Pemerintah daerah (pemda) memeiliki wewenang untuk mengelola laut dan sumber daya di dalamnya. Pemda sudah memiliki landasan kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan.
Demikian disampaikan bakal calon (balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk–Marudut Situmorang AP MSP atau SARMA kepada METRO di sela-sela kunjungannya ke pemukiman para nelayan di kawasan Ketapang, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kamis (25/2).
Dikatakannya, perairan Sibolga yang merupakan wilayah terdepan sebelum memasuki wilayah perairan barat Sumatera, banyak mengandung kekayaan alam, baik berupa ribuan jenis ikan, terumbu karang, dan sebagainya. Namun selama ini, hanya potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi, karena dekat dengan permukaan laut dan pantai.
"Perairan Sibolga merupakan pintu gerbang menuju perairan barat Sumatera yang strategis dan kaya akan alam kelautan. Namun selama ini baru potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi karena dekat dengan permukaan laut dan pantai," kata Syarfi.
Menurutnya, adalah hal yang wajar jika selama ini terdapat kesan bahwa pemerintah daerah tidak peduli terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan termasuk pesisir secara berkelanjutan.
"Namun dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Sehingga manfaat terbesar dari sumber daya kelautan akan diperoleh pemerintah daerah dan masyarakat," kata Syarfi.
Berdasarkan otonomi daerah ini, lanjutnya, pemerintah daerah sudah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. "Oleh karena itu, dalam pendayagunaan sumber daya alam, haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung-jawab, serta disesuaikan dengan kemampuan daya dukungnya dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, serta harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan," bebernya.
Meskipun demikian, kata Syarfi, salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif dan pro-aktif. Secara reaktif, artinya pemda dapat melakukan resolusi konflik, mediasi, atau musyawarah dalam menangani masalah tersebut.
"Upaya proaktif adalah upaya penanganan konflik pengelolaan sumber daya kelautan secara aktif dan dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi-potensi konflik pada masa yang akan datang," katanya.
Penanganan seperti ini lanjutnya, dilakukan melalui penataan kembali kelembagaan pemerintah daerah, baik dalam bentuk konsep perencanaan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, sistem administrasi pembangunan yang mengacu pada rencana pengelolaan sumberdaya kelautan secara terpadu. Upaya ini dilakukan dengan menyusun rencana strategis (renstra) pengelolaan sumber daya kelautan terpadu dengan cara menyusun zonasi kawasan pesisir dan laut untuk memfokuskan sektor-sektor tertentu dalam suatu zona, menyusun rencana pengelolaan (management plan) untuk suatu kawasan tertentu atau sumberdaya tertentu. Selanjutnya membuat rencana aksi (action plan) yang memuat rencana investasi pada berbagai sektor, baik untuk kepentingan pemda, swasta, maupun masyarakat.
"Namun hendaknya proses perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan partisipatif, artinya segenap komponen daerah hendaknya dilibatkan dalam setiap proses dan tahapan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan," tandasnya.
"Di masa depan, semua potensi laut yang ada di Sibolga ini harus bisa dieksploitasi secara optimal untuk kepentingan pembangunan dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip kelestariannya," tandasnya.
Ditambahkannya, untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan perubahan manajemen penangkapan ikan, dari penangkapan ikan berskala kecil di perairan dangkal menuju ke penangkapan berskala besar di perairan dalam dengan teknologi yang lebih modern. (metrosiantar.com)
Demikian disampaikan bakal calon (balon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk–Marudut Situmorang AP MSP atau SARMA kepada METRO di sela-sela kunjungannya ke pemukiman para nelayan di kawasan Ketapang, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kamis (25/2).
Dikatakannya, perairan Sibolga yang merupakan wilayah terdepan sebelum memasuki wilayah perairan barat Sumatera, banyak mengandung kekayaan alam, baik berupa ribuan jenis ikan, terumbu karang, dan sebagainya. Namun selama ini, hanya potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi, karena dekat dengan permukaan laut dan pantai.
"Perairan Sibolga merupakan pintu gerbang menuju perairan barat Sumatera yang strategis dan kaya akan alam kelautan. Namun selama ini baru potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi karena dekat dengan permukaan laut dan pantai," kata Syarfi.
Menurutnya, adalah hal yang wajar jika selama ini terdapat kesan bahwa pemerintah daerah tidak peduli terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan termasuk pesisir secara berkelanjutan.
"Namun dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan. Sehingga manfaat terbesar dari sumber daya kelautan akan diperoleh pemerintah daerah dan masyarakat," kata Syarfi.
Berdasarkan otonomi daerah ini, lanjutnya, pemerintah daerah sudah memiliki landasan yang kuat untuk mengimplementasikan pembangunan kelautan secara terpadu mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dalam upaya menerapkan pembangunan kelautan secara berkelanjutan. "Oleh karena itu, dalam pendayagunaan sumber daya alam, haruslah dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung-jawab, serta disesuaikan dengan kemampuan daya dukungnya dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, serta harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan," bebernya.
Meskipun demikian, kata Syarfi, salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di daerah selama ini adalah adanya konflik-konflik pemanfaatan dan kekuasaan. Upaya penanganan masalah tersebut diharapkan dapat dilakukan secara reaktif dan pro-aktif. Secara reaktif, artinya pemda dapat melakukan resolusi konflik, mediasi, atau musyawarah dalam menangani masalah tersebut.
"Upaya proaktif adalah upaya penanganan konflik pengelolaan sumber daya kelautan secara aktif dan dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi potensi-potensi konflik pada masa yang akan datang," katanya.
Penanganan seperti ini lanjutnya, dilakukan melalui penataan kembali kelembagaan pemerintah daerah, baik dalam bentuk konsep perencanaan, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, sistem administrasi pembangunan yang mengacu pada rencana pengelolaan sumberdaya kelautan secara terpadu. Upaya ini dilakukan dengan menyusun rencana strategis (renstra) pengelolaan sumber daya kelautan terpadu dengan cara menyusun zonasi kawasan pesisir dan laut untuk memfokuskan sektor-sektor tertentu dalam suatu zona, menyusun rencana pengelolaan (management plan) untuk suatu kawasan tertentu atau sumberdaya tertentu. Selanjutnya membuat rencana aksi (action plan) yang memuat rencana investasi pada berbagai sektor, baik untuk kepentingan pemda, swasta, maupun masyarakat.
"Namun hendaknya proses perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan partisipatif, artinya segenap komponen daerah hendaknya dilibatkan dalam setiap proses dan tahapan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan," tandasnya.
"Di masa depan, semua potensi laut yang ada di Sibolga ini harus bisa dieksploitasi secara optimal untuk kepentingan pembangunan dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip kelestariannya," tandasnya.
Ditambahkannya, untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan perubahan manajemen penangkapan ikan, dari penangkapan ikan berskala kecil di perairan dangkal menuju ke penangkapan berskala besar di perairan dalam dengan teknologi yang lebih modern. (metrosiantar.com)
Dollar Amerika kurs asing
0 komentar:
Posting Komentar