3i, berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga dan dilanjutkan mendatangi Kantor DPRD Kota Sibolga.

Aksi solidaritas itu dilakukan akibat mengecam sikap arogan oknum kepala Dinas (Kadis) PU Kota Sibolga Thamrin Hutagalung yang tidak memiliki etika saat dikonfiramasi wartawan.

Hal itu telah menunjukkan bahwa Thamrin salah satu pejabat di Sibolga yang telah mengangkangi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam orasinya, Koordinator aksi Simon Situmorang mengutuk sikap kearoganan Kepala Dinas PU Sibolga, Thamrin Hutagalung terhadap oknum wartawan Harian Rakyat Tapanuli Rommy Pasaribu dengan mengeluarkan pernyataan tidak sepantasnya saat dikonfirmasi mengenai indikasi pungutan liar, berupa penekanan terhadap para rekanan proyek dengan cara membebani biaya administrasi senilai Rp3 juta agar bisa menandatangani surat berita acara proyek yang ingin ditenderkan.

“Kami dari aliansi wartawan dan LSM mengutuk keras sikap arogan dari Thamrin Hutagalung selaku kadis PU kota Sibolga saat dikonfirmasi wartawan Harian Rakyat Tapanuli,” teriak Simon.

Massa juga menuding Kadis PU Sibolga, Thamrin Hutagalung telah mengangkangi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena bagaimanapun, Thamrin Hutagalung merupakan pejabat publik yang harus mampu memberikan informasi secara luas di hadapan publik dan bersinerji dengan wartawan.

“Thamrin sudah kangkangi dua Undang-undang sekaligus, yaitu UU nomor 40 Tahun 1999 dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, jadi anda itu sudah tidak layak lagi menjadi pejabat publik di Sibolga ini,” tukasnya.

Menurut Simon, Thamrin dalam hal ini harus mengklarifikasi ucapannya terhadap wartawan dan meminta maaf di hadapan publik karena ucapannya. Sebab, ucapan tidak beretika itu telah bermuara dengan sikap melanggar UU keterbukaan informasi publik tersebut.

“Kita tegaskan Thamrin agar meminta maaf kepada publik, karena ucapan tidak beretikanya, karena jika tidak kami dari solidaritas wartawan dan LSM akan melakukan laporan terhadap pelanggaran Undang-undang KIP dan UU Pers,” jelasnya.

Didepan Kantor DPRD, massa meminta anggota legislatif di Kota Sibolga agar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pihak Dinas PU Sibolga yang dinilai telah bobrok. Sekaligus memanggil Kepala Dinas bersangkutan guna meminta pertanggung jawaban adanya indikasi KKN pada sejumlah proyek tahun anggaran 2012, diantaranya, proyek pemeliharaan jalan dan jembatan yang menelan dana mencapai Rp425 juta.

“Selaku wakil rakyat yang juga menjadi pengawas kinerja para SKPD, kami minta anggota dewan Sibolga lebih memperhaikan kinerja mereka, sebab kejadian sambutan tidak beretika kadis PU tersebut bermula, karena menutup kebobrokannya, maka kasus ini harus menjadi perhatian para wakil rakyat sekalian,” bebernya.

Anehnya, proyek ini sudah sempat diswakelolakan oleh pihak Dinas PU sendiri. Namun, karena mendapat kritikan dari sejumlah wartawan dan LSM, proyek tersebut kembali ditenderkan ulang dengan penambahan jumlah pagu proyek senilai Rp50 juta dan total menjadi Rp475 juta.

“Ini terbukti setelah keluarnya pemberitaan tentang bobroknya, terjadi penambahan anggaran hingga Rp50 juta,” ujar.

Sementara itu, anggota DPRD Sibolga yang menyambut aksi solidaritas para wartawan dan LSM diantaranya, ketua Komisi III Jamil Zeb Tumory, Hj Nur Sarifah, Herryon Marbun dan Jansul Pasaribu serta ketua komisi II Jimmy.

Jamil dalam tanggapannya mengatakan, bahwa kinerja Thamrin Hutagalung sudah menjadi sorotan mereka. Sebab, tidak hanya di luar saja, di dalam instansi PU Sibolga, Thamrin kurang berkomunikasi terhadap bawahannya. Hal ini menjadi perhatian mereka untuk mengevaluasi kinerja dari Kadis PU tersebut.

“Kita sudah perhatikan ini, dan kami dari DPRD Sibolga akan menyurati Kadis PU melalui pimpinan DPRD terhadap permasalahan ini, segaala kecurigaan tentang indikasi penyelewangan juga akan kita selidiki serta masalah untuk mengajukan laporan terhadap pihak kepolisian, mungkin bisa ditahan dulu satu Minggu, karena kita masih lakukan upaya pendekatan terhadap tuntutan saudara-saudara,” ucapnya.

Sebelum membubarkan diri, pengunjukrasa menekankan wakil rakyat agar tidak menjadi ‘Macan Ompong’ dalam menanggapi pengaduan ini. Sebab jika tidak, bukan hanya wartawan yang akan mendapatkan perkataan tidak senonoh dari para SKPD, namun dapat berimbas kepada para wakil rakyat yang tidak kecil kemungkinan disepelekan oleh para pimpinan SKPD, jika para anggota dewan tersebut hanya bisa duduk manis di gedung mewah itu.(RT)

Read More

SIBOLGA | Puluhan wartawan dan LSM yang tergabung dalam Komunitas Pers Sibolga-Tapanuli Tengah yang bersolidaritas dengan Aswal Bersama dan FP3i, berunjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga dan dilanjutkan mendatangi Kantor DPRD Kota Sibolga.

Aksi solidaritas itu dilakukan akibat mengecam sikap arogan oknum kepala Dinas (Kadis) PU Kota Sibolga Thamrin Hutagalung yang tidak memiliki etika saat dikonfiramasi wartawan.

Hal itu telah menunjukkan bahwa Thamrin salah satu pejabat di Sibolga yang telah mengangkangi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam orasinya, Koordinator aksi Simon Situmorang mengutuk sikap kearoganan Kepala Dinas PU Sibolga, Thamrin Hutagalung terhadap oknum wartawan Harian Rakyat Tapanuli Rommy Pasaribu dengan mengeluarkan pernyataan tidak sepantasnya saat dikonfirmasi mengenai indikasi pungutan liar, berupa penekanan terhadap para rekanan proyek dengan cara membebani biaya administrasi senilai Rp3 juta agar bisa menandatangani surat berita acara proyek yang ingin ditenderkan.

“Kami dari aliansi wartawan dan LSM mengutuk keras sikap arogan dari Thamrin Hutagalung selaku kadis PU kota Sibolga saat dikonfirmasi wartawan Harian Rakyat Tapanuli,” teriak Simon.

Massa juga menuding Kadis PU Sibolga, Thamrin Hutagalung telah mengangkangi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena bagaimanapun, Thamrin Hutagalung merupakan pejabat publik yang harus mampu memberikan informasi secara luas di hadapan publik dan bersinerji dengan wartawan.

“Thamrin sudah kangkangi dua Undang-undang sekaligus, yaitu UU nomor 40 Tahun 1999 dan UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, jadi anda itu sudah tidak layak lagi menjadi pejabat publik di Sibolga ini,” tukasnya.

Menurut Simon, Thamrin dalam hal ini harus mengklarifikasi ucapannya terhadap wartawan dan meminta maaf di hadapan publik karena ucapannya. Sebab, ucapan tidak beretika itu telah bermuara dengan sikap melanggar UU keterbukaan informasi publik tersebut.

“Kita tegaskan Thamrin agar meminta maaf kepada publik, karena ucapan tidak beretikanya, karena jika tidak kami dari solidaritas wartawan dan LSM akan melakukan laporan terhadap pelanggaran Undang-undang KIP dan UU Pers,” jelasnya.

Didepan Kantor DPRD, massa meminta anggota legislatif di Kota Sibolga agar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pihak Dinas PU Sibolga yang dinilai telah bobrok. Sekaligus memanggil Kepala Dinas bersangkutan guna meminta pertanggung jawaban adanya indikasi KKN pada sejumlah proyek tahun anggaran 2012, diantaranya, proyek pemeliharaan jalan dan jembatan yang menelan dana mencapai Rp425 juta.

“Selaku wakil rakyat yang juga menjadi pengawas kinerja para SKPD, kami minta anggota dewan Sibolga lebih memperhaikan kinerja mereka, sebab kejadian sambutan tidak beretika kadis PU tersebut bermula, karena menutup kebobrokannya, maka kasus ini harus menjadi perhatian para wakil rakyat sekalian,” bebernya.

Anehnya, proyek ini sudah sempat diswakelolakan oleh pihak Dinas PU sendiri. Namun, karena mendapat kritikan dari sejumlah wartawan dan LSM, proyek tersebut kembali ditenderkan ulang dengan penambahan jumlah pagu proyek senilai Rp50 juta dan total menjadi Rp475 juta.

“Ini terbukti setelah keluarnya pemberitaan tentang bobroknya, terjadi penambahan anggaran hingga Rp50 juta,” ujar.

Sementara itu, anggota DPRD Sibolga yang menyambut aksi solidaritas para wartawan dan LSM diantaranya, ketua Komisi III Jamil Zeb Tumory, Hj Nur Sarifah, Herryon Marbun dan Jansul Pasaribu serta ketua komisi II Jimmy.

Jamil dalam tanggapannya mengatakan, bahwa kinerja Thamrin Hutagalung sudah menjadi sorotan mereka. Sebab, tidak hanya di luar saja, di dalam instansi PU Sibolga, Thamrin kurang berkomunikasi terhadap bawahannya. Hal ini menjadi perhatian mereka untuk mengevaluasi kinerja dari Kadis PU tersebut.

“Kita sudah perhatikan ini, dan kami dari DPRD Sibolga akan menyurati Kadis PU melalui pimpinan DPRD terhadap permasalahan ini, segaala kecurigaan tentang indikasi penyelewangan juga akan kita selidiki serta masalah untuk mengajukan laporan terhadap pihak kepolisian, mungkin bisa ditahan dulu satu Minggu, karena kita masih lakukan upaya pendekatan terhadap tuntutan saudara-saudara,” ucapnya.

Sebelum membubarkan diri, pengunjukrasa menekankan wakil rakyat agar tidak menjadi ‘Macan Ompong’ dalam menanggapi pengaduan ini. Sebab jika tidak, bukan hanya wartawan yang akan mendapatkan perkataan tidak senonoh dari para SKPD, namun dapat berimbas kepada para wakil rakyat yang tidak kecil kemungkinan disepelekan oleh para pimpinan SKPD, jika para anggota dewan tersebut hanya bisa duduk manis di gedung mewah itu.

Read More

Kesetrum & Jatuh Dari Ketinggian 8 Meter, Buruh Bangunan Tewas

PANDAN |  Malang benar nasib Kasibudi Zamasi (38) warga Jalan Kartini, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), tewas tersengat aliran listrik tegangan tinggi, Selasa (27/11).

Buruh bangunan itu tewas, setelah besi yang ia pegang bersentuhan dengan kabel arus bebas milik PLN di lokasi kerjanya, Jalan Tukka, hingga mengakibatkan dirinya jatuh dari ketinggian sekitar 8 meter.

Kejadian naas itu terjadi sekira pukul 17.00 WIB, berawal ketika korban yang berada diatas hendak mengambil adukan semen yang berada dibawah dengan menggunakan besi. Akan tetapi, besi yang dipegang oleh ayah lima orang anak itu menyentuh kabel arus bebas milik PLN yang tepat berada diatasnya.

“Karena semen yang di bawah itu mau diangkat ke atas, dia (korban – red) menarikanya dengan menggunakan sebatang besi. Namun ketika dia menarik keatas, rupanya besi itu menyentuh kabel PLN,”tutur adik korban, Suarman Zamasi kepada RAKYAT, di RSUD Pandan.

Spontan mendapat sengatan listrik tegangan tinggi itu, korban tidak kuat hingga akhirnya membuatnya jatuh dari ketinggian sekitar delapan meter. “Setelah itu dia jatuh langsung kebawah, mungkin sudah tidak tahan dengan sengatan listrik itu,”ujar Suarman Zamasi.

Dengan kondisi sekarat, kata Suarman, korban dievakuasi ke RSUD Pandan, guna mendapatkan pertolongan. Namun takdir berkata lain, korban harus menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan menuju rumah sakit.

“Dia itu meninggal didalam perjalanan, karena sudah mengalami luka sengatan yang sangat parah, ditambah lagi ia jatuh dari ketinggian itu,”sebut Suarman Zamasi.

Menurut Suarman, abang kandungnya itu meninggal akibat luka sengatan di telapak tangan dan juga dada bagian kirinya.

Sementara itu, isteri korban, Yasiria Waruwu (32), yang juga teman satu kerja korban, histeris di RSUD Pandan. Dengan deraian air mata melihat suaminya tercinta telah tiada, Yasiria mengungkapkan, bahwa sekira satu jam sebelum kejadian dirinya masih bercanda dengan suaminya, dan sempat minum satu gelas dengan korban saat jam istirahat.

“Cepat kali pergi suami ku ini. Padahal, tadi jam 4 sore baru kami minum satu gelas bersama, kau suruh aku minum karena kuatir kalau aku nanti sakit,” teriak Yasiria histeris dengan anak bungsu didalam gendongannya.

Dirinya menyesalkan, sebab semen yang ditarik dari atas oleh korban tidak diberitahunya, jika besi itu akan mengenai kabel arus bebas. “Kenapa tadi tidak aku kasih tahu, kalau besi itu sudah mau kena ke kabel. Jadi seperti ini kejadiannya, oh Tuhan….!!!,”kata isteri korban.

Akhirnya, jenazah Kasibudi dibawa dari RSUD  Pandan ke rumah duka di jalan Kartini, Pandan, sekira pukul 18.41 WIB dengan menggunakan Ambulance. (RT)

Read More

Gudang Penimbunan Kayu Ilegal Dibongkar

Sebanyak 72 batang kayu siap olah jenis kapur dan lagan tanpa dokumen diamankan polisi dari gudang usaha pengetaman milik Abel Sinaga (40) di Desa Gunung Marijo, Kecamatan Pinangsori, Selasa (12/6) siang.

Informasi dihimpun METRO di Mapolres Tapteng, penangkapan tersebut bermula dari petugas yang mendapat informasi dari warga Gunung Marijo yang menyebutkan usaha pengetaman milik Abel melakukan penimbunan kayu tanpa dokumen. Atas informasi itu, polisi melakukan penyelidikan ke tempat usaha Abel. Setibanya di lokasi, petugas mendapati 72 batang atau sekitar dua kubik kayu tanpa dokumen.

“Informasi dari warga sekitar tersebut, ternyata penimbunan itu (kayu tanpa dokumen, red) benar. Dan Abel tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan atas kayu itu. Akhirnya kita menyita 72 batang kayu tanpa dokumen sebagai barang bukti dan membawa Abel untuk diperiksa di Mapolres Tapteng,” tutur Kapolres Tapteng AKBP Dicky Patrianegara didampingi Kanit IV/Tipiter Sat Reskrim Ipda Azuar Anas saat dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (13/6).

Diutarakan Azuar, sesuai pengakuan Abel kepada polisi, kayu ilegal itu dibeli dari seseorang bermarga Sipahutar warga Pinangsori untuk dijadikan bahan kosen pintu. Namun, kayu tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan.

Sesuai bukti yang dikumpulkan, lanjut Azuar, akhirnya Polres Tapteng menerbitkan surat penahanan kepada Abel. Tersangka diduga melanggar Pasal 50: 3 huruf F dan H, dan diancam Pasal 78: 5 dan 7 UU RI No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kepada tersangka diancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Lebih lanjut dikatakan Azuar, tersangka Abel ditahan untuk dilakukan proses hukum dan pemeriksaan lebih lanjut tentang kayu tanpa dokumen itu.

“Terkait asal usul kayu ilegal tersebut, kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (MS)

Read More

Terlibat Pembakaran Rumah di Gunung Serasi Bustamar Lega Ditangkap

Bustamar Pasaribu (41) ditangkap polisi di rumah adik iparnya di Aek Hapesong, Batangtoru, Selasa (12/6) sekira pukul 23.00 WIB. Bustamar ikut terlibat dalam pembakaran dua rumah warga dan penebangan ratusan pohon karet di Gunung Serasi, Desa Hutagurgur, Kecamatan Sibabangun.

Penangkapan Bustamar berdasarkan keterangan delapan tersangka yang sudah terlebih dahulu ditahan di Mapolres Tapteng. Kedelapan tersangka yakni K Pasaribu (51) alias Ucok, Hamid M (38), S Pasaribu (38), Krinus P (36), R Hutagalung (28), H Pasaribu (30) serta Ilham (30) dan Tua Lubis. Saat diwawancarai METRO di Mapolres Tapteng, Rabu (13/6), Bustamar mengaku lebih tenang setelah ditangkap polisi. Rasa bersalah dan tanggung jawabnya kepada para saudaranya yang telah ditahan sebelumnya, sudah lepas. Apalagi sebelumnya juga dia sudah pasrah.

Diakui Bustamar, sebelumnya karena rasa bersalah yang menghantuinya, dirinya terpaksa melarikan diri. “Saya lari karena rasa bersalah dan ketakutan. Tapi saya sadari itu salah, terutama terhadap para saudaraku yang sudah ditahan. Di sini (penjara, red) hatiku lebih tenang, padahal sebelumnya saya selalu ketakutan. Apalagi saat melihat orang baru yang datang mengarah kepada saya,” tuturnya.

Menurut Bustamar, sebelumnya juga dia sudah berencana menyerahkan diri kepada polisi, tapi selalu saja ada yang menakut-nakutinya. Akhirnya niat itupun diurungkannya.

“Memang saya sadari, apabila kami yang terlibat tak mau hadir dan tanpa ada usaha menyelesaikan kasus ini, maka mereka yang sudah ditahanlah yang semakin menderita,” tukasnya didampingi delapan tersangka yang telah ditahan sebelumnya.

Untuk itu mereka sangat berharap kehadiran ketua yayasan marga Pasaribu, Sariful Pasaribu agar menyelesaikan masalah ini. Sebab menurut mereka, Sariful sebagai pimpinan Yayasan Datu Nalnal harus memperhatikan nasib para anggotanya. Karena, yang mereka perjuangkan adalah hak bersama, bukan perorangan.

“Kami mohon ketua kami Sariful, bantulah kami. Selesaikanlah masalah ini, kasihanilah kami,” tandas Bustamar diamini delapan tersangka yang ditahan.

Kepada warga yang turut terlibat dalam kasus ini, lanjut Bustamar, juga dimohon untuk menunjukkan niat baiknya dan turut bertanggung jawab.

“Tidak ada gunanya melarikan diri, karena itu hanya akan membuat kita semua sengsara,” pungkasnya.

Senada disampaikan tersangka Ucok Pasaribu. “Saya minta kepada semua yang turut terlibat, sadarlah. Saya yakin kalian pasti tidak tenang. Untuk itu marilah kita sama-sama menyelesaikan kasus ini. Apalagi sebentar lagi lebaran, kita semua pasti ingin kedamaian,” tutur Ucok memohon.

Terpisah, Kapolres Tapteng AKBP Dicky Patrianegara saat diwawancarai mengimbau agar mereka yang turut terlibat segera menyelesaikan kasus ini dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Dicky, pihaknya akan membantu apabila ada niat baik dari para pelaku.

“Kita harap masalah ini segera berakhir karena saat ini disinyalir ada pihak ketiga yang mencoba memperkeruh suasana serta menakut-nakuti warga Simanosor. Sehingga banyak dari mereka yang melarikan diri dari rumahnya,” tutur Kapolres.

Diterangkan perwira dengan pangkat dua melati di pundaknya itu, penangkapan Bustamar berdasarkan informasi lanjutan dari delapan tersangka pembakaran dua rumah dan penebangan ratusan pohon di Gunung Serasi, Desa Hutagurgur.

“Atas keterangan dari para tersangka yang sudah ditahan, kita menetapkan Bustamar sebagai tersangka. Dan kita berhasil menangkapnya setelah lama melarikan diri,” terang Kapolres Dicky didampingi Wakapolres Kompol Enriko Silalahi, Kasat Reskrim AKP Faisal Simatupang, Kabag Ops Kompol Leo H Siagian, Kapolsek Pinangsori Iptu Panci Ali Candra SE serta beberapa personel. (MS)

Read More

Tapteng Miliki Alat Pendesiminasi Cuaca

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat melalui BMKG Pinangsori menyalurkan alat pendesiminasi (penyebarluasan informasi) cuaca dan gempa (DVB system) kepada Pemkab Tapteng, Rabu (13/6). Alat yang bekerja melalui satelit tersebut langsung dipasang di kantor Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Tapteng. Diharapkan, alat itu akan membantu memberikan informasi cuaca dan gempa di pantai barat Sumut. Kepala Stasiun BMKG Pinangsori, Fachrurozi mengatakan penyaluran alat itu adalah perwujudan program BMKG pusat dalam penanggulangan bencana alam. Untuk wilayah pantai barat Sumut, bantuan DVB System baru diprogramkan dan disalurkan kepada dua daerah yakni Tapteng dan Madina.

“Kedua alat yang ditempatkan di dua daerah ini, kita harapkan dapat meng-cover informasi cuaca dan gempa setiap hari di wilayah pantai barat Sumut. Demikian bilamana terjadi potensi tsunami,” kata Fachrurozi.

Alat DVB System ini, sebut Fachrurozi, tidak sebatas memberikan informasi cuaca dan iklim di layar monitor alat, akan tetapi juga dapat memberikan informasi langsung ke setiap individu yang nomor telepon selular (handphone/HP) yang telah terdaftar di dalam sistem. “Untuk informasinya dapat di-update setiap hari,” bebernya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Tapteng, Bonaparte Manurung atas nama Pemkab menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh BMKG pusat tersebut.

“Kita berharap alat ini dapat bekerja memberikan informasi dalam mengantisipasi bencana alam di daerah ini,” katanya.

Bonaparte mengaku, pihaknya akan menjaga dan menempatkan petugas untuk bekerja mengoperasikan alat pendesiminasi informasi cuaca dan gempa tersebut. Petugas yang ditempatkan diharapkan dapat bekerja setiap hari selama 1 x 24 jam.

“Ya tentu, kita akan menempatkan petugas untuk menjaga dan mengoperasikan alat tersebut 1x24 jam,” ucap Bonaparte. Serangkaian bantuan itu, Bonaparte mengakui jauh sebelum bantuan ini datang, pihaknya telah terlebih dahulu mengajukan proposal usulan bantuan pencatatan system sirene pendeteksi dini tsunami ke Badan Nasional Penanggulan Bencana Pusat, guna dapat dikucurkan pada Tahun Anggaran (TA) 2013 mendatang.

“Dalam proposal itu juga, kita mengusulkan bantuan lainnya seperti sirene pengeras suara, pembangunan menara pemantau tsunami (viewer tower), pembangunan gardu, pengadaan transportasi evakuasi, pembangunan selter multi fungsi, dan pemasangan sensor tsunami (seismo meter, seismic waves, GPS buoys, Tide gauge, GPS satelit, warning center, champ, dll),” tukas Bonaparte.

Menurut Bonaparte, pihaknya sangat mengharapkan realisasi dari seluruh usulan yang dituangkan di dalam proposal usulan bantuan pencatatan sistem sirene pendeteksi dini tsunami tersebut dalam rangka antisipasi sekaligus siaga bencana alam di daerah.

“Hal ini juga mengingat prinsip penanggulan bencana, di mana penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau masyarakat, tapi juga tanggung jawab bersama. Maka itu, kita (Pemkab Tapteng) sangat mengharapkan seluruh bantuan tersebut,” tandasnya. (MS)

Read More

Jembatan Penyeberangan Tak Dimanfaatkan

Para pejalan kaki jarang menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO) di ruas Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan kantor Camat Sibolga Selatan. Bahkan, JPO serupa di ruas jalan yang sama, tepatnya di dekat bundaran PLN samping rumah dinas wali kota pun malah tak pernah digunakan.

“Mungkin mereka (para pejalan kaki, red) merasa terlalu capek naik tangganya kalau mau menyeberang melalui jembatan itu. Makanya memilih menyeberang dari jalan raya saja. Padahal sebenarnya memang lebih aman dari jembatan penyeberangan,” kata Zul (31), warga Sibolga, Rabu (13/6). Zul berpendapat, lokasi keberadaan JPO di depan kantor Camat Sibolga Selatan sebenarnya sudah tepat. Hanya tingkat kesadaran para pejalan kaki untuk menggunakan jalur penyeberangan aman tersebut yang masih rendah.

“Di simpang itu setiap hari ramai. Makanya tak jarang ada yang tabrakan, dan ada yang kesenggol kendaraan,” terangnya. Sedangkan JPO di dekat bundaran PLN samping rumah dinas Wali Kota Sibolga, menurutnya, sudah salah letak. Karena hampir tidak pernah ada pejalan kaki yang menyeberang melalui jembatan tersebut.

“Kawasan itu memang agak sepi pejalan kaki. Makanya saya pikir jembatannya lebih baik dipindahkan ke simpang Aido atau ke sekitar depan kantor Camat Sibolga Sambas,” ungkapnya. Pantauan METRO, ruas jalan protokol di depan kantor Camat Sibolga Selatan termasuk titik ramai pejalan kaki. Sebab, di kawasan tersebut ada beberapa persimpangan jalan.

Setiap harinya, banyak pejalan kaki seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa yang melintas dan menyeberang jalan di kawasan tersebut.

Parahnya lagi, JPO setinggi sekitar lima meter yang dibangun dari konstruksi besi itu justru menjadi tempat pemajangan berbagai macam spanduk. (MS)

Read More

Helm Gratis untuk Pengendara

Menyambut HUT Bhayangkara ke-66, Polsek Sibolga Selatan melaksanakan bulan bakti pelayan prima dalam mendukung pelaksanaan operasi simpatik tahun 2012. Polsek memberikan helm berstandar SNI kepada pengendara sepedamotor yang melintas, Rabu (13/6) di Jalan SM Raja, Kelurahan Aekmanis. Penggunaan helm standar banyak manfaatnya, salah satunya mengurangi resiko korban meninggal dunia akibat kecelakaan. Pantauan di lokasi, seorang warga yang kedapatan tidak mengenakan helm standar langsung diberi helm SNI secara cuma-cuma. Warga itu pun senang, walau semula disangka akan ditilang akibat melanggar ketertiban berlalu lintas.

Kapolsek Sibolga Selatan AKP D Habeahan didampingi Kanit Lantas Sibolga Selatan Bripka UB Siagian mengungkapkan, pihaknya berharap agar warga dan pihak kepolisian dapat menjalin hubungan timbal balik dan saling bekerja sama.

“Masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam menyukseskan operasi simpatik dengan mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya untuk keselamatan bersama. Jika pengendara mematuhi peraturan, diyakini dapat menekan angka kecelakaan dalam berlalu lintas atau sama sekali tidak terjadi selama dalam operasi simpatik ini,” harapnya.

Ditambahkan D Habeahan untuk menuju pelayanan prima, Polsek Sibolga Selatan membuat pos pelayanan terpadu yang berlokasi di Pos Polisi Aek Manis.

“Dengan adanya pos pelayanan ini diharapkan warga lebih mudah dapat menyampaikan keluhannya dan juga diharapkan dengan cepat dapat kita selesaikan dan terlayani,” pungkasnya. (MS)

Read More

Menantu Larikan Uang H Busran Rp 160 Juta

2 Tahun Lalu Gelapkan Uang Perusahaan Rp200 Juta, Tapi Dimaafkan

H Busran Sinaga (64) mengancam akan mengadukan menantunya Sri Mawaddah br Pasaribu (31) ke polisi. Istri dari anaknya Ade Syahputra (33) tersebut nekat melarikan uangnya sebesar Rp160 juta. H Busran Sinaga, warga Jalan Kakap Sibolga didampingi anaknya Ruslan Sinaga (42) kepada METRO, Jumat (11/5) mengatakan, kejadian tersebut berawal saat dirinya menyuruh Sri Mawaddah Pasaribu untuk menarik uang sebesar Rp160 juta dari Bank Danamon Sibolga, Selasa (8/5) pagi lalu.

“Namun hingga saat ini dia (Sri Mawaddah, red) tidak kunjung kembali. Begitu juga uang yang diambil dari bank itu tidak sampai ke tangan saya,” tutur pengusaha pelayaran di Sibolga ini. Menurut Busran, Sri Mawaddah bekerja sebagai bendahara atau bagian keuangan di perusahaannya tersebut sejak tujuh tahun lalu. Atau terhitung sejak Sri menikah dengan anak bungsunya Ade Syahputra. “Sejak Sri menikah dengan anak saya, dia saya angkat sebagai bendahara di perusahaan ini. Itu sebabnya, saya mempercayai dia untuk menangani bagian keuangan di perusahaan ini,” tukas Busran.

Busran mengisahkan, dua tahun lalu Sri Mawaddah juga pernah menggelapkan atau mengkorupsi uang sekitar Rp200 juta. Namun, saat itu masih bisa ditolelir karena Sri datang meminta maaf dan mengakui kesalahannya.  “Saya masih memberi kesempatan kepadanya untuk bekerja, sebab saat itu dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Apalagi Sri itu juga menantu saya dan saya juga yakin kepadanya saat itu,” beber Busran.
Terkait dengan persoalan saat ini, sambung Busran, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan Sri Mawaddah.

Seperti dengan menghubungi pihak keluarganya.  “Bahkan sejak Sri menghilang, nomor handphone 085296689669 yang dipakainya tidak pernah aktif lagi sampai saat ini. Kami juga sudah mendatangi kampung halamannya di Barus, Tapteng untuk menanyakan kepada pihak keluarganya, namun tak satupun yang mengetahui keberadaannya. Dan pada saat ini saya juga masih mencarinya di Medan, namun belum membuahkan hasil,” ujar Busran.
Ia berharap, Sri Mawaddah memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang dilarikannya.

Sebab seluruh uang itu akan digunakan untuk kelancaran perusahaan.  Jika Sri Mawaddah memiliki itikad baik mendatangi Busran dan mengakui kesalahannya, maka kemungkinan dirinya akan mempertimbangkan kembali perbuatan yang dilakukannya. “Kalau tidak, saya akan melaporkannya secara resmi kepada pihak kepolisian. Begitu juga kepada masyarakat yang mengetahui atau melihat keberadaannya, kami berharap dapat memberitahukannya kepada polisi atau menghubungi kami di nomor handphone 081375782383,” tandasnya.  “Kami akan memberikan hadiah sepantasnya kepada masyarakat yang mengetahui keberadaannya (Sri Mawaddah),” pungkasnya.(MS)

Read More

Gotong Royong Massal di Sibolga Sambas

Ratusan warga dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Jum’at (11/5) kemarin melakukan gotong royong bersama membersihkan jalan dan saluran air di Jalan Gambolo, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga.

Tak hanya masyarakat setempat, puluhan personil TNI dari Koramil 06/Kota dan personil Polres Sibolga, dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga terlihat dalam kegiatan gotong royong bersama ini.

Pl Camat Sibolga Sambas, Faisal Fahmi Lubis SSos di lokasi gotong royong mengatakan, kegiatan ini sudah rutin dilakukan warga setiap hari Jum’at maupun hari libur dengan tujuan agar air di saluran bisa lancar dan jalanan bisa bersih.

“Kalau tidak dibersihkan secara rutin, sampah dan lumpurnya tentunya menumpuk, dan kalau datang hujan air mudah menggenangi jalan. Wargapun menjadi tergangggu, apalagi kondisi jalan ini sudah rusak,” kata Faisal. Menurut Faisal, kegiatan gotong royong seperti ini harus dipertahankan, sebab selain lingkungan tetap bersih dan sehat  juga wilayahnya bebas dari genangan air saat hujan turun.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi hubungan baik untuk mengikat tali silahturahmi antar warganya. “Kegiatan gotong royong bersih lingkungan ini kita lakukan setiap minggu, selain membangun lingkungan tetap bersih, juga menjaga hubungan baik antar warga,” tuturnya lantas menambahkan kegiatan ini diikuti Kelurahan Pancuran Pinang, Pancuran Kerambil, Pancuran Bambu dan Pancuran Dewa.

Sementara itu, Lurah Pancuran Pinang, Inchawadi Tanjung menuturkan, kegiatan aksi bersih setiap minggu ini sudah menjadi program rutin untuk menciptakan lingkungannya bersih dan sehat. “Sebab kepedulian warga pada lingkungannya merupakan tanggung jawab bersama. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada warga yang terus mempertahankan semangat gotong royong untuk kepentingan lingkungan,” tukas Inchawadi.

Selain itu, Inchawadi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap kepedulian TNI dan Polri yang berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan aksi gotong royong bersama warga. “Kegiatan ini adalah wujud nyata kebersamaan antara TNI, Polri dan rakyat. TNI dan Polri adalah kebanggaan dan milik rakyat. Kami sangat terbantu dengan program ini,” tandasnya.

Amatan METRO, warga yang berbekal cangkul, sapu lidi, sekop dan keranjang sampah bahu membahu menyisir saluran untuk mengeruk lumpur dan sampah di saluran. Tak lama, seluruh sampah yang menumpuk itupun diangkut dengan menggunakan mobil truk Dinas KPRP Kota Sibolga. (MS)

Read More

Bukit Aek Parombunan Longsor Lagi

Hujan deras yang melanda Kota Sibolga kembali mengakibatkan pebukitan Aek Parombunan longsor. Akibatnya, dapur rumah Martua Sitompul (41) warga Jalan Sudirman, Aek Parombunan, Sibolga Selatan hancur total. Kepada METRO, Martua menuturkan peristiwa itu terjadi Jumat (11/5) sekira 18.30 WIB di saat hujan deras melanda Sibolga.

“Saat itu saya sedang berada di luar, dan yang tinggal di rumah adalah istri saya dan dua anak saya beserta adik ipar,” tuturnya. Mustar Pardede (34) menuturkan, saat itu dirinya bersama adiknya, istri dari Martua dan dua keponakannya sedang berada di dalam rumah.  “Tiba-tiba saja kedengaran suara bunyi keras dari belakang rumah. Dan kami melihat dapur rumah sudah porak poranda,” tuturnya.

Melihat hal itu, sambungnya, spontan mereka berteriak minta tolong dan langsung lari menyelamatkan diri keluar rumah. “Spontan saya menggendong kedua keponakan saya, sebab kami takut longsoran itu sampai ke tempat kami,” ujarnya. Sesampainya di luar, katanya lagi, dirinya langsung mengamankan kedua keponakannya beserta adiknya ke tempat yang aman. “Kalau tidak, saya tidak tau apa yang bakal terjadi. Dan bahkan adik saya itu sampai saat ini masih trauma,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Martua mengungkapkan, terjadinya longsor itu diduga akibat adanya pengerukan bukit di belakang kediamannya.
“Hal ini sudah pernah dan berulangkali kami ingatkan kepada oknum C untuk tidak meneruskan pengerukan itu. Namun yang bersangkutan tetap tidak peduli dan malah sepertinya menunjukkan arogansinya,” ketus Martua. Langkah selanjutnya, sebut Martua, pihaknya bersama masyarakat setempat yang bermukim di dekat pebukitan itu akan mengadukan kembali oknum tersebut kepada aparat teerkait.

“Sebab hal ini sudah pernah kami laporkan, tapi yang bersangkutan tak mengindahkannya,” tandasnya lantas menambahkan, kerugian yang dialaminya berkisar Rp30 juta. Camat Sibolga Selatan Sahat Simatupang membenarkan pihaknya sudah pernah memanggil oknum C terkait soal pengerukan bukit itu, berdasarkan laporan dan keluhan warga. “Dan disepakati saat itu, C bersedia menghentikan pengerukan perbukitan itu sebelum mendapat izin. Namun dari laporan warga, oknum C masih meneruskan pengerukan tanah dan bahkan tak mengurus izinnya juga sesuai kesepakatan, Senin (7/5) lalu,” tandas Sahat.(MS)

Read More

Lowongan Kerja PT. Pegadaian

Pegadaian mengundang Pegawai Outsourcing Pendukung Administrasi Pembayaran (PAP) dan Pegawai Tetap (PKWTT)PT EPS yang dipekerjakan di Pegadaian yang berkualitas, memiliki komitmen, integritas dan moralitas tinggi serta sanggup bekerja keras untuk bergabung sebagai Pegawai Tetap dalam posisi Penaksir yang akan ditempatkan di SELURUH WILAYAH INDONESIA. Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

A. KONDISI UMUM PEMOHON:

1. Pelamar adalah warga negara dari Republik Indonesia (WNI);
2. Sehat Fisik, Rohani, Bebas dari Obat dan Penggunaan Obat Psikotropika, dan tidak buta warna.
3. Pelamar adalah Tenaga Kerja outsourcing Pembayaran Dukungan Administrasi (PAP), Paulus dan mantan karyawan dengan status Outsourcing PT Permata Era PKWTT Sejahtera
4. Status masih aktif bekerja dengan 31 Januari 2012
5. Definisi outsourcing dengan status mantan karyawan PKWTT PT PT EPS EPS yangbpernah PKWTT Karyawan dipekerjakan pada Perum Pegadaian yang Namun outsourcing saat ini ditarik ke dalam PT personil organik EPS, tetapi memenuhi angka 4 di atas;
6. Pendidikan D3 minimal semua program studi;
7. Pemohon lahir 1 Januari 1980 dan sesudahnya;
8. Titik nilai rata-rata (IPK) minimal 2,50-2,75 untuk PTN dan PTS pada skala
9. Lebih disukai seks laki-laki;
10.Pelamar dari perguruan tinggi swasta, tentu saja telah terakreditasi oleh BAN-PT minimal B, jika diploma atau transkrip tidak berisi rincian akreditasi, akreditasi harus melampirkan pernyataan bUniversitas atau didukung oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan jika ada perbedaan dalam akreditasi masing-masing terdaftar sebagai mahasiswa dengan waktu lulus, yang sekarang dikenal sebagai pelamar mahasiswa pascasarjana.
11. Mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan rekrutmen;

Bagi yang berminat, silakan download

Pengumuman Lengkap Penerimaan PT. Pegadaian

Hanya pelamar yang memenuhi syarat dengan kriteria terbaik, kelengkapan sesuai persyaratan yang dipanggil dalam seleksi. Perum Pegadaian adalah BUMN yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Selama proses seleksi tidak dipungut biaya apapun dan tidak diadakan tanya jawab dalam bentuk apapun juga.

Read More

Lowongan Kerja PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk

BNI Manajemen berpendapat bahwa tempat kerja harus menumbuhkan budaya kerja yang harmonis, efisien, dan dinamis, satu didukung oleh semua anggotanya bekerja.

Officer Development Program

Sebagai bank kami terus tumbuh, kita perlu lebih banyak karyawan berbakat untuk menjadi pemimpin masa depan kita. Kita perlu segar, individu yang kreatif, terampil, dan petualang yang akan memimpin dan mengelola transformasi bank untuk mencapai misinya di masa depan. Kami membutuhkan Anda. Anda akan menemukan diri Anda dalam petualangan karir yang akan membawa pengalaman kerja Anda di luar imajinasi Anda.

Experienced Hire

BNI selalu mempertimbangkan staf kami untuk menjadi aset terbesar kami, dan menawarkan banyak karir bagi para profesional berpengalaman. Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa staf berkualitas berkembang secara profesional dan mencapai yang terbaik. Kami menghargai individu berperforma tinggi dengan remunerasi yang kompetitif.

Lowongan Kerja Terbaru tsb:

PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk tidak mengumpulkan biaya yang terkait dengan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi rekrutmen personil.

Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan akan dimasukkan dalam proses seleksi lebih lanjut;

Jika pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen / data pendukung sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam formulir pendaftaran, maka secara otomatis akan dihapus dari proses penerimaan karyawan prospektif.
Keputusan seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Link untuk melamar, klik : Recruitment BNI

Read More

23 Anggota DPRD Minta Sintong Mundur

Tanda Tangani Mosi Tidak Percaya

TAPTENG- Sebanyak 23 dari 30 anggota DPRD Tapteng menandatangani mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ketua DPRD Sintong Gultom.

Mereka meminta agar Sintong mundur dari jabatannya Ketua DPRD Tapteng. Surat pernyataan itu diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Jamaluddin Pohan, dan Ketua Fraksi Demokrat yang diterima langsung Antonius Hutabarat, Kamis (8/3).

Ke-23 anggota dewan itu yakni Jhonny Lumbantobing, Tulus Hutabarat, Zainal Abidin Pasaribu, Darma Bhakti Marbun, Jamarlin Purba, Abu Salim Hutabarat, Romasta Tobing, Hasbun Manik, Rusli Simanjuntak. Kemudian Mangatur Marpaung, Mhd Thoib Hutagalung, Bakhtiar Ahmad Sibarani, Tamba Tua Simanungkalit, Mahyudin Lubis, Krismartua Panjaitan, Marissa Haque Pasaribu. Selanjutnya Agus Fitriadi Panggabean, Pangihutan Sihotang, Hariono Nainggolan, Antonius Hutabarat, Jamaluddin Pohan, Marada Lumbantobing, dan Leli A Sarumpaet.

Menurut jurubicara anggota dewan yang menyampaikan mosi tak percaya, Jamarlin Purba, ada tujuh alasan yang menyebabkan 23 anggota DPRD terpaksa menyatakan mosi tak percaya atas kepemimpinan Sintong. Sintong pun diminta mundur dari jabatannya.

Ketujuh alasan tersebut adalah, Sintong Gultom selaku Ketua DPRD Tapteng dinilai seringkali melakukan pemotongan hak-hak anggota dari biaya perjalanan dinas tugas DPRD Tapteng. Sintong dinilai tidak pernah melibatkan komisi bersangkutan di DPRD untuk menghadiri undangan dari Provinsi Sumut atau luar daerah. Padahal seharusnya undangan dimaksud semestinya dihadiri pimpinan alat kelengkapan dewan sesuai tupoksinya, malah justru selalu Sintong sendiri yang menghadirinya.

Alasan lainnya, Sintong selama ini dinilai sangat sulit untuk dihubungi, karena selain jarang datang ke kantor, ponselnya juga sering tidak aktif atau berganti nomor. Sehingga tugas-tugas penting anggota DPRD menjadi berjalan lamban dan sering terlalaikan. Sintong selaku Ketua DPRD dinilai sangat jarang mengikuti rapat-rapat penting seperti rapat alat kelengkapan dewan berupa rapat komisi, rapat badan musyawarah maupun rapat anggaran. Sintong selama ini juga dinilai tak pernah mau menerima masyarakat secara langsung yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Pada bimbingan teknis belakangan ini, sambungnya, kebijakan Sintong selaku Ketua DPRD juga mereka rasa sangat janggal. Dimana dalam rapat, Sintong seringkali mengabaikan pendapat para anggota dewan lainnya atau terkesan selalu memaksakan kehendak. Kemudian yang terakhir mereka keluhkan adalah jadwal Sintong yang lebih banyak dihabiskan di luar ketimbang menjalankan tugasnya, baik sebagai anggota maupun Ketua DPRD.

“Yang kita bingungkan, apakah Sintong keluar kota dalam rangka tugasnya selaku Ketua DPRD atau just_u mengikuti agenda yang seharusnya diikuti anggota dewan di komisi-komisi terkait, kami tidak pernah tau. Oleh karena itu, kami menyampaikan surat pernyataan mosi tak percaya ini kepada Wakil Ketua DPRD selaku unsur pimpinan, dan berharap supaya Sintong selaku Ketua DPRD segera diganti,” ujar Jamarlin. “Kami minta Wakil Ketua DPRD juga dapat mengagendakan pelaksanaan sidang paripurna dewan terkait pergantian Ketua DPRD ini besok (hari ini Jumat, red), karena jumlah kami sudah lebih dari cukup untuk memenuhi prosedur yang ada,” lanjut Jamarlin yang disambut teriakan setuju dari para anggota dewan lainnya.

Jamarlin yang juga Ketua DPC PDI P Tapteng ini mendesak Fraksi Demokrat selaku partai pengusung Sintong agar segera mengambil kebijakan untuk mencopot Sintong dari jabatannya sebagai Ketua DPRD dan menggantikannya dengan anggota Fraksi Demokrat lainnya selaku pemilik kursi terbanyak di DPRD Tapteng.

Wakil Ketua DPRD Tapteng Jamaluddin Pohan saat menerima surat pernyataan mosi tidak percaya 23 anggota dewan mengatakan, dirinya tidak dapat menentukan sendirian kapan agenda sidang paripurna terkait hal tersebut. Jamaluddin merasa perlu menggelar rapat terlebih dahulu dengan anggota dewan lainnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Antonius Hutabarat mengatakan, untuk mencopot Sintong sebagai perwakilan Fraksi Demokrat dijabatan Ketua DPRD, dirinya perlu membawa hal itu terlebih dahulu ke rapat internal dengan pengurus Partai Demokrat Tapteng sebagai induk mereka.

Ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom saat coba dikonfirmasi METRO di kantornya terkait hal tersebut, tidak berhasil ditemui. Saat coba dihubungi via ponselnya berkali-kali, Sintong tak kunjung mau mengangkat.(MS)

Read More

Bakhtiar Sibarani Gantikan Antonius Ketua Fraksi Demokrat

TAPTENG- DPC Partai Demokrat Tapteng melakukan perombakan di dalam tubuh Fraksi Demokrat di DPRD Tapteng. Ketua Fraksi Demokrat yang selama ini dipimpin Antonius Hutabarat, kini digantikan Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng Tuani Lumbantobing melalui sekretarisnya Hafrul Hudawi Tanjung kepada METRO, Kamis (8/3) menuturkan, penggantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tapteng semata-mata bertujuan untuk penyegaran, tanpa ada unsur politik lainnya. Apalagi akibat adanya perpecahan di tubuh Partai Demokrat Tapteng.

“Penggantian Ketua Fraksi Demokrat semata-mata hanya untuk penyegaran. Ini sudah sesuai prosedur partai dan telah melalui hasil rapat pengurus DPC Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, pergantian ini bukan dikarenakan adanya perpecahan di tubuh DPC Partai Demokrat. Seluruh pengurus, anggota Fraksi Demokrat termasuk kedua kader yang berganti posisi juga setuju atas penggantian ini,” kata Hafrul.

Dijelaskannya, kebijakan penyegaran di Fraksi Demokrat bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada para anggota Fraksi Demokrat. Sehingga para anggota DPRD ini sama-sama pernah merasakan pengalaman, pahit dan manisnya sebagai Ketua Fraksi.

“Semua kader Demokrat di DPRD kan tentunya membutuhkan pengalaman, terutama sebagai ketua fraksi supaya nantinya mereka lebih matang berpolitik dan sewaktu-waktu siap secara fisik dan mental untuk jadi pemimpin, baik sebagai pimpinan fraksi, DPRD maupun DPC. Di samping itu untuk lebih meningkatkan kinerja dan fungsi Fraksi Demokrat di DPRD. Artinya, selain agar seluruh anggota DPRD lebih matang berpolitik di legislatif, mereka juga kita rancang untuk jadi kader-kader yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya selaku wakil partai dan wakil rakyat,” cetusnya.

Saat ditanya METRO, kenapa memilih Bakhtiar Ahmad Sibarani yang menjadi pengganti Antonius Hutabarat sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tapteng dan bukan kader yang lain, Hafrul menegaskan hal tersebut merupakan hasil rapat pengurus DPC Partai Demokrat Tapteng bersama anggota Fraksi Demokrat.
“Bakhtiar yang ditunjuk menjadi Ketua Fraksi menggantikan Antonius dikarenakan memang hal itulah yang menjadi keputusan rapat antara pengurus DPC dengan anggota Fraksi Demokrat DPRD. Jadi bukan kita yang menunjuknya, tapi hasil rapat yang memutuskannya,” tegas Hafrul.

Antonius Hutabarat yang ditemui METRO bersama Bakhtiar Sibarani, mengaku mengetahui dan menyetujui adanya penggantian itu.

“Saya tahu dan menyetujui pergantian saya dengan Bakhtiar sebagai Ketua Fraksi Demokrat yang baru. Saya pun hadir saat rapat penentuannya. Ini memang merupakan kebijakan partai dan sudah sesuai prosedur. Saya benar-benar ikhlas karena saya tak ada masalah dengan Bakhtiar. Saya malah ikut menunjuk dirinya menjadi pengganti saya waktu itu,” pungkasnya.

Adapun pergantian Ketua Fraksi Demokrat Tapteng itu sesuai SK Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng No. 06 I Tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng Tuani Lumbantobing.(MS)

Read More