Perwakilan kelompok kerja (Pokja) pembentukan Provinsi Tapian Nauli (Protana) dari 15 daerah yang ada di Sumatera Utara (Sumut) eks keresidenan Tapanuli melangsungkan acara silaturahmi. Kegiatan tersebut sekaligus mengikuti pembekalan dalam rangka persiapan pembentukan Protana yang dilaksanakan di Hotel Bumi Asih Pandan, Selasa (13/4). Direncanakan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari, Selasa sampai Rabu (14/3).
Adapun Pokja perwakilan 15 daerah, yakni Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapsel, Madina, Paluta, Palas, Tapteng, Taput, Tobasa, Humbang Hasundutan (Humbahas), Samosir, Pakpak Barat, Dairi, Nias, dan Nias Selatan.
Ketua Panitia pembekalan 15 Pokja Kabupaten/ Kota, St Jansen Hutagalung dalam laporannya mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa satu-satunya eks keresidenan yang belum menjadi Provinsi di Pulau Sumatera adalah keresidenan Tapanuli.
"Di masa pemerintahan Belanda, keresidenan Tapanuli begitu penting dan vital serta cukup diperhitungkan, karena memiliki letak yang sangat strategis di bagian Pantai Barat Sumatera. Memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik hasil pertanian, laut maupun perkebunan," katanya.
Namun, lanjut Jansen Hutagalung, kondisi ini berbanding terbalik setelah kemerdekaan Indonesia. Eks Keresidenan Tapanuli seolah ditelantarkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi Sumut, sehingga keterbelakangan dan kesenjangan sosial begitu jelas nampak di depan mata, apalagi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Sumut.
"Hal wajar, jika kondisi ini membuat masyarakat yang berbeda di wilayah eks Keresidenan Tapanuli tak kenal henti menuntut haknya untuk segera menjadikan eks Keresidenan Tapanuli menjadi Provinsi. Salah satu upaya dengan dibentuknya Pokja persiapan pembentukan Provinsi Tapian Nauli yang digagas oleh masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga," jelasnya seraya menyatakan sebelumnya telah melakukan studi banding hingga road show ke daerah cakupan eks keresidenan Tapanuli.
Menurutnya, tujuan dilaksanakan pembekalan, untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat eks keresidenan Tapanuli, menciptakan satu draf langkah, menciptakan konsep perjuangan pembentukan Provinsi Tapian Nauli secara bersama-sama, menginventarisasi segala permasalahan dan memperkenalkan Pokja yang hadir. "Dan Pokja terdiri dari tiga bagian, yakni Pokja bagian Utara, Selatan, dan Pokja bagian Nias," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing MSi selaku kepala daerah tuan rumah pelaksanaan pembekalan sekaligus sebagai inisiator dalam sambutannya, menyambut baik pelaksanaan pembekalan terhadap Pokja pembentukan Provinsi Tapian Nauli perwakilan 15 daerah Kabupaten/Kota eks keresidenan Tapanuli.
"Kita harus berdoa dan bekerja untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapian Nauli yang merupakan daerah eks keresidenan Tapanuli. Di mana pembentukan Provinsi ini merupakan aspirasi dari masyarakat dan bertujuan untuk membangun daerah Pantai Barat Sumut yang memiliki potensi yang sangat besar, berupa sumber daya," katanya.
Dikatakan Bupati, pembentukan Provinsi Tapian Nauli bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan keresidenan Tapanuli demi perbaikan pembangunan. Dan hal ini bukan hanya sekedar lips serpis, karena alasan pembentukan, berupa talenta yang diberikan Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada anak dan cucu kita kedepan.
"Waktu kita sangat singkat, makanya sebagai umat beragama yang baik, mari kita berikan yang terbaik demi kesejahteraan keturunan kita di masa mendatang. Dan konsep Tapanuli Growth bukanlah awal pembentukan Provinsi Tapian Nauli, tetapi kebetulan saja yang dapat membangun kebersamaan daerah di Pantai Barat Sumut," tandasnya.
Turut hadir pada kesempatan itu dan menyatakan mendukung pembentukan Provinsi Tapian Nauli, anggota DPRD Tapteng, DPRD Sibolga, DPRD Taput, tokoh masyarakat Humbang Hasundutan, Padangsidimpuan, Tapsel, Nias, dan daerah lainnya.(metrosiantar.com)
Adapun Pokja perwakilan 15 daerah, yakni Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapsel, Madina, Paluta, Palas, Tapteng, Taput, Tobasa, Humbang Hasundutan (Humbahas), Samosir, Pakpak Barat, Dairi, Nias, dan Nias Selatan.
Ketua Panitia pembekalan 15 Pokja Kabupaten/ Kota, St Jansen Hutagalung dalam laporannya mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa satu-satunya eks keresidenan yang belum menjadi Provinsi di Pulau Sumatera adalah keresidenan Tapanuli.
"Di masa pemerintahan Belanda, keresidenan Tapanuli begitu penting dan vital serta cukup diperhitungkan, karena memiliki letak yang sangat strategis di bagian Pantai Barat Sumatera. Memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik hasil pertanian, laut maupun perkebunan," katanya.
Namun, lanjut Jansen Hutagalung, kondisi ini berbanding terbalik setelah kemerdekaan Indonesia. Eks Keresidenan Tapanuli seolah ditelantarkan oleh pemerintah pusat dan Provinsi Sumut, sehingga keterbelakangan dan kesenjangan sosial begitu jelas nampak di depan mata, apalagi jika dibandingkan dengan wilayah lain di Sumut.
"Hal wajar, jika kondisi ini membuat masyarakat yang berbeda di wilayah eks Keresidenan Tapanuli tak kenal henti menuntut haknya untuk segera menjadikan eks Keresidenan Tapanuli menjadi Provinsi. Salah satu upaya dengan dibentuknya Pokja persiapan pembentukan Provinsi Tapian Nauli yang digagas oleh masyarakat Tapanuli Tengah dan Sibolga," jelasnya seraya menyatakan sebelumnya telah melakukan studi banding hingga road show ke daerah cakupan eks keresidenan Tapanuli.
Menurutnya, tujuan dilaksanakan pembekalan, untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat eks keresidenan Tapanuli, menciptakan satu draf langkah, menciptakan konsep perjuangan pembentukan Provinsi Tapian Nauli secara bersama-sama, menginventarisasi segala permasalahan dan memperkenalkan Pokja yang hadir. "Dan Pokja terdiri dari tiga bagian, yakni Pokja bagian Utara, Selatan, dan Pokja bagian Nias," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tapteng Drs Tuani Lumbantobing MSi selaku kepala daerah tuan rumah pelaksanaan pembekalan sekaligus sebagai inisiator dalam sambutannya, menyambut baik pelaksanaan pembekalan terhadap Pokja pembentukan Provinsi Tapian Nauli perwakilan 15 daerah Kabupaten/Kota eks keresidenan Tapanuli.
"Kita harus berdoa dan bekerja untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Tapian Nauli yang merupakan daerah eks keresidenan Tapanuli. Di mana pembentukan Provinsi ini merupakan aspirasi dari masyarakat dan bertujuan untuk membangun daerah Pantai Barat Sumut yang memiliki potensi yang sangat besar, berupa sumber daya," katanya.
Dikatakan Bupati, pembentukan Provinsi Tapian Nauli bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan keresidenan Tapanuli demi perbaikan pembangunan. Dan hal ini bukan hanya sekedar lips serpis, karena alasan pembentukan, berupa talenta yang diberikan Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada anak dan cucu kita kedepan.
"Waktu kita sangat singkat, makanya sebagai umat beragama yang baik, mari kita berikan yang terbaik demi kesejahteraan keturunan kita di masa mendatang. Dan konsep Tapanuli Growth bukanlah awal pembentukan Provinsi Tapian Nauli, tetapi kebetulan saja yang dapat membangun kebersamaan daerah di Pantai Barat Sumut," tandasnya.
Turut hadir pada kesempatan itu dan menyatakan mendukung pembentukan Provinsi Tapian Nauli, anggota DPRD Tapteng, DPRD Sibolga, DPRD Taput, tokoh masyarakat Humbang Hasundutan, Padangsidimpuan, Tapsel, Nias, dan daerah lainnya.(metrosiantar.com)
Dollar Amerika kurs asing
0 komentar:
Posting Komentar