Bagi pegawai negeri sipil (PNS) terlibat jadi tim sukses (TS) salah satu bakal calon (balon) Wali Kota Sibolga bakal mendapat ganjaran. Sanksinya berhenti menjadi petugas abdi negara. Pernyataan disampaikan Kepala BKD Kota Sibolga Drs Edy Johan Lubis, belum lama ini, itu mendapat dukungan seorang tokoh masyarakat H Abdul Yazid Tampubolon.
"PNS sebagai pamong memang diharapkan bersikap netral. Kita mendukung pernyataan kepala BKD itu. Masalahnya, sekarang apakah BKD Kota Sibolga dalam menerapkan peraturan itu bisa bersikap adil?" tanya Abdul Yazid Tampubolon kepada METRO di Sibolga, Selasa (16/2). Dikatakan Abdul Yazid, konsekuensi PP Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin PNS Republik Indonesia yang diusung Kepala BKD untuk mengganjar PNS terlibat PNS masih harus diuraikan lebih lanjut.
Jujur saja sambung Abdul Yazid, harus diakui bahwa aparat Pemko Sibolga saat ini sudah terkotak-kotak dalam hal dukung mendukung balon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, karena memang begitulah demokrasi. "Yang jadi persoalan, mampukah BKD Kota Sibolga menjatuhkan sanksi terhadap PNS dan CPNS yang terlibat Tim Sukses balon Wali Kota dan bagaimana pula proses penjatuhan sanksi itu dilaksanakan," kritik Abul dengan nada tinggi.
Abdul Yazid mensinyalir ancaman BKD itu justru ditujukan kepada PNS dan CPNS yang tidak mau mendukung balon tertentu. "Kita sudah menyaksikan sendiri adanya penzoliman terhadap PNS yang dimutasi beberapa waktu lalu. Di mana seorang camat berprestasi di tingkat Sumatera Utara lantas dimutasi tanpa jabatan alias nonjob. Sementara kesalahannya tidak jelas, sedangkan pejabat yang sudah pensiun justru diperpanjang masa kerjanya tanpa prestasi nyata. Apakah itu tidak penzoliman?," sindir Abdul Yazid lagi.
Oleh karena itu, menurut tokoh mayarakat Sibolga tersebut, BKD Kota Sibolga harus menjabarkan secara rinci kriteria tim sukses itu agar tidak menjadi pertentangan di tengah-tengah masyarakat khususnya di kalangan PNS itu sendiri. Dia menabahkan, pada saat ini aparat Pemko Sibolga sudah terlibat jauh dalam hal dukung mendukung balon terutama camat, lurah, kepling bahkan tim penggerak PKK. "Kita punya bukti outentik tentang keterlibatan mereka dan yang lebih ironisnya lagi pada acara deklarasi salah satu balon Wali Kota di lapangan Simare-mare, para SKPD, camat, lurah dan kepling tampak terlibat langsung dalam penggerakan massa. Apakah BKD mampu menindak mereka. Lebih parahnya lagi pejabat struktural tertinggi di Pemko Sibolga bertindak sebagai pemimpin hening cipta. Apakah itu tidak menyalahi netralitas PNS, kalau tidak menyalahi, maka kami akan mengundang yang bersangkutan untuk menghadiri acara politik balon lain," tegas Abdul Yazid.
Melihat fakta-fakta di lapangan, Abul Yaiz justru malah menyangsikan BKD mampu menindak para PNS dan CPNS yang tidak netral. Ia menyarankan lebih baik masyarakat bersama LSM yang melaporkan hal tersebut ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan reformasi birokrasi, karena bukti-bukti berupa rekaman video telah lengkap diperoleh.
Pada kesempatan itu, Abdul Yazid juga meminta Pemko untuk tidak memeringatkan PNS atau CPNS sebagai tim sukses saja, akan tetapi harus mengatur tentang penggunaan aset Pemko, seperti mobil dinas, teratak, sound sistem dan yang lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik balon tertentu. "Sebaiknya, Pemko segera mengeluarkan ketentuan yang mengatur pemakaian aset pemko untuk kepentingan Pilkada, karena selama ini teratak dan sound sistem milik Pemko Sibolga justru sering dipakai untuk kepentingan politik dan khusus untuk mobil dinas yang dipakai untuk kegiatan Pilkada dengan menukar plat merah menjadi plat hitam diminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap mobil tersebut, karena sudah memalsukan identifikasi kendaraan," tandasnya.
Ia menyatakan jika hal ini tidak segera diatur atau ditertibkan, maka jangan salahkan rakyat apabila bertindak sesuai dengan caranya sendiri. "Karena rakyat Sibolga sudah muak melihat kesewenang-wenangan yang justru dipertontonkan oleh orang-orang yang pantas untuk dihormati," pungkasnya mengakhiri. (metrosiantar.com)
"PNS sebagai pamong memang diharapkan bersikap netral. Kita mendukung pernyataan kepala BKD itu. Masalahnya, sekarang apakah BKD Kota Sibolga dalam menerapkan peraturan itu bisa bersikap adil?" tanya Abdul Yazid Tampubolon kepada METRO di Sibolga, Selasa (16/2). Dikatakan Abdul Yazid, konsekuensi PP Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin PNS Republik Indonesia yang diusung Kepala BKD untuk mengganjar PNS terlibat PNS masih harus diuraikan lebih lanjut.
Jujur saja sambung Abdul Yazid, harus diakui bahwa aparat Pemko Sibolga saat ini sudah terkotak-kotak dalam hal dukung mendukung balon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, karena memang begitulah demokrasi. "Yang jadi persoalan, mampukah BKD Kota Sibolga menjatuhkan sanksi terhadap PNS dan CPNS yang terlibat Tim Sukses balon Wali Kota dan bagaimana pula proses penjatuhan sanksi itu dilaksanakan," kritik Abul dengan nada tinggi.
Abdul Yazid mensinyalir ancaman BKD itu justru ditujukan kepada PNS dan CPNS yang tidak mau mendukung balon tertentu. "Kita sudah menyaksikan sendiri adanya penzoliman terhadap PNS yang dimutasi beberapa waktu lalu. Di mana seorang camat berprestasi di tingkat Sumatera Utara lantas dimutasi tanpa jabatan alias nonjob. Sementara kesalahannya tidak jelas, sedangkan pejabat yang sudah pensiun justru diperpanjang masa kerjanya tanpa prestasi nyata. Apakah itu tidak penzoliman?," sindir Abdul Yazid lagi.
Oleh karena itu, menurut tokoh mayarakat Sibolga tersebut, BKD Kota Sibolga harus menjabarkan secara rinci kriteria tim sukses itu agar tidak menjadi pertentangan di tengah-tengah masyarakat khususnya di kalangan PNS itu sendiri. Dia menabahkan, pada saat ini aparat Pemko Sibolga sudah terlibat jauh dalam hal dukung mendukung balon terutama camat, lurah, kepling bahkan tim penggerak PKK. "Kita punya bukti outentik tentang keterlibatan mereka dan yang lebih ironisnya lagi pada acara deklarasi salah satu balon Wali Kota di lapangan Simare-mare, para SKPD, camat, lurah dan kepling tampak terlibat langsung dalam penggerakan massa. Apakah BKD mampu menindak mereka. Lebih parahnya lagi pejabat struktural tertinggi di Pemko Sibolga bertindak sebagai pemimpin hening cipta. Apakah itu tidak menyalahi netralitas PNS, kalau tidak menyalahi, maka kami akan mengundang yang bersangkutan untuk menghadiri acara politik balon lain," tegas Abdul Yazid.
Melihat fakta-fakta di lapangan, Abul Yaiz justru malah menyangsikan BKD mampu menindak para PNS dan CPNS yang tidak netral. Ia menyarankan lebih baik masyarakat bersama LSM yang melaporkan hal tersebut ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan reformasi birokrasi, karena bukti-bukti berupa rekaman video telah lengkap diperoleh.
Pada kesempatan itu, Abdul Yazid juga meminta Pemko untuk tidak memeringatkan PNS atau CPNS sebagai tim sukses saja, akan tetapi harus mengatur tentang penggunaan aset Pemko, seperti mobil dinas, teratak, sound sistem dan yang lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik balon tertentu. "Sebaiknya, Pemko segera mengeluarkan ketentuan yang mengatur pemakaian aset pemko untuk kepentingan Pilkada, karena selama ini teratak dan sound sistem milik Pemko Sibolga justru sering dipakai untuk kepentingan politik dan khusus untuk mobil dinas yang dipakai untuk kegiatan Pilkada dengan menukar plat merah menjadi plat hitam diminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap mobil tersebut, karena sudah memalsukan identifikasi kendaraan," tandasnya.
Ia menyatakan jika hal ini tidak segera diatur atau ditertibkan, maka jangan salahkan rakyat apabila bertindak sesuai dengan caranya sendiri. "Karena rakyat Sibolga sudah muak melihat kesewenang-wenangan yang justru dipertontonkan oleh orang-orang yang pantas untuk dihormati," pungkasnya mengakhiri. (metrosiantar.com)
Dollar Amerika kurs asing
0 komentar:
Posting Komentar