Komisi D DPRDSU menyatakan mendukung dilaksanakannya percepatan pembangunan kelistrikan dan jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Hal itu diperlukan untuk mendukung peningkatan pembangunan di kabupaten tersebut.
Dukungan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi D dan B DPRDSU dengan wakil Bupati Tapteng, Ir HMA Effendy Pohan, MSi mewakili Pemkab Tapteng Senin (15/2),di gedung dewan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ir H Kamaluddin Harahap MSi dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Ir John Hugo Silalahi MM, dihadiri sejumlah Ang-gota Komisi diantaranya Hamamisul Bahsan, H Maratua Siregar, Mustofawiyah SE, M Nasir, Tunggul Siagian, Drs H Jamaluddin Hasibuan, Iman B Nasution SE dan M Nasir.
Anggtota Komisi D DPRD SU dari Fraksi PAN, Maratua Siregar dalam pertemuan itu meminta kepada Kepala Bappeda Provsu, agar menjadikan skala prioritas pembangunan di Pantai Barat. "Seperti pem-bangunan infrastruktur jalan, perlu adanya konsultasi bersama instansi terkait ke peme-rintah pusat. Yakni dalam pelabaran pembangunan jalan antara Tarutung-Sibolga seluas 10 meter. palagi mengingat masih adanya jalan nasional yang saat ini kondisinya memprihatinkan," katanya.
Maratua juga meminta Kepala Bappeda Provsu, menindaklanjuti dan memprio-ritaskan kelanjutan pembangunan gedung Asrama Haji Kabupaten Tapteng, dibuat menjadi embarkasi. Sebab asrama haji tersbeut sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh gubernur.
Sedangkan Mustofawiyah dari Fraksi Partai Demokrat dalam pertemuan itu mem-pertanyakan persoalan kelanjutan pembangunan kawasan Labuan Angin. Dia juga meminta keseriuan pemprovsu dalam melakukan peningkatan dan perbaikan jalan batas di kabupaten Tapteng dengan kabupaten lainnya.
Selanjutnya M Nasir dari Fraksi PKS mempertanyakan keseriuan Pemprovsu menjalankan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti di kawasan Medan bagian Utara (Medan Labuhan), yang saat ini sudah memiliki lahan seluas 1200 hektar namun belum juga difungsikan. Padahal dia menilai, program KEK cukup positif dikembangkan dan dijalankan di Sumatera Utara khususnya kawasan pinggir pantai.
Percepatan
Menanggapi komentar dewan, Wakil Bupati Tapteng Effendy Pohan menyatakan terima kasih atas dukungan dan perjuangan Komisi D DPRD SU, meminta perlunya per-cepatan pembangunan kelistrikan dan jalan di daerahnya kepada Pemprovsu maupun pemerintah pusat. Sebab dia menilai, pihaknya sangat kesulitan dalam melakukan percepatan pembangunan kelistrikan dan jalan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki.
Menurut Pohan, Kabupaten Tapteng membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur darat, untuk mengejar ketertinggalan kawasan barat Sumut. (analisadaily.com)
Dukungan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi D dan B DPRDSU dengan wakil Bupati Tapteng, Ir HMA Effendy Pohan, MSi mewakili Pemkab Tapteng Senin (15/2),di gedung dewan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut, Ir H Kamaluddin Harahap MSi dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Ir John Hugo Silalahi MM, dihadiri sejumlah Ang-gota Komisi diantaranya Hamamisul Bahsan, H Maratua Siregar, Mustofawiyah SE, M Nasir, Tunggul Siagian, Drs H Jamaluddin Hasibuan, Iman B Nasution SE dan M Nasir.
Anggtota Komisi D DPRD SU dari Fraksi PAN, Maratua Siregar dalam pertemuan itu meminta kepada Kepala Bappeda Provsu, agar menjadikan skala prioritas pembangunan di Pantai Barat. "Seperti pem-bangunan infrastruktur jalan, perlu adanya konsultasi bersama instansi terkait ke peme-rintah pusat. Yakni dalam pelabaran pembangunan jalan antara Tarutung-Sibolga seluas 10 meter. palagi mengingat masih adanya jalan nasional yang saat ini kondisinya memprihatinkan," katanya.
Maratua juga meminta Kepala Bappeda Provsu, menindaklanjuti dan memprio-ritaskan kelanjutan pembangunan gedung Asrama Haji Kabupaten Tapteng, dibuat menjadi embarkasi. Sebab asrama haji tersbeut sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh gubernur.
Sedangkan Mustofawiyah dari Fraksi Partai Demokrat dalam pertemuan itu mem-pertanyakan persoalan kelanjutan pembangunan kawasan Labuan Angin. Dia juga meminta keseriuan pemprovsu dalam melakukan peningkatan dan perbaikan jalan batas di kabupaten Tapteng dengan kabupaten lainnya.
Selanjutnya M Nasir dari Fraksi PKS mempertanyakan keseriuan Pemprovsu menjalankan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti di kawasan Medan bagian Utara (Medan Labuhan), yang saat ini sudah memiliki lahan seluas 1200 hektar namun belum juga difungsikan. Padahal dia menilai, program KEK cukup positif dikembangkan dan dijalankan di Sumatera Utara khususnya kawasan pinggir pantai.
Percepatan
Menanggapi komentar dewan, Wakil Bupati Tapteng Effendy Pohan menyatakan terima kasih atas dukungan dan perjuangan Komisi D DPRD SU, meminta perlunya per-cepatan pembangunan kelistrikan dan jalan di daerahnya kepada Pemprovsu maupun pemerintah pusat. Sebab dia menilai, pihaknya sangat kesulitan dalam melakukan percepatan pembangunan kelistrikan dan jalan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki.
Menurut Pohan, Kabupaten Tapteng membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur darat, untuk mengejar ketertinggalan kawasan barat Sumut. (analisadaily.com)
Dollar Amerika kurs asing
0 komentar:
Posting Komentar