Pemadaman listrik yang sangat meresahkan belakangan ini tidak hanya membuat ‘gemas’ masyarakat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Rahmad Shah turut angkat bicara mengenai persoalan klasik tersebut.
Dan dia mengimbau kepada masyarakat agar segera menuntut haknya terkait masih berlanjutnya pemadaman listrik meskipun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, Sibolga, Sumatera Utara, yang berkapasitas 2×115 MW telah beroperasi.
"Masyarakat harus menuntut haknya melalui Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan PLN. Penuntutan itu dapat dilakukan melalui aksi demo namun tidak dengan sikap anarkis dan melalui class action (gugatan) melalui jalur hukum, DPD mendukung," tegas Rahmad saat baru tiba di bandara Polonia Medan, Jumat (5/2).
Menurut Rahmad, sikap saling tuding antara Gubsu dan PLN dinilai tidak lagi rasional dalam kondisi yang saat ini sudah carut marut dan merugikan banyak pihak khususnya sektor industri kecil.
"Saya tidak tahu siapa salah dan benar. Namun saya berharap, jangan ada lagi penyiksaan terhadap rakyat dan mari bersama kita bangun dan mencari solusi agar tidak ada lagi pemadaman," katanya bernada harap.
DPD sangat menyesalkan pemerintah yang telah berjanji tidak akan ada lagi pemadaman. Namun kenyataannya problem pemadaman masih terus berlanjut.
"Dengan kondisi ini, harga diri pemerintah sudah tidak ada lagi dengan masih terjadinya pemadaman setelah dioperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, Sibolga," tegasnya.
Dengan janji pemerintah tersebut, masih Rahmad, masyarakat dapat menuntut haknya atas janji yang dikatakan oleh pemerintah tentang tidak akan ada lagi pemadaman.
"Maaf ya, untuk merawat yang sudah ada saja tidak bisa, apalagi membuat yang baru. Apa tidak mimpi kita," cetusnya.
Dikatakan Rahmad, DPD tidak lagi mau mendengar kata-kata manis yang keluar dari Gubsu atau PLN, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah fakta agar tidak lagi timbul masalah di tubuh perusahaan plat merah itu dan orang nomor satu di Sumut.
"Mau apa kita ini. Semua bermasalah, yang korupsi lah, Kualanamu bermasalah, gaji intensif guru bermasalah, ditambah lagi siksaan dan masalah pemadaman listrik. Dalam hal ini Gubsu harus cepat mengambil sikap duduk bersama mencari solusi. Jangan malah mencari solusi memperbaiki citra," pungkasnya. (analisadaily.com)
Dan dia mengimbau kepada masyarakat agar segera menuntut haknya terkait masih berlanjutnya pemadaman listrik meskipun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, Sibolga, Sumatera Utara, yang berkapasitas 2×115 MW telah beroperasi.
"Masyarakat harus menuntut haknya melalui Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) dan PLN. Penuntutan itu dapat dilakukan melalui aksi demo namun tidak dengan sikap anarkis dan melalui class action (gugatan) melalui jalur hukum, DPD mendukung," tegas Rahmad saat baru tiba di bandara Polonia Medan, Jumat (5/2).
Menurut Rahmad, sikap saling tuding antara Gubsu dan PLN dinilai tidak lagi rasional dalam kondisi yang saat ini sudah carut marut dan merugikan banyak pihak khususnya sektor industri kecil.
"Saya tidak tahu siapa salah dan benar. Namun saya berharap, jangan ada lagi penyiksaan terhadap rakyat dan mari bersama kita bangun dan mencari solusi agar tidak ada lagi pemadaman," katanya bernada harap.
DPD sangat menyesalkan pemerintah yang telah berjanji tidak akan ada lagi pemadaman. Namun kenyataannya problem pemadaman masih terus berlanjut.
"Dengan kondisi ini, harga diri pemerintah sudah tidak ada lagi dengan masih terjadinya pemadaman setelah dioperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuhan Angin, Sibolga," tegasnya.
Dengan janji pemerintah tersebut, masih Rahmad, masyarakat dapat menuntut haknya atas janji yang dikatakan oleh pemerintah tentang tidak akan ada lagi pemadaman.
"Maaf ya, untuk merawat yang sudah ada saja tidak bisa, apalagi membuat yang baru. Apa tidak mimpi kita," cetusnya.
Dikatakan Rahmad, DPD tidak lagi mau mendengar kata-kata manis yang keluar dari Gubsu atau PLN, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah fakta agar tidak lagi timbul masalah di tubuh perusahaan plat merah itu dan orang nomor satu di Sumut.
"Mau apa kita ini. Semua bermasalah, yang korupsi lah, Kualanamu bermasalah, gaji intensif guru bermasalah, ditambah lagi siksaan dan masalah pemadaman listrik. Dalam hal ini Gubsu harus cepat mengambil sikap duduk bersama mencari solusi. Jangan malah mencari solusi memperbaiki citra," pungkasnya. (analisadaily.com)
Dollar Amerika kurs asing
0 komentar:
Posting Komentar