Wakil Ketua DPRD Taput, Ir Ottoniyer MP Simanjuntak, mengajak Kabupaten Tapteng dan Sibolga, agar bergabung ke wilayah pemekaran Protap, yang saat ini sedang menunggu persetujuan pemerintah pusat. Dua kabupaten itu dinilai memiliki peranan strategis dalam pengembangan sekaligus peningkatan bidang ekonomi dan jasa, sebab berada persis di pinggir pantai. “Kedua daerah ini hendaknya punya persepsi yang sama terhadap pengembangan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah Tapanuli. Pandangan saya, dari kultur budaya dan sejarah harusnya mereka bergabung ke Protap. Kalaupun ada dilansir di media yang menyebut DPRD Sibolga menolak masuk ke Protap, saya pikir itu hal yang wajar disampaikan, ketika dalam kapasitas mereka sebagai resprentasi dari partai politik dan wakil rakyat. Tetapi saya yakin, secara keseluruhan masih banyak rakyat di kedua daerah ini mau bergabung untuk bersama-sama di wilayah Protap,” terang Ottoniyer, Selasa (24/5) di Tarutung.
Politisi PDIP ini juga mengatakan, terlepas dari kultur dan sejarah di atas, pembentukan Protap bukan untuk membuat sekat-sekat yang menghapus pluralitas. Sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang terjadi selama ini sudah terbiasa dengan kemajemukan.
Soal ibukota provinsi, Ketua PDIP Taput ini menilai, kalau Tapteng dan Sibolga, dilihat dari kondisi saat ini, layak dilirik menjadi ibukota provinsi, sebab didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang sudah memadai. Akan tetapi, rencana jangka panjang, terutama pengembangan wilayah ibukota yang termuat dalam rencana umum tata ruang (RUTR), daerah yang paling mungkin untuk dikembangkan menjadi ibukota provinsi adalah wilayah Tapanuli Utara.
Satu lagi alasan yang paling mendasar adalah, sambungnya, beberapa kabupaten seperti Samosir, Humbang Hasundutan, Toba Samosir tentu akan sangat jauh menjangkau Sibolga. Padahal, salah satu keinginan dilakukannya pemekaran agar lebih mendekatkan birokrasi.
”Pertimbangan yang demikian tentunya dapat dipahami semua pihak. Jadi persepsinya bukan soal tarik menarik kepentingan. Kita berharap tim pengkaji ibukota, akan bekerja secara komprehensif dalam menentukan ibukota Provinsi Tapanuli,” pungkas Otto. (metrosiantar.com)
Politisi PDIP ini juga mengatakan, terlepas dari kultur dan sejarah di atas, pembentukan Protap bukan untuk membuat sekat-sekat yang menghapus pluralitas. Sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang terjadi selama ini sudah terbiasa dengan kemajemukan.
Soal ibukota provinsi, Ketua PDIP Taput ini menilai, kalau Tapteng dan Sibolga, dilihat dari kondisi saat ini, layak dilirik menjadi ibukota provinsi, sebab didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang sudah memadai. Akan tetapi, rencana jangka panjang, terutama pengembangan wilayah ibukota yang termuat dalam rencana umum tata ruang (RUTR), daerah yang paling mungkin untuk dikembangkan menjadi ibukota provinsi adalah wilayah Tapanuli Utara.
Satu lagi alasan yang paling mendasar adalah, sambungnya, beberapa kabupaten seperti Samosir, Humbang Hasundutan, Toba Samosir tentu akan sangat jauh menjangkau Sibolga. Padahal, salah satu keinginan dilakukannya pemekaran agar lebih mendekatkan birokrasi.
”Pertimbangan yang demikian tentunya dapat dipahami semua pihak. Jadi persepsinya bukan soal tarik menarik kepentingan. Kita berharap tim pengkaji ibukota, akan bekerja secara komprehensif dalam menentukan ibukota Provinsi Tapanuli,” pungkas Otto. (metrosiantar.com)
Dollar Amerika kurs asing
0 komentar:
Posting Komentar