Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) Sibolga-Tapanuli Tengah dan Lembaga Pemerhati Pengkajian Pembangunan dan Sosial Sumatera Utara (LP3SU), Sibolga-Tapteng meminta agar oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus LSM tidak asal ngomong sebelum membaca dan memahami apa yang akan dikritik.
"Kami berharap agar oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai pengurus LSM tidak gampang mengeluarkan pernyataan sebelum memahami substansi yang akan dikritiknya. Apalagi LSM yang dipakai sebagai wadah untuk berbicara adalah LSM yang sama sekali tidak terdaftar secara resmi di pemerintahan," kata Ketua LSM ICW Sibolga-Tapteng, Dohar Franklin Sianipar didampingi Ketua LP3SU Sibolga-Tapteng, Hendry Tobing alias Totok, Jumat (4/6) di Sibolga.
Hal ini disampaikan kedua pengurus LSM tersebut terkait dengan pernyataan Charles Pardede yang mengaku sebagai sekretaris umum LSM Barisan Anak Jalanan Anti Korupsi (Bajak). "Kalau mau mengkritik, kritiklah secara sehat dan gunakan wadah yang resmi untuk melakukan kritikan tersebut. Dan yang paling penting lagi, cermati pernyataan orang yang akan dikritik, kemudian analisa, baru keluarkan pernyataan," tukasnya.
Menurut Dohar, dalam pernyataan sebelumnya dirinya tidak ada berbicara persoalan benar atau tidaknya Drs HM Syarfi Hutauruk menggunakan surat keterangan dan ijazah palsu dalam pencalonan dirinya sebagai Wali Kota Sibolga. "Namun kita hanya menyarankan agar LSM tidak memperkeruh suasana dengan memunculkan statemen yang tentunya akan membentuk opini yang bermacam-macam di tengah masyarakat," kata Dohar seraya mengatakan keheranannya atas tantangan Carles yang meminta bukti otentik.
Senada dengan itu, Hendry Tobing juga menyatakan keheranannya dengan munculnya LSM Bajak secara tiba-tiba dan kemudian mengeluarkan statemen di media massa. "Kita memang sudah pernah mendengar istilah LSM Bajak, namun sampai saat ini kita tidak tahu di mana tempat mereka dan siapa-siapa yang menjadi pengurus LSM Bajak tersebut," ujarnya dengan nada heran.
Untuk itu, kata Hendri, kiranya oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus, apalagi memiliki jabatan ini haruslah berbicara atas nama LSM yang sah dan jelas terdaftar di pemerintahan. "Karena disatu sisi, sebagai orang LSM kita tidak ingin citra LSM, Ormas, Orsospol maupun organisasi profesi lainnya menjadi rusak akibat munculnya LSM gadungan ini," ketusnya.
Terkait dengan itu, Hendri meminta agar masyarakat Sibolga tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan yang bisa memperkeruh yang disampaikan oleh oknum pengurus LSM gadungan dan masyarakat juga mampu melihat mana LSM yang sebenarnya diperalat demi sebuah kepentingan politik.
"Mari kita biarkan pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pemilukada Kota Sibolga yang sudah usai. Saatnya kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pembangunan Kota Sibolga, demi peningkatan kesejahteraan Kota Sibolga," tandasnya.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kakan Kesbang Pol dan Linmas) Kota Sibolga, Drs Hotler Siregar membenarkan bahwa sampai ini nama LSM Bajak (Barisan Anak Jalanan Anti Korupsi) tidak terdaftar di Kesbang Pol dan Linmas Kota Sibolga.
"Berdasarkan data kita sampai tahun 2010, Ormas, OKP, LSM, Organisasi Profesi, tidak ada terdapat nama LSM Bajak di Kota Sibolga. Bahkan kita juga sudah melihat apakah mereka masih dalam pengurusan di kantor ini, namun data yang menyebutkan LSM Bajak tetap tidak ada," tandasnya. (metrosiantar.com)
Dollar Amerika kurs asing
0 komentar:
Posting Komentar