Walikota Sibolga, Drs Sahat P Panggabean MM menolak 14 paket proyek dari 29 pekerjaan proyek yang bersumber dari APBD Kota Sibolga T/A 2007 dan 2008 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga. Walikota menolak paket proyek tersebut, karena dinilai belum rampung dan sangat bermasalah. Hal itu terungkap dalam dengar pendapat Panja A DPRD Kota Sibolga antara lain, Jamil Zeb Tumori, Pantas L Tobing SSos, Kamil Gulo, Muktar Nababan, Albar Sikumbang SH dengan Panitia Anggaran Eksekutif Pemko Sibolga antara lain Kadis PKAD, Kabag Orkum, Kepala Bappeda di ruang sidang utama gedung dewan baru–baru ini.
Pada kesempatan itu, Ketua panitia anggaran Eksekutif Syaiful Bahri Hasibuan menegaskan keterlambatan serah terima pekerjaan karena Kadis PU Sibolga Ir. Rizal Fachri Lubis telat menyerahkan surat serah terima pencapaian pekerjaan proyek fisik dimaksud. “Surat dan administrasi dari Kadis PU kita terima 10 Januari 2010, dan saat itu juga kita perintahkan Kepala Bappeda agar melakukan cross cek ke lapangan dan hasilnya dari 29 proyek yang diserahterimakan, 15 proyek tak ada masalah sedangkan 14 proyek membutuhkan perbaikan karena tak mencapai progres yang diharapkan,” kata Syaiful Hasibuan.
Menanggapi persoalan itu, sejumlah anggota DPRD “berang” atas kinerja Dinas PU Sibolga. Ketua Pokja A, Jamil Zeb Tumori menganggap Kadis PU Sibolga tidak serius dan tidak peduli pada pembangunan di Kota Sibolga. “Saya sangat kecewa kepada beliau dengan kinerja yang amburadul seperti itu. Saya meminta Walikota Sibolga memberi sanksi yang tegas ke Kadis PU Sibolga,” kata Jamil.
Menurut Jamil, sanksi tegas bagi pejabat terkait sangat layak diberikan, karena menyangkut pencapaian pembangunan bagi peningkatan kehidupan rakyat. “Pembangunan Guess House di kawasan tangga seratus sudah 2 tahun lebih belum juga diserahterimakan. Ini kan tidak masuk akal. Dengan tidak relevannya Kadis PU dalam bertugas, maka Walikota tidak boleh tidak, harus melakukan tindakan tegas agar pekerjaan serupa tidak terulang kembali,” ketus Jamil.
Negara Merugi
Salah satu kegiatan proyek yang belum diserahterimakan yakni proyek pembangunan bronjong yang menelan biaya Rp869.983.000 T/A 2007 lalu, dengan hasil audit BPKP Sumut telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp203.000.000. “Ini merupakan salahsatu proyek bermasalah yang saat ini kasusnya sudah ditangani aparatur hukum. Selaku anggota dewan, kita berharap para penegak hukum tidak bermain-main dalam mengungkap kasus tersebut,” kata Jamil.
Jamil menyayangkan kinerja Kadis PU Sibolga yang sangat buruk dan tak bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diserahkan Walikota Sibolga. “Dewan mempertanyakan anggaran untuk menyelesaikan proyek fisik yang masih terkendala tersebut? Sedangkan uang rakyat untuk pemeliharaan setiap proyek sudah dialokasikan sebesar 5 persen untuk setiap pagu anggaran proyek fisik. Jangan karena kelalaian dan ketidakseriusan Kadis PU Sibolga Rizal Lubis, Kita (DPRD-red) terpaksa menampung kembali ke anggaran APBD Sibolga 2010 ini,” tanyanya.
Ia meminta agar kinerja buruk Kadis PU Sibolga tersebut tidak terulang kembali. Dengan demikian, Walikota Sibolga sangat perlu mengambil langkah tegas penyelamatan kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, supaya tidak semakin bias yang menimbulkan kontra di tengah masyarakat,” pungkas Jamil.
Perlu Pengawasan
Anggota DPRD Sibolga menilai pengerjaan proyek fisik di lingkungan Dinas PU Sibolga banyak bermasalah yang tidak terlepas dari keseriusan dalam pengawasan kinerja rekanan. “Banyak pengerjaan proyek tidak maksimal setelah ditinjau ke lokasi, ini salah satunya kegagalan dalam pengawasan sebagaimana Dinas PU Sibolga hanya duduk di belakang meja menunggu laporan pihak rekanan,” tuding Jamil.
Sementara, sesuai data yang diperoleh wartawan, ke 14 paket proyek yang tak kunjung diserahkan dan bermasalah itu diantaranya, pembangunan kantor PMI, pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), pembangunan kantin di kawasan wisata Ujung Sibolga, ruang terbuka hijau di kawasan wisata Ujung Sibolga, pembagunan MCK di Santeong, pembangunan Kios sebanyak 22 Kios di Jalan Horas Sibolga, proyek pengolahan limbah RSU FL Tobing Sibolga, pembangunan stager di Sibustak-bustak Sibolga (kondisi hancur), pembangunan bronjong di kawasan GOR Parambunan Sibolga (ditangani tim Tipikor Polresta Sibolga) dan lainnya. (hariansib.com)
Pada kesempatan itu, Ketua panitia anggaran Eksekutif Syaiful Bahri Hasibuan menegaskan keterlambatan serah terima pekerjaan karena Kadis PU Sibolga Ir. Rizal Fachri Lubis telat menyerahkan surat serah terima pencapaian pekerjaan proyek fisik dimaksud. “Surat dan administrasi dari Kadis PU kita terima 10 Januari 2010, dan saat itu juga kita perintahkan Kepala Bappeda agar melakukan cross cek ke lapangan dan hasilnya dari 29 proyek yang diserahterimakan, 15 proyek tak ada masalah sedangkan 14 proyek membutuhkan perbaikan karena tak mencapai progres yang diharapkan,” kata Syaiful Hasibuan.
Menanggapi persoalan itu, sejumlah anggota DPRD “berang” atas kinerja Dinas PU Sibolga. Ketua Pokja A, Jamil Zeb Tumori menganggap Kadis PU Sibolga tidak serius dan tidak peduli pada pembangunan di Kota Sibolga. “Saya sangat kecewa kepada beliau dengan kinerja yang amburadul seperti itu. Saya meminta Walikota Sibolga memberi sanksi yang tegas ke Kadis PU Sibolga,” kata Jamil.
Menurut Jamil, sanksi tegas bagi pejabat terkait sangat layak diberikan, karena menyangkut pencapaian pembangunan bagi peningkatan kehidupan rakyat. “Pembangunan Guess House di kawasan tangga seratus sudah 2 tahun lebih belum juga diserahterimakan. Ini kan tidak masuk akal. Dengan tidak relevannya Kadis PU dalam bertugas, maka Walikota tidak boleh tidak, harus melakukan tindakan tegas agar pekerjaan serupa tidak terulang kembali,” ketus Jamil.
Negara Merugi
Salah satu kegiatan proyek yang belum diserahterimakan yakni proyek pembangunan bronjong yang menelan biaya Rp869.983.000 T/A 2007 lalu, dengan hasil audit BPKP Sumut telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp203.000.000. “Ini merupakan salahsatu proyek bermasalah yang saat ini kasusnya sudah ditangani aparatur hukum. Selaku anggota dewan, kita berharap para penegak hukum tidak bermain-main dalam mengungkap kasus tersebut,” kata Jamil.
Jamil menyayangkan kinerja Kadis PU Sibolga yang sangat buruk dan tak bertanggung jawab terhadap amanah yang telah diserahkan Walikota Sibolga. “Dewan mempertanyakan anggaran untuk menyelesaikan proyek fisik yang masih terkendala tersebut? Sedangkan uang rakyat untuk pemeliharaan setiap proyek sudah dialokasikan sebesar 5 persen untuk setiap pagu anggaran proyek fisik. Jangan karena kelalaian dan ketidakseriusan Kadis PU Sibolga Rizal Lubis, Kita (DPRD-red) terpaksa menampung kembali ke anggaran APBD Sibolga 2010 ini,” tanyanya.
Ia meminta agar kinerja buruk Kadis PU Sibolga tersebut tidak terulang kembali. Dengan demikian, Walikota Sibolga sangat perlu mengambil langkah tegas penyelamatan kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, supaya tidak semakin bias yang menimbulkan kontra di tengah masyarakat,” pungkas Jamil.
Perlu Pengawasan
Anggota DPRD Sibolga menilai pengerjaan proyek fisik di lingkungan Dinas PU Sibolga banyak bermasalah yang tidak terlepas dari keseriusan dalam pengawasan kinerja rekanan. “Banyak pengerjaan proyek tidak maksimal setelah ditinjau ke lokasi, ini salah satunya kegagalan dalam pengawasan sebagaimana Dinas PU Sibolga hanya duduk di belakang meja menunggu laporan pihak rekanan,” tuding Jamil.
Sementara, sesuai data yang diperoleh wartawan, ke 14 paket proyek yang tak kunjung diserahkan dan bermasalah itu diantaranya, pembangunan kantor PMI, pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), pembangunan kantin di kawasan wisata Ujung Sibolga, ruang terbuka hijau di kawasan wisata Ujung Sibolga, pembagunan MCK di Santeong, pembangunan Kios sebanyak 22 Kios di Jalan Horas Sibolga, proyek pengolahan limbah RSU FL Tobing Sibolga, pembangunan stager di Sibustak-bustak Sibolga (kondisi hancur), pembangunan bronjong di kawasan GOR Parambunan Sibolga (ditangani tim Tipikor Polresta Sibolga) dan lainnya. (hariansib.com)
Dollar Amerika kurs asing
0 komentar:
Posting Komentar