Lowongan Kerja PT. Pegadaian

Pegadaian mengundang Pegawai Outsourcing Pendukung Administrasi Pembayaran (PAP) dan Pegawai Tetap (PKWTT)PT EPS yang dipekerjakan di Pegadaian yang berkualitas, memiliki komitmen, integritas dan moralitas tinggi serta sanggup bekerja keras untuk bergabung sebagai Pegawai Tetap dalam posisi Penaksir yang akan ditempatkan di SELURUH WILAYAH INDONESIA. Kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

A. KONDISI UMUM PEMOHON:

1. Pelamar adalah warga negara dari Republik Indonesia (WNI);
2. Sehat Fisik, Rohani, Bebas dari Obat dan Penggunaan Obat Psikotropika, dan tidak buta warna.
3. Pelamar adalah Tenaga Kerja outsourcing Pembayaran Dukungan Administrasi (PAP), Paulus dan mantan karyawan dengan status Outsourcing PT Permata Era PKWTT Sejahtera
4. Status masih aktif bekerja dengan 31 Januari 2012
5. Definisi outsourcing dengan status mantan karyawan PKWTT PT PT EPS EPS yangbpernah PKWTT Karyawan dipekerjakan pada Perum Pegadaian yang Namun outsourcing saat ini ditarik ke dalam PT personil organik EPS, tetapi memenuhi angka 4 di atas;
6. Pendidikan D3 minimal semua program studi;
7. Pemohon lahir 1 Januari 1980 dan sesudahnya;
8. Titik nilai rata-rata (IPK) minimal 2,50-2,75 untuk PTN dan PTS pada skala
9. Lebih disukai seks laki-laki;
10.Pelamar dari perguruan tinggi swasta, tentu saja telah terakreditasi oleh BAN-PT minimal B, jika diploma atau transkrip tidak berisi rincian akreditasi, akreditasi harus melampirkan pernyataan bUniversitas atau didukung oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sedangkan jika ada perbedaan dalam akreditasi masing-masing terdaftar sebagai mahasiswa dengan waktu lulus, yang sekarang dikenal sebagai pelamar mahasiswa pascasarjana.
11. Mampu memenuhi ketentuan yang ditetapkan rekrutmen;

Bagi yang berminat, silakan download

Pengumuman Lengkap Penerimaan PT. Pegadaian

Hanya pelamar yang memenuhi syarat dengan kriteria terbaik, kelengkapan sesuai persyaratan yang dipanggil dalam seleksi. Perum Pegadaian adalah BUMN yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Selama proses seleksi tidak dipungut biaya apapun dan tidak diadakan tanya jawab dalam bentuk apapun juga.

Read More

Lowongan Kerja PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk

BNI Manajemen berpendapat bahwa tempat kerja harus menumbuhkan budaya kerja yang harmonis, efisien, dan dinamis, satu didukung oleh semua anggotanya bekerja.

Officer Development Program

Sebagai bank kami terus tumbuh, kita perlu lebih banyak karyawan berbakat untuk menjadi pemimpin masa depan kita. Kita perlu segar, individu yang kreatif, terampil, dan petualang yang akan memimpin dan mengelola transformasi bank untuk mencapai misinya di masa depan. Kami membutuhkan Anda. Anda akan menemukan diri Anda dalam petualangan karir yang akan membawa pengalaman kerja Anda di luar imajinasi Anda.

Experienced Hire

BNI selalu mempertimbangkan staf kami untuk menjadi aset terbesar kami, dan menawarkan banyak karir bagi para profesional berpengalaman. Kami juga berkomitmen untuk memastikan bahwa staf berkualitas berkembang secara profesional dan mencapai yang terbaik. Kami menghargai individu berperforma tinggi dengan remunerasi yang kompetitif.

Lowongan Kerja Terbaru tsb:

PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk tidak mengumpulkan biaya yang terkait dengan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi rekrutmen personil.

Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan akan dimasukkan dalam proses seleksi lebih lanjut;

Jika pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen / data pendukung sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam formulir pendaftaran, maka secara otomatis akan dihapus dari proses penerimaan karyawan prospektif.
Keputusan seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Link untuk melamar, klik : Recruitment BNI

Read More

23 Anggota DPRD Minta Sintong Mundur

Tanda Tangani Mosi Tidak Percaya

TAPTENG- Sebanyak 23 dari 30 anggota DPRD Tapteng menandatangani mosi tidak percaya atas kepemimpinan Ketua DPRD Sintong Gultom.

Mereka meminta agar Sintong mundur dari jabatannya Ketua DPRD Tapteng. Surat pernyataan itu diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Jamaluddin Pohan, dan Ketua Fraksi Demokrat yang diterima langsung Antonius Hutabarat, Kamis (8/3).

Ke-23 anggota dewan itu yakni Jhonny Lumbantobing, Tulus Hutabarat, Zainal Abidin Pasaribu, Darma Bhakti Marbun, Jamarlin Purba, Abu Salim Hutabarat, Romasta Tobing, Hasbun Manik, Rusli Simanjuntak. Kemudian Mangatur Marpaung, Mhd Thoib Hutagalung, Bakhtiar Ahmad Sibarani, Tamba Tua Simanungkalit, Mahyudin Lubis, Krismartua Panjaitan, Marissa Haque Pasaribu. Selanjutnya Agus Fitriadi Panggabean, Pangihutan Sihotang, Hariono Nainggolan, Antonius Hutabarat, Jamaluddin Pohan, Marada Lumbantobing, dan Leli A Sarumpaet.

Menurut jurubicara anggota dewan yang menyampaikan mosi tak percaya, Jamarlin Purba, ada tujuh alasan yang menyebabkan 23 anggota DPRD terpaksa menyatakan mosi tak percaya atas kepemimpinan Sintong. Sintong pun diminta mundur dari jabatannya.

Ketujuh alasan tersebut adalah, Sintong Gultom selaku Ketua DPRD Tapteng dinilai seringkali melakukan pemotongan hak-hak anggota dari biaya perjalanan dinas tugas DPRD Tapteng. Sintong dinilai tidak pernah melibatkan komisi bersangkutan di DPRD untuk menghadiri undangan dari Provinsi Sumut atau luar daerah. Padahal seharusnya undangan dimaksud semestinya dihadiri pimpinan alat kelengkapan dewan sesuai tupoksinya, malah justru selalu Sintong sendiri yang menghadirinya.

Alasan lainnya, Sintong selama ini dinilai sangat sulit untuk dihubungi, karena selain jarang datang ke kantor, ponselnya juga sering tidak aktif atau berganti nomor. Sehingga tugas-tugas penting anggota DPRD menjadi berjalan lamban dan sering terlalaikan. Sintong selaku Ketua DPRD dinilai sangat jarang mengikuti rapat-rapat penting seperti rapat alat kelengkapan dewan berupa rapat komisi, rapat badan musyawarah maupun rapat anggaran. Sintong selama ini juga dinilai tak pernah mau menerima masyarakat secara langsung yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Pada bimbingan teknis belakangan ini, sambungnya, kebijakan Sintong selaku Ketua DPRD juga mereka rasa sangat janggal. Dimana dalam rapat, Sintong seringkali mengabaikan pendapat para anggota dewan lainnya atau terkesan selalu memaksakan kehendak. Kemudian yang terakhir mereka keluhkan adalah jadwal Sintong yang lebih banyak dihabiskan di luar ketimbang menjalankan tugasnya, baik sebagai anggota maupun Ketua DPRD.

“Yang kita bingungkan, apakah Sintong keluar kota dalam rangka tugasnya selaku Ketua DPRD atau just_u mengikuti agenda yang seharusnya diikuti anggota dewan di komisi-komisi terkait, kami tidak pernah tau. Oleh karena itu, kami menyampaikan surat pernyataan mosi tak percaya ini kepada Wakil Ketua DPRD selaku unsur pimpinan, dan berharap supaya Sintong selaku Ketua DPRD segera diganti,” ujar Jamarlin. “Kami minta Wakil Ketua DPRD juga dapat mengagendakan pelaksanaan sidang paripurna dewan terkait pergantian Ketua DPRD ini besok (hari ini Jumat, red), karena jumlah kami sudah lebih dari cukup untuk memenuhi prosedur yang ada,” lanjut Jamarlin yang disambut teriakan setuju dari para anggota dewan lainnya.

Jamarlin yang juga Ketua DPC PDI P Tapteng ini mendesak Fraksi Demokrat selaku partai pengusung Sintong agar segera mengambil kebijakan untuk mencopot Sintong dari jabatannya sebagai Ketua DPRD dan menggantikannya dengan anggota Fraksi Demokrat lainnya selaku pemilik kursi terbanyak di DPRD Tapteng.

Wakil Ketua DPRD Tapteng Jamaluddin Pohan saat menerima surat pernyataan mosi tidak percaya 23 anggota dewan mengatakan, dirinya tidak dapat menentukan sendirian kapan agenda sidang paripurna terkait hal tersebut. Jamaluddin merasa perlu menggelar rapat terlebih dahulu dengan anggota dewan lainnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Antonius Hutabarat mengatakan, untuk mencopot Sintong sebagai perwakilan Fraksi Demokrat dijabatan Ketua DPRD, dirinya perlu membawa hal itu terlebih dahulu ke rapat internal dengan pengurus Partai Demokrat Tapteng sebagai induk mereka.

Ketua DPRD Tapteng Sintong Gultom saat coba dikonfirmasi METRO di kantornya terkait hal tersebut, tidak berhasil ditemui. Saat coba dihubungi via ponselnya berkali-kali, Sintong tak kunjung mau mengangkat.(MS)

Read More

Bakhtiar Sibarani Gantikan Antonius Ketua Fraksi Demokrat

TAPTENG- DPC Partai Demokrat Tapteng melakukan perombakan di dalam tubuh Fraksi Demokrat di DPRD Tapteng. Ketua Fraksi Demokrat yang selama ini dipimpin Antonius Hutabarat, kini digantikan Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng Tuani Lumbantobing melalui sekretarisnya Hafrul Hudawi Tanjung kepada METRO, Kamis (8/3) menuturkan, penggantian Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tapteng semata-mata bertujuan untuk penyegaran, tanpa ada unsur politik lainnya. Apalagi akibat adanya perpecahan di tubuh Partai Demokrat Tapteng.

“Penggantian Ketua Fraksi Demokrat semata-mata hanya untuk penyegaran. Ini sudah sesuai prosedur partai dan telah melalui hasil rapat pengurus DPC Partai Demokrat. Sekali lagi saya tegaskan, pergantian ini bukan dikarenakan adanya perpecahan di tubuh DPC Partai Demokrat. Seluruh pengurus, anggota Fraksi Demokrat termasuk kedua kader yang berganti posisi juga setuju atas penggantian ini,” kata Hafrul.

Dijelaskannya, kebijakan penyegaran di Fraksi Demokrat bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada para anggota Fraksi Demokrat. Sehingga para anggota DPRD ini sama-sama pernah merasakan pengalaman, pahit dan manisnya sebagai Ketua Fraksi.

“Semua kader Demokrat di DPRD kan tentunya membutuhkan pengalaman, terutama sebagai ketua fraksi supaya nantinya mereka lebih matang berpolitik dan sewaktu-waktu siap secara fisik dan mental untuk jadi pemimpin, baik sebagai pimpinan fraksi, DPRD maupun DPC. Di samping itu untuk lebih meningkatkan kinerja dan fungsi Fraksi Demokrat di DPRD. Artinya, selain agar seluruh anggota DPRD lebih matang berpolitik di legislatif, mereka juga kita rancang untuk jadi kader-kader yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya selaku wakil partai dan wakil rakyat,” cetusnya.

Saat ditanya METRO, kenapa memilih Bakhtiar Ahmad Sibarani yang menjadi pengganti Antonius Hutabarat sebagai Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tapteng dan bukan kader yang lain, Hafrul menegaskan hal tersebut merupakan hasil rapat pengurus DPC Partai Demokrat Tapteng bersama anggota Fraksi Demokrat.
“Bakhtiar yang ditunjuk menjadi Ketua Fraksi menggantikan Antonius dikarenakan memang hal itulah yang menjadi keputusan rapat antara pengurus DPC dengan anggota Fraksi Demokrat DPRD. Jadi bukan kita yang menunjuknya, tapi hasil rapat yang memutuskannya,” tegas Hafrul.

Antonius Hutabarat yang ditemui METRO bersama Bakhtiar Sibarani, mengaku mengetahui dan menyetujui adanya penggantian itu.

“Saya tahu dan menyetujui pergantian saya dengan Bakhtiar sebagai Ketua Fraksi Demokrat yang baru. Saya pun hadir saat rapat penentuannya. Ini memang merupakan kebijakan partai dan sudah sesuai prosedur. Saya benar-benar ikhlas karena saya tak ada masalah dengan Bakhtiar. Saya malah ikut menunjuk dirinya menjadi pengganti saya waktu itu,” pungkasnya.

Adapun pergantian Ketua Fraksi Demokrat Tapteng itu sesuai SK Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng No. 06 I Tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng Tuani Lumbantobing.(MS)

Read More

Desakan Penolakan Izin Penambangan Emas Didukung

Desakan para aktivis Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) terhadap Bupati Tapteng, agar tidak memberikan izin rekomendasi penambangan emas di wilayahnya, mendapat dukungan dari Forum Sarjana Perintis, Penggerak dan Pemerhati Pembangunan (FORSA P4) Tapteng-Sibolga.

Wakil Ketua FORSA P4, M Ikhsan Siregar SH yang ditemui Rabu (7/3) kemarin mengatakan, penambangan emas yang kemungkinan akan dilaksanakan oleh PT Agincourt di Kecamatan Sibabangun, Sukabangun, Lumut, Pinangsori, Badiri, dan Tukka, akan sangat berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan di daerah itu, terutama kerusakan hutan serta limbah zat kimia yang dapat meracuni sumber air.

“Kami sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Koordinator YEL, Gabriella Fredrikson, bahwasanya jika aktivitas penambangan emas diizinkan untuk dilakukan di wilayah Tapteng, maka kerusakan lingkungan sudah pasti akan kita rasakan selamanya. Menurut kajian kami, keuntungan yang akan diberikan oleh perusahaan penambangan emas yang kemungkinan adalah PT Agincourt kepada Negara, Sumut, apalagi Tapteng, tidak akan sebanding dengan dampak lingkungan yang akan dirasakan masyarakat kelak,” bilangnya.

Ikhsan juga menyampaikan, seharusnya Pemkab Tapteng sedari dini melarang upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan penambangan emas, baik eksplorasi maupun eksploitasi nantinya. Sebab dari hasil investigasi yang dilakukan oleh FORSA P4 di beberapa kawasan yang saat ini sedang dieksplorasi oleh PT Agincourt di wilayah Tapteng, kerusakan lingkungahn sudah mulai terjadi.

“Dari hasil pengamatan kami di Anggoli, Pinangsori dan Lumut, eksplorasi yang dilakukan oleh PT Agincourt untuk meneliti kandungan emas yang ada di Tapteng sejak beberapa bulan terakhir, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang lumayan memprihatinkan. Beberapa bagian hutan sudah banyak yang ditebangi dan dilubangi, air sungaipun sudah ada yang keruh seperti di Sungai Anggoli. Ini baru tahap eksplorasi, bagaimana nanti kalau sudah eksploitasi. Belum lagi kerusakan hutan yang disebabkan oleh para spekulan tanah yang akibat harapan mendapatkan harga tanah yang mahal dari perusahaan PT Agincourt nantinya, mereka rela menebangi hutan. Jelas ini tidak bias kita biarkan,” tegasnya.

FORSA P4 mengharapkan dan mendesak Bupati Tapteng untuk tidak memberikan izin maupun rekomendasi penambangan emas di Tapteng. FORSA P4 juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama LSM, pecinta lingkungan dan organisasi kepemudaan untuk menyikapi hal ini.
“Kami minta Bupati Tapteng untuk tidak memberikan izin penambangan emas di Tapteng karena hasilnya tidak akan sebanding dengan dampak lingkungan yang akan dirasakan oleh masyarakat selamanya. Kami juga mengharapkan peran serta seluruh aktivis, wartawan dan OKP untuk ikut menyuarakan penolakan ini. Kita seharusnya malu kepada Gabrilla Fredrikson, wanita asing yang mau peduli akan kelestarian hutan maupun lingkungan kita. Kalau dia perduli, kenapa kita tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, aktivis YEL, Gabriella Fredrikson bersama dengan Lolly Banjarnahor dan Pinda Sianturi meminta kepada Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang SH MHum untuk tidak menerima rekomendasi penambangan emas di wilayah Tapteng oleh PT Agincourt Martabe Resourc. Sebab, usaha penambangan yang nantinya akan dilakukan akan sangat merusak lingkungan di sekitar wilayah tambang, terutama akan merusak Kawasan Hutan Batang Toru yang merupakan Harta Karun Tapanuli. Hal ini disampaikan YEL saat mengadakan pertemuan dengan Bupati Tapteng di Ruang Garuda Kantor Bupati Tapteng, Jumat (2/3) kemarin.

Saat itu, Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang menyampaikan bahwa pihak PT Agincourt sebenarnya sudah beberapa kali meminta izin untuk membuka usaha penambangan emas di wilayah Tapteng, namun hingga kini pihaknya belum memberikan jawaban.

“Mereka sudah beberapa kali menemui saya untuk meminta izin penambangan, namun masih belum saya beri jawaban. Hingga kini saya masih mengkaji apa keuntungan yang nantinya akan diperoleh Tapteng jika penambangan itu dilaksanakan. Sementara kerugiannya kita sudah ketahui bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas masukan dari YEL terhadap kondisi ini, akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan kedepan untuk memberi putusan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi YEL menjaga dan melestarikan Kawasan Hutan Batang Toru yang memang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Tapteng,” pungkasnya.(MS)

Read More

Berbenah, RSUD Pandan Tambah 4 Dokter Spesialis

PANDAN-Untuk meningkatkan pelayanan medis, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan terus melakukan pembenahan. Kalau sebelumnya hanya memiliki 5 orang dokter spesialis, kini rumah sakit yang dipimpin Dr Rikardo Situmeang tersebut menambah 4 dokter spesialis.

Mereka yakni dr Yonatan Noldy Lukas sebagai dokter Residen Bedah, dr E Heriawati Sitepu dokter Residen Penyakit Kulit dan Kelamin, dr Yuswita Santi Siregar dokter Residen Penyakit Dalam, dan dr Meity Elvina dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan.

“Sebelumnya hanya ada 5 dokter spesialis, yakni dr Linda Stella Tarigan dokter Residen spesialis Patologi Klinik, dr Arif Simatupang SpS dokter spesialis saraf, dr Januar HM Sitorus SpM dokter spesialis mata, dr Vivera SpP dokter spesialis penyakit paru, dan dr Syaifuddin Lubis SpR dokter spesialis radiologi. Sekarang jadi 9 setelah kita tambah 4,” bilang Direktur RSUD Pandan, dr Rikardo Situmeang, Selasa (6/3).

dr Ricardo Situmeang mengatakan, kedatangan para dokter ini merupakan buah kerjasama antara Pemkab Tapteng dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta. “Sebagai upaya untuk meningkatkan tenaga medis dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kita menambah 4 tenaga dokter. Ini melengkapi dokter-dokter spesialis yang selama ini sudah kita miliki,” kata dokter yang bakal maju dalam Pemilukada Taput mendatang.

Ditambahkannya, kehadiran tenaga ahli dokter dibidang Bedah Tulang, diharapkan akan dapat menangani pasien yang bersifat gawat darurat semisal patah maupun retak tulang akibat kecelakaan ataupun pada kasus penganiayaan. Sementara kehadiran tenaga dokter ahli di bidang kandungan dan kebidanan nantinya akan dapat semakin meningkatkan pelayanan RSUD Pandan terhadap para warga yang tengah mengandung maupun yang akan melahirkan, baik secara normal maupun dengan bantuan operasi Caesar.

“Sementara tenaga ahli dokter di bidang penyakit dalam merupakan tenaga ahli yang selama ini kita nantikan kehadirannya. Karena selama ini, penanganan berbagai penyakit dalam seperti darah tinggi, serangan jantung, diabetes mellitus atau kencing manis dan lain sebagainya tidak mampu kita layani hingga terpaksa kita rujuk ke rumah sakit lain. Padahal penderita penyakit dalam ini cenderung sangat banyak ditemukan atau diderita oleh masyarakat Tapteng. Dengan hadirnya dr Yuswita Santi Siregar sebagai dokter penyakit dalam, kita berharap para pasien penyakit ini akan bisa kita layani semaksimal mungkin,” tuturnya.

Sedangkan terkait kehadiran dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, dikatakannya akan sangat menguntungkan. Sebab, dengan adanya dokter tersebut maka RSUD Pandan sudah bisa membuka Klinik Pencegahan HIV AIDS.

“Dengan banyaknya penyebaran lokasi-lokasi yang disinyalir menyimpan pekerja seks komersial (PSK) di Tapteng, kita khawatir penyakit HIV maupun AIDS akan banyak menular. Selama ini kita tidak mampu berbuat banyak untuk memeriksa kesehatan para PSK ataupun para pelayan kafe minuman keras dikarenakan kita tidak memiliki dokter tenaga ahli. Datangnya dokter spesialis kulit dan kelamin ini akan memudahkan kita untuk memeriksa mereka sekaligus mencegah penyebaran penyakit HIV AIDS di Tapteng. Semoga dengan kehadiran para dokter spesialis yang baru ini akan dapat meningkatkan pelayanan kami terhadap berbagai penyakit yang diderita masyarakat di Tapteng,” pungkasnya.(MS)

Read More