Pemkot Sibolga Boros Energi

Pembiayaan Listrik Rp4.152.000.000.000

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga dinilai kurang dapat bekerja dengan baik dalam menganalisis rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baru–baru ini disahkan. Salah satu anggaran yang kurang mendapat perhatian adalah masalah pembayaran objek belanja listrik sebesar Rp4.152.000.000.000.

“Sesuai dengan imbauan pemerintah agar melakukan tindakan hemat energi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi, supaya penganggaran modal untuk pengadaan barang–barang yang memerlukan energi listrik maupun bahan bakar minyak sedapat mungkin supaya dihindari dan dibatasi. Tapi pada kenyataannya ini tidak dilakukan Pemko Sibolga,” kata Ketua DPD LSM Peduli Bangsa Sibolga/Tapteng Parulian Lumbantobing.

Menurutnya, objek belanja listrik senilai itu terlalu besar. Wali Kota Sibolga termasuk DPRD Sibolga seharusnya tidak menentang intruksi presiden tentang hemat energi tersebut. Karena masih banyak kantong–kantong pembangunan yang memerlukan dana untuk mengangkat kesejahteraan rakyat.

“Nilai anggaran sebesar itu merupakan pemborosan. Ironisnya, masyarakat kita masih banyak yang butuh dibangun kesejahteraannya. Kenapa pembiayaan listrik sampai menelan anggaran yang sedemikian besar,” tuturnya kepada wartawan di Sibolga, Kamis, (13/5)

Dia berharap, anggaran objek listrik tersebut bisa dipertimbangkan lagi, mengingat taraf hidup masyarakat Kota Sibolga masih tergolong rendah dan masih memerlukan tambahan anggaran.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Sibolga Sori Tua Hasibuan saat dikonfirmasi wartawan tidak membantah kalau anggaran pembiayaan listrik tersebut cukup besar.

“Memang, tapi tugas kami hanya membayarkan saja. Yang bertanggung jawab untuk masalah listrik ini, adalah Dinas Kebersihan, Pemukiman, Tata Ruang dan Pemukiman (KPRP),”tuturnya.

Terkait besarnya pembiayaan objek belanja listrik tersebut, Humas PLN Cabang Sibolga Indra Ritonga kurang mengetahui berapa besar Pemko Sibolga membayar rekening untuk pembayaran lampu penerangan jalan umum pertahunnya.

Anggota DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumory juga mengaku sangat prihatin dan menyayangkan besarnya anggaran untuk pembiayaan objek listrik setiap tahunnya. “Dalam persoalan ini, yang salah adalah Pemko Sibolga tidak mendukung gerakan pemerintah pusat (Presiden) hemat listrik,”katanya.

Menurutnya, dalam hal pembiayaan objek listrik ini, Pemko Sibolga harus merubah sistem yang sudah ada selama ini. (batakpos-online.com)