Lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Pemko boros dalam pemakaian energi listrik. Hal itu dilihat dari jumlah belanja listrik sebesar Rp4.152.000.000, seperti tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang baru–baru ini disahkan, belum lama ini.
Hal itu dikatakan Ketua ICW Sibolga- Tapteng Dohar Franklin Sianipar, kepada METRO, Kamis (10/6). Dalam hal itu, Dohar menuding para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga kurang bekerja dengan baik, terutama dalam menganalisis RAPBD yang baru–baru disahkan itu.
Padahal sambung Dohar, sesuai imbauan pemerintah agar melakukan tindakan hemat energi berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan energi, supaya penganggaran modal untuk pengadaan barang–barang yang memerlukan energi listrik maupun bahan bakar minyak sedapat mungkin supaya dihindari dan dibatasi. "Tapi pada kenyataannya, ini tidak dilakukan Pemko Sibolga," kritik Dohar.
Menurut dia, belanja listrik senilai itu (Rp4.152.000.000) terlalu besar. Ia mengatakan, Wali Kota dan DPRD Sibolga seharusnya tanggap atau memperhatikan dan tidak menentang intruksi presiden tentang hemat energi tersebut. Sementara kata Dohar, masih banyak kantong–kantong pembangunan yang memerlukan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. "Nilai anggaran sebesar itu merupakan pemborosan, ini bisa jadi jadi mark up. Ironisnya, masyarakat kita masih banyak yang butuh dibangun kesejahteraannya. Kenapa pembiayaan listrik yang sepertinya diutamakan sampai menelan anggaran yang sedemikian besar," tuturnya.
Dia berharap, anggaran belanja listrik itu bisa dipertimbangkan lagi, mengingat taraf hidup masyarakat Kota Sibolga masih tergolong rendah dan masih memerlukan tambahan anggaran. "Kota kita ini memang sudah edan, soalnya arah pembangunan daerah kita ini tidak jelas. Pemerintah sepertinya lebih mengutamakan pembangunan keindahan bukan peningkatan kesejahteraan. Buktinya, peningkatan pendapatan masyarakat Kota Sibolga 10 tahun terakhir ini tidak ada perubahan," tukas Dohar yang biasa disapa Sipirang itu.
Sementara, anggota DPRD Kota Sibolga Jamil Binner Siahaan SE, mengaku sangat prihatin dan menyayangkan besarnya anggaran untuk pembiayaan objek listrik hingga sebesar itu setiap tahunnya. "Dalam persoalan ini, yang salah adalah Pemko Sibolga tidak mendukung gerakan pemerintah pusat (Presiden) untuk hemat listrik. Kalau kita, katanya tidak memperhatikan, itu salah. Dalam draft APBD TA 2010 itu sudah ada. Persoalannya, hidup tak hidup listrik biayanya sudah ditentukan sesuai agreement Pemko dengan PLN," kelitnya.
Menurut dia, dalam hal pembiyaan objek listrik itu, Pemko Sibolga harus merubah sistem atau agreement yang sudah ada tersebut selama ini. "Artinya ke depan, selain Pemko Sibolga kita tuntut harus hemat listrik. Jangan lagi memakai sistem agreement seperti itu, tapi setiap lampu penerangan jalan harus sudah memakai meteran listrik. Sehingga pembiyaannya jelas," tandasnya. (fem)
Dicari 600 Pelanggan Prabayar
Manajemen PLN Wilayah Sumatera Utara menargetkan bisa menjalankan program tarif listrik prabayar kepada 600 pelanggan di daerah itu, meski hingga dewasa ini baru diujicoba ke 11 pelanggan.
"PLN memang berkeinginan agar pelanggan menggunakan prabayar karena itu untuk kepentingan/keuntungan pelanggan antara lain terbebas dari ancaman pemutusan karena menunggak dan bisa menyesesuaikan pemakaian," kata General Manager PLN Wilayah Sumut Denny Pranoto, di Medan, Kamis (10/6).
Dia mengakui masyarakat masih belum terbiasa atau khawatir dengan tarif prabayar. Tetapi, PLN terus berupaya memberi pemahaman secara meluas ke masyarakat.
Dia menjelaskan, pemberlakuan tarif listrik prabayar saat ini sudah diperhitungkan dengan kemampuan pasar. Menurut Denny, dewasa ini, jumlah pelanggan PLN Sumut sudah mencapai 2,467 juta, sementara jumlah daftar tunggu sebanyak 40.667 pelanggan dengan total 315.857 KVA.
Jumlah pelanggan terbanyak adalah rumah tangga 2.311.548 orang, disusul bisnis 88.018, sosial 41.200, publik 17.802, dan industri 3.496. "PLN Sumut masih selektif memenuhi permintaan sambungan baru guna menghindari tambahan pemadaman listrik yang dewasa ini masih terjadi akibat masih adanya pemeliharaan pembangkit listrik," kata Denny.
Manager Senior Niaga dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Barat, Djaka Panudju, mengatakan, tarif prabayar itu juga sudah dicoba di hampir semua daerah dan masyarakat mulai menerima. (ant/int)
PLN Roadshow Himpun Masukan Pelanggan
Manajemen PT PLN (persero) melakukan roadshow ke tujuh daerah di antaranya di Medan, Palembang dan Makassar, untuk mencari masukan dari pelanggan dalam rangka upaya BUMN itu meningkatkan pelayanan.
"Manajemen berkeinginan kuat untuk meningkatkan pelayanan sehingga merasa sangat perlu mendapat masukan dari pelanggan yang bisa juga diperolah dari wartawan," kata Manajer Senior Niaga dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Barat PT PLN Djaka Panudju, di Medan, Kamis (10/6), dalam dialog dengan wartawan media cetak di kota itu.
Menurut dia, PLN menyadari bahwa apa pun upaya yang dilakukan PLN dewasa ini dalam peningkatan layanan, diyakini masih saja tetap dianggap tidak ada apa-apanya oleh masyarakat dengan alasan karena PLN belum bisa mengatasi pemadaman listrik.
Padahal, kata Djaka yang didampingi GM PLN Distribusi Wilayah Sumut, Denny Pranoto, untuk tidak "byar pet" memerlukan waktu yang tidak sedikit dan termasuk investasi besar mulai dari membangun pembangkit baru, mengganti mesin pembangkit yang tua hingga menyadarkan warga untuk hemat energi dan melaporkan pencurian arus.
Apalagi, pertumbuhan permintaan daya ditengah masyarakat dewasa ini jauh lebih besar atau cepat ketimbang penambahan daya itu sendiri. "Makanya dewasa ini PLN memfokuskan pengoperasian pembangkit-pembangkit baru dan mengganti pembangkit tua secara bertahap," katanya.
General Manager PT PLN (persero) Distribusi Wilayah Sumatera Utara, Denny Pranoto, sebenarnya Sumut memiliki cadangan daya sekitar 156 MW kalau pembangkit beroperasi secara normal, karena total daya mampu sistim sebayak 1.511 MW dengan beban puncak 1.355 MW.
Tetapi, kalau terjadi saja kerusakan atau pemeliharaan satu pembangkit, maka bisa mengalami defisit sekitar 24 MW sehingga pemadaman listrik tidak bisa dielakkan. (metrosiantar.com)
Hal itu dikatakan Ketua ICW Sibolga- Tapteng Dohar Franklin Sianipar, kepada METRO, Kamis (10/6). Dalam hal itu, Dohar menuding para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga kurang bekerja dengan baik, terutama dalam menganalisis RAPBD yang baru–baru disahkan itu.
Padahal sambung Dohar, sesuai imbauan pemerintah agar melakukan tindakan hemat energi berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan energi, supaya penganggaran modal untuk pengadaan barang–barang yang memerlukan energi listrik maupun bahan bakar minyak sedapat mungkin supaya dihindari dan dibatasi. "Tapi pada kenyataannya, ini tidak dilakukan Pemko Sibolga," kritik Dohar.
Menurut dia, belanja listrik senilai itu (Rp4.152.000.000) terlalu besar. Ia mengatakan, Wali Kota dan DPRD Sibolga seharusnya tanggap atau memperhatikan dan tidak menentang intruksi presiden tentang hemat energi tersebut. Sementara kata Dohar, masih banyak kantong–kantong pembangunan yang memerlukan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. "Nilai anggaran sebesar itu merupakan pemborosan, ini bisa jadi jadi mark up. Ironisnya, masyarakat kita masih banyak yang butuh dibangun kesejahteraannya. Kenapa pembiayaan listrik yang sepertinya diutamakan sampai menelan anggaran yang sedemikian besar," tuturnya.
Dia berharap, anggaran belanja listrik itu bisa dipertimbangkan lagi, mengingat taraf hidup masyarakat Kota Sibolga masih tergolong rendah dan masih memerlukan tambahan anggaran. "Kota kita ini memang sudah edan, soalnya arah pembangunan daerah kita ini tidak jelas. Pemerintah sepertinya lebih mengutamakan pembangunan keindahan bukan peningkatan kesejahteraan. Buktinya, peningkatan pendapatan masyarakat Kota Sibolga 10 tahun terakhir ini tidak ada perubahan," tukas Dohar yang biasa disapa Sipirang itu.
Sementara, anggota DPRD Kota Sibolga Jamil Binner Siahaan SE, mengaku sangat prihatin dan menyayangkan besarnya anggaran untuk pembiayaan objek listrik hingga sebesar itu setiap tahunnya. "Dalam persoalan ini, yang salah adalah Pemko Sibolga tidak mendukung gerakan pemerintah pusat (Presiden) untuk hemat listrik. Kalau kita, katanya tidak memperhatikan, itu salah. Dalam draft APBD TA 2010 itu sudah ada. Persoalannya, hidup tak hidup listrik biayanya sudah ditentukan sesuai agreement Pemko dengan PLN," kelitnya.
Menurut dia, dalam hal pembiyaan objek listrik itu, Pemko Sibolga harus merubah sistem atau agreement yang sudah ada tersebut selama ini. "Artinya ke depan, selain Pemko Sibolga kita tuntut harus hemat listrik. Jangan lagi memakai sistem agreement seperti itu, tapi setiap lampu penerangan jalan harus sudah memakai meteran listrik. Sehingga pembiyaannya jelas," tandasnya. (fem)
Dicari 600 Pelanggan Prabayar
Manajemen PLN Wilayah Sumatera Utara menargetkan bisa menjalankan program tarif listrik prabayar kepada 600 pelanggan di daerah itu, meski hingga dewasa ini baru diujicoba ke 11 pelanggan.
"PLN memang berkeinginan agar pelanggan menggunakan prabayar karena itu untuk kepentingan/keuntungan pelanggan antara lain terbebas dari ancaman pemutusan karena menunggak dan bisa menyesesuaikan pemakaian," kata General Manager PLN Wilayah Sumut Denny Pranoto, di Medan, Kamis (10/6).
Dia mengakui masyarakat masih belum terbiasa atau khawatir dengan tarif prabayar. Tetapi, PLN terus berupaya memberi pemahaman secara meluas ke masyarakat.
Dia menjelaskan, pemberlakuan tarif listrik prabayar saat ini sudah diperhitungkan dengan kemampuan pasar. Menurut Denny, dewasa ini, jumlah pelanggan PLN Sumut sudah mencapai 2,467 juta, sementara jumlah daftar tunggu sebanyak 40.667 pelanggan dengan total 315.857 KVA.
Jumlah pelanggan terbanyak adalah rumah tangga 2.311.548 orang, disusul bisnis 88.018, sosial 41.200, publik 17.802, dan industri 3.496. "PLN Sumut masih selektif memenuhi permintaan sambungan baru guna menghindari tambahan pemadaman listrik yang dewasa ini masih terjadi akibat masih adanya pemeliharaan pembangkit listrik," kata Denny.
Manager Senior Niaga dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Barat, Djaka Panudju, mengatakan, tarif prabayar itu juga sudah dicoba di hampir semua daerah dan masyarakat mulai menerima. (ant/int)
PLN Roadshow Himpun Masukan Pelanggan
Manajemen PT PLN (persero) melakukan roadshow ke tujuh daerah di antaranya di Medan, Palembang dan Makassar, untuk mencari masukan dari pelanggan dalam rangka upaya BUMN itu meningkatkan pelayanan.
"Manajemen berkeinginan kuat untuk meningkatkan pelayanan sehingga merasa sangat perlu mendapat masukan dari pelanggan yang bisa juga diperolah dari wartawan," kata Manajer Senior Niaga dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Barat PT PLN Djaka Panudju, di Medan, Kamis (10/6), dalam dialog dengan wartawan media cetak di kota itu.
Menurut dia, PLN menyadari bahwa apa pun upaya yang dilakukan PLN dewasa ini dalam peningkatan layanan, diyakini masih saja tetap dianggap tidak ada apa-apanya oleh masyarakat dengan alasan karena PLN belum bisa mengatasi pemadaman listrik.
Padahal, kata Djaka yang didampingi GM PLN Distribusi Wilayah Sumut, Denny Pranoto, untuk tidak "byar pet" memerlukan waktu yang tidak sedikit dan termasuk investasi besar mulai dari membangun pembangkit baru, mengganti mesin pembangkit yang tua hingga menyadarkan warga untuk hemat energi dan melaporkan pencurian arus.
Apalagi, pertumbuhan permintaan daya ditengah masyarakat dewasa ini jauh lebih besar atau cepat ketimbang penambahan daya itu sendiri. "Makanya dewasa ini PLN memfokuskan pengoperasian pembangkit-pembangkit baru dan mengganti pembangkit tua secara bertahap," katanya.
General Manager PT PLN (persero) Distribusi Wilayah Sumatera Utara, Denny Pranoto, sebenarnya Sumut memiliki cadangan daya sekitar 156 MW kalau pembangkit beroperasi secara normal, karena total daya mampu sistim sebayak 1.511 MW dengan beban puncak 1.355 MW.
Tetapi, kalau terjadi saja kerusakan atau pemeliharaan satu pembangkit, maka bisa mengalami defisit sekitar 24 MW sehingga pemadaman listrik tidak bisa dielakkan. (metrosiantar.com)
Dollar Amerika kurs asing
0 komentar:
Posting Komentar